Konflik psda dan peluang para pihak

1,007 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • perimbangan ekonomi untuk permintaan, penawaran dan produksi dengan konsumsi masyarakat dan pemanfaatan dengan kelestarian menjadi prioritas kegiatan. Atas pertimbangan tersebut rencana pengelolaan harus menjadi sebuah desain pengelolaan yang dapat memenuhi fungsi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta konservasi. Upaya yang dilakukan haruslah mensinergikan tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dengan optimalisasi potensi yang tersedia secara bijaksana di wilayah tersebut perimbangan ekonomi untuk permintaan, penawaran dan produksi dengan konsumsi masyarakat dan pemanfaatan dengan kelestarian menjadi prioritas kegiatan. Atas pertimbangan tersebut rencana pengelolaan harus menjadi sebuah desain pengelolaan yang dapat memenuhi fungsi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta konservasi. Upaya yang dilakukan haruslah mensinergikan tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dengan optimalisasi potensi yang tersedia secara bijaksana di wilayah tersebut
  • Konflik psda dan peluang para pihak

    1. 1. Sekilas Tinjauan KONFLIK P-SDH DAN PELUANG PERAN PARAPIHAK DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAAN KONFLIK P-SDH BAHAN PRESENTESENTASE MERUPAKAN SINTESA PENGALAMAN PENULIS DAN REFERENSI DARI BEBERAPA SUMBER WISMA WARDANA (*)
    2. 2. PENGERTIAN Konflik adalah sebuah kondisi atau situasi yang tidak ideal yang tidak diinginkan oleh seseorang, sekelompok atau segolongan orang dimana terjadi ketidak seimbangan atau ketidak setaraan dalam hal peranan, kekuasaan dan penguasaan terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, sekelompok orang atau golongan tertentu ATAU BAHKAN BERDAMPAK TERHADAP BANYAK ORANG KONFLIK PADA BATASAN TERTENTU MERUPAKAN SUSUATU YANG POSITIF DAN SANGAT BERMANFAAT SEHINGGA TIDAK PERLU DI TAKUTI DALAM P-SDH BANYAK SEKALI FAKTOR YANG MENDORONG MUNCULNYA KONFLIK
    3. 3. PERTAMA BENTUK-BENTUK RELASI SEBAGAI LANDASAN REKOMENDASI KEBIJAKAN EKONOMI EKONOMI KELEMBAGAAN POLITIK SOSIAL-BUDAYA KEPENTINGAN YANG EMOSIONAL DAPAT MENGABURKAN FAKTA SDA SIFAT MELEKAT
    4. 4. KEDUA Organisasi, institusi, dan kebijakan publik Public Policy Organisasi/Kab Arah Policy Organisasi/Prop Institusi : Hak, Batas Yurisdiksi, Aturan Perwakilan Masyarakat (B/C) TUJUAN
    5. 5. KETIGA SITUASI PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN Pemegang Hak Kelola “ Hak” atas manfaat “ enterpreneur” “ pencuri” “ Hak” atas manfaat Sektor Lain Sektor Tertentu Kab Prop
    6. 6. MASALAH PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN TUJUAN HANYA ADA KUMPULAN PIHAK-PIHAK REKOMENDASI 2 LEMAHNYA TEAM UNTUK MENCAPAI TUJUAN Pemegang Hak Kelola “ Hak” atas manfaat “ Interprener” “ pencuri ” Kab Prop Sektor Sektor Lain
    7. 7. APA MASALAHNYA
    8. 8. PEREBUTAN HUTAN SITUASI MASYARAKAT kemiskinan, pencurian, dana terbatas, penegakan hk, dll MASALAH ADA JIKA TUJUAN ADA MASALAH DITENTUKAN OLEH PEMIKIRAN DIBALIKNYA META MASALAH peraturan, kemampuan, komunikasi, koordinasi MASALAH SUBSTANSIAL ekonomi, kelembagaan, politik, sosial budaya MASALAH FORMAL variable, ukuran, hitungan
    9. 9. POSISI KONFLIK <ul><li>PEMECAHAN MASALAH MELALUI IDENTIFIKASI MASALAH YG TEPAT substansi masalah </li></ul><ul><li>MENEMPATKAN MASALAH DALAM HIRARKI YANG TEPAT kewenangan </li></ul><ul><li>MENCARI SOLUSI ATAS MASALAH YG TEPAT DENGAN kesesuaian INSTRUMEN/RESEP YANG TEPAT </li></ul>
    10. 10. Contoh: Akar Masalah TIMBULNYA KONFLIK SUMBERDAYA ALAM AKTOR PENYEBAB AKAR MASALAH PEMEGANG HAK KELOLA KEGIATAN ILLEGAL KONVERSI FUNGSI KAWASAN HAK DAN TATA GUNA LAHAN KONFLIK PENG- GUNAAN PENEGAKKAN HUKUM TERBUKANYA PASAR PENDAPATAN DAERAH KEMISKINAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN KEBIJAKAN P-SDA
    11. 11. BEBERAPA HAL YANG PERLU DI WASPADA I DARI SITUASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONFLIK <ul><ul><li>Primodial, sangat emosi O nal </li></ul></ul><ul><li>Isu yang dipertikaikan sangat emosional akan langsung menusuk inti sesuatu yang memberi orang kesadaran akan dirinya sendiri, mendefenisikan ikatan seseorang dengan komunitasnya dan mendefenisikan sumber kepuasan kebutuhanya akan identitas </li></ul>Dalam kasus-kasus dimana identitas dan isu-isu distributif dibaurkan, kesempatan bagi pemimpin yang oportunistik untuk mengeksploitasi dan memanipulasinya menjadi potensial konfllik yang paling tinggi Akibat jangka panjang potensial konflik adalah militerisasi seluruh masyarakat, kekerasan menjadi wajar dan terinstitusionalisasi Melampaui perbatasan-perbatasan Konflik hanya mematuhi sedikit perbatasan, wilayah atau yurisdiksi Banyak faksi yang terlibat, baik internal maupun eksternal, tugas untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kunci berbagai aktor membuat jalan keluar semakin sulit dicapai. Ini juga membuat proses pengelolaan konflik semakin rentan terhadap pelanggaran dan pengacauan BANGUN KESADARAN BERSAMA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK
    12. 12. APA YANG MEMUNGKINKAN ?
    13. 13. MENGIKAT SIMPUL PARAPIHAK DALAM penyelesaiaan masalah dan pemanfaatan SDH <ul><li>LA perlu diketahui lebih dahulu keinginan dan masalah yg dihadapinya; LA tdk homogen </li></ul><ul><li>EA spt HPH, dll. yg memanfaatkan resource yg sama dng LA – tdk homogen </li></ul><ul><li>PM seperti Pemda, Departemen/sektors; PM tidak homogen </li></ul>LOCAL APPROPRIATORS /masyarakat lokal EXTERNAL APPROPRIATORS / pengusaha POLICY MAKERS / pemerintah
    14. 14. PENEMPATAN KEPENTINGAN SBG REPRESENTASI PIHAK Identifikasi kepentingan (sama/beda) POLICY MAKER pemerintah Identifikasi kepentingan (sama/beda) EXTERNAL APPR pengusaha Identifikasi kepentingan (sama/beda) LOCAL APPR Masyarakat lokal POLICY MAKER pemerintah EXTERNAL APPR pengusaha LOCAL APPR Masyarakat lokal
    15. 15. MERUMUSKAN DAN MEREKOMENDASIKAN SASARAN BERSAMA PARAPIHAK UNTUK PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN TUJUAN 1 Pemegang Hak Kelola “ Hak” atas manfaat “ Interprener” Kab Prop Sektor Sektor Lain REKOMENDASI 2 2
    16. 16. PELUANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM MERESOLUSI KONFLIK P-SDH H A K D A N F U N G S I S D A K A P A S I T A S D A N K E M A M P U A N P E L A K U M A N A J E M E N P - S D A K O N S T I - T U S I K O L E K - T I F O P E R A S I - O N A L D U K U N G A N F A S I L I T A S / F A K T O R E K S T E R N A L KESEPAKATAN BENTUK 2 PEMANFAATAN , PERLINDUNGAN , KONSERVASI MENYEPAKATI CARA PENYELESAIAN KONFLIK , dll PENGUATAN LEMBAGA ADAT / LOKAL , BKSDA , DINAS KEHUT , NGO , dll . DUKUNGAN BAGI PELAKU UNTUK MEMANFAATKAN , MELINDUNGI , MENGKONSERVASI SISTEM PENGELOLAAN SDA PENELITIAN , DATA , INFORMASI , DOKUMENTASI , PERUMUSAN PERJANJIAN , TEKNOLOGI , PELATIHAN , PERENCANAAN , PEMBUATAN MODEL , PASAR , DLL UPAYA BERSAMA MEWUJUDKAN MAKSIMALISASI MANFAAT SDA TINGKAT TINDAKAN I M P L E M E N T A S I M A N A J E M E N P E N G E L O L A A N S D H KEPASTIAN KEWENANGAN , BATAS YURISDIKSI DUKUNGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN MEWUJUDKAN HAK DAN MENGAMANKAN SDA
    17. 17. KASUS MITRA YAYASAN KEHATI
    18. 18. PERKEMBANGAN TEBO DUKUNGAN MULTIPIHAK waktu Tingkat komitmen Fungsi hutan PERTUMBUHAN EKONOMI dan KESEJAHTERAAN SOSIALBUDAYA Dan PEMERINTAHAN LINGKUNGAN kebijakan propinsi kebijakan nasional Dukungan Kabupaten SURAT REKOMENDASI BUPATI TEBO NO 522 UNTUK HUTAN DESA SELUAS 5.385,12 Ha Pembelajaran Multipihak Ketingkat Nasional ASUMSI RESIKO Pendampingan PENGUATAN ORGANISASI PERENCANAAN BERSAMA PENANAMAN MERANTI DISELA KEBUN KARET – SENTRA PEMBIBITAN DESA KESEPAKATAN DAN DUKUNGAN DESA SEKITAR ORGANISASI YANG CREDIBEL DAN ACAUNTABLE DUKUNGAN PROPINSI DAN KABUPATEN Dukungan Propinsi SK TPM DAN PENYUSUNAN PSDHBM SUPORT LAPANGAN
    19. 19. PENYELESAIAAN TATA BATAS RENCANA WILAYAH HUTAN DESA Batas dengan desa sekitar Batas dengan warga lainnya Pengakuan kawasan Negara IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN HUTAN DESA DAN UJI COBA PENANANAMAN <ul><li>PERENCANAAN RUANG HUTAN DESA SECARA PARTISIPATIF </li></ul><ul><li>Sarat yang harus dipenuhi; </li></ul><ul><li>sosial ekonomi, budaya </li></ul><ul><li>Peraturan dan UU </li></ul><ul><li>wilayah konservasi desa </li></ul><ul><li>wilayah cadangan desa </li></ul><ul><li>Wilayah budidaya </li></ul><ul><li>Prioritas pengembangan </li></ul><ul><li>Penataan kawasan pemanfaatan </li></ul><ul><li>PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PENGELOLA YANG CREDIBLE DAN PROGRESIF </li></ul><ul><li>Desain dan Konstruksi organisasi (KPHD) </li></ul><ul><li>PENGEMBANGAN DUKUNGAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN DI DESA SASARAN </li></ul><ul><li>pemahaman pemanfaatan bukan sebagai kepemilikan individu. Dan resiko dari kepentingan kolektif </li></ul><ul><li>Pengamanan secara kolektif </li></ul><ul><li>Dukungan desa desa sekitar </li></ul>Pemetaan partisipatif Tumpang tindih claim Negosiasi tata batas baru <ul><li>Dialog dan Inventarisasi Masalah </li></ul><ul><li>Kecenderungan dominasi konflik identitas </li></ul><ul><li>Tekanan kepentingan pemodal lokal/ non lokal terhadap penguasaan rencana wilayah HD </li></ul><ul><li>Kebutuhan lahan un pemukimam oleh kelompok pendatang </li></ul><ul><li>Kepentingan kebutuhan lahan perkebunan oleh prsn perkebunan maupun untuk peruntukan lainya </li></ul><ul><li>Ketakutan oknum tertentu yang pernah atau sedang memperjualbelikan kawasan </li></ul>Penolakan kelompok tertentu dengan ancaman perimbangan ekonomi untuk permintaan, penawaran dan produksi dengan konsumsi masyarakat dan pemanfaatan dengan kelestarian menjadi prioritas kegiatan. Atas pertimbangan tersebut rencana pengelolaan harus menjadi sebuah desain pengelolaan yang dapat memenuhi fungsi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta konservasi. Upaya yang dilakukan haruslah mensinergikan tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dengan optimalisasi potensi yang tersedia secara bijaksana di wilayah tersebut Pertimbangan faktor Pengelolaan harus saling terkait guna menghasilkan resultan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang optimal. Percepatan pertumbuhan harus memberikan keseimbangan keterpaduan pengelolan mencakup fungsi, stakeholder, wilayah dan pola pemanfaatan. upaya pengembangan kapasitas sosial budaya, ekonomi dan politik masyarakat lokal, membangun institusi lokal untuk mendukung pengelolaan, kejelasan wilayah dan penguatan jaringan kebijakan di tingkat yang di butuhkan, kajian pengembangan Tata Ruang Mikro Desa dan potensi masyarakat pada prinsipnya sesuai dengan topografi dengan prioritas pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan pemanfaatan
    20. 20. Agar TINDAKAN menjadi solusi? Kriteria yang digunakan dalam pemilihan stakeholder’s tersebut adalah; Masyarakat Mewakili karakteristik sosial budaya warga masyarakat sekitar areal hutan. Tingginya interaksi masyarakat desa dengan areal hutan Mewakili kepentingan masyarakat terhadap areal hutan Ada upaya dan atau masih terdapat upaya – upaya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan Pengusaha Mewakili karakteristik perusahaan yang berbasiskan kehutanan Memiliki komitment untuk ikut secara aktif menjawab persoalan kehutanan saat ini Pernah atau sedang mengupayakan langkah guna menjawab persoalan kehutanan Perguruan Tinggi Mewakili karakteristik institusi perguruan tinggi Memiliki kegiatan yang berbasis masyarakat , kehutanan dan lingkungan Memiliki komitmen untuk ikut secara aktif menjawab persoalan kehutanan saat ini UNTUK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF UNTUK LSM Siapa Mengerjakan Apa? DIBUTUHKAN OPTIMALISASI PERAN PARAPIHAK DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAAN KONFLIK P-SDH
    21. 21. JANGAN MEMPERDEBATKAN TINDAKAN UNTUK PERTANYAAN YANG KELIRU
    22. 22. <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>

    ×