Tourism in Indonesia

1. KEPARIWISATAAN
ADHITIA PAHLAWAN PUTRA

2. Mengapa anda kuliah pariwisata di IAIN
Parepare?
•Tujuan Kuliah
•Rencana ke Depan
•What Next?

3. VISI
•Visi Program Studi Pariwisata Syariah
adalah “Pengemban Kajian Islam di
Bidang Pariwisata Syariah Berbasis
Akulturasi Budaya dan Teknologi
Informasi di Wilayah Indonesia Timur
Tahun 2024.”

4. MISI
• Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Program Studi
Pariwisata Syariah IAIN Parepare adalah:
• 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di
bidang Pariwisata Syariah yang kompetitif dan
berkarakter menuju kemantapan akidah, kematangan
akhlak, dan kemapanan profesi berbasis teknologi
informasi.
• 2) Menyelenggarakan pengkajian akulturasi Islam
dengan khazanah budaya nusantara di bidang Pariwisata
Syariah.
• 3) Mewujudkan sumber daya manusia di bidang
Pariwisata Syariah yang profesional berjiwa
enrepreneurship melalui kajian-kajian keislaman yang
integratif.
• 4) Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah
maupun non-pemerintah untuk pengembangan ilmu
pariwisata syariah.

5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
• Kepariwisataan adalah keseluruhan
kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan
bersifat multidimensi serta multidisiplin
yang muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan negara serta interaksi
antara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

6. Multi Dimensi

7. Dimesi Kepariwisataan:
Multi Dimensi dan
melibatkan berbagai
sektor dan aktor.
Sektor yang terkait:
Transportasi,
Pertanian, Perikanan
dan Kelautan,
Perhotelan, etc

8. Multi Disiplin
Dikaji
menggunakan
pendekatan:
Ilmu Psikologi Ilmu Sosial Ilmu Ekonomi
Ilmu Perencanaan
dan
Pengmebangan
Ilmu Hukum
Ciri:
• Bersifat Normatif
• Production Knowledge

10. UU NO.10 TAHUN 2009
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan
wisata dan didukung berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah.

11. Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
• menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya
• menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan
lokal;
• memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan
proporsionalitas
• memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
• memberdayakan masyarakat setempat;
• menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah
• mematuhi kode etik kepariwisataan dunia da kesepakatan internasional;
• memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pasal 7
Pembangunan
kepariwisataan
meliputi:
a. industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

13. Kritik:
• Pembangunan kepariwisataan dalam UU No.
10 Tahun 2009 tidak eksplisit memuat
tentang pembangunan sumber daya
manusia, hana pada:
1. Industri Pariwisata
2. Destinasi Pariwisata
3. Pemasaran
4. Kelembagaan
5. Sumber Daya Manusia (?)
• Pembangunan SDM sejatinya menjadi materi
muatan dalam UU No 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan.

14. Isu
Kontemporer

15. Membangun dari Pinggiran
• "Hadirnya desa wisata ini diharapkan
semakin meningkatkan peluang bagi
masyarakat, memberikan multiplier
effect yang mendalam bagi
masyarakat. Ini yang kita dorong,
serta saya juga menginstruksikan
kepada jajaran Kemenparekraf untuk
memberikan pendampingan baik
dalam peningkatan sumber daya
manusia, pengelolaan homestay, dan
lainnya,” Sandiaga Uno (2021)

16. Pandemi
Covid-19
Mobilitas menjadi Immobilitas.
Berdampak sistemik pada industri
pariwisata: Hotel, Transportasi, dan
DTW.
"Kunci keberhasilan pertama
inovasi, kedua adaptasi, dan ketiga
kolaborasi.”

17. Travel Bubble
Travel bubble adalah ketika dua atau lebih negara yang berhasil
mengontrol virus corona sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung
atau koridor perjalanan.
Gelembung ini akan memudahkan penduduk yang tinggal di dalamnya
melakukan perjalanan secara bebas, dan menghindari kewajiban karantina
mandiri.
Contoh: Australia dan Selendia Baru, Cina dan Korea Selatan.

18. Australia dan
New Zealand