Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 mengatur tentang penyelesaian tindak pidana di luar peradilan dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula melalui perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, dan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan ini menetapkan syarat-syarat substansi dan prosedural untuk penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan

3. KEADILAN
RESTORATIVE
PERPOL NOMOR 08
TAHUN 2021
PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA DI LUAR PERADILAN
MELIBATKAN PELAKU, KORBAN,
KELUARGA PELAKU, KELUARGA
KORBAN, TOKOH MASYARAKAT,
TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT ATAU
PEMANGKU KEPENTINGAN
BERSAMA-SAMA
MENCARI PENYELESAIAN
YANG ADIL MELALUI
PERDAMAIAN DENGAN
MENEKANKAN
PEMULIHAN KEMBALI
KEADAAN SEMULA

4.  MENEKANKAN PEMULIHAN KEMBALI
PADA KEADAAN SEMULA ;
 KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN ;
 KEPENTINGAN KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA ;
 TIDAK BERORIENTASI PADA
PEMIDANAAN ;
 KEBUTUHAN HUKUM DALAM
MASYARAKAT ;
 KONSEP BARU DALAM PENEGAKKAN
HUKUM PIDANA ;
 MENGAKOMODIR NORMA DAN NILAI
YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT ;
 SEBAGAI SOLUSI SEKALIGUS
 MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
TERUTAMA KEMANFAATAN DAN RASA
KEADILAN MASYARAKAT .

5. SYARAT
PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIVE DI LAKSANAKAN
PADA :
- FUNGSI RESERSE KRIMINAL
- PENYELIDIKAN
- PENYIDIKAN
- SYARAT UMUM
- SYARAT KHUSUS
BERLAKU PADA GIAT
PENYELENGGARAAN FUNGSI
RESKRIM LIDIK DAN SIDIK

6. PASAL 4 PERPOL NOMOR 8
TAHUN 2021
a. Tidak menimbulkan keresahan
dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak bersifat radikalisme dan
separatisme;
e. Bukan pelaku pengulangan Tindak
Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak
Pidana terhadap keamanan negara, Tindak
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
terhadap nyawa orang.
a. Surat permohonan perdaamaian kedua
belah pihak.
b. Surat pernyataan perdamaian dan
penyelesaian perselisihan para pihak
diketahui olh atasan penyidik.
c. BAP tambahan pihak yang berperkara.
d. Rekomendasi Gelar Perkara khusus.
e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan
secara sukarela atas tanggung jawab dan
ganti rugi.
SYARAT MATERIEL SYARAT FORMIL
a. SYARAT MATERIEL
b. SYARAT FORMIL
PASAL 5 PASAL 6

7. PERSYARATAN KHUSUS
UNTUK TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
a. Pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi
2021, elektronik yang menyebarkan konten
ilegal;
b. Pelaku bersedia menghapus konten yang
telah diunggah;
c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf
melalui video yang di unggah di media sosial
disertai dengan permintaan untuk
menghapus konten yang telah menyebar;
dan
d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan
penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan
lanjutan.
e. Persyaratan sebagaimana dimaksud
diserahkan kepada penyidik dalam bentuk
soft copy dan hard copy.
PERSYARATAN KHUSUS UNTUK
SEBAGAI SEBAGAI SYARAT
TAMBAHAN UNTUK TINDAK
PIDANA :
A

8. PERSYARATAN KHUSUS
UNTUK TINDAK PIDANA
NARKOBA
a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan
Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
b. Pada saat tertangkap tangan: 1. ditemukan barang
bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan
penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 2. tidak ditemukan barang bukti
Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine
menunjukkan positif Narkoba;
c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana
Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen
terpadu; dan
e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik
Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
f. Tim asesmen terpadu.
B

9. PERSYARATAN KHUSUS
UNTUK TINDAK PIDANA
LALU LINTAS
a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan
mengemudikan kendaraan bermotor
dengan cara dan keadaan
membahayakan yang mengakibatkan
kerugian materi dan/atau korban luka
ringan; atau
b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena
kelalaiannya yang mengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta
benda.
C

10. PERSYARATAN HENTI LIDIK
& SIDIK
1. Mengajukan surat permohonan secara
tertulis kepada: a. Kepala Badan Reserse
Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar
Polri; b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk
tingkat Kepolisian Daerah; atau c. Kepala
Kepolisian Resor, untuk Tingkat Kepolisian
Resor dan Kepolisian Sektor.
2. Surat permohonan dibuat oleh pelaku,
korban, keluarga pelaku, keluarga korban,
atau pihak lain yang terkait.
3. Surat permohonan dilengkapi dengan
dokumen: a. surat pernyataan perdamaian;
dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak
korban.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud
dikecualikan terhadap Tindak Pidana
Narkoba.

11. PELAKSANAAN HENTI
LIDIK & SIDIK
a. Penelitian kelengkapan dokumen
b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan
dalam berita acara;
c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk
dilaksanakan gelar perkara khusus,
d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
e. Penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan
dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan
dengan alasan demi hukum;
f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif
Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai
penyelesaian perkara; dan
g. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik
manajemen Penyidikan.
Adanya upaya paksa yg dilakukan, dlm melaksanakan
penghentian Penyelidikan atau Penyidikan
1) Penyelidik / penyidik segera:
a. Mengembalikan barang/benda sitaan kepada
Yang berhak
b. Memusnahkan barang/benda sitaan berupa
Narkoba / barang barang berbahaya lainnya
c. Membebaskan pelaku atau tersangka bila di
lakukan penahanan
2) Dlm hal Tindak pidana Narkoba, pembebasan
tersangka dilaksanakan dengan melampirkan
rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen
terpadu.
PENYIDIK
Pasal 16 Pasal 18

12. PENGAWASAN
a. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara
Keamanan Polri;
b. Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara
Keamanan Polri;
c. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah;
d. Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah;
e. Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
f. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas
Besar Polri;
g. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada
tingkat Kepolisian Daerah; dan
h. Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada
tingkat Resor dan Sektor.
i. Biro wasidik
j. Bag wasidik
k. Kasat reskrim (polres dan polsek)

13. TERIMA KASIH