Pelatihan ini membahas manajemen kasus penyakit menular potensial KLB dan wabah serta sistem rujukan kasus terkait. Peserta akan mempelajari cara isolasi dan karantina kasus serta kontak erat, serta koordinasi dengan rumah sakit rujukan.

1. MPI.4
MANAJEMEN KASUS
PENYAKIT MENULAR POTENSIAL
KLB DAN WABAH
PELATIHAN PENANGGULANGAN KLB DAN WABAH
UNTUK TIM GERAK CEPAT (TGC) DI PUSKESMAS

2. Tim Fasilitator
Nasir
Eka
dr. A Muchtar Nasir, M.Epid
Epidemiolog Ahli Muda
Subdit Penyakit Infeksi Emerging
0812-2572-265
a.mnasir@kemkes.go.id
Eka Muhiriyah, SKM, MKM
Epidemiolog Ahli Madya
Subdit Surveilans
0815-1173-7607
eka.muhiriyah@gmail.com
Gedung Adhyatma - Kementerian Kesehatan RI
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

3. Ruang Lingkup
Bahasan Materi Manajemen Kasus Penyakit Menular Potensial KLB dan Wabah
You can simply
impress your
audience and add
a unique zing.
Your Text Here
You can simply
impress your
audience and add
a unique zing.
Your Text Here
You can simply
impress your
audience and add
a unique zing.
Your Text Here

4. Setelah mengikuti mata pelatihan ini,
peserta mampu melakukan managemen
kasus penyakit menular potensial KLB dan wabah di
masyarakat dan sistem rujukan
penyakit menular potensial KLB dan wabah.

5. INDIKATOR
Setelah mengikuti mata pelatihan ini,
peserta dapat :
Melakukan manajemen
kasus penyakit menular
potensial KLB dan wabah
di masyarakat
Melakukan sistim rujukan
penyakit menular potensial
KLB dan wabah

6. MATERI POKOK & SUB MATERI
Sub Materi Pokok 1 :
a. Isolasi kasus
b. Karantina kontak erat
Sub Materi Pokok 2 :
a. Koordinasi dengan RS rujukan
b. Evakuasi dan transportasi kasus ke RS rujukan
Materi Pokok 1.
Manajemen Kasus Penyakit Menular Potensial
KLB dan Wabah di Masyarakat
Materi Pokok 2.
Sistim Rujukan Penyakit Menular potensial KLB
dan Wabah
Jumlah : 3 JPL
• Teori : 2 JPL
• Penugasan : 1 JPL

7. REFERENSI BAHAN PEMBELAJARAN
 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 Undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
 Peraturan Menteri Kesehatan No 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Terte
ntu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
 Peraturan Menteri Kesehatan No 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Ke
sehatan Perorangan.
 Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020
 Keputusan Menteri Kesehatan No 414 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Ruju
kan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza).
 Keputusan Menteri Kesehatan No. 390 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan RS Ruj
ukan Nasional.
 Keputusan Menteri Kesehatan No. 391 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan RS Ruj
ukan Regional.
 Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/363/2015 tentang P
enetapan RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional.
 Keputusan Menteri Kesehatan No. 169 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Ruj
ukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
 Keputusan Menteri Kesehatan No. 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19.
 Pedoman Tatalaksana Klinis Flu Burung (H5N1) di Rumah Sakit (Kementerian Kesehata
n RI, Tahun 2010).
 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Ebola (Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2015)

8. Curah
Pendapat
Ceramah
Interaktif
Diskusi
Kelompok
Metode Pembelajaran

9. POKOK BAHASAN I
Manajemen Kasus Penyakit Menular
Potensial KLB dan Wabah
di Masyarakat

10. RUANG LINGKUP MANAJEMEN KASUS
PENYAKIT MENULAR POTENSIAL KLB/WABAH
(Mengacu Permenkes No. 1501/MENKES/PER/X/2010)
1
2
3
4
Pemeriksaan dan Penegakan Diagnosis
Pengobatan Kasus
Perawatan dan Isolasi Penderita
Tindakan Kekarantinaan

11. PRINSIP DASAR MANAJEMEN KASUS PENYAKIT
MENULAR POTENSIAL KLB/WABAH
Isolasi kasus
Karantina
Kontak Erat
Setelah proses:
• Pemeriksaan
• Penegakan Diagnosis
• Pengobatan

12. TAHUKAH BEDANYA???

13. BEDA ISOLASI & KARANTINA
Mengacu UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
= Proses mengurangi risiko penularan melalui
upaya memisahkan individu yang sakit baik
yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau
memiliki gejala (suspek/probable) dengan
masyarakat luas
ISOLASI
= Proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi
dini penyakit menular melalui upaya memisahkan
individu yang sehat atau belum memiliki gejala
tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien
konfirmasi atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah
yang sudah terjadi transmisi lokal.
KARANTINA
Tujuan: untuk dilakukan pengobatan intensif
dan pemantauan perkembangan kesakitannya
Tujuan: untuk mencegah kemungkinan adanya
penyebaran penyakit ke orang lain di sekitarnya

14. Karantina & Isolasi
 SANGAT PENTING dalam memutus rantai penularan penyakit
Tanpa Karantina/Isolasi
Dengan Karantina/Isolasi
Penularan akan terus berlanjut
Penularan akan berhenti
Karantina
Isolasi
• Lamanya masa isolasi/karantina bergantung pada masa inkubasi penyakitnya
• Petugas WAJIB melakukan pemantauan harian terhadap gejala yang muncul selama
karantina kontak erat, dan perkembangan penyakit pada kasus
Kasus
Kontak Erat

15. PELAKSANAAN KARANTINA KONTAK ERAT
KASUS PENYAKIT MENULAR POTENSIAL KLB/WABAH
1
2
3
4
Dilakukan pada orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan
kasus konfirmasi / probable dan belum menunjukkan gejala
Kriteria kontak erat pada umumnya ditetapkan
berdasarkan cara penularan penyakitnya
Terhitung sejak orang melakukan kontak erat terakhir
dengan kasus konfirmasi atau probable (terpapar)
Lamanya waktu karantina biasanya disesuaikan
dengan masa inkubasi penyakit
5 Tempat karantina dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-
masing atau di fasilitas khusus yang disiapkan oleh pemerintah

16. KARANTINA OLEH PUSKESMAS / FKTP
 KARANTINA MANDIRI BERBASIS KOMUNITAS
Hal-hal yang harus diperhatikan:
• Petugas FKTP/Puskesmas melakukan pemantauan harian suhu tubuh,
perkembangan gejala yang mungkin muncul. Apabila muncul
gejala/memenuhi kriteria suspek, segera lakukan tatalaksana suspek.
• Pemantauan dapat dilakukan melalui telepon atau kunjungan
berkala/harian dan dicatat pada formulir pemantauan yang sudah
ditentukan.
• Memastikan ketersediaan masker medis di tempat isolasi mandiri selama
minimal untuk 14 hari (2-3 masker per-hari) atau lamanya masa inkubasi
yang telah ditentukan
• Memastikan kepatuhan melaksanakan PPI selama karantina 
berkoordinasi dengan tokoh setempat untuk saling mengingatkan
• Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina yang ditentukan
tidak menunjukkan gejala penyakit potensial KLB/wabah, selanjutnya dapat
diberikan surat pernyataan selesai masa karantina yang diterbitkan oleh
FKTP/Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

17. PELAKSANAAN ISOLASI KASUS PENYAKIT
MENULAR POTENSIAL KLB/WABAH
1
2
3
4
Dilakukan pada kasus suspek/konfirmasi
berdasarkan hasil laboratorium
Kasus Sedang – Berat  Isolasi di RS Rujukan/RS
yang sudah memenuhi persyaratan
Kasus Tanpa Gejala - Ringan  Isolasi Mandiri
di rumah/Fasilitas Yang disediakan pemerintah
Kasus diberikan bekal obat-obatan simptomatik
dan harus menjalankan aturan-aturan terkait PPI
5 Petugas FKTP memantau harian perkembangan
kondisi kasus dan mempersiapkan rujukan

18. • Proses isolasi dilakukan secara mandiri
di rumah atau tempat tinggal kasus
dengan tetap mengikuti arahan dari
petugas setempat
• Sasaran : Kasus konfirmasi tanpa gejala
atau suspek bergejalaringan-sedang,
dan orang yang tidak memiliki penyakit
penyerta/komorbid
• Kamar tidur terpisah dengan penghuni
lainnya
Your Text Here
• Fasilitas isolasi disiapkan oleh pemerintah/
swadaya untuk orang yang tidak mungkin
menyelenggarakan upaya isolasi di rumah
sendiri baik di gedung permanen atau non
permanen
• Sasaran : Kasus konfirmasi tanpa gejala
atau suspek bergejala ringan-sedang yang
dinilai tidak mampu melakukan isolasi
mandiri di tempat tinggalnya/tidak layak dan
tidak memenuhi persyaratan rawat di RS
• Sebaiknya kamar tidur terpisah satu sama
lain, terutama pria dan wanita Jika tidak me
mungkinkan, maka jarak antar tempat tidur
minimal 2 meter dan pemisahan ruangan
untuk pria dan wanita.
Perhatian: kasus konfirmasi tidak boleh
digabung dengan kasus suspek (konsultasi
dengan dinas kesehatan setempat)
Your Text Here
ISOLASI KASUS OLEH PUSKESMAS / FKTP
 ISOLASI MANDIRI BERBASIS KOMUNITAS
Isolasi Mandiri di
Tempat Tinggal Kasus
Isolasi Mandiri
di Fasilitas Khusus

19. ISOLASI KASUS OLEH PUSKESMAS / FKTP
 ISOLASI MANDIRI BERBASIS KOMUNITAS
Hal-hal yang harus diperhatikan:
• Petugas FKTP/Puskesmas melakukan pemantauan harian suhu
tubuh, gejala dan tanda perburukan (perkembangan gejala)
• Pemantauan dapat dilakukan melalui telepon atau kunjungan
berkala/harian dan dicatat pada formulir pemantauan yang sudah
ditentukan.
• Memastikan ketersediaan masker medis di tempat isolasi mandiri
selama minimal untuk 14 hari (2-3 masker per-hari) atau lamanya
masa inkubasi yang telah ditentukan
• Jika sudah selesai masa isolasi / waktu pemantauan maka dapat
diberikan surat pernyataan selesai isolasi atau sembuh yang
diterbitkan oleh FKTP/Puskesmas atau Dinas Kesehatan
setempat.

20. PENYIAPAN FASILITAS
ISOLASI & KARANTINA BERBASIS KOMUNITAS
• Jaga jarak
• Jarak antar tempat tidur
min 1 meter
• Pisahkan kasus konfirm
asi – suspek dan laki -
perempuan
• Tempat CTPS
• Disinfeksi / bersihkan
permukaan dengan di
sinfektan berkala
• Bantu pemantauan harian gejala
• Selalu berkoordinasi dengan faskes
dan dinkes setempat
• Edukasi keluarga dan kerabat
• Siapkan akses evakuasi/rujukan
• Alat makan sendiri
• Atur penggunaan fasi
litas MCK – physical
distancing,
• Alat mandi sendiri
• Logistik kebutuhan
makan dan minum
• Ventilasi (aliran udara)
yang baik
• Pencahayaan yg baik
& cukup
• Tersedia ruang terbuka

21. TimeLine Layout

22. POKOK BAHASAN II
SISTEM RUJUKAN
KASUS

23. DEFINISI SISTEM RUJUKAN YANKES
(Mengacu Permenkes No. 001 Tahun 2012)
Suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggu
ng jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan
yang diselenggarakan secara timbal balik, baik vertikal
dalam arti dari satu strata sarana yankes ke strata yan
kes lainnya, maupun horizontal dalam arti antara strata
sarana yankes yang sama

24. Tersier
Sekunder
Primer
SISTEM RUJUKAN BERJENJANG YANKES
Permenkes No. 001 Tahun 2012
FOKUS PELAYANAN PRIMER
Promotif dan Preventif
PNPK, CP DAN PPK
Pelayanan Kesehatan Dasar
oleh Faskes Tingkat
pertama (Puskesmas, RS
Kelas D Pratama)
Pelayanan Kesehatan Spesialistik
oleh dokter spesialis di Faskes
Tingkat lanjutan (RS Kelas C dan
D, Klinik Utama)
Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik oleh
dokter sub spesialis di Faskes Tingkat
lanjutan (RS Kelas A dan kelas B)
INA CBGs
KAPITASI
Pengecualian: Gawat darurat, bencana, geografis, kekhususan masalah kesehatan pasien
KEWENANGAN KLINIS
PPK I  FKTP
PPK II
PPK III
SUMBER DAYA MANUSIA
SARANA PENUNJANG DAN ALKES
Penunjang Diagnosa
Obat-obat

25. RS RUJUKAN NASIONAL (1)
RS PROVINSI (20) &
RUJUKAN REGIONAL (110)
RS KAB/KOTA (561)
PUSKESMAS (9.729)
PUSTU (1.450)
POLINDES/POSKESDES (17.605)
Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP)
Upaya Kesehatan Masyarakat
& UKP
POSYANDU (124.249)/
POSBINDU (7.225)
JKN :
Pola INA CBGs
JKN :
Pola Kapitasi
SISTEM RUJUKAN BERJENJANG YANKES
Kepmenkes No. 390-391 Tahun 2014
Catatan:
Ketentuan jumlah RS rujukan ini dapat berubah
sesuai perkembangan kapasitas RS di setiap
daerah dan sesuai kebutuhan situasi saat itu.

26. SISTEM RUJUKAN BERJENJANG YANKES
(Modifikasi Saat Terjadi KLB/Wabah)
RS RUJUKAN NASIONAL
RS PROVINSI, RUJUKAN REGIONAL & KAB/KOTA
RS SWASTA / RS JEJARING
ISOLASI RS DARURAT
PUSKESMAS DAN JEJARING YANKES
KARANTINA KES. DI FASILITAS KHUSUS
KARANTINA MANDIRI DI RUMAH

27. BAGAIMANA CARA MELAKUKAN RUJUKAN ??

28. TAHAPAN MELAKUKAN RUJUKAN
Perhatikan Hal-hal berikut!!
Pembiayaan
Transportasi/
Evakuasi
Koordinasi

29. PROSEDUR KOORDINASI
RUJUKAN KASUS
1
2
3
4
Lengkapi Data Pasien yang akan dirujuk (identitas,
gejala penyakit dan riwayat perjalanan penyakit)
Lampirkan surat informed consent pasien/keluarga
bersama surat rujukan
Komunikasikan rujukan oleh dokter perujuk kepada dokter di RS rujukan
tujuan tentang kondisi klinis penderita, alasan merujuk, kelayakan kirim/
transportable, dan kondisi alat transportasi yang dipakai
Lampirkan fotokopi dokumen medik penderita, termasuk hasil-
hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan
5
Petugas pengantar penderita termasuk pengemudi harus
menggunakan APD yang sesuai dengan jenis penyakit penderita.
APD dilepaskan dan dibuang di RS rujukan sesuai PPI

30. PROSEDUR EVAKUASI & TRANSPORTASI
RUJUKAN KASUS
ALAT TRANSPORTASI
 Disarankan menggunakan am
bulans gawat darurat/mobil
puskesmas keliling yang dileng
kapi dengan minimal tabung
oksigen yang dilengkapi perala
tan lainnya yang mendukung,
seperti pulse oksimetri, emer
gensi kit, radio komunikasi.
 Selama proses merujuk, pende
rita didampingi oleh dokter dan
/atau perawat yang kompeten.
 Prosedur desinfeksi kendaraan
setelah merujuk penderita
 Untuk penderita yang transmisi pen
yakitnya melalui vehicle, vektor mau
pun kontak tidak memerlukan jalur
khusus saat menurunkan penderita
dari ambulans di IGD sampai ke
ruang perawatan/ruang isolasi.
 Untuk penderita yang transmisi
penyakitnya melalui airborne atau
droplet (seperti COVID-19, Ebola
dan AI), untuk pintu masuknya di
IGD adalah melalui pintu masuk
yang berbeda dari jalur penderita
umum lainnya, langsung dibawa ke
ruang isolasi, seminimal mungkin
kontak dengan penderita lainnya.
JALUR MOBILISASI

31. PROSEDUR PEMBIAYAAN
RUJUKAN KASUS
Peraturan pemerintah mengenai pendanaan yang timbul
dalam upaya penanggulangan KLB/Wabah (termasuk rujukan)
dibebankan pada anggaran Pemerintahan Daerah. Bila
pemerintah daerah tidak mampu maka dimungkinkan
mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya sesuai Permenkes No. 1501 tahun
2010.
Contoh Peraturan mengenai Pembiayaan Perawatan
Penyakit Potensial KLB/Wabah:
• Permenkes No. 59 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Biaya Pasien
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
• Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 Tentang Petunjuk Teknis
Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan
COVID-19
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2020

32. ANY QUESTIONS
?

33. SAYA BERTANYA
?

34. Penugasan
DISKUSI KELOMPOK

35. TUGAS DISKUSI KELOMPOK
Peserta dibagi menjadi 3 kelompok
Pembagian Kelompok:
Kelompok 1 : Demam Berdarah Dengue
Kelompok 2 : COVID-19
Kelompok 3 : Difteri
Poin Diskusi:
 Mekanisme Tata laksana kasus serta upaya
pencegahan penularan penyakit
 Mekanisme pengawasan/pemantauan kasus
dan kontak erat ketika ada kewajiban isolasi
dan karantina
 Mekanisme rujukan kasus
Hasil Diskusi diupload ke CLC

36. Kesimpulan
 Prinsip Dasar yang harus diketahui bagi
petugas puskesmas dalam melakukan
manajemen kasus penyakit potensial
KLB/Wabah adalah bagaimana melakukan
isolasi terhadap kasus dan melaksanakan
kekarantinaan terhadap kontak erat.
 Rujukan pasien penyakit potensial
KLB/Wabah harus memperhatikan sistem
rujukan yang berlaku dan cara koordinasi,
evakuasi/transportasi pasien dengan
meminimalisir potensi paparan ke sekitarnya.

37. “Jauh lebih sulit untuk membuat orang
sehat dari pada membuat mereka sakit.”
– DeForest Clinton Jarvis

38. TERIMA KASIH
infeksiemerging.kemkes.go.id
Master PIE Channel
@masterpie29
@infeksiemerging
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan