Dokumen tersebut membahas tentang isu SARA dan konflik Thailand Selatan. Kasus masyarakat Patani di Thailand dijadikan bahan pembahasan terkait keterkaitannya dengan sila Pancasila. Konflik ini bermula dari penganeksasian Kesultanan Patani oleh Thailand yang menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat Melayu Muslim di sana.

1. TUGAS PANCASILA
“ISU SARA DAN PERPECAHAN KEBERAGAMAN BANGSA”
Dosen Pengampu:
Dona Budi Kharisma,S.H.,M.H
Nama:
Dwi Bayu Aji F0217032
Fikri Rasyadi R F0217042
Hanisyah F0217050
Alfandee Yakok F0217120
MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2019

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayat, dan restu-
Nya kita dapat menyusun laporan yang berjudul “Isu Sara dan Perpecahan
Keberagaman Bangsa”, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Laporan berjudul “Isu Sara dan Perpecahan Keberagaman Bangsa” ini merupakan
hasil dari observasi tentang kasus “?”.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang telah mendukung dan
rekan-rekan satu kelompok yang telah mendukung dalam penyusunan dan pembuatan
laporan “Isu Sara dan Perpecahan Keberagaman Bangsa” ini, Bapak Dona Budi
Kharisma ,S.H. ,M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang
telah memberikan tugas ini, dan rekan-rekan yang telah membantu dan mendukung
dalam pembuatan laporan ini.
Penulis mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat
memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu sara, nilai keberagaman, dan
ideologi pancasila. Kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan
terbuka agar laporan ini menjadi jauh lebih baik dimasa mendatang. Besar harapan
penulis, semoga laporan ini membawa manfaat bagi penyusun khususnya dan para
pembaca pada umumnya.
Surakarta, 10 April 2019
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Lima
sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule
(Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Kasus masyarakat Patani di Thailand kami jadikan menjadi sebuah bahan
pembahasan tentang keterhubungannya terhadap sila dalam Pancasila. Hal ini didasari
karena salah satu dari anggota kelompok kami merupakan salah satu masyarakat dari
Patani dan cukup mengetahui tentang apa yang terjadi. Selain itu, kami memilih kasus
tersebut dikarenakan kami ingin mencari keterkaitan kasus tersebut dengan Ideologi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Ideologi Pancasila.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa itu Isu Sara?
2. Apa itu Pancasila?
3. Nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila Pancasila?
4. Bagaimana cara menanamkan kembali nilai ideologi Pancasila pada generasi
muda/ generasi penerus bangsa?
5. Apa yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi isu sara yang terjadi
tersebut?

4. BAB II
PEMBAHASAN
Isu Sara
SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen
identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan
golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan
yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan
sara. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar
yang melekat pada manusia.
SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori :
• Kategori pertama yaitu Individual : tindakan SARA yang dilakukan oleh individu
maupun kelompok. Termasuk di dalam kategori ini adalah tindakan maupun
pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina
identitas diri maupun golongan.
• Kategori kedua yaitu Institusional : tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu
institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau
tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi
maupun kebijakannya.
• Kategori ke tiga yaitu Kultural : penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif
melalui struktur budaya masyarakat.
Dalam pengertian lain SARA dapat di sebut Diskriminasi yang merujuk kepada
pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat
berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Suku, antargolongan,
jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik yang diduga
merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.
Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas
menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan
menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat
peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.
Pancasila
Secara etimologi istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Dimana
didalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki arti yaitu :
Panca artinya lima.
Syila artinya batu sendi, alas / dasar
Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15
Februari 1946 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945.

5. Nilai-nilai Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Makna sila ini adalah :
 Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
 Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
 Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaan masing-masing.
 Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Makna sila ini adalah :
 Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban
antara sesama manusia.
 Saling mencintai sesama manusia
 Mengembangkan sikap tenggang rasa
 Tidak semena-mena terhadap orang lain
 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
 Berani membela kebenaran dan keadilan
 Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia
Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat
menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
Makna sila ini adalah :
 Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Rela berkorban demi bangsa dan negara
 Cinta akan tanah air
 Berbangga sebagai bagian dari Indonesia

6.  Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Makna sila ini adalah :
 Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
 Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil
keputusan bersama.
 Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai consensus atau kata
mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
Makna sila ini adalah :
 Bersikap adil terhadap sesama
 Menghormati hak-hak orang lain
 Menolong sesama
 Menghargai orang lain
 Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Penerus Bangsa
Penanaman nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara yang dirasa mudah untuk
diterima oleh generasi muda saat ini. Hal ini diharapkan dapat menarik minat generasi
muda untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila untuk terjadinya
masyarakat yang damai.
Cara yang dapat dilakukan antara lain:
1. Mengembangkan sikap menghormati satu sama lain terhadap perbedaan yang
ada.
2. Melakukan dan menjaga sikap kekeluargaan dan gotong royong.
3. Menggunakan musyawarah mufakat untuk melakukan pengambilan
keputusan.

7. Hal –hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya mengatasi konflik SARA
1. Berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa
Doa pada Tuhan sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Melihat
dari sila pertama Pancasila saja sudah menyiratkan akan betapa berharganya
campur tangan Tuhan dalam hidup manusia. Satu hal yang harus kita ingat:
di manapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus selalu bersyukur atas
hidup kita dan memuliakan nama Tuhan selamanya.
2. Mengendalikan diri
Sebagai manusia biasa yang memiliki perasaan, ada kalanya kita tidak dapat
memendung suatu cobaan atau godaan dari makhluk ciptaan tuhan lain yang
mengundang kita untuk berbuat yang tidak baik. sebaiknya kita dapat
mengendalikan diri kita dari keinginan untuk berbuat yang tidak baik tersebut
karena banyak kerugiannya dari pada keuntungannya. Karena Tuhan maha
mengetahui dan adil untuk umat-Nya.
4. Tidak menyinggung/menyakiti hati orang lain.
Tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api, apabila kita tidak ingin
diperlakukan tidak baik oleh orang lain maka kita terlebih dahulu tidak
melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Memanggil atau
menghardik orang dengan kata-kata yang menyinggung SARA sangat besar
dampaknya untuk memicu terjadinya konflik sara.
5. Hilangkan prasangka buruk kepada orang lain.
Berprasangka tidak baik kepada orang lain merupakan penyakit hati yang
harus dihilangkan. Walaupun sangkaan itu benar adanya, kita tetap tidak
boleh berprasangka buruk kepada orang lain terlebih lagi apabila prasangka
kita itu tidak terbukti dan hanya rekaan kita saja tanpa adanya bukti. Selain
menjadikannya suatu jurang pemisah juga dapat menjadi pemercik api
perkelahian antara kita dengan orang lain.
6. Saling menghormati dan menghargai.
Jalan satu-satunya agar terjalin suatu hubungan yang harmonis dan menjadi
jembatan dari seluruh perbedaan yang ada ialah rasa saling menghormati dan
menghargai diantara sesama makhluk tuhan. Dengan cara ini kita merasa
manjadi satu bagian yang berharga diantara lainnya, dan merasa setara tanpa
ada perbedaan.
7. Menjalin hubungan dengan melakukan kegiatan positif bersama-sama.
Suatu hubungan sosial berarti suatu interaksi dari beberapa makhluk sosial
yang terjadi di suatu lingkungan. Untuk memelihara suatu hubungan yang
harmonis maka diperlukan interaksi yang harmonis pula yaitu melakukan
suatu kegiatan secara bersama-sama yang melibatkan semua pihak yang
dilakukan dengan bahagia.

8. BAB III
Kasus Terkait Isu SARA
Konflik Thailand Selatan
Konflik yang terjadi antara masyarakat Patani dan Pemerintahan Thailand di
mulai ketika Thailand (Siam pada masa itu) menganeksasi Kesultanan Patani
(Kesultanan Thailand Selatan) pada tahun 1902 yang kemudian melahirkan gerakan-
gerakan separatis. Separatisme dilakukan karena pada penganeksasian, terdapat
kebijakan asimilasi dari segi linguistik dan kebudayaan yang menimbulkan
diskriminasi kepada penduduk Patani yang mayoritas Melayu Muslim yang
dihadapkan dengan budaya Thailand yaitu Thai Buddhist. Larangan menggunakan
bahasa Melayu, larangan mengajar ajaran Islam di sekolah-sekolah dan tindakan
represif aparat Negara terhadap protes masyarakat Melayu Muslim seperti
pelanggaran hak asasi mereka, pembunuhan di luar prosedur hukum dan penghilangan
paksa. Larangan-larangan itu bertujuan untuk menghilangkan kebudayaan asli dari
Patani dengan menggunakan berbagai cara, baik dari segi pendidikan, politik, agama,
dsb.
Pada 28 April 2004, lebih dari 100 orang kelompok oposisi dari Pemerintah
Thailand melangsungkan serangan di 10 pos polisi yang tersebar di provinsi Pattani,
Yala dan Songkhla. Serangan dilangsungkan karena konflik berbasis agama antara
Pemerintah Thailand dengan kelompok oposisi yang mayoritas beretnis Melayu dan
beragama Islam yang sudah berlangsung lama di daerah Selatan Thailand.

9. Salah satu lokasi konflik saat itu adalah di Ban Krue Se yang terletak tujuh
kilometer dari kota Pattani. Konflik bersenjata antara Pemerintah Thailand dengan
kelompok oposisi kala itu menyebabkan 32 orang kelompok oposisi berlindung dalam
Masjid Krue Se, sebuah Masjid berumur 425 tahun yang dianggap sebagai Masjid
paling bersejarah di Pattani. Baku senjata berlangsung selama kurang lebih sembilan
jam hingga tentara militer Thailand yang dikomandani oleh Jendral Panlop Pinmanee
mengamankan Masjid Krue Se dengan membunuh 32 orang kelompok oposisi yang
berada di dalamnya dengan senjata api kelas berat dan granat.
Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam peristiwa Krue
Se adalah bahwa hingga sekarang, hanya dibentuk satu komisi untuk menginvestigasi
peristiwa Krue Se di Pattani, mengingat serangan 28 April 2004 dilancarkan di 10
Provinsi. Tidak ada inisasi dari Pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan
masyarakat di sekitar lokasi kejadian serangan yang menciptakan trauma bagi
masyarakat. Tidak ada kejelasan akan sanksi bagi pelaku pembantaian Masjid Krue

10. Se. Tidak ada tindak lanjut penanganan 32 tubuh korban secara medis seperti otopsi
yang seharusnya merupakan salah satu prosedur hukum agar jelas dan terang sebab
kematiannya.
Sejak Tahun 2004 hingga saat ini kekerasan telah menelan korban lebih dari
6.500 orang mati terbunuh dan 11.500 orang luka-luka. Selain itu pemberlakukan
Darurat Militer dan instrumen hukum keamanan lainnya di Selatan Thailand juga
mengakibatkan sering terjadinya penangkapan sewenang-wenang, Polisi seringkali
menangkap seseorang secara sewenang-wenang hanya didasarkan pada fakta bahwa
orang tersebut bersekolah di sekolah tertentu atau hanya didasarkan karena sanak
saudaranya pernah terlibat dalam tindak kekerasan pada masa lalu. Akan tetapi,
perlakuan seperti ini hanya dilakukan Pemerintah Thailand kepada masyarakat
Selatan Thailand yang mayoritas Muslim.
Merupakan suatu kewajiban Negara untuk memenuhi, melindungi dan
menghargai hak asasi manusia meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda
dari pandangan mayoritas, begitu pula jika seseorang memiliki pandangan yang
berbeda dengan Negara. Kejadian di Selatan Thailand mempertontonkan pelanggaran
hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand kepada warganya
sendiri. Lebih buruknya lagi, terdapat unsur diskriminasi dalam pelanggaran tersebut
yang berbasis etnis dan agama. Pemerintah Thailand seakan tidak memiliki itikad baik
untuk menyelesaikan konflik di Selatan Thailand, dapat dilihat dari dua peristiwa
berdarah yang telah dijabarkan di atas. Tanpa adanya penegakan sistem hukum yang
berkeadilan oleh negara maka peristiwa berdarah lain hanya akan disusul oleh
peristiwa berdarah lainnya.

11. BAB IV
Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami paparkan di bab sebelumnya, kami
dapat menyimpulkan bahwa Pancasila telah menata kehidupan sosial di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan konflik SARA yang sering terjadi di
negara ini maupun di negara lain, Pancasila telah menjelaskan tentang pentingnya
persatuan yang sebagaimana tercantum dalam Sila ketiga Pancasila yang berbunyi
“Persatuan Indonesia”. Namun rendahnya pemahaman masyarakat tentang makna
sila-sila Pancasila khususnya Sila ketiga ini menimbulkan banyaknya konflik SARA
yang terjadi. Tidak hanya di Indonesia makna “Persatuan” juga harus di berlakukan di
berbagai negara dan daerah guna menghindari perpecahan dalam negara dan antar
bangsa.
Pelanggaran ini dilakukan oleh Pemerintah Thailand itu sendiri kepada
masyarakatnya, seperti larangan dalam menggunakan Bahasa Melayu,larangan dalam
mengajarkan agama Islam dan pembunuhan diluar prosedur hukum yang dilakukan
oleh aparat terhadap masyarakat Pattani.Pemerintah Thailand juga seakan tidak
memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik di Selatan Thailand. Tanpa adanya
penegakan sistem hukum yang berkeadilan oleh negara maka peristiwa berdarah lain
hanya akan disusul oleh peristiwa berdarah lainnya. Kasus yang terjadi di Thailand ini
sangatlah bertentangan dengan nilai nilai yang termuat dalam sila-sila Pancasila,
seperti pada sila pertama, sila ketiga,dan sila kelima Pancasila yaitu sila pertama yang
berbunyi : Ketuhanan yang Maha Esa, sila ketiga : Persatuan indonesia dan sila
kelima : Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena sejatinya sebuah
negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghargai setiap hak asasi
manusia yang dimiliki oleh setiap rakyatnya, serta sebuah negara hendaknya
menciptakan rasa aman,nyaman dan menanamkan rasa persatuan pada setiap individu
yang ada di wilayahnya. Selain itu, sebuah negara seharusnya memberikan kebebasan
pada rakyatnya dalam menganut sebuah kepercayaan tanpa harus memaksakan untuk
menganut suatu kepercayaan tertentu. Suatu negara seharusnya juga menjunjung
tinggi keadilan untuk setiap rakyatnya tanpa memandang keyakinan,asal,golongan
dari suatu individu.

12. 4.2 Saran
1. Pemerintah Thailand seharusya memberikan kebebasan bagi masyarakat Patani
untuk menggunakan bahasa melayu dalam kesehariannya.
2. Kebebasan dalam menganut agama islam harus diberikan kepada masyarakat
Patani yang diberikan oleh Pemerintah Thailand.
3. Pemerintha Thailand harus bersikap adil kepada semua orang yang terlibat dalam
berbagai konflik yang terjadi dan melibatkan masyarakat Patani dan aparatur
Pemerintahan.
4. Pemerintah Thailand harus beritikad baik untuk menyelesaikan konfllik yang
terjadi.
5. Pemerintah lebih mengedukasi masyarakat tentang makna-makna sila dalam
Pancasila demi terciptanya rasa persatuan,persaudaraan, rasa sebangsa dan
setanah air.
6. Perbedaan dan keberagaman seharusnya menjadi hal yag dapat mempersatukan
suatu bangsa bukan malah membuat perpecahan di negara tersebut.

13. DAFTAR PUSTAKA
https://hasrilweb.wordpress.com/2016/12/31/makalah-pancasila-dan-permasalahan-
sara/
https://www.google.com/search?q=KONFLIK+PATTANI&rlz=1C1CHZL_idID769I
D769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3z62216ziAhXJP48KHfYw
Dd0Q_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgrc=iO1sMvEKvhWqwM:
https://www.bantuanhukum.or.id/web/sejarah-kelam-thailand-dan-perjuangan-
masyarakat-patani/
https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
https://id.wikipedia.org/wiki/Sara