Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E R H U T A N A N S O S I A L D A N K E M...
-2-
Mengingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 41 T ahun 1999 tentang
K ehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
T ahun 1999...
-3-
MEMUTUSKAN:
M enetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENYU...
-4-
5. Izin Pem anfaatan H utan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS
adalah u sa h a dalam bentuk pem anfaatan...
-5-
14. Penyuluh K ehutanan PNS selanjutnya disebut Penyuluh K ehutanan adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tan...
-6-
(1) RPH-IPHPS disusun sebagai dasar operasionalisasi pem egang IPHPS dengan
kewajiban m em bangun h u tan di arealnya ...
-7-
(2) Penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h aru s disepakati
antara pem egang izin dengan KKPH/Adm inis...
-8-
B erdasarkan hasil penandaan batas dan pem bagian blok sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disusun dokum ...
-9-
e. Pengem bangan Kelembagaan, an tara lain kegiatan penyusunan
Anggaran D asar/A nggaran Rum ah Tangga, pelatihan m an...
-10-
BAB III
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
Pasal 16
(1) B erdasarkan RPH-IPHPS dibuat Rencana Kerja T ahunan.
(2) Rencana Ke...
-11-
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 19
(1) Monitoring pelaksanaan RPH-IPHPS dilakukan setiap tah u n oleh ...
-12-
KETENTUAN PENUTUP
BABVII
Pasal 21
Salinan Peraturan D irektur Jenderal ini disam paikan kepada Yth:
1. Menteri Lingku...
-13-
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAA...
-14-
B. Lembar Persetujuan
KOP
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
LEM BAR PERSETUJUAN
RPH IPHPS....
-15-
C. Isi Dokum en RPH-IPHPS
I. GAM BARAN U M U M
a. Data P em egang Izin (sebagaim ana la m p ira n K eputusan IPHPS)
N...
-16-
b. Rencana P e m a n fa atan kaw asan h u tan .
Tabel 2: K egiatan p e m a n fa a ta n kaw asan h u ta n .
No K egiat...
-17-
e. Pengem bangan K elem bagaan
1. P enyusunan A n gg ara n D asa r/A n gg aran Rum ah Tangga;
2. P e latih an m a n a...
-18-
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peraturan Direktur Jenderal PSKL Nomor 8 Tahun 2017 Tentang : Pedoman Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

1,863 views

Published on

NOMOR : P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL

Published in: Law
  • Be the first to comment

Peraturan Direktur Jenderal PSKL Nomor 8 Tahun 2017 Tentang : Pedoman Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

  1. 1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E R H U T A N A N S O S I A L D A N K E M I T R A A N L I N G K U N G A N J A K A R T A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN NOMOR : P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN, M enimbang : a. bahw a u n tu k m elaksanakan Pasal 14 ayat (3) h uruf c dalam Peraturan M enteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan Nomor: P.3 9 / M enlhk/ Setjen/ K u m .l/ 6 / 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani perlu diatur dengan Peraturan D irektur Jenderal tentang Pedom an Penyusunan Rencana Pem anfaatan H utan dan Rencana Kerja T ahunan Izin Pem anfaatan H utan P erhutanan Sosial; b. bahw a pemegang IPHPS m erupakan bagian dari pengelolaan h u tan yang ditugaskan kepada Perum Perhutani, m aka kewajiban penyusunan Rencana Pem anfaatan H utan IPHPS m engacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian H utan Perum Perhutani yang disahkan oleh Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan; c. bahw a berdasarkan pertim bangan h u ru f a dan huruf b, perlu m enetapkan Peraturan D irektur Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pem anfaatan H utan dan Rencana Kerja T ahunan Izin Pem anfaatan H utan Perhutanan Sosial; Mengingat...
  2. 2. -2- Mengingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 41 T ahun 1999 tentang K ehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1999 Nomor 167, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaim ana telah diubah dengan U ndang-Undang Nomor 19 T ahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 tentang Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244; Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. P eraturan Presiden Nomor 16 T ahun 2015 tentang Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 17); 4. Peraturan Menteri K ehutanan Nomor: P.60/M enhut- 11/2011 Tentang Pedom an Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian H utan dan Rencana Teknik T ahunan di Wilayah Perum Perhutani; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan Nomor: P.83/M enlhk/Setjen/K um . 1 /1 0 /2 0 1 6 tentang Perhutanan Sosial; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan Nomor: P.39/M enlhk/S etjen/K um . 1 /6 /2 0 1 7 tentang P erhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. 7. P eraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan Nomor P. 18/M enlhk-II/2015 tentang O rganisasi dan Tata Kerja Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713); 8. Peraturan M enteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan Nomor: P. 14/M enlhk/Setjen/O T L .O /1/2016 tentang O rganisasi dan Tata Kerja Balai P erhutanan Sosial dan Kem itraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tah u n 2016 Nomor 210); MEMUTUSKAN...!
  3. 3. -3- MEMUTUSKAN: M enetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1 Dalam Peraturan D irektur Jenderal ini, yang dim aksud dengan: 1. Rencana Pem anfaatan H utan IPHPS yang selanjutnya disingkat RPH-IPHPS adalah dokum en yang berisi rencana pem anfaatan h u tan selam a 10 (sepuluh) tah u n an u n tu k daur m enengah/panjang atau 5 (lima) tahun u n tu k daur pendek dengan m engacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian H utan (RPKH) dan K esatuan Pem angkuan H utan (KPH) setem pat. 2. Rencana Pengaturan Kelestarian H utan yang selanjutnya disingkat RPKH adalah dokum en yang berisi rencana pengelolaan h u tan selam a 10 (sepuluh) tah u n u n tu k daur m enengah/panjang atau 5 (lima) tah u n u n tu k daur pendek, yang berasaskan kelestarian Sum ber Daya H utan dengan m em pertim bangkan keseim bangan lingkungan dan sosial, yang disusun m enurut Kelas P erusahaan pada setiap Bagian H utan dari su atu KPH. 3. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan h u tan lestari yang dilaksanakan dalam kaw asan h u tan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh m asyarakat sebagai pelaku u tam a u n tu k m eningkatkan kesejahteraannya, keseim bangan lingkungan dan dinam ika sosial budaya dalam bentuk izin pem anfaatan hutan. 4. Pem anfaatan H utan adalah kegiatan u n tu k m em anfaatkan kaw asan hutan, m em anfaatkan ja sa lingkungan, m em anfaatkan hasil h u tan kayu dan bukan kayu serta m em ungut hasil h u tan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil u n tu k kesejahteraan m asyarakat dengan tetap m enjaga kelestariannya. 5. Izin...{
  4. 4. -4- 5. Izin Pem anfaatan H utan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah u sa h a dalam bentuk pem anfaatan kaw asan, pem anfaatan hasil h u tan kayu dalam h u tan tanam an, pem anfaatan hasil h u tan bukan kayu dalam h u tan tanam an, pem anfaatan air, pem anfaatan energi air, pem anfaatan ja sa w isata alam , pem anfaatan sarana w isata alam, pem anfaatan penyerapan karbon di h u tan produksi dan h u tan lindung dan pem anfaatan penyim panan karbon di h u tan lindung dan h u tan produksi. 6. Lembaga M asyarakat Desa H utan (LMDH) adalah lem baga m asyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasam a pengelolaan sum berdaya h u tan bersam a m asyarakat, yang anggotanya berasal dari u n su r lembaga desa dan atau u n su r m asyarakat yang ada di desa tersebut yang m em punyai kepedulian terhadap sum ber daya hutan. 7. Menteri adalah m enteri yang diserahi tugas dan bertanggung jaw ab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 8. D irektur Jenderal adalah D irektur Jenderal yang m em bidangi Perhutanan Sosial dan Kem itraan Lingkungan. 9. D irektur adalah D irektur yang m em bidangi Bina U saha P erhutanan Sosial dan H utan Adat. 10. Kepala D inas adalah Kepala Dinas Provinsi yang m em bidangi kehutanan. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang m em bidangi P erhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh D irektur Jenderal un tu k m enangani p erhutanan sosial. 12. Kepala K esatuan Pem angkuan H utan/A dm inistratur yang selanjutnya disebut K K PH/Adm inistratur adalah Kepala S atuan Pem angkuan H utan Perum Perhutani yang bertugas mengelola sum ber daya h u tan dan aset perusahaan u n tu k m enjam in kelestarian dan keberlanjutan fungsi serta nilai tam bah sum ber daya h u tan m elalui kegiatan pem binaan, produksi, perlindungan sum ber daya hutan, kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola bisnis guna terw ujudnya KPH m andiri dan peningkatan kesejahteraan m asyarakat sekitar hutan. 13. Kepala Perencanaan H utan Wilayah yang selanjutya disebut KPHW adalah Kepala S atuan Unit organisasi pada Perum Perhutani yang bertugas m erum uskan program kerja bidang perencanaan h u tan dan m erum uskan perencanaan sum ber daya h u tan setiap KPH Perum Perhutani yang berada di wilayah kerjanya yang selaras dengan pengem bangan bisnis korporat sesuai dengan prinsip pengelolaan h u tan lestari. . 14. Penyuluh..|
  5. 5. -5- 14. Penyuluh K ehutanan PNS selanjutnya disebut Penyuluh K ehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jaw ab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang u n tu k m elakukan penyuluhan kehutanan. 15. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang m em bantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial. 16. Pendam pingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus- m enerus pada kegiatan pem bangunan kehutanan u n tu k m eningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pem bangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan m asyarakat. Bagian Kedua M aksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan D irektur Jenderal ini dim aksudkan u n tu k m em berikan pedom an m engenai penyusunan RPH-IPHPS secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan m engutam akan kesetaraan gender dengan m em berikan kesem patan yang sam a bagi laki-laki dan perem puan. (2) Peraturan D irektur Jenderal ini bertujuan u n tu k m em berikan panduan penyusunan perencanaan dan pelayanan pengesahan RPH-IPHPS Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan D irektur Jenderal ini meliputi: a. Penyusunan RPH-IPHPS; b. Rencana Kerja T ahunan (RKT); c. Jangka w aktu RPH-IPHPS; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan e. Pem biayaan; dan f. K etentuan penutup BAB II RPH-IPHPS Bagian Kesatu Penyusunan RPH-IPHPS Pasal..-!
  6. 6. -6- (1) RPH-IPHPS disusun sebagai dasar operasionalisasi pem egang IPHPS dengan kewajiban m em bangun h u tan di arealnya dengan kom posisi tanam an hutan berkayu di atas 50% (lima puluh perseratus). (2) Penyusunan RPH-IPHPS dilakukan oleh pem egang IPHPS dengan m engacu RPKH K esatuan Pem angkuan H utan (KPH) Perum Perhutani setem pat. (3) Mengacu sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), Pemegang IPHPS wajib m enanam tanam an berkayu dan tidak h aru s sam a jenisnya dengan kelas perusahaan pada RPKH. (4) Penyusunan RPH-IPHPS sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. Penandaan batas areal kerja; b. Pem bagian blok; c. Rencana pem anfaatan; dan d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pasal 5 Penyusunan RPH-IPHPS sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 dapat dibantu oleh dinas provinsi yang m em bidangi kehutanan, Kepala Perencanaan H utan Wilayah (KPHW) setem pat, Pokja PPS, LSM pendam ping dan penyuluh. Bagian Kedua Penandaan Batas Pasal 6 (1) Penandaan batas areal kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a berdasarkan peta lam piran K eputusan Pem berian IPHPS. (2) Peta kerja IPHPS sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m em perhatikan petak atau anak petak KPH setem pat. Pasal 7 (1) Penandaan batas areal kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (4) h uruf a dapat dilakukan dengan alat u k u r kom pas, m eteran dan receiver GPS dan theodolit. Pasal 4 (2) Penandaan...'
  7. 7. -7- (2) Penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h aru s disepakati antara pem egang izin dengan KKPH/Adm inistratur Perum Perhutani, pemegang izin sah lainnya dan LMDH yang langsung berbatasan dengan areal kerja, m enggunakan patok/ajir sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Pelaksanaan penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan oleh pem egang izin difasilitasi oleh KPHW Perum Perhutani setem pat, Pokja PPS dan LSM pendam ping. (4) KPHW Perum Perhutani setem pat sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) sekaligus sebagai saksi penandaan batas. (5) B erdasarkan penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dibuat berita acara penandaan batas yang dilampiri peta hasil penandaan batas dan ditandatangani oleh pemegang izin, KKPH/Adm inistratur Perum Perhutani d a n /a ta u Pokja PPS. (6) Pem buatan berita acara penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Pokja PPS. Bagian Ketiga Pem bagian Blok Pasal 8 (1) B erdasarkan hasil penandaan batas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 7 dilakukan pem bagian blok. (2) Pembagian blok sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erujuk pada petak atau anak petak KPH Perum Perhutani setem pat. (3) Pembagian blok sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) terdiri dari: a. blok pem anfaatan; d a n /a ta u b. blok perlindungan setem pat dengan m em perhatikan sem padan sungai, sem padan pantai, sem padan danau, sem padan m ata air, sem padan jurang dan situs budaya. (4) Pembagian blok sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan m em perhatikan hasil foto drone atau citra satelit resolusi tinggi. Bagian Keempat Dokum en Penyusunan RPH-IPHPS Pasal ...j
  8. 8. -8- B erdasarkan hasil penandaan batas dan pem bagian blok sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disusun dokum en RPH-IPHPS yang m em uat: a. G am baran um um ; b. Rencana kegiatan; c. Monitoring dan laporan; dan d. Peta rencana kerja. Pasal 9 Pasal 10 (1) G am baran Um um sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h u ru f a, yaitu: a. D ata pem egang izin; b. Peta areal kerja; c. D ata potensi hasil h u tan kayu, hasil h u tan bukan kayu d a n /a ta u jasa lingkungan. (2) Data pem egang izin sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h uruf a berdasarkan data anggota kelompok pem egang izin yang tertuang dalam Lam piran K eputusan Pem berian IPHPS. (3) Peta areal kerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f b berdasarkan Lam piran K eputusan Pem berian IPHPS. (4) D ata potensi hasil h u tan kayu, hasil h u tan bukan kayu d a n /a ta u jasa lingkungan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f c dapat m enggunakan data yang tertuang dalam RPKH KPH setem pat. Pasal 11 (1) Rencana kegiatan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h u ru f b meliputi: a. Pem anfaatan hasil h u tan kayu, hasil h u tan bukan kayu meliputi persem aian, pem bibitan, penanam an, pem eliharaan dan pem anenan; b. Pem anfaatan kaw asan h u tan m eliputi budidaya tanam an obat, tanam an hias, jam ur, lebah m adu, penangkaran satw a liar atau budidaya hijauan m akanan ternak; c. Pem anfaatan ja sa lingkungan h u tan dapat berupa u sa h a pem anfaatan ja s a /sa ra n a w isata alam d a n /a ta u u sah a pem anfaatan air/energi air d a n /a ta u u sa h a pem anfaatan penyerapan dan penyim panan karbon ; d. Perlindungan dan pengamanan hutan; dan e. Pengembangan...-
  9. 9. -9- e. Pengem bangan Kelembagaan, an tara lain kegiatan penyusunan Anggaran D asar/A nggaran Rum ah Tangga, pelatihan m anajem en kew irausahaan, promosi, sekolah lapang, pengem bangan usaha, penyusunan adm inistrasi kelompok. (2) Rencana kegiatan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m engikuti format dalam dokum en RPH-IPHPS Lam piran K eputusan ini. Pasal 12 Monitoring dan pelaporan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h uruf c m engikuti form at dalam dokum en RPH-IPHPS Lam piran K eputusan ini. Pasal 13 (1) Peta rencana kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h uruf d berdasarkan peta lam piran keputusan pem berian IPHPS. (2) Peta rencana kerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m enggam barkan pem bagian blok kerja m engikuti petak atau anak petak KPH setem pat dilengkapi dengan kaidah-kaidah legenda perpetaan. (3) Pem buatan peta rencana kerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh KPHW Perum Perhutani setem pat, Pokja PPS d a n /a ta u LSM pendam ping. Pasal 14 Form at dokum en RPH-IPHPS sebagaim ana tercantum dalam Lam piran I Peraturan ini. Pasal 15 (1) RPH-IPHPS sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 14 disetujui oleh Kepala UPT. (2) Dalam pem berian pelayanan persetujuan RPH-IPHPS, Kepala UPT sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m endatangi pem egang izin un tu k pem berian persetujuan RPH-IPHPS setelah berkordinasi dengan KPHW setem pat. BAB..I
  10. 10. -10- BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) Pasal 16 (1) B erdasarkan RPH-IPHPS dibuat Rencana Kerja T ahunan. (2) Rencana Kerja T ahunan (RKT) sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m em uat rencana kegiatan sebagaim ana diatur dalam Pasal 9 h uruf b dalam jangka tahunan. (3) Form at dokum en RKT sebagaim ana tercantum dalam Lam piran II Peraturan ini. Pasal 17 (1) RKT sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 16 disetujui oleh Kepala UPT. (2) Kepala UPT sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m em berikan pelayanan dengan m endatangi pem egang izin u n tu k pem berian persetujuan RKT setelah berkordinasi dengan KPHW setem pat. BAB IV JANGKA WAKTU RPH-IPHPS Pasal 18 (1) Jangka w aktu RPH-IPHPS berlaku selam a 10 (sepuluh) tah u n dan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun. (2) Evaluasi sebagaim ana dim aksud ayat (1) dilakukan oleh D irektur Jenderal dengan m elibatkan Pokja PPS, Perum Perhutani, dan D inas Provinsi yang m em bidangi kehutanan dibantu oleh tim yang ditetapkan. (3) Evaluasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. perubahan tata ruang kabupaten/provinsi; b. rencana pem bangunan infrastruktur Pem erintah; c. bencana alam; d. pengem balian izin sebelum berakhir m asa berlakunya; e. usulan revisi RPH-IPHPS dari pemegang izin. (4) Revisi RPH-IPHPS dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (3), difasilitasi oleh pendam ping atau penyuluh atau Pokja PPS. (5) Hasil revisi sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) disetujui oleh Kepala UPT, setelah berkordinasi dengan KPHW setempat. BAB...
  11. 11. -11- BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 19 (1) Monitoring pelaksanaan RPH-IPHPS dilakukan setiap tah u n oleh Kepala UPT dan dapat bersam a dengan KPHW setem pat, D inas Provinsi yang membidangi kehutanan, penyuluh, pendam ping d a n /a ta u Pokja PPS. (2) Evaluasi sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 18 RPH-IPHPS dilakukan pada tah u n kelim a dan pada tah u n kesepuluh oleh KPHW setem pat sebagai dasar penyusunan RPH-IPHPS berikutnya. (3) Pelaporan pelaksanaan RKT dilaksanakan setiap akhir tah u n oleh pemegang izin kepada Direktur. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 20 (1) Pem biayaan penyusunan dan pelaporan RPH-IPHPS dan RKT-IPHPS dibebankan kepada pem egang izin dan dapat dibantu sum ber lain yang sah dan tidak m engikat. (2) Pem biayaan m onitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sum ber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB. i
  12. 12. -12- KETENTUAN PENUTUP BABVII Pasal 21 Salinan Peraturan D irektur Jenderal ini disam paikan kepada Yth: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan; 2. Sekretaris Jenderal Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan; 3. Inspektur Jenderal Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan; 4. Para D irektur Jenderal Lingkup Kem enterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. G ubernur Banten; 6. G ubernur Jaw a Barat; 7. G ubernur Jaw a Tengah; 8. G ubernur Jaw a Timur; 9. Sekretaris D irektur Jenderal P erhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; 10. Para D irektur Lingkup D irektorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kem itraan Lingkungan; 11. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan; 12. D irektur U tam a Perum Perhutani; 13. Kelompok Kerja Percepatan P erhutanan Sosial.
  13. 13. -13- LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR :P.8/PSKL/SET/KUM. 1/9/2017 TANGGAL : i l SEPTEMBER 2017_____________________________________________ A. Sampul dokum en RPH IPHPS KOP K elom pok/G apoktan/K operasi/LM D H *) RPH IPHPS......... PERIODE .... S A M P A I .... P e m e g a n g IP H P S N om or Tanggal Nama K elom p o k/G a p okta n/K o pe ra si/LM D H *) :.......................................... Lokasi Desa K P H /A d m in istra tur BKPH Kecam atan Kabupaten Provinsi Luas .................., 20...... *)C oret yang tid a k p erlu 1 �
  14. 14. -14- B. Lembar Persetujuan KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN LEM BAR PERSETUJUAN RPH IPHPS...... P e rio d e .... S a m p a i.... P e m e g a n g IP H P S N om or Tanggal Nama K elom po k/G a p okta n/K o pe ra si/LM D H *) Lokasi Desa :.......................................... K P H /A d m in istra tur :.......................................... BKPH :.......................................... Kecam atan :.......................................... K abupaten :.......................................... Provinsi :.......................................... Luas :.......................................... D isetujui oleh: Disusun oleh: Kepala Balai........ K elom pok/G apoktan/K operasi/LM D H *) ( ) (..................... ) *)C oret varia tid a k perlu t
  15. 15. -15- C. Isi Dokum en RPH-IPHPS I. GAM BARAN U M U M a. Data P em egang Izin (sebagaim ana la m p ira n K eputusan IPHPS) N o m o r SK ....... Tanggal :........ N am a K e lo m p o k /G a p o k ta n /K o p e ra s i/L M D H *) : Lokasi Desa : .............................................. K P H /A d m in is tra tu r : .............................................. BKPH : .............................................. K ecam atan : .............................................. K a b u p a te n : .............................................. P rovinsi : .............................................. Luas : .............................................. b . Peta A re al Kerja (seb ag aim an a la m p ira n K eputusan IPHPS) C . Data P otensi IPHPS No P otensi K ete ra ng an 1 Hasil H u ta n Kayu B erdasarkan RPKH K P H /A d m in is tra tu r S e te m p a t 2 Hasil H u ta n Bukan Kayu B erdasarkan RPKH K P H /A d m in is tra tu r S e te m p a t 3 Jasa Lingkungan B erdasarkan RPKH K P H /A d m in is tra tu r S e te m p a t 20... D ise tu ju i o le h : 'D isu su n o le h : Kepala B alai...... K e lo m p o k / G A P O K T A N /K operasi/LM D H *) ) ) II. RENCANA KEGIATAN IPHPS a. Rencana P e m a n fa atan h u tan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu; Tabel 1: Jenis ke g ia ta n p e m a n fa a ta n hasil h u ta n .___________________________ No K egiatan K egiatan T ah un ... K eterangan 1 P e m b ib ita n (H -l) Jenis, Jum lah dan Lokasi D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 2 P e nanam an (H) Jenis, Ju m lah dan Lokasi se te la h b ib it te rse d ia dan siap ta n a m D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 3 P e m e lih a ra a n (H + l) s /d (H +10) Jum lah dan Lokasi disesuaikan den ga n je n is p o h o n ya ng d ita n a m D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 4 P e m anenan V o lu m e , Jum lah dan Lokasi disesuaikan den ga n je n is p o h o n yang d ita n a m . D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 5 P engolahan Jenis dan ju m la h kayu, HHBK a tau Jasling bisa m a n d iri a tau b e rm itra dengan in v e s to r D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 6 P em asaran M e m b a n g u n je ja rin g m e la lu i PeSoNa atau b e rm itra den ga n in ve sto r. D ifasilitasi K P H /A d m in is tra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS i
  16. 16. -16- b. Rencana P e m a n fa atan kaw asan h u tan . Tabel 2: K egiatan p e m a n fa a ta n kaw asan h u ta n . No K egiatan K egiatan T ahun ... K eterangan 1 T anam an O b a t Jenis, Jum lah dan Lokasi D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 2 T anam an Hias Jenis, Jum lah dan Lokasi se te la h b ib it te rse d ia dan siap ta n a m D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 3 Jam ur Jum lah dan Lokasi d ise suaikan dengan yang d ita n a m D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 4 Lebah V o lu m e , Ju m lah dan Lokasi d ise suaikan dengan ya n g d ib u d id a ya ka n . D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 5 S atw a Liar Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan sa tw a lia r ya ng d ilin d u n g i. D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 6 B u didaya H ijauan Pakan T e rn a k Ju m lah , Jenis dan Lokasi d ise suaikan dengan pakan te rn a k yang d ib u d id a ya ka n . D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 7 A g ro fo re s try Ju m lah , Jenis dan Lokasi dise sua ikan dengan je n is ya ng d ita n a m . D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 8 S ilvo p a stu re Ju m lah , Jenis dan Lokasi dise sua ikan dengan je n is ya ng d ib u d id a ya ka n . D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 9 S ilvo fish e ry Ju m lah , Jenis dan Lokasi d ise suaikan dengan je n is ya ng d ib u d id a ya ka n . D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS c. P em anfaatan jasa lingkungan Tabel 3: K egiatan p e m a n fa a ta n jasa lin g ku n g a n . No K egiatan K egiatan T ahun ... K eterangan 1 Jasa/Sarana E kow isata Jenis w isa ta , je n is o b je k, lokasi dan fa silita s. D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 2 Jasa Tata A ir/E n e rg i A ir V o lu m e dan Lokasi s u m b e r m a ta air. D ifasilitasi K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 3 P e n yim p a n a n dan P e nye rap an K arbon V o lu m e dan Lokasi h u ta n yang d iko nse rva si (P e n yim p a n a n K arbon) a tau h u ta n ya ng d ib a n g u n (P enyerapan K arbon) D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS d. Perlindungan dan pen g am an an h u tan . Tabel 4: Jenis ke g ia ta n p e rlin d u n g a n dan p e n ga m a na n h u ta n . No Kegiatan K egiatan T a h u n ... K eterangan 1 P e rlin d u n g a n Pengayaan je n is asli, m e n a m b a h je n is-je n is p o h o n , s u m b e r m ata a ir dan s u m b e r pangan fa u n a s e te m p a t. D ifasilitasi UPT te rk a it/P o k ja PPS 2 P engam anan P a tro li ke b a ka ra n , p e ra m b a h a n dan p e n cu ria n hasil h u ta n kayu dan h u ta n b ukan kayu, flo ra fa u n a , m e m p e rka ya ta n a m a n u n tu k je n is-je n is ya ng m e n in g ka tka n s u m b e r m a ta air, m encegah lo n g so r dan b a n jir D ifa silita si K P H /A d m in istra tu r/L S M P e n d a m p in g /P o kja PPS 4
  17. 17. -17- e. Pengem bangan K elem bagaan 1. P enyusunan A n gg ara n D asa r/A n gg aran Rum ah Tangga; 2. P e latih an m a n a je m e n ke w ira u sa h a a n ; 3. P ro m o si/S e ko la h L ap an g/P en ge m b a ng an Usaha; 4. P enyusunan a d m in is tra s i ke lo m p o k. ........20... D ise tu ju i o le h : D isusun o le h : Kepala B a lai..... T A N H U T /K T H / G APO KTAN /KO PTAN H UT *) ( ) ( ) III. FORM AT M O N ITO R IN G DAN PELAPORAN Kegiatan M o n ito rin g dan P e laporan Pelaksanaan RPH-IPHPS D ip e n u h i Ket. 100% 60% 30% a . P enandaan bata s a re al ke rja ; b . P em bagian b lo k; C . Rencana p e m a n fa a ta n ; d . P elaporan. IV. PETA RENCANA KERJA o. Peta R encana Kerja (seb ag aim an a L am piran K eputusan IPHPS) b. Peta R encana Kerja m e n g g a m b a rka n p em b a g ia n b lo k kerja K P H /A d m in is tra tu r s e te m p a t d ile n g ka p i dengan ka id ah -ka id/l ig ik u ti p e ta k a tau a na k p e ta k ;genda p e rp e ta a n . *)C o re t ya n g tid a k p e rlu d i: 1EKTUR JENDERAL, K % IHADI DARYANTO NIP. 19571020 198203 1 002
  18. 18. -18- LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR :P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 TANGGAL :ll SEPTEMBER 2017 F O R M A T D O K U M E N R E N C A N A K E R JA T A H U N A N IP H P S R EN C AN A KERJA T A H U N A N IPHPS T A H U N ............. D a ta U m u m Pem egang IPHPS N om or Tanggal :............................ Nama K elom p o k/G a p okta n/K o pe ra si/LM D H *) : ........................... Lokasi Desa : .......................................... K P H /A d m in istra tur : .......................................... BPKH : .......................................... Kecam atan : .......................................... Kabupaten : ........................................... Provinsi : ........................................... Luas : ........................................... NO K egiatan Tahun 1 II III IV V 1 Usaha P e m a n fa a ta n hasil h u ta n kayu, hasil h u ta n b ukan kayu d a n /a ta u jasa lin g ku n g a n m e lip u ti p e rse m a ia n , p e m b ib ita n , p e n a n a m a n , p e m e lih a ra a n dan p em an e n a n 2 Usaha P e m a n fa a ta n kaw asan h u ta n m e lip u ti b u d id a ya ta n a m a n o b a t, ta n a m a n hias, ja m u r, leb ah m a d u , p e n a n g ka ra n sa tw a lia r a tau b ud id a ya h ija u a n m akanan te rn a k 3 usaha p e m a n fa a ta n ja sa /sa ra n a w isa ta a la m /e k o w is a ta ; 4 usaha p e m a n fa a ta n a ir/ e n e rg i a ir; 7 usaha p e m a n fa a ta n p e n ye ra p a n dan p e n yim p a n a n ka rb o n 8 P e rlin d u n g a n dan p e n g a m a n a n h u ta n 9 P e ngem bangan K elem ba ga an , a n ta ra lain ke giatan p e n yu su n a n A nggaran D a sa r/A n gg aran R um ah Tangga, p e la tih a n m a n a je m e n ke w ira u sa h a a n , p e n yu su n a n a d m in is tra s i ke lo m p o k

×