Usep gagasan resolusi konflik2

1. Urun Gagasan
Resolusi Konflik
Agraria
(c.q. Kehutanan)
Disampaikan Usep Setiawan (DKN)
Dalam FGD yang diselenggarakan
KPK
Di Tabanan - Bali, 27 Maret 2013

2. Konteks
1. Konflik agraria (hutan) sbg isu strategis RA dan
PSDA
2. Resolusi konflik agraria sbg agenda utama RA
dan PSDA
3. Konflik kehutanan ranking tertinggi (+kebun dan
tambang)  Cakupan luas dgn korban jutaan
4. Aktor yg terlibat konflik:
pemerintah, bisnis, masyarakat
5. Kelembagaan yg ada tidak memadai utk tangani
6. Tidak ada kelembagaan khusus (regulasi dan

3. Skenario dan Agenda Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Merujuk TAP MPR No. IX/2001
KAJI ULANG PERATURAN STRATEGI PEMANFAATAN SUMBER
PERUNDANGAN UNTUK AGRARIA/SDA : OPTIMALISASI MANFAAT,
PRAKONDISI
SINKRONISASI KEBIJAKAN POTENSI, KONTRIBUSI, KEPENTINGAN
ANTAR SEKTOR MSY, DAERAH, NASIONAL
MEMPERKUAT
KELEMBAGA-
AN DAN
KEWENANG- INVENTARISASI DAN MEMPERHATIKAN
AN DLM INVENTARISASI
REGISTRASI KARAKTERISTIK
PELAKSANA- SDA UNTUK
PENGUASAAN, SDA UNTUK
AN TAP INI OPTIMALISASI
PEMILIKAN, MENINGKATKAN
PEMANFAATAN
PENGGUNAAN, DAN NILAI TAMBAH
NYA
PEMANFAATAN TANAH SDA
MENG-
UPAYAKAN
PEMBIAYAAN
PENATAAN KEMBALI AKSES INFORMASI
MENYELESAIKAN
PENGUASAAN, BAGI
KONFLIK YG
PEMILIKAN, MASYARAKAT,
BERKENAAN DNG
PENGGUNAAN, DAN TANGGUNGJAWAB
SUMBER AGRARIA/
PEMANFAATAN SUMBER SOSIAL,
SDA
AGRARIA/SDA TEKNOLOGI RL/L
PEMULIHAN
PENGELOLAAN SUMBER-
EKOSISTEM YG RUSAK
SUMBER AGRARIA/SDA
AKIBAT OVER
SECARA ADIL DAN
Sumber: EKSPLOITASI SUMBER
BERKELANJUTAN
AGRARIA/SDA
Kartodihardjo, 2001

4. • Meninjau kembali
1 perundangan-
undangan agraria
• Menata ulang
2 pemilikan &
penguasaan
TAP MPR tanah
IX/2001 • Menyelesaikan
3 konflik-konflik
agraria
• Mengupayakan
4 pembiayaan PA &
penyelesaian
konflik

5. (1) (2)
Memungkinkan Menguatkan
rakyat posisi rakyat
mengadukan dalam hal
tanahnya yg pemilikan
dirampas tanah
(3) (4)
Memungkinkan Memungkinkan
rakyat dapat terobosan utk
keadilan: dekonstruksi
pemulihan, peng hukum yg tdk
gantian thd memenuhi rasa
kerugian keadilan rakyat
Sumber: Kertas Posisi KPA No.10/2001

6. 1. Perhatian khusus dari pemerintah (mulai Presiden) atas
kenyataan konflik agraria di wilayah hutan, kebun dan
tambang, serta sektor2 strategis lainnya.
2. Kajian mendalam dan komprehensif serta pendataan khusus atas
wilayah-wilayah konflik atau sengketa tanah di wilayah kelola
kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
3. Dibangun pula komunikasi dan koordinasi khusus jajaran
pemerintahan agar dicapai kesepahaman dan solusi bersama atas
pola penanganan dan penyelesaian konflik agraria.
4. Pengembangan mekanisme resolusi dan antisipasi konflik
dengan mengedepankan dialog persuasif, dan penghentian
pendekatan keamanan serta menjauhkan cara-cara kekerasan.
5. Penyusunan dan penerapan mekanisme baru penetapan kawasan
dan pemberian izin usaha untuk perusahaan besar yang
menjamin keuntungan sosial-ekonomi-ekologi.

7. 6. Peninjauan ulang berbagai izin usaha agar menguntungkan
negara, pemerintah dan pemerintah daerah, serta terutama
masyarakat sekitar.
7. Dilakukannya moratorium dan seleksi ketat atas pemberian atau
perpanjangan izin/hak usaha baru bagi perusahaan besar di
lapangan agraria.
8. Dikembangkan model penataan keagrariaan (hutan, kebun dan
tambang) mengacu kesepahaman instansi sektoral, Pemda serta
masyarakat sekitar.
9. Perwujudan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan (serta pemeliharaan) tanah dapat memperbaiki
kualitas keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta
keberlanjutan lingkungan.
10.Pentingnya partisipasi aktif dan emansipasi rakyat dlm PA/PK 
Apapun nama & bentuk kelembagaan yg nanti akan

8. • Percepat proses reforma agraria
BORA / KNPA • Koordinasikan semua sektor
• Tata struktur agraria
• Tangani konflik lama & akibat reform
KNUPKA • Selesaikan konflik non-pengadilan
• Gunakan konsep transitional justice
PERADILAN • Tangani konflik limpahan KNuPKA
• Selesaikan konflik jalur pengadilan
AGRARIA • Bersifat sementara (ad-hoc)
• Jalankan UUPA scr konsisten
KEMENTERIAN • Rawat hasil-hasil positif reforma agraria
AGRARIA • Kordinasikan sektor terkait agraria/sda

9. PERAN LEMBAGA YANG ADA:
 Posisi dan peran strategis Komnas HAM (!)
 Refleksi peran BPN RI dlm resolusi konflik
 Task Force dan Komisi Konflik DKN
RENAKSI:
 75: Data perlu mencakup data yg dikompilasi
SCO
 78-88: Hasil pemetaan partisipatif diakomodir
 90 dan 92: Akses reform (kementan)
 91: Hasil pemetaan AMAN/JKPP dkk

10. Hari Terakhir
28 Maret 2013

11. Harmonisasi Kebijakan:
 Inventarisasi kebijakan di setiap K/L
 Kaji ulang kebijakan dan peraturan per-UU-
an
 Rekomendasi perubahan kebijakan
Strategi Komunikasi:
 Ketemu dgn CSO utk mendapatkan input
 Konsultasi publik dengan CSO
 Kolaborasi dengan gerakan masyarakat sipil

12. DIAN PATRIA (LITBANG
KPK):
 Harus bikin F8K  Proses pelaporan: Monev
 Renaksi UKP4 dan Bappenas
 Sub-renaksi  KPK punya ownership
 Indiokator  K/L melaporkan ke KPK
 Dokumen apa  Pendanaan: RPJM
 Apa yang harus direvisi  Pelibatan Tim Pakar
 Kapan waktunya  Perjelas posisi struktur
 KPK kirim surat utk isi F8K pakar
versi mrk  CSO libatkan dlm Monev
 Perluas jaringan media

13. KOKO SUJANARKO (DIR
KPK)
 Usul teknis: Target capaian  Konsep pelibatan NGO dlm
 Ambisius: KPK dan Pakar perencanaan: NKB dan IMH
 Realistik: K/L  Indonesia Memantau Hutan
 Petakan posisi pakar: (berbasis IT dan online)
kompetensi  Dlm IMH pihak CSO
 Capaian: ambisius tapi dilibatkan utk matangkan
reailstis substansi
 CSO idealnya masuk dlm  Ukuran: Seberapa banyak
perencanaan koordinasi terjadi (ngopi)
 Karena NKB sdh ada, ditaik  Kerjasama perlu pertemuan
utk ikut informal (penting!)
 Petakan CSO  Strategi non-formal perlu
 Membangun ownership dari disiapkan

14.  DKN:
 Rapat pimpinan utk ambil posisi & sikap
 Pertemuan yg dihadiri 5 kamar, dan 4 komisi plus anggota DKN
 KPA:
 Pertemuan yg dihadiri 30 NGO agraria & lingkungan (sekber)
 Konsultasi publik 80 organisasi tani (+jaringan SPI, API, dll)
 Pilot project implementasi NKB (jawa dan luar jawa)
 BPN:
 Progres penertiban tanah terlantar (deputi 4)
 Progres pemetaan P4T (deputi 1)
 Progres penanganan konflik (deputi 5)
 Progres penetapan HGU, HGB, HP (deputi 2)
 Progres redistribusi tanah (deputi 3)