Biodata menunjukkan latar belakang pendidikan dan karir seseorang. Dokumen ini berisi biodata Ir. H. Amir Hamzah yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan yang pernah diemban."

1. BIODATA
Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si
JL. MUTIARA NO. 19 SAMPANG
HP: 082331378389/085903156586
S1 UNIVERSITAS NEGERI JEMBER (FTP)
S2 UNIV. WIJAYA PUTRA SURABAYA(MAP)
TAHUN 1992 AGA COMPUTER COURSE
TAHUN 1993 DOSEN STKIP-PGRI SAMPANG
1 MARET 1995 CPNS BKKBN
1 DESEMBER 1996 PNS BKKBN
TAHUN 2003 BAGIAN KEPEGAWAIAN PEMDA
TAHUN 2004 KEMBALI KE BKKBN
TAHUN 2005 DISHUTBUN
TAHUN 2016 PENSIUN DINI
TAHUN 2017 DISPERTA

2. MATA KULIAH
PANCASILA

3. Latar Belakang Perlunya P4

4. A. PENGALAMAN PANCASILA
• Sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, tercatat berbagai
peristiwa dan pergolakan politik sampai dengan pemberontkan-
pemberontakan bersenjata. Semua itu apabila dikaji secara mendalam lagi,
memiliki suatu tujuan yang sama yaitu untuk menggolakkan pancasila
sebagai dasar negara dan mengganti dengan dasar negara yang lain.
Kekuatannya terletak pada keyakinan akan kebenaran pancasila sebagai
dasar negara. Sedangkan kelemahannya terletak karena belum adanya
penghayatan dan pengmalan pancasila pada masing-masing individu.

5. B. MENGEMBAN TUGAS KE MASA DEPAN
1. tugas untuk masa depan pembangunan bagi bangsa dan negara.
• - penanaman nilai kepribadian dalam pembangunan
• - pergantian generasi
2. pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar
negara

6. KESIMPULAN
• Pancasila merupakan sesuatu yang sangat penting
bagi kehidupan bangsa Indonesia
• P4 memberikan pedoman bagaimana kita
menyatukan pemahaman tentang pancasila
• Terdapat kesatuan bahasa, kesatuan pandangan,
kesatuan gerak dan langkah untuk menghayati
dan mengamalkan pancasila (P4 )

7. Proses Terjadinya
Tap MPR No. II/MPR/1978

8. PROSES TERJADINYA TAP. MPR NO II/MPR/1978
TENTANG P 4
• Kelahiran dan tumbuh kembang P-4 didorong oleh situasi kehidupan
negara yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. Orde Baru menilai
bahwa terjadinya tragedi nasional, G-30-S/PKI pada tahun 1965, adalah
karena bangsa Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah bangsa
Indonesia mampu mengatasi akibat dari gejolak yang ditimbulkan oleh
gerakan G-30-S/PKI, serta telah mampu untuk menetapkan program
pembangunnya, dirasa perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan
mengembangkan sikap dan perilaku warganegara sesuai dengan amanat
yang tertuang dalam Undang-Undang Dasarnya. Maka Majelis
Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22
Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila. Dengan demikian pelaksanaan P-4 merupakan kehendak rakyat
yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat, yang wajib
dipatuhi.

9. TUJUH ALASAN MENDASARI PEMIKIRAN DISUSUNNYA TENTANG P
4
1. Pancasila harus terwujud dan terasa dalam kehidupan sehari hari
2. P4 menanamkan budi pekerti luhur
3. Adanya tujuan pembangunan nasional
4. Didorong oleh alasan historis ( adanya pengingkaran dan
pengkhianatan terhadap Pancasila)
5. Karena semakin mendesaknya proses regenerasi
6. Upaya pemantapan stabilitas nasional
7. Situasi Internasional yang cukup rawan sehingga memerlukan
ketahanan di bidang Ideologi

10. ISI PANCASILA BERDASARKAN
PERATURAN SELAMA MASA ORDE BARU
(BUTIR-BUTIR P4)
“
“

11. Pancasila sebagai hasil kristalisasi dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indon
esia, terus dikembangkan eksistensinya pada masa Orde Baru dengan menerapkan
pemeritahan secara murni dan konsekuen.
Berkaitan dengan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeha
rto, pada masa ini pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-U
ndang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde La
ma yang menyimpang dari Pancasila, melalui kebijakan peraturan TAP MPR N
o. II/MPR/1978 yang terwujud dalam program P4 (Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila).
“
“

12. Isi Butir Pancasila dalam P4
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama da
n kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan p
enganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut
hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ag
ama dan kepercayaannya masing-masing.
(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada ora
ng lain.

13. Implementasi isi sila 1 pada masa orde baru :
Pada masa rezim Orde Baru, kebijakan negara terkait agama terlihat dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kebijakan ini
dibuat untuk mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak memicu konflik. Akan tetapi,
implementasi di lapangan menunjukkan bahwa aturan tersebut digunakan untuk membatasi
kelompok non-Muslim, terutama Kristen, sehingga kesulitan untuk mendirikan tempat
ibadah baru.
Hal tersebut membuktikan bahwa salah satu implementasi sila pertama pada masa orde
baru yaitu untuk membina kerukunan antar umat beragama (butir 4), meskipun terdapat
konflik dalam pelaksanaannya. Selain itu terdapat usaha penghapusan Komunisme, yang
membuktikan contoh implementasi isi sila pertama yaitu percaya kepada Tuhan (butir 1).

14. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-
bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.
(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
(10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

15. Adanya Penegakan HAM pada masa Orba , salah satunya dapat
dilihat dari Aspek Politik, yaitu :Salah satu kebijakan politik yang
mendukung persamaan HAM terhadap masyarakat Indonesia di dunia
internasional adalah didaftarkannya Indonesia menjadi anggota PBB
lagi pada tanggal 19 September 1966. Dengan mendaftarkan diri
sebagai anggota PBB, hak asasi manusia Indonesia diakui
persamaannya dengan warga negara di dunia (butir 2).
Namun dalam keberjalanannya terdapat beberapa pelanggaran
HAM diantaranya : kekuasaan pemerintah yang absolut, rendahnya
transparansi pengelolaan, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat,
dan hukum yang diskriminatif.
Implementasi isi sila 2 pada masa orde baru :

16. 3. Persatuan Indonesia
(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
(2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
apabila diperlukan.
(3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
(4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.
(5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal
Ika.
(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

17. Implementasi isi sila 3 pada masa orde baru :
Pada masa Orde Baru, RRI merupakan satu-satunya radio siaran di Indonesia yang
dimiliki oleh pemerintah yang berfungsi sebagai media informasi dan hiburan. Selain
berfungsi sebagai media informasi dan hiburan siaran radio melalui RRI orientasinya lebih
kepada siaran pembangunan dan menyajikan acara pendidikan. RRI berkembang di tengah-
tengah perjuangan rakyat yang dimulai ketika masa perjuangan fisik. RRI tampil sebagai
media pemersatu bangsa dan menumbuhkan semangat perjuangan. Sehingga implementasi
tersebut merupakan bentuk pengamalan isi sila 3 pada butir 1.

18. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak
dan kewajiban yang sama.
(2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
(6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
(9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
(10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai utk melaksanakan pemusyawaratan.

19. Implementasi isi sila 4 pada masa orde baru :
Pada era orde baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum
dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Tetapi sejak tahun 1971 sampai 1997
tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-
menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari tiga puluh
tahun Soeharto menjadi pemimpin di Indonesia ini tanpa sekali pun ada pergantian.
Hal ini tidak sesuai dengan sila keempat pancasila karena tidak memberikan
kesempatan bagi orang lain yang mampu untuk dapat menduduki jabatan sebagai
presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok yang
itu-itu saja serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan

20. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotongroyongan.
(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(4) Menghormati hak orang lain.
(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
(9) Suka bekerja keras.
(10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

21. Implementasi isi sila 5 pada masa orde baru :
Dilaksanakannya transmigrasi. Transmigsi dilaksanakan dalam upaya untuk
memeratakan penduduk di Indonesia agar tidak hanya tinggal di daerah-daerah tertentu
saja. Dengan adanya transmigrasi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga dapat teratasi
dengan memindahkan sebagian penduduknya ke luar Pulau Jawa dan memberikan
tunjangan sebagai modal mereka untuk hidup di tempat yang baru dan juga agar mereka
yang melakukan transmigrasi dapat mendapatkan lahan yang layak untuk bertani.
Beberapa pulau yang menjadi tujuan transmigrasi pada era orde baru, antara lain
Sumatra, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.Pelaksanaan program ini merupakan salah satu
hal yang sesuai dengan pancasila yaitu sila ke lima. Hal itu dibuktikan dengan upaya
pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Sesuai dengan butir
ke 11 pada sila ke 5 yaitu melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan
yang merata dan berkeadilan sosial

22. Namun kemudian P4 ini dicabut pada Tanggal 13 November 1998 (masa setelah
pemerintahan Soeharto lengser) dengan adanya ketentuan TAP MPR No. XVIII/ MPR/ 1
998 tentang Pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dan Penegasan Pan
casila Dasar Negara. Sehingga membuat isi Pancasila mengalami perubahan sesuai d
alam pasal 1 yaitu :
“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 194
5 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan
secara konsisten dalam kehidupan bernegara.”

23. Pola Pelaksanaan
P4

24. Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan
pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh
dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara
 1. Jalur-jalur yang digunakan
 1) Jalur pendidikan
 Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam
pengamalan Pancasila, Dalam pendidikan formal semua tindak-
perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Dalam pendidikan nonformal pengamalan Pancasila harus ditanamkan
dan dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses
pendarah-dagingan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan menuntut
suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan masyarakat juga turut
menentukan sehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh supaya
menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila.

25.  2) Jalur media massa
 Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media
massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat. Sosialisasi melalui
media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa
menikmati baik melalui pers, radio, televisi dan internet.
 3) Jalur organisasi sosial politik
 Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa
dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan
tanggung jawabnya

26. 2. Penciptaan suasana yang menunjang
 1) Kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan
 Penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan
merupakan salah satu jalur yang dapat memperlancar pelaksanaan
pedoman pengamalan pancasila dimana aspek sanksi atau penegakan
hukum mendapat penekanan khusus.
 2) Aparatur negara
 Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif di dalam menciptakan suasana
dan keadaan yang mendorong pelaksanaan pedoman pengamalan
Pancasila. Dan aparatur pemerintah sebagai pelaksana dan pengabdi
kepentingan rakyat harus memahami dan mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

27.  3) Kepemimpinan dan pemimpin masyarakat
 Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin
formal maupun informal bagaimana pola dengan pelaksanaan pedoman
pengamalan Pancasila dan menyuruh bawahan atau umatnya untuk
mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila. begitu Pengamalan
pancasila akan tetep lestari.

28. KESIMPULAN:
P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
bagi segenap bangsa Indonesia
P4 dimulai dari diri sendiri
P4 dalam pendidikan, dalam dunia politik
mengarah pada nilai nilai positif jangan hanya
pada perebutan kekuasaan saja

29. P 4
Juga disebut dengan
EKA PRASETYA
PANCAKARSA

30. Bo’a, Fais Yonas. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasio
nal. Jurnal Konstitusi, 15 (1).
Ebel, Salsabila. Makalah PKN. Dikutip dari https://www.academia.edu/7271090/Makalah_P
KN. Diakses pada 16 Mei 2021.
Jaya, Muhammad Arif Candra. (2012). Implementasi Pancasila pada Masa Orde Baru. Univ
ersitas Jember : Program Studi Sejarah. 7.
Ropi, Ismatu. (2917). Religion and Regulation in Indonesia. Palgrave Macmillan- Springer
Nature : 262.
Utama, Andrew Shandy & Sandra Dewi. (2018). Pancasila Sebagai Ideologi BangsaIn
donesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru
, dan Era Reformasi. Jurnal PPKn & Hukum, 13 (1) : 27-28.
Daftar Pustaka

31. Terima Kasih