Dokumen tersebut menjelaskan tentang kredit pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak yang dipotong atau dipungut dari berbagai sumber penghasilan dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak penghasilan yang terutang. Kredit pajak berasal dari pemotongan pajak gaji, dividen, sewa, dan penghasilan luar negeri serta pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Apabila kredit pajak melebihi p
PERBEDAAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23 Riki Ardoni
Dokumen tersebut membedakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 berdasarkan subyek, sumber penghasilan, tarif pajak, dan pelaporan pajak. PPh Pasal 21 dikenakan kepada penghasilan orang pribadi seperti gaji dan jasa, sedangkan PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan modal dan jasa badan hukum. Tarif dan waktu pelaporan PPh 21 dan PPh 23 juga berbeda.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan PPh 26 dikenakan kepada Subjek Pajak Luar Negeri. Dokumen ini juga menjelaskan subjek, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan
Akuntansi, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23, Roma Rizki Wanda Siregar, Sur...roma rizki wanda siregar
Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh pasal 23, Beserta undang -Undang, Pemotongan, penagihan dan perlakuannya.
PPh Pasal 4 ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan objek pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan yang diterima dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan oleh pihak-pihak tertentu seperti badan pemerintah, perusahaan, dan bentuk usaha tetap. Objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, jasa kena pajak, dan kewajiban perpajakan bagi bendahara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan jenis-jenis pajak serta tanggung jawab bendahara dalam memotong dan menyetorkan pajak yang harus dibayar.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 beserta ketentuan-ketentuannya seperti subjek pajak, objek pajak, tarif dan perhitungan pajak, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran; (2) PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan dari jasa, sewa, dan penghasilan lain, dengan tarif 2-15% tergantung objek pajakny
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 mengatur tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dokumen menjelaskan subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta prosedur perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21."
1. Dokumen menjelaskan tentang PPh pasal 23 dan 26, termasuk subjek yang dikenakan pajak, objek pajak, tarif pajak, pengecualian, waktu terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23.
2. PPh pasal 23 dipotong pada penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu dengan tarif 15% dari bruto, kecuali penghasilan tertentu.
3. Pemotong pajak wajib memberikan bu
PPh Pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan pemotongan dan pemungutan pajak serta contoh kasus aplikasinya. Pemotongan dan pemungutan memiliki pengertian yang hampir sama namun berbeda dalam implementasinya. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar sedangkan pemungutan dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan. Jenis pajak yang termasuk kriteria pemotongan antara lain PPh Pasal 21, 23, 26,
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kredit pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak yang dipotong atau dipungut dari berbagai sumber penghasilan dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak penghasilan yang terutang. Kredit pajak berasal dari pemotongan pajak gaji, dividen, sewa, dan penghasilan luar negeri serta pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Apabila kredit pajak melebihi p
PERBEDAAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23 Riki Ardoni
Dokumen tersebut membedakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 berdasarkan subyek, sumber penghasilan, tarif pajak, dan pelaporan pajak. PPh Pasal 21 dikenakan kepada penghasilan orang pribadi seperti gaji dan jasa, sedangkan PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan modal dan jasa badan hukum. Tarif dan waktu pelaporan PPh 21 dan PPh 23 juga berbeda.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan PPh 26 dikenakan kepada Subjek Pajak Luar Negeri. Dokumen ini juga menjelaskan subjek, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan
Akuntansi, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23, Roma Rizki Wanda Siregar, Sur...roma rizki wanda siregar
Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh pasal 23, Beserta undang -Undang, Pemotongan, penagihan dan perlakuannya.
PPh Pasal 4 ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan objek pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan yang diterima dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan oleh pihak-pihak tertentu seperti badan pemerintah, perusahaan, dan bentuk usaha tetap. Objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, jasa kena pajak, dan kewajiban perpajakan bagi bendahara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan jenis-jenis pajak serta tanggung jawab bendahara dalam memotong dan menyetorkan pajak yang harus dibayar.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 beserta ketentuan-ketentuannya seperti subjek pajak, objek pajak, tarif dan perhitungan pajak, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran; (2) PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan dari jasa, sewa, dan penghasilan lain, dengan tarif 2-15% tergantung objek pajakny
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 mengatur tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dokumen menjelaskan subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta prosedur perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21."
1. Dokumen menjelaskan tentang PPh pasal 23 dan 26, termasuk subjek yang dikenakan pajak, objek pajak, tarif pajak, pengecualian, waktu terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23.
2. PPh pasal 23 dipotong pada penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu dengan tarif 15% dari bruto, kecuali penghasilan tertentu.
3. Pemotong pajak wajib memberikan bu
PPh Pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan pemotongan dan pemungutan pajak serta contoh kasus aplikasinya. Pemotongan dan pemungutan memiliki pengertian yang hampir sama namun berbeda dalam implementasinya. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar sedangkan pemungutan dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan. Jenis pajak yang termasuk kriteria pemotongan antara lain PPh Pasal 21, 23, 26,
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. Ketua : Rahmat Nurul Ramdani 21216078
Anggota : Reza Muhamad Syauqi 21216046
Shakira Ayu Lestari Taman 21216044
Dennis Ardiansyah Saputra 21216037
Ory Arjuna Soedirman 21216061
Erdin Hendrawan 21216074
Fadhil Sjahrul Akhdan 21216056
Ryan Nurkholil Zaeni 21216089
3. Definisi PPh 23
PPh 23 merupakan pajak pemotongan
yang dikenakan pada penghasilan
sehubungan dengan penyertaan modal,
sewa dan penggunaan harta selain
tanah dan bangunan, penyerahan jasa,
atau hadiah dan penghargaan, selain
yang telah dipotong PPh 21.
4. Pihak penerima
penghasilan
(pemberi jasa)
akan dikenakan
PPh 23 dan
Umumnya, PPh ini terjadi saat adanya transaksi
antara dua pihak, yaitu :
Pihak pemberi
penghasilan
(penerima jasa)
akan memotong,
membayar dan
melaporkan PPh
23 tersebut ke
kantor pajak.
5. 1. Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha
Tetap (BUT) atau Perwakilan Perusahaan Luar
Negeri lainnya.
Pemotong
PPh 23
2. Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri tertentu
yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh
Direktur Jenderal Pajak melalui SE-08/PJ.4/1995.
6. Tarif
15%
1. Penghasilan sehubungan
dengan Penyertaan Modal :
Tarif
2%
2. Penghasilan sehubungan de
ngan sewa dan penggunaan
harta
(Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pen
ggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangun
an)
3. Penghasilan sehubungan de
ngan Imbalan Jasa
Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi
, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau berda
sarkan Peraturan Menteri Keuangan, selain jasa yan
g telah dipotong PPh 21.
4. Penghasilan atas Imbalan Ja
sa Lainnya (PMK No. 141/PM
K.03/2015) sebanyak 62 jasa.
Objek & Tarif PPh 23
a) Dividen
Yang diterima oleh PT/BUMN/BUMD dengan
syarat kepemilikan saham kurang dari 25%,
kecuali pembagian dividen kepada orang
pribadi yang dikenakan PPh Final;
b) Bunga
Termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang;
c) Royalti
d) Hadiah
Penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang
telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
7. PPh 23 =
Tarif Pajak x Penghasilan PPh 23 yang harus dibayar =
200% x PPh 23 Terutang
Perhitungan PPh 23 dilakukan
dengan mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajak
(DPP) atau jumlah bruto dari
penghasilan yang ditetapkan.
Proses perhitungan tersebut dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
Dalam hal Wajib Pajak Badan yang
menerima atau memperoleh
penghasilan tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya
tarif pemotongan adalah lebih tinggi
100% sebagai denda dari tarif yang
telah ditentukan diatas. Perhitungan
dilakukan dengan mengalikan 200%
dengan total pajak yang terutang.
Perhitungan PPh 23
8. Penentuan Jumlah Bruto
Sesuai dengan SE.53/PJ./2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto
adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak
termasuk :
9. 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh
Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa (dibuktikan dengan
kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan
dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan);
2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan
dengan faktur pembelian);
3. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya
dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak
ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian
pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak
kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti
pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga).
(Lanjutan)
10. Non Objek Pemotongan PPh 23
2. Penghasilan yang dibayar atau
terutang kepada bank.
3. Dividen atau bagian laba
yang diterima atau
diperoleh perseroan terbatas
sebagai WP dalam negeri,
koperasi, dan
BUMN/BUMD dari
penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan
dan berkedudukan di
Indonesia dengan syarat
tertentu.
1. Sewa yang dibayar atau terutang
sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi.
11. Ketentuan Saat Terutang, Penyetoran
Dan Pelaporan Pph Pasal 23
Saat Terutang
Saat
Penyetoran
Saat Pelaporan
PPh 23 terutang pada bulan dilakukannya
pembayaran atau pada bulan terutangnya
penghasilan yang bersangkutan
PPh 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak
selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan
berikutnya setelah bulan saat terutang pajak
Selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak
berakhir.
12.
13.
14. 1. PT. ABC membayar jasa service kepada CV. Service sebesar Rp. 3.000.000,-
Jawab :
Jika CV. Service mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 :
PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 3.000.000
= Rp. 60.000
Jika CV. Service mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 :
PPh Pasal 23 = 100% x 2% x Rp. 3.000.000
= Rp. 120.000
2. PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansaraya sebesar Rp120.000.000
(sudah termasuk PPN). PT Nuansaraya tidak mempunyai NPWP. yang harus dipotong
oleh PT Indoraya adalah :
PPh Pasal 23 = 200% x 2% x Rp120.000.000
= Rp4.800.000
Contoh Soal PPh 23 atas jasa
15. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan
dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan
melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar
Rp30.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesal 15%.
Jawab:
PPh Pasal 23 = 15% x Rp30.000.000 = Rp4.500.000
Contoh Soal PPh 23 atas Dividen
16. PT Karya Makmur membayar sewa kendaraaan bus pariwisata
dengan nilai sewa sebesar Rp35.000.000 kepada Sugianto Haris.
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah:
Jawab:
PPh Pasal 23 = 2% x Rp35.000.000
= Rp700.000
Contoh Soal PPh 23 atas Sewa
17. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan
kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat
sebesar Rp150.000.000. PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh
PT Abadi adalah:
Jawab:
PPh Pasal 23 = 15% x Rp150.000.000
= Rp22.500.000
Contoh Soal PPh 23 atas Hadiah