Masterplan SPBE Kabupaten Lampung Utara

1. Masterplan SPBE
Kabupaten Lampung Utara
Focus Group Discussion

2. TahapanPenyusunanMasterplan 2

3. 33

4. 44

5. 5PERPRESNo.39TAHUN2019
SATUDATAINDONESIA
5

6. © Gamatechno
RuangLingkupPekerjaan 6

7. © Gamatechno
Rencana Induk & Arsitektur SPBE
7
7

8. PentingnyaPerencanaanSPBE 8
Dokumen Rencana Induk SPBE
Instansi Pemerintah meningkatkan
indeks SPBE sebesar (8%).
(Permenpan RB no 5 Tahun 2018)
Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE
Gamatechno
SPBE Solution
8

9. PERMENKOMINFONo.8Thn2019
PenyelenggaraanUrusanPemerintahanKonkurenBidangKominfo
9

10. LandasanKonsepRencanaInduk 10

11. LandasanKonsepRencanaIndukSPBE
Arsitektur SPBE COBIT 5 TOGAF 9.1
11

12. PenilaianSPBEKabupatenLampungUtaradariKEMENPANRB
Indeks SPBE - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 1.18 (Kurang)
Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek
Nilai Indeks SPBE Nama Indeks Indeks
SPBE 1,18
Domain Kebijakan SPBE 1,00
Kebijakan Tata Kelola SPBE 1,00
Kebijakan Layanan SPBE 1,00
Domain Tata Kelola 1,00
Kelembagaan 1,00
Strategi dan Perencanaan 1,00
TIK 1,00
Domain Layanan SPBE 1,33
Administrasi Pemerintahan 1,43
Pelayanan Publik 1,17
12

13. © Gamatechno
Kondisi Implementasi SPBE 13

14. © Gamatechno
Tahapan pengembangan SPBE
Terstandar03
Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi oleh semua unit
organisasi terkait.
Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi
terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
Terkelola02
Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan
dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.
Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
Rintisan01
Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa
pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
Terintegrasi04
Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur
kinerjanya secara kuantitatif.
Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme
pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
Optimum05
Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen
perubahan.
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses (Kebijakan & Tata Kelola) 14

15. © Gamatechno
Tingkat Kematangan Fungsi Teknis (Layanan)
Transaksi03
Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
Interaksi02 Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
Informasi01 Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
Kolaborasi04
Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
Optimalisasi05
Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal
dan eksternal.
15

16. © Gamatechno
Kerangka Pikir Smart City 16

17. Responden 17
32
Responden
17

18. DaftarResponden 18
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perdagangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
26. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
32. Inspektorat

19. InfrastrukturTIK
Kondisi

20. InternetOPD 20
● Sebanyak 32 OPD (100%) memiliki koneksi internet.
● Koneksi internet lancar hanya dirasakan oleh 32 OPD (100%).
● Provider koneksi internet paling banyak digunakan oleh OPD adalah yang didapat dari Indihome.

21. RerataBesaranKecepatanInternet 21
Kategori Minim (min) Sedang (sed) Besar
Bandwith 1 kbps - 511
kbps
512 kbps - 5
Mbps
> 10 Mbps
Browsing Search engine
(google, yahoo,
bing)
Web Mail,
Cloud
(dropbox,
gdrive)
Web dengan
multimedia
(sosmed,
berita, dll)
Chat Chat, Panggilan Chat, Call,
Video Call
Chat, Call,
Videocall,
Group Call
Streaming
Video
480p 720p 1080p
● Grafik besaran bandwith
(kecepatan internet) per
perangkat terkoneksi di
masing-masing OPD.
● Koneksi untuk OPD ke publik
diasumsikan akan diakses oleh
15 perangkat berbasis web/client
server.
Klasifikasi kecepatan (bandwith) versi Gamatechno

22. RapatKoordinasidgnVideoConference 22

23. 23
● Sebagian besar (56.3%) responden
menyatakan tidak terdapat koneksi
LAN di OPD nya. Sekitar 43.8%
responden yang menyatakan sudah
memiliki koneksi jaringan antar
ruangan.
● Sebagian OPD (43.8%) menyatakan
bahwa performa LAN di OPD mereka
dalam kondisi putus dan.
● LAN antar ruang akan
mempermudah proses file sharing,
distribusi bandwith internet, dan
mengoptimalkan penggunaan
aplikasi berbasis web/client server.
LocalAreaNetwork(JaringanAntarRuangan)

24. AnggaranInternetperbulan 24
● Besaran anggaran yang dikeluarkan untuk biaya internet di 32
OPD sebesar 243 juta/bln.
● Tentunya akan lebih menghemat anggaran, apabila sudah
dikembangkan jaringan WAN, langganan internet dapat
dipusatkan di DISKOMINFO dan didistribusikan ke OPD dengan
pengelolaan bandwidth.
Provider Anggaran OPD
Diskominfo Rp 105,000,000 15
Indihome
(Telkom) Rp 138,650,000 17
Total Rp 243,650,000 32

25. AnggaranInternetperbulan 25
Anggaran Internet di Komplek Perkantoran Bupati
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Rp400,000
Bagian Humas Sekretariat Daerah Rp400,000
Bagian Kesra Sekretariat Daerah Rp450,000
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Rp467,500
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Rp480,000
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Rp360,000
Bagian Umum Sekretariat Daerah Rp380,000
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Rp542,300
Bappeda dan Litbang Rp2,100,000
Dinas Komunikasi dan Informatika Rp1,356,000
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp3,300,500
Total Anggaran Internet/Bulan Rp10,236,300
Provider Anggaran OPD
Diskominfo Rp 105,000,000 15
Indihome (Telkom) Rp 138,650,000 17
Total Rp 243,650,000 32

26. EfisiensiAnggaranInternetperbulan 26
Rekomendasi Centralisasi Internet di Komplek Perkantoran Bupati (200 mbps)
Bagian Hukum Sekretariat Daerah 20 mbps
Bagian Humas Sekretariat Daerah 20 mbps
Bagian Kesra Sekretariat Daerah 10 mbps
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 10 mbps
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 20 mbps
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 20 mbps
Bagian Umum Sekretariat Daerah 20 mbps
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 20 mbps
Bappeda dan Litbang 20 mbps
Dinas Komunikasi dan Informatika 20 mbps
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 20 mbps
Total Anggaran Internet/Bulan Rp. 2.760.000

27. 27
● 100% responden menyatakan terdapat
perangkat Wifi di OPD mereka.
● Terdapat 12.5% responden yang
menyatakan bahwa Wifi di OPD mereka
dapat diakses oleh (disediakan untuk)
Publik (masyarakat)
Wifi&PublikWifi

28. PerangkatKerja
Kondisi

29. 29
“Cukup banyak perangkat yang
menggunakan Win 7/versi
sebelumnya (359 perangkat)”
Upgrade WIndows diperlukan untuk
mempermudah proses pemeliharaan dan
mengurangi resiko keamanan .
Untuk upgrade windows juga
kemungkinan juga akan diperlukan untuk
upgrade komponen hardware dari
perangkat tersebut
KetersediaanKomputer
PC 390
Laptop 344
Total 734

30. 30
“Jumlah perangkat dengan OS
yang sudah out-of-date ada di
kluster Dinas (239 perangkat),
KORPRI (3 perangkat), Badan (52
perangkat), DPRD (20 perangkat),
Inspektorat (5)perangkat, dan
Sekda (40 perangkat).”
DistribusiKomputer

31. 31
“Jumlah perangkat akses
dapat terkoneksi ke internet
sekitar 90% (dari total
perangkat akses tersedia)”
Yang dapat menjadi prioritas untuk
ditingkatkan (sambungan baru)
adalah di Dinas
KonektivitasKomputer

32. 32
“Pada semua OPD perangkat
akses yang tersedia jumlahnya
lebih dari jumlah SDM dengan
kualifikasi operator (microsoft
office dan browser)”
Pelatihan dapat basic TIK (operator)
dapat diprioritaskan pada kluster
tersebut diatas.
KebutuhanKomputer

33. 33
● Ketersediaan scanner masih cukup
minim (dikomparasi dengan jumlah
perangkat tersedia)
● Ketersediaan printer sudah cukup
memadai (1 printer akan diakses oleh
sekitar 3 perangkat)
PerangkatPendukung

34. SistemInformasi
Kondisi

35. 35
1. JDIH
2. SPSE
3. OSS
4. SICANTIK
5. SIPPKD
6. SISKEUDES
7. SSE
8. SISKOPER
9. e-Monitoring PU
10. e-RLTH
11. e-Monev
12. e-Proposal
13. SIDATIK
14. SIMLARAS
15. SIMSTAT
16. SIPD
17. KTP EL - BCARD
18. KTP EL - BENROLL
19. KTP EL - KONSOLIDASI NASIONAL
20. SIAK
21. DAPODIK
22. NUPTK
23. SIM ATUN
24. SIM PKB
25. SIMBAR
26. SIMDA PERENCANAAN
27. SIMTENDIK
28. PEMDA-ONLINE
29. SIK-NG
30. SIMLOG
31. SIMONTOK
32. ASPAK
33. e-LOGISTIC
34. e-RENGGAR
35. e-SISMAL
36. EPPGBM
37. EWARS
38. HSP
39. KOMDAT
40. KOMDAT KESGA
41. KRISNA
42. P2PTM
43. PISPK KELUARGA SEHAT
44. SI HEPI
45. SI LIMBAH MEDIS
46. SI PBE
47. SIAF
48. SIKA
49. SIKDA GENERIC
50. SIM RS ONLINE
51. SIMADA
52. SIS RUTE
53. SISDMK
54. SISKOHATKES
55. SITB
56. SMARTSTBM
57. TEMENIN
58. TKAM
59. SIMDA BMD
60. SINERGI
61. SPPD
62. TASPEN
63. SAPK
64. SIMDA KEUANGAN
65. SIMPEG
DaftarEksistingApps
65
Aplikasi

36. 36Aplikasiyangdiusulkan
14
Aplikasi
1. e-Event Bupati
2. Whistle Blowing System
3. Sistem Informasi Geospasial
4. Sistem Informasi Desa
5. Dashboard Analytics
6. Data Warehouse
7. e-Lapor
8. Sistem Informasi Rekomendasi Menara
9. Sistem Persuratan
10. SSO (Single Sign On)
11. Sistem Informasi Kebencanaan
12. e-Absensi
13. e-ANJAB
14. Aplikasi Izin Penelitian

37. 37
● Mayoritas aplikasi (92.1%) adalah aplikasi yang hanya dapat digunakan untuk OPD tersebut
● Mayoritas aplikasi (73%) dikelola oleh Kementerian langsung
● Platform pada seluruh aplikasi adalah berbasis web (100%)
Pengunaan-Pengelola-Platform

38. 38Aplikasiyangbutuhupgrade
Peforma apps belum baik OPD Abbr
SAPK BKPSDM
OSS DPMPTSP
SICANTIK DPMPTSP
SIMDA KEUANGAN DPMPTSP
SIAK DISDUKCAPIL
KTP EL - BENROLL DISDUKCAPIL
KTP EL - BCARD DISDUKCAPIL
KTP EL - KONSOLIDASI NASIONAL DISDUKCAPIL

39. 39KlusteringAplikasisesuaiLayananSPBE

40. 40KlusteringAplikasisesuaiSmartCity

41. ©
Gamatechno
13.
©
Gamatechno
1. ASPAK
2. e-LOGISTIC
3. e-Monev
4. e-Monitoring PU
5. e-Proposal
6. e-RENGGAR
7. JDIH
8. KRISNA
9. KTP EL - BCARD
10. KTP EL - BENROLL
11. KTP EL -
KONSOLIDASI
NASIONAL
12. PEMDA-ONLINE
13. SAPK
14. SI PBE
15. SIAK
16. SIDATIK
Smart Governance Smart Society
KlusteringAplikasisesuaiSmartCity 41
17. SIM ATUN
18. SIMDA BMD
19. SIMDA KEUANGAN
20. SIMDA PERENCANAAN
21. SIMLARAS
22. SIMLOG
23. SIMONTOK
24. SIMPEG
25. SINERGI
26. SIPD
27. SIPPKD
28. SISDMK
29. SPPD
30. SPSE
31. TASPEN
1. DAPODIK
2. e-RLTH
3. e-SISMAL
4. EPPGBM
5. EWARS
6. HSP
7. KOMDAT
8. KOMDAT KESGA
9. NUPTK
10. OSS
11. P2PTM
12. PISPK KELUARGA SEHAT
13. SI HEPI
14. SI LIMBAH MEDIS
15. SIAF
16. SICANTIK
17. SIK-NG
18. SIKA
19. SIKDA GENERIC
20. SIM PKB
21. SIM RS ONLINE
22. SIMADA
23. SIMBAR
24. SIMTENDIK
25. SIS RUTE
26. SISKOHATKES
27. SISKOPER
28. SITB
29. SMARTSTBM
30. TEMENIN
31. TKAM

42. ©
Gamatechno
1.
©
Gamatechno
1. Tidak ada
Smart LivingSmart Environment
1. Tidak ada
KlusteringAplikasisesuaiSmartCity 42

43. ©
Gamatechno
©
Gamatechno
1. Tidak Ada
Smart Branding
1. SIMSTAT
2. SISKEUDES
3. SSE
Smart Economy
43KlusteringAplikasisesuaiSmartCity

44. ©
Gamatechno
©
Gamatechno
❏ Mayoritas aplikasi diusulkan akan berperan
mendukung smart governance (13 aplikasi).
❏ Sudah perlu disusun arsitektur dan roadmap
untuk mengatur perkembangan aplikasi pada
kategori.
❏ Interoperabilitas antar aplikasi menjadi
mandatori untuk menghindari duplikasi (fitur,
data).
KlusteringAplikasisesuaiSmartCity

45. SDM
Kondisi

46. 46
● Dari total 657 pegawai (pada OPD yang disurvey), yang memiliki kompentensi Basic IT ada 638 orang.
● Kompetensi SDM TI dengan kualifikasi advance cukup banyak (11) dengan kemampuan Network & Server.
● Jumlah SDM TI dengan kualifikasi Development ada sebanyak 1 orang, Maintenance ada sebanyak 5 orang, Network
& Server ada sebanyak 11 orang, dan Multimedia ada sebanyak 2 orang.
Kualifikasi

47. 47
● Berdasarkan grafik persebaran
SDM dengan kualifikasi Basic
IT rata rata sudah mencukupi
● Berdasarkan grafik persebaran
SDM dengan kualifikasi
Advance IT masih kurang.
Persebaran

48. Kendala
Kendala & harapan

49. 49
● Secara keseluruhan, jumlah maupun
kualifikasi SDM TI masih dirasa
kurang mencukupi
● 96.9% responden menyatakan masih
kekurangan SDM TI
● 100% responden menyatakan bahwa
kualifikasi SDM TI masih dirasa
kurang memadai
Jumlah&KualifikasiSDMTI

50. 50
● Secara keseluruhan anggaran yang
dialokasikan untuk TI masih menjadi
kendala (kurang). Sebagian yang
merasakan kendala pada performa
perangkat kerja nya (lambat).
● 100% responden menyatakan
kendala di anggaran TI (masih
kurang)
● 41.9% responden merasakan
kendala performa perangkat akses
yang lambat
Anggaran&PerangkatKerja

51. Harapan
Kendala & harapan

52. 52
● Sekitar dari 100% responden
menyatakan bahwa penambahan
SDM TIK 56.3% perlu dan 43.8%
perlu segera untuk direalisasikan.
● Lebih dari 96.9% responden upgrade
kualifikasi SDM TI menyatakan perlu
dan perlu segera untuk direalisasikan
SDMTI

53. 53
● Sekitar 93.7% menyatakan bahwa
upgrade jaringan LAN perlu dan
perlu segera untuk direalisasikan.
● Sekitar 93.7% responden
menyatakan upgrade koneksi
internet perlu dan perlu segera untuk
direalisasikan
InfrastrukturTI

54. ● Lebih dari 81.3% responden
menyatakan bahwa upgrade IT
security adalah perlu dan perlu
segera untuk direalisasikan.
54ITSecurity

55. Kondisi e-GovernmentdiKab.LampungUtara 55

56. Targete-GovernmentdiKab.LampungUtara 5 tahunkedepan 56

57. Anggaran
Perencanaan

58. ©
Gamatechno
©
Gamatechno
Ketersediaan internet
dan performanya dirasa
sudah lancar.
100%
Besaran bandwidth
yang diterima tiap OPD
rata rata adalah sekitar
10 mbps.
10
mbps
Dari 63 aplikasi
eksisting, mayoritas
bersifat spesifik (hanya
dapat digunakan di OPD
terkait), pengelolaan
mayoritas aplikasi oleh
OPD dan Kementerian,
serta menggunakan
platform Web.
63
Terdapat 7 aplikasi baru
yang diusulkan untuk
dikembangkan dan
mayoritas
menggunakan platform
Web.
7
Hampir seluruh
perangkat (90%) dapat
terkoneksi ke internet.
90%
Kondisi Teknologi Informasi
Aplikasi yang dimiliki sudah cukup banyak baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang dikembangkan dan dikelola
sendiri Perangkat Daerah. Masih dibutuhkan perbaikan (improvement) terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan saat ini,
juga terdapat terdapat beberapa aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah (OPD).
Baseline | Kondisi Umum
58

59. e-Government
Pengembangan

60. KerangkaRencanaIndukSPBE 60

61. SistemInformasi
Arsitektur

62. 62
1. JDIH
2. SPSE
3. OSS
4. SICANTIK
5. SIPPKD
6. SISKEUDES
7. SSE
8. SISKOPER
9. e-Monitoring PU
10. e-RLTH
11. e-Monev
12. e-Proposal
13. SIDATIK
14. SIMLARAS
15. SIMSTAT
16. SIPD
17. KTP EL - BCARD
18. KTP EL - BENROLL
19. KTP EL - KONSOLIDASI NASIONAL
20. SIAK
21. DAPODIK
22. NUPTK
23. SIM ATUN
24. SIM PKB
25. SIMBAR
26. SIMDA PERENCANAAN
27. SIMTENDIK
28. PEMDA-ONLINE
29. SIK-NG
30. SIMLOG
31. SIMONTOK
32. ASPAK
33. e-LOGISTIC
34. e-RENGGAR
35. e-SISMAL
36. EPPGBM
37. EWARS
38. HSP
39. KOMDAT
40. KOMDAT KESGA
41. KRISNA
42. P2PTM
43. PISPK KELUARGA SEHAT
44. SI HEPI
45. SI LIMBAH MEDIS
46. SI PBE
47. SIAF
48. SIKA
49. SIKDA GENERIC
50. SIM RS ONLINE
51. SIMADA
52. SIS RUTE
53. SISDMK
54. SISKOHATKES
55. SITB
56. SMARTSTBM
57. TEMENIN
58. TKAM
59. SIMDA BMD
60. SINERGI
61. SPPD
62. TASPEN
63. SAPK
64. SIMDA KEUANGAN
65. SIMPEG
DaftarEksistingApps
65
Aplikasi

63. 63Aplikasiyangdiusulkan
14
Aplikasi
1. e-Event Bupati
2. Whistle Blowing System
3. Sistem Informasi Geospasial
4. Sistem Informasi Desa
5. Dashboard Analytics
6. Data Warehouse
7. e-Lapor
8. Sistem Informasi Rekomendasi Menara
9. Sistem Persuratan
10. SSO (Single Sign On)
11. Sistem Informasi Kebencanaan
12. e-Absensi
13. e-ANJAB
14. Aplikasi Izin Penelitian

64. Mengacu “Aspek Layanan SPBE“ dalam
Buku Panduan Evaluasi SPBE dari
Kemenpan RB 2018
(Permenpan RB no 5 Tahun 2018)
Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE
64RujukanKlusteringSPBE 64

65. Layanan anjuran dari KPK untuk mendukung clean government
65PemenuhanAplikasiSPBE 65

66. 66PemenuhanAplikasiSPBE

67. Layer Infrastruktur
Layer Operasional Aplikasi
Layer Integrasi
Layer Akses Layanan
INFRASTRUKTUR (Data Center | Network | Sensor | Perangkat Akses)
DATABASE
(SPBE) | e-Gov
Mobile Apps
DATA WAREHOUSE (Platform Penyimpanan Data)
WEB SERVICES (Layanan Integrasi)
Social Media Website GIS SMS Center Dashboard
Layanan Publik Instansi Pemerintah
Manajemen Kinerja Manajemen Naskah Dinas
Manajemen Keuangan Manajeman Pengadaan
Manajemen Kepegawaian Pengaduan Publik
Manajemen Perencanaan Dok & Informasi Hukum
Manajemen Penganggaran Wistle Blowing System
Smart Government
Smart Culture
Smart Living
Smart Society
Smart Branding
SPBE Smart City
Smart Environment
67RekomendasiArsitekturSPBE 67

68. Infrastruktur
Arsitektur

69. 1. Scalability (kapasitas),
dicapai dengan menambah jumlah dan kemampuan komponen-komponen kritikal.
2. Security (keamanan),
dicapai dengan menyediakan fasilitas untuk menangkal, mendeteksi, dan mematikan ancaman-ancaman terhadap integritas,
kerahasiaan, dan ketersediaan data.
3. Availability (ketersediaan),
dicapai dengan menggandakan komponen-komponen kritis sehingga kerusakan pada komponen-komponen tersebut akan
berdampak terhentinya layanan-layanan utama.
4. Manageability (pengelolaan),
dicapai dengan menyediakan fasilitas pengelolaan, yaitu pemantauan dan pengendalian, infrastruktur secara terpadu.
5. Serviceability (kemudahan perbaikan).
dicapai dengan memilih teknologi yang sudah teruji di industri dan memiliki dukungan teknis vendor yang dapat diandalkan.
ArsitekturInfrastruktur 69

70. Data & Disaster Recovery Center
Infrastruktur Layanan
Infrastruktur Jaringan
Cakupan Jaringan
Blok Jaringan
EDW, Dev & Support Penyimpanan Core Host
Manajemen Keamanan
Jaringan
Layanan Bantuan & Command Center
Pusat Data Pusat Data Cadangan
Replikasi Data
Manajemen Infrastruktur
Inventory Data
Pemerintahan
Area Jaringan
Penyimpanan
Server
Database
Server Aplikasi
Internet WAN
Block LAN Block Server Block Voice Block Management
❖ Terdiri atas 4 layer (Jaringan, Layanan,
Data Center & Recovery serta
Management)
❖ Block Management digunakan untuk
pengelolaan tiga block lainnya
(semacam bandwidth management,
dude dst)
70ArsitekturLayerTeknologiInformasi

71. KeamananTIK
Arsitektur

72. Desain keamanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi perlu dioptimalkan untuk mendukung
sistem informasi, infrastruktur, dan tata kelola TIK.
Adapun dalam arsitektur keamanan TIK yg perlu
menjadi concern yaitu:
1. Kebijakan / SOP Keamanan TIK
2. Keamanan Perangkat / Device
3. Keamanan Aplikasi
4. Keamanan Jaringan
5. Keamanan Konten Informasi
72ArsitekturKeamananTIK

73. ❖ Jaringan intranet dan
internet terpadu
menggunakan Fiber Optik
dan WAN dengan pusat
Network Operator Control
(NOC) di kantor Kominfo.
❖ Pengembangan jaringan
dilakukan secara bertahap
dari OPD yang di kota
Pariaman kemudian
dikembangkan ke
kecamatan-kecamatan.
ArsitekturJaringanTerpadu 73

74. ❖ Power Room
❖ Server Room
❖ Meeting Room
IlustrasiSiteplanDataCenter 74

75. IlustrasiPeningkatanKapabilitas 75

76. CommandCenter
❖ Command Center direkomendasikan
untuk digunakan dalam rapat
koordinasi di Ruang Rapat Kantor
Bupati.
❖ Command Center difungsikan untuk
menampilkan sistem dashboard
mengenai kondisi kabupaten yang
digunakan dalam pengambilan
keputusan ketika rapat.
76

77. TataKelola
Arsitektur

78. DesignOrganisasiTataKelola(TimPengarahSPBE)
Kepala Daerah
CIO (Sekda &
Asisten)
Pokja Kemitraan Pokja PMO Pokja Kebijakan Pokja SDM
Dinas Kominfo
Perangkat Kerja
(OPD)
Masyarakat /
Swasta
KomiteTIK
Organ tata kelola TIK dapat
menjadi usulan perluasan
terhadap organ yang telah ada
saat ini, yaitu:
Komite TIK
(Tim Pengarah SPBE)
Dewan Pengarah
78

79. StrukturOrganisasiDiskominfoKab.LampungUtara
Koordinator
IT Security
Koordinator
Sistem Informasi
Koordinator
Infrastruktur TI
Koordinator
Implementasi
79

80. ContohKebijakan→AlurProsesPengadaan 80

81. Kebijakan→AlurProsesPenggunaan 81

82. RekomendasiKebijakan&SOP
1. Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.
2. Kebijakan penggunaan teknologi (proprietary atau Open Source).
3. Kebijakan penggunaan Sistem Operasi baik untuk Server
maupun Komputer User.
4. Kebijakan penggunaan aplikasi perkantoran (office,
spreadsheet).
5. Kebijakan penggunaan email.
6. Kebijakan penggunaan akses internet.
7. Kebijakan mengenai standar kualifikasi SDM pengelola layanan
TIK.
8. Kebijakan Interoperabilitas lintas OPD.
9. Kebijakan internal untuk 17 Indikator SPBE di Domain Kebijakan
dan Tata Kelola.
1. SOP Keamanan jaringan.
2. SOP Penggunaan aplikasi.
3. SOP Pengelolaan email.
4. SOP Penambahan pengguna aplikasi.
5. SOP Aktivasi/Deaktivasi pengguna.
6. SOP Penggantian password aplikasi.
7. SOP Penggunaan perangkat kerja.
8. SOP Pengembangan aplikasi.
9. SOP Pemeliharaan aplikasi.
10. SOP Telematika.
11. SOP Hosting.
82

83. RencanaAksi
Action Plan

84. UpgradeExistingApps1
❖ Terlaksananya proses upgrade aplikasi (integrasi,
migrasi, web/mobile version)
❖ Improvement performa aplikasi (UI/UX, kecepatan
akses, bug-free)
IndikatorKeberhasilan
1. SI Maya
2. e-MONEV TEPRA
TargetUpdate
❖ Dinas Kominfo
❖ OPD Terkait
OPDPelaksana
EstimasiDurasi :2-3Tahun
84

85. PengembanganApps2
❖ Terlaksananya proses pengadaan dan
implementasi aplikasi
❖ Tersedianya mekanisme pemeliharaan dan
pengembangan aplikasi yang berkesinambungan
IndikatorKeberhasilan TargetPengembanganApps
❖ Dinas Kominfo
❖ OPD Terkait
OPDPelaksana
EstimasiDurasi : 2-3Tahun
85

86. PengembanganIntegrasiApps3
❖ Tersedianya kebutuhan integrasi aplikasi
(panduan, platform, dashboard)
❖ Implementasi integrasi aplikasi
berkesinambungan
IndikatorKeberhasilan
❖ Menyusun dokumen Panduan
Integrasi Sistem dan Data
Pemerintahan (e-Gif), terdiri atas
arsitektur dan roadmap integrasi
❖ Pengembangan Platform Integrasi
❖ Pengembangan/Upgrade Data
warehouse dan Dashboard
❖ Implementasi Integrasi aplikasi
(merujuk pada dokumen e-Gif)
AktivitasUtama
❖ Dinas Kominfo
❖ OPD Terkait
OPDPelaksana
EstimasiDurasi :~3-4Tahun
86

87. PengembanganInfrastruktur4
❖ Tersedianya infrastruktur yang memadai untuk
menjalankan proses TIK
IndikatorKeberhasilan
● Pemeliharaan/Update Data Center & DRC
● Pengembangan Command Center
(meeting room, connected Apps)
● Network
○ Upgrade/Penambahan Jaringan
LAN dalam Ruang
○ Upgrade bandwidth internet
○ Upgrade bandwith internet dan
menyusun regulasi
pengelolaan/penggunaan
bandwidth
AktivitasUtama
❖ Dinas Kominfo
OPDPelaksana
EstimasiDurasi :3-5Tahun
87

88. PeningkatanKapasitasSDM5
❖ Tercukupinya kebutuhan tenaga teknis untuk
penyelenggaraan TIK
❖ Terselenggaranya proses peningkatan
kapasitas SDM TIK secara berkesinambungan
IndikatorKeberhasilan
❖ Penambahan jumlah SDM (recruitment
maupun penyelenggaraan program
internship)
❖ Pelaksanaan Program Pelatihan dan
sertifikasi SDM secara berkesinambungan
AktivitasUtama
❖ Dinas Kominfo
❖ BKSDM
OPDPelaksana
EstimasiDurasi :5Tahun
88

89. PetaJalan
Roadmap

90. Strategi
G2CPublicServices&
ExecutivesReport
G2G&Internal
Collaboration
G2B &Investment
1 2 3
90

91. ImpactImplementationMatrix
1
2
3
4
Implementation
Hard Easy
Low
High
Impact
91

92. Prioritas
❖ Aplikasi yang langsung dapat dirasakan
manfaatnya bagi masyarakat (G2C)
❖ Aplikasi diusulkan oleh lebih dari satu OPD
❖ Aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu
OPD
❖ Aplikasi permintaan pimpinan (strategic
decision)
HighImpact
❖ Aplikasi telah ada/pernah digunakan di OPD
lain sebelumnya
❖ Biaya pengembangan aplikasi sama dengan
atau lebih kecil dari rata rata biaya
pengembangan aplikasi
❖ Platform aplikasi relevan dengan kualifikasi
SDM TIK di Diskominfo/OPD
❖ Proses kerja aplikasi tidak terlalu kompleks
EasyImplementation
92

93. Pertanyaan
Kelompok

94. KelompokPertanyaan
Bertujuan mendapatkan gambaran
aspek-aspek umum K/L/D/I terkait SPBE.
Pertanyaan bersifat terbuka, narasumber
bebas menjawab pertanyaan sesuai dengan
substansi dari pertanyaan yang diajukan.
PertanyaanUMUM PertanyaanTINGKAT
KEMATANGAN
94
Pertanyaan tingkat kematangan terkait
dengan domain, aspek dan indikator SPBE.
Tim evaluator internal K/L/D/I menjawab
beberapa pertanyaan dengan memilih salah
satu tingkat dari masing-masing pertanyaan
sesuai dengan kondisi Instansi pada saat
dilakukan evaluasi dan memberikan
penjelasan terkait pemilihan level dengan
menyertakan bukti-bukti pendukung terkait
dengan pertanyaan.

95. DaftarPertanyaanUMUM
1. Jelaskan visi/misi pelaksanaan SPBE di Instansi.
2. Lampirkan daftar anggota Tim Evaluator Internal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing,
termasuk surat keputusan pembentukan Tim Evaluator Internal jika ada.
3. Pertanyaan khusus Pemerintah Daerah:
a. Sebutkan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki jurusan/program studi terkait
komputer, teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, atau sejenis di wilayah
Pemerintah Daerah masing-masing? Perguruan Tinggi mana saja yang sudah bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah terkait SPBE?
b. Berapakah persentase ketersediaan sumber daya listrik untuk pelaksanaan SPBE di Pemerintah
Daerah masing-masing dalam satu bulan?
Penjelasan: Persentase ketersediaan sumber daya listrik dihitung dengan cara: (jumlah jam sumber
daya listrik hidup) dibagi dengan (jumlah jam dalam 30 hari) dikali dengan 100%.
95

96. DaftarPertanyaanUMUM
c. Jika ada, jelaskan hubungan kerja sama antara perguruan tinggi, perusahaan di bidang TIK,
konsultan, atau pihak lain yang membantu pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah
masing-masing.
Penjelasan: Dapat berupa bidang kerja sama seperti penyusunan rencana induk TIK, perawatan
perangkat TIK, pembangunan aplikasi, instalasi jaringan, pengoperasian pusat data, pengolahan
data, dan lainnya dengan menyebutkan tahun dan durasi hubungan kerja tersebut.
4. Sebutkan unit kerja/perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE (perencanaan,
penerapan, pengoperasian, pemantauan, dan evaluasi SPBE) dan lampirkan struktur organisasinya.
96

97. DaftarPertanyaanUMUM
5. Sebutkan nilai anggaran untuk pelaksanaan SPBE khususnya pada bidang teknologi informasi dan
komunikasi di Instansi pada tahun 2018, khususnya dalam:
a. Pembangunan/pengembangan/pembelian aplikasi dan software komersial.
b. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.
c. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software
komersial.
6. Berapakah presentase nilai anggaran untuk pelaksanaan SPBE khususnya pada bidang teknologi
informasi dan komunikasi terhadap total nilai anggaran Instansi pada tahun ini.
Nilai anggaran untuk pelaksanaan SPBE khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi
adalah penjumlahan dari pertanyaan 6.a, 6.b, dan 6.c.
97

98. DaftarPertanyaanUMUM
7. Apakah tahun ini telah mengimplementasikan inovasi teknologi-teknologi terkini, sebagai contoh: Big
Data, Internet of Things, Sensor, Robot, dll? Jika Ya, jelaskan implementasi yang telah dilaksanakan dan
bukti pendukungnya.
98

99. DaftarPertanyaanUMUM
DAMPAK POSITIF IMPLEMENTASI SPBE
8. Apakah tahun ini terdapat efisiensi operasional internal birokrasi dan pelayanan publik setelah
K/L/D/I menerapkan infrastruktur/pusat data/ layanan/aplikasi SPBE? Jika Ya, sebutkan nominal
efisiensinya dan jelaskan bahwa efisiensi tersebut sebagai dampak positif langsung implementasi
SPBE tersebut. Berapa biaya untuk pembangunan infrastruktur/pusat data/ layanan/aplikasi SPBE
tersebut?
Penjelasan: nilai efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan pos anggaran tertentu (anggaran untuk
operasional internal organisasi atau untuk layanan publik, contoh: biaya belanja kertas, gaji staf, dan
lain-lain) sebelum komponen/layanan SPBE ada dibandingkan sesudah komponen/layanan SPBE
diimplementasikan di tahun evaluasi.
99

100. DaftarPertanyaanUMUM
9. Apakah tahun ini terdapat peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau kualitas
tata kelola pemerintahan setelah K/L/D/I menerapkan infrastruktur/pusat data/layanan/aplikasi SPBE?
Jika Ya, berapa nilainya dan dokumen buktinya.
Penjelasan: nilai berupa perbandingan kepuasan masyarakat pengguna layanan publik tertentu sebelum
komponen/layanan SPBE tertentu diimplementasikan dibandingkan dengan sesudah komponen/layanan
SPBE tersebut diimplementasikan di tahun evaluasi.
100

101. PertanyaanTINGKATKEMATANGAN 101
yang dinilai
DOMAIN
ASPEK
INDIKATOR
3
7
35

102. DOMAIN 102
DOMAIN
KEBIJAKAN
(Kebijakan Internal)
VS
DOMAIN
NON-KEBIJAKAN
(Tata Kelola, Manajemen, Layanan)

103. DOMAIN&ASPEK 103
Domain 1 – KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE
Domain 2 – TATA KELOLA SPBE
Aspek 4 – Kelembagaan SPBE
Aspek 5 – Strategi & Perencanaan SPBE
Aspek 6 – Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE
Domain 3 – LAYANAN SPBE
Aspek 11 – Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik
Aspek 12 – Layanan Publik Berbasis Elektronik

104. KebijakanInternal
● Kebijakan Internal SPBE, yaitu kebijakan terkait pelaksanaan SPBE yang mempunyai kekuatan
mengikat aparatur di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing, termasuk:
Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota,
Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Nota Dinas dan lain sebagainya yang disahkan oleh
Pejabat Negara atau Pemerintah.
● Kebijakan Internal selevel Peraturan perundang-undangan dalam konteks kebijakan internal
untuk Instansi Pusat mencakup: Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.
Sementara kebijakan internal untuk Pemerintah Daerah mencakup: Peraturan Daerah Provinsi
atau Peraturan Gubernur untuk pemerintah provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau
Peraturan Bupati/Walikota untuk pemerintah kabupaten/kota.
104

105. PrinsipPenilaianTingkatKematangan
● Kematangan yang lebih tinggi hanya dapat dinilai bila semua kriteria level kematangan di bawahnya telah terpenuhi
(Bila tidak memenuhi semua kriteria di satu level maka nilainya turun di level sebelumnya).
● Kebijakan Internal dinilai berdasarkan: Kekuatan/Level Kebijakan, Kelengkapan pengaturan kebijakan, apakah sudah
terdapat Evaluasi & Tindak Lanjut Evaluasi.
● Tata Kelola & Manajemen SPBE dinilai berdasarkan: Kelengkapan Content Dokumen Strategis, Komitmen Pimpinan &
Penyelenggara SPBE, Cakupan Implementasi, & Kematangan PROSES (CMMI).
● Layanan SPBE dinilai berdasarkan: Kompleksitas Sistem (Development Stage Model).
105
1 2 3 4 5
RENTANG NILAI

106. ThankYou
PT Gamatechno Indonesia
HEAD OFFICE
Jl. Cik Di Tiro 34 - Yogyakarta 55223
Phone: +62 274 5661 61 Fax | +62 274 5661 60
Email: info@gamatechno.com
BRANCH OFFICE
Gedung UGM - Samator Pendidikan Lantai 10
Jl. Dr. Sahardjo No. 83 - Tebet, Manggarai Jakarta Selatan - 12850
Phone: +62 21 290 69 516
Representative office
PT Nata Gama Persada, Jalan Tukad Unda IV No. 3x, Renon, Denpasar
80234
www.gamatechno.com
Copyright © 2018 Gamatechno
Materi yang tertulis di dalam slide company profile ini adalah sepenuhnya hak milik
Gamatechno. Segala bentuk penyebarluasan tidak diperkenankan tanpa seijin
langsung dari Gamatechno.

107. Disclaimer 107
The services and materials provided by PT Gamatechno Indonesia (Gamatechno) are subject to Gamatechno's Standard Terms (a copy of which is available
upon request) or such other agreement as may have been previously executed by Gamatechno. Gamatechno does not provide legal, accounting, or tax
advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This advice may affect the guidance given by Gamatechno.
Further, Gamatechno has made no undertaking to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
or inaccurate.
The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the Client and solely for the
limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or entity other than the Client ("Third Party") without
the prior written consent of Gamatechno. These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral
commentary and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these
materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by Gamatechno),
Gamatechno shall have no liability whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against
Gamatechno with regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of this
document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
Gamatechno does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed as such.
Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials are based upon standard
valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by Gamatechno. Gamatechno has used public and/or confidential data and
assumptions provided to Gamatechno by the Client. Gamatechno has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes
in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.