SlideShare a Scribd company logo

Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018

•
•
faisal DAHLAN
faisal DAHLAN

Proses pendaftaran calon kepala daerah melalui jalur partai politik dan perseorangan. Calon partai politik harus mendapat dukungan 20% kursi DPRD dan 25% suara, kecuali Papua dan Papua Barat. Calon perseorangan harus mendapat dukungan sesuai persentase jumlah penduduk daerah. Terdapat sanksi bagi yang tidak memenuhi persyaratan.

Law
1 of 178
Versi Interaktif menggunakan tombol navigasi
MATRIK PASAL PIDANA PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH PERSYARATAN CALON PENETAPAN CALON PENDATAAN PEMILIH KAMPANYE PERLENGKAPAN PEMILIHAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PENGGANTIAN KEPALA DAERAH PEMUNGUTAN SUARA & PENGHITUNGAN ULANG PEMILIHAN LANJUTAN DAN SUSULAN PARTISIPASI MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, ADM SENGKETA PDN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PENGESAHAN, PENGANGKATAN, LANTIK PROYEKSI PEMILIHAN SERENTAK TINDAK PIDANA PEMILIHAN MATRIK TINDAK PIDANA PEMILIHAN
Diagram Undang-Undang Pemilihan 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Proses yang terjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Keputusan yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Hasil dari kegiatan sebelumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Mulai / Selesai Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Dokumen / Catatan resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Data yang bisa didapat Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Mohon lihat sambungan kegiatan selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait denganPrioritas dan terkait dengan
2 Diagram Undang-Undang Pemilihan
Diagram Undang-Undang Pemilihan 3
4 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH RASIO KURSI DPRD, SUARA SAH DAN RASIO JUMLAH PENDUDUK 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses pendaftaran kepala daerah melalui jalur partai politik dan perseorangan. Syarat melalui partai politik apabila memiliki lebih dari 20% kursi DPRD dari 25% suara sah Pemilu kecuali Papua dan Papua Barat, apabila ada sengketa kepengurusanmakadalamdiagramdigambarkanalurpenyelesaian melalui mahkamah partai dan pengadilan, namun apabila hingga terakhir masa pendaftaran tidak terselesaikan, maka DPP dengan putusan terakhir yang didaftarkan kemenkumham yang menjadi Partai Pengusung. Sedangkan untuk calo perseorangan dukungan sesuaidenganpersentasejumlahpendudukdaerahyangdibuktikan dengan adanya bukti surat dukungan dan fotokopi KTP untuk maju dalam pendaftaran calon. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PARTAI POLITIK : Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten. GABUNGAN PARTAI POLITIK : Gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan MAHKAMAH PARTAI :   institusi partai yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perselisihan internal partai dan memiliki kewenangan yang bersifat atributif dan secara fungsional menjalankan fungsi quasi peradilan.
Diagram Undang-Undang Pemilihan 5 DEWAN PIMPINAN PUSAT : Kepemimpinan partai politik pada tingkat nasional. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik PENGADILAN : forum publik resmi di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum.   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 40A.
6 Diagram Undang-Undang Pemilihan6 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Fotokopi KTP Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui Sengketa DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai DPPdgn Pengadilan Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Fotokopi KTP Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui Sengketa kepengurusan DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai DPPdgn putusandan Pengadilan Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti suratdukungan Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Pengadilan Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 185 185 A(1) 185 A(2) 186 (1)
Diagram Undang-Undang Pemilihan 7Diagram Undang-Undang Pemilihan 7 Memenuhi Surat Pendaftaran Calon suratdukungan danfotokopi KTP Menerima pendaftaran calonkepala daerah(3hari) KPUD -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota CalonGubernurperseorangan -10%dukungans.d2jutajiwa -8,5%dukungans.d6jutajiwa -7,5%dukungans.d12jutajiwa -6,5%dukungans.d12jutajiwa Tersebardi50%kabupaten/kota CalonBupati/Walikotaperseorangan -10%dukungans.d250rbjiwa -8,5%dukungans.d500rbjiwa -7,5%dukungans.dsejutajiwa -6,5%dukungans.dsejutajiwa Tersebardi50%kecamatan Masapendaftaran3haridari pengumumanpendaftarandimulai Dandilakukanolehcalonatautim kuasacalon Suratdukunganuntukperseorangan dalambentuk: -suratdukungan -fotokopie-KTPatau -suratketerangandisdukcapiltelah menetap1tahundantercantum dalamDPTdaerahtsb -diberikanhanyapada1calon Mantannarapidanadapatmajubila telahmengumumkankemasyarakat luas,kecualinarkobadanpelecehan seksualanakanak Mengajukan pendaftaran ditandatangani perorangan Calon Fotokopi KTP Kesepakatan gabungan partaipolitik PartaiPolitik Pengumuman pendaftaran calon Pengajuan calondarisatu partaipolitik PartaiPolitik Terdaftardalam pemilihan Calon selesai TandaTerima Pendaftaran Iya Tidak Sengketa kepengurusan tidak DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Pengadilan Pendaftaran calonakan berakhirDiusulkanDPPyang tercantumdalam keputusanterakhir Menteri Calon Iya Tidak Surat keterangan disdukcapil Memenuhi Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Menerima pendaftaran calonkepala daerah(3hari) KPUD -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota CalonGubernurperseorangan -10%dukungans.d2jutajiwa -8,5%dukungans.d6jutajiwa -7,5%dukungans.d12jutajiwa -6,5%dukungans.d12jutajiwa Tersebardi50%kabupaten/kota CalonBupati/Walikotaperseorangan -10%dukungans.d250rbjiwa -8,5%dukungans.d500rbjiwa -7,5%dukungans.dsejutajiwa -6,5%dukungans.dsejutajiwa Tersebardi50%kecamatan Masapendaftaran3haridari pengumumanpendaftarandimulai Dandilakukanolehcalonatautim kuasacalon Suratdukunganuntukperseorangan dalambentuk: -suratdukungan -fotokopie-KTPatau -suratketerangandisdukcapiltelah menetap1tahundantercantum dalamDPTdaerahtsb -diberikanhanyapada1calon Mantannarapidanadapatmajubila telahmengumumkankemasyarakat luas,kecualinarkobadanpelecehan seksualanakanak Mengajukan pendaftaran ditandatangani perorangan Calon Fotokopi KTP Kesepakatan gabungan partaipolitik PartaiPolitik Pengumuman pendaftaran calon Pengajuan calondarisatu partaipolitik PartaiPolitik Terdaftardalam pemilihan Calon selesai TandaTerima Pendaftaran Iya Tidak Sengketa kepengurusan tidak DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Pengadilan Pendaftaran calonakan berakhirDiusulkanDPPyang tercantumdalam keputusanterakhir Menteri Calon Iya Tidak Surat keterangan disdukcapil Memenuhi Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Menerima pendaftaran calonkepala daerah(3hari) KPUD mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota CalonGubernurperseorangan -10%dukungans.d2jutajiwa -8,5%dukungans.d6jutajiwa -7,5%dukungans.d12jutajiwa -6,5%dukungans.d12jutajiwa Tersebardi50%kabupaten/kota CalonBupati/Walikotaperseorangan -10%dukungans.d250rbjiwa -8,5%dukungans.d500rbjiwa -7,5%dukungans.dsejutajiwa -6,5%dukungans.dsejutajiwa Tersebardi50%kecamatan Masapendaftaran3haridari pengumumanpendaftarandimulai Dandilakukanolehcalonatautim kuasacalon Suratdukunganuntukperseorangan dalambentuk: -suratdukungan -fotokopie-KTPatau -suratketerangandisdukcapiltelah menetap1tahundantercantum dalamDPTdaerahtsb -diberikanhanyapada1calon Mantannarapidanadapatmajubila telahmengumumkankemasyarakat luas,kecualinarkobadanpelecehan seksualanakanak Mengajukan pendaftaran ditandatangani perorangan Calon Fotokopi KTP Kesepakatan gabungan partaipolitik PartaiPolitik Pengumuman pendaftaran calon Pengajuan calondarisatu partaipolitik PartaiPolitik Terdaftardalam pemilihan Calon selesai TandaTerima Pendaftaran Iya Tidak Sengketa kepengurusan tidak DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Pengadilan Pendaftaran calonakan berakhirDiusulkanDPPyang tercantumdalam keputusanterakhir Menteri Calon Iya Tidak Surat keterangan disdukcapil 186 A(1) 186 A(2) 187 B 187 C
8 Diagram Undang-Undang Pemilihan PERSYARATAN CALON JALUR PARTAI DAN PERSEORANGAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan persyaratan calon yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah baik dari jalur partai politik maupun dari jalur perseorangan. Dokumen dukungan calon harus dilengkapi, dengan adanya dua jalur ini maka proses verifikasi dilakukan menjadi kegiatan yang berbeda antara verifikasi melalui jalur partai politik yaitu dengan melakukan penyerahan dokumen dukungan untuk melengkapi syarat administrasi sesuai peraturan KPU dan proses mengganti calon yang diusung partai politik apabila berhalangan. Adapun dari jalur perseorangan dokumen syarat dukungan akan dilakukan proses verifikasi sebelum waktu pendaftaran calon melalui proses sensus oleh PPS langsung ke pendukung calon perseorangan. Apabila saat pelaksanaan sensus tidak dapat ditemui, maka pendukung calon perseorangan diberi waktu untuk menghadirkan pendukungnya di kantor PPS. Verifikasi dilanjutkan oleh PPK dan KPUD untuk memastikan tidak adanya dukungan ke lebih dari satu calon ataupun manipulasi. KPUD memastikan minimal ada 2 calon yang mendaftarkan pencalonannya untuk selanjutnya dilakukan penelitian syarat administrasi dan penetapan calon kepala daerah. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PPS – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA : Panitia penyelenggara pemilihan yang dibentuk pada tingkat desa/ nama lain dan kelurahan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Terkecuali apabila terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
Diagram Undang-Undang Pemilihan 9 PPK – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN : Penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : Seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik SENSUS:  Prosesmendapatkaninformasideskriptiftentanganggota populasi pendukung calon perseorangan untuk kepentingan verifikasi surat dukungan calon perseorangan.   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 49 dan 50 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 48
10 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN DOKUMEN DUKUNGANCALON mulai Menyerahkan dokumen dukungan Calon PartaiPolitik Hasil VerifikasiPPS Verifikasi dukungan 28hari sebelumwaktu PPS Dokumencalon: -suratpernyataan -rekomendasidokter -laporankekayaancalon -tidakadatanggunganhutang -tidakpailit(pengadilan) -tidakdicabuthakpilih -fotokopiNPWP -daftarriwayathidupcalon -fotokopie-KTP -fotokopiijazahdilegalisir -tidakpernahpidana -pasfototerbaru -mengikutiujipublik -naskahvisidanmisi BilaPerseoranganditambah: -suratpencalonan -berkasdukungan(dilampiriKTP) Dilarangmenerimaimbalanatas pencalonanataupartaipolitik mendapatsanksidilarang mengajukancalondidaerahyang samapadaperiodeberikutnyadan putusanpengadilandapat Menyerahkan dokumensyarat dukungan Calon Perseorangan Verifikasi dukunganke lebihdari1 calon& PPK Fotokopi KTP rekapitulasi Surat dukungan melalui Menerima pendukung calondiKantor PPS PPS Tidak 3hari PERSYARATANCALON JALURPARTAIDANPERSEORANGAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN DOKUMEN DUKUNGANCALON mulai Menyerahkan dokumen dukungan Calon PartaiPolitik Hasil VerifikasiPPS Verifikasi dukungan 28hari sebelumwaktu PPS Dokumencalon: -suratpernyataan -rekomendasidokter -laporankekayaancalon -tidakadatanggunganhutang -tidakpailit(pengadilan) -tidakdicabuthakpilih -fotokopiNPWP -daftarriwayathidupcalon -fotokopie-KTP -fotokopiijazahdilegalisir -tidakpernahpidana -pasfototerbaru -mengikutiujipublik -naskahvisidanmisi BilaPerseoranganditambah: -suratpencalonan -berkasdukungan(dilampiriKTP) Dilarangmenerimaimbalanatas pencalonanataupartaipolitik mendapatsanksidilarang mengajukancalondidaerahyang samapadaperiodeberikutnyadan putusanpengadilandapat membatalkanpencalonanatau Menyerahkan dokumensyarat dukungan Calon Perseorangan Verifikasi dukunganke lebihdari1 calon& kemungkinan PPK Fotokopi KTP rekapitulasi Surat dukungan melalui Menerima pendukung calondiKantor PPS PPS Tidak 3hari PERSYARATANCALON JALURPARTAIDANPERSEORANGAN 179 180 (1) 180 (2) 181 AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK
Diagram Undang-Undang Pemilihan 11 Syarat administrasi lengkap Hasil VerifikasiPPS dukungan 28hari sebelumwaktu pendaftarancalon Verifikasi dukunganke lebihdari1 calon& kemungkinan manipulasi KPUD samapadaperiodeberikutnyadan putusanpengadilandapat membatalkanpencalonanatau pelantikanatasjabatankepala daerahyangterbuktiadanyaimbalan kepadapartaipolitikselamaproses pencalonan Dalampenelitiankelengkapan persyaratanadministrasicalon kepaladaerahKPUDdapat melakukanklarifikasikepadainstansi terkaitdanmasukandarimasyarakat ataskeabsahan Dalam2harisetelahpenelitian selesai,pimpinanpartaipolitik, gabunganpartaipolitikdancalon perseoranganmenerima pemberitahuansecaratertulis Apabilapartaipolitik/koalisitelah mengajukancalonpenggantidan dalamprosesverifikasiternyatatidak dapatmemenuhipersyaratan pencalonan,makapartaipolitik/ koalisitidakdapatlagimengajukan calonkepaladaerahpengganti e-KTPdigunakansebagaisyarat dukungandandaftarpemilih terhitungmulaijanuari2019 Rekapitulasiterdapatrinciannama pendukunghasilverifikasidan ditandatanganiketua-anggotaPPS- diketahuiLurah/Kades BeritaAcara HasilVerifikasi Penundaan 10hariuntuk pendaftaran KPUD dukunganke lebihdari1 calon& kemungkinan manipulasi Surat Penetapan calonkepala daera Memperbaiki persyaratan CalonSalinanhasil verifikasi Pengumuman pendaftaran calon 7hari Tidak Ada2calon Iya Tidak Penetapan calonkepala daerah KPUD Iya Memulai pendaftaran dalam3hari KPUD Penelitian syarat administrasi KPUDselesai Calon berhalangan tidak Usulancalon penggantitidak ˃7hari penutupan pendaftaran Partai Pengusung Iya TandaTerima hasilverifikasi Sensus& dapatmenemui pendukung Pendukung calon dinyatakan valid PPS Iya 184 185 B 186 (2)
12 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENETAPAN CALON BERHALANGAN TETAP DAN PENGGANTI 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penetapan calon kepala daerah berdasarkan hasil penelitian syarat administrasi oleh KPUD, untuk kemudian dilakukan pengundian nomor urut; penggantian calon apabila dalam tahapan ini ada yang berhalangan tetap atau wafat (kecuali apabila berasal dari calon perseorangan) akan kembali dilakukan penelitian atas syarat administrasi calon pengganti. Apabila syarat minimal 2 calon telah terpenuhi maka tahapan pemilihan dilanjutkan, terkecuali apabila kondisi yang menyebabkan terjadinya keadaan 1 calon. Apabila tahapan pemilihan diikuti oleh lebih dari 2 calon dan diperlukan pemilihan putaran kedua, maka KPUD akan melakukan tahapan pemilihan hingga putaran kedua. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : Seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik SYARAT ADMINISTRASI :  Hal yang harus dipenuhi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga calon gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dapat dipilih secara demokratis dalam negara kesatuan republik indonesia. 
Diagram Undang-Undang Pemilihan 13 MASA KAMPANYE : Periode dimana terdapat rangkaian tindakan atau kejadian yang ditujukan kepada calon pemilih untuk mencapai pemenangan calon yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah CALON PENGGANTI : Seseorang yang menggantikan kandidat utama dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 51, 52, 53, 54 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 54A, 54B, 54C, 54D
14 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN HASILPENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI mulai Penetapancalon KepalaDaerah KPUD KPUD Mengusulkan pengganti dalam7hari Partai pengusung Jadwal kampanye Dimulainya masakampanye KPUD AparaturSipilNegara/DPRD mengundurkandirisaatditetapkan sebagaicalonpasangan JalurPartai Pengusulancalonpenggantiyang wafatdilakukan30harisebelumhari pemungutansuara,namunbilapartai pengusungtidakmengajukan pasangancalonpengganti,maka salahsatucalontersebutgugurdan tidakdapatmengikutipemilihan. Pengecualianbilasalahsatupasangan calonwafatdalam29harisebelum pemungutansuara,makacalondari pasangancalonyangtidakmeninggal mengikutipemilihan JalurPerseorangan Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak dapatmengikutipemilihan Melanjutkan tahapan&calon berhalangan dinyatakangugur KPUD Melakukan pengundiannomor urut Calon KepalaDaerah BeritaAcara Penetapan CalonCalon Berhalangan Tetap/wafat Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Tidak Iya Iya Tidak PENETAPANCALON BERHALANGANTETAPDANPENGGANTI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN HASILPENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI mulai Penetapancalon KepalaDaerah KPUD Putaran KPUD Mengusulkan pengganti dalam7hari Partai pengusung Jadwal kampanye Dimulainya masakampanye KPUD AparaturSipilNegara/DPRD mengundurkandirisaatditetapkan sebagaicalonpasangan JalurPartai Pengusulancalonpenggantiyang wafatdilakukan30harisebelumhari pemungutansuara,namunbilapartai pengusungtidakmengajukan pasangancalonpengganti,maka salahsatucalontersebutgugurdan tidakdapatmengikutipemilihan. Pengecualianbilasalahsatupasangan calonwafatdalam29harisebelum pemungutansuara,makacalondari pasangancalonyangtidakmeninggal mengikutipemilihan JalurPerseorangan Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak dapatmengikutipemilihan Pengumuman Melanjutkan tahapan&calon berhalangan dinyatakangugur KPUD Melakukan pengundiannomor urut Calon KepalaDaerah BeritaAcara Penetapan CalonCalon Berhalangan Tetap/wafat Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Tidak Iya Iya Tidak PENETAPANCALON BERHALANGANTETAPDANPENGGANTI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN HASILPENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI mulai Penetapancalon KepalaDaerah KPUD KPUD Mengusulkan pengganti dalam7hari Partai pengusung Jadwal kampanye Dimulainya masakampanye KPUD AparaturSipilNegara/DPRD mengundurkandirisaatditetapkan sebagaicalonpasangan JalurPartai Pengusulancalonpenggantiyang wafatdilakukan30harisebelumhari pemungutansuara,namunbilapartai pengusungtidakmengajukan pasangancalonpengganti,maka salahsatucalontersebutgugurdan tidakdapatmengikutipemilihan. Pengecualianbilasalahsatupasangan calonwafatdalam29harisebelum pemungutansuara,makacalondari pasangancalonyangtidakmeninggal mengikutipemilihan JalurPerseorangan Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak Melanjutkan tahapan&calon berhalangan dinyatakangugur KPUD Melakukan pengundiannomor urut Calon KepalaDaerah BeritaAcara Penetapan CalonCalon Berhalangan Tetap/wafat Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Tidak Iya Tidak PENETAPANCALON BERHALANGANTETAPDANPENGGANTI 191 (2) 193 (1) AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 191 (1)
Diagram Undang-Undang Pemilihan 15 Putaran Kedua Penelitian persyaratan calonpengganti dlm3hari KPUD Jadwal kampanye Menetapkan pemenang KPUD Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak dapatmengikutipemilihan Usulancalonpenggantisalahsatu pasangancalonyangwafatpaling lambat30harisebelumpemungutan suaradilakukan Pengundiannomorurutdisaksikan olehPartaipolitik/koalisidancalon perseorangandikantorKPUDdan kemudianpalinglambatdiumumkan 1hari Hasilundiannomorurutakandicetak dalampengadaansuratsuara Terhitungsejakpenetapancalon, dilarangmengundurkandiriatau ditarikpencalonannyaolehpartai politik/koalisipengusung. Sanksi: -partaitidakdapatmengusulkan pengganti -perseorangandidendasebesar: Rp.20M(kandidatgubernur)dan Rp.10M(kandidatbupati/walikota) Pemungutansuaraditunda14hari apabilasaatdimulainyakampanye adacalonyangberhalangandan menyebabkankurangdari2calon untukdipilih Pengumuman pendaftaran calon tidak Membuka kembali pendaftaran pengajuan calon7hari KPUD Penetapan pemenang Selesai Ada2calon Tidak Selesai Iya Melanjutkan putarankedua KPUD Hanyaada 1calon Tidak Menetapkan kondisi1calon KPUD Iya Lanjutan keA IyaPutaran Kedua Penelitian persyaratan calonpengganti dlm3hari KPUDkampanye Menetapkan pemenang KPUD dapatmengikutipemilihan Usulancalonpenggantisalahsatu pasangancalonyangwafatpaling lambat30harisebelumpemungutan suaradilakukan Pengundiannomorurutdisaksikan olehPartaipolitik/koalisidancalon perseorangandikantorKPUDdan kemudianpalinglambatdiumumkan 1hari Hasilundiannomorurutakandicetak dalampengadaansuratsuara Terhitungsejakpenetapancalon, dilarangmengundurkandiriatau ditarikpencalonannyaolehpartai politik/koalisipengusung. Sanksi: -partaitidakdapatmengusulkan pengganti -perseorangandidendasebesar: Rp.20M(kandidatgubernur)dan Rp.10M(kandidatbupati/walikota) Pemungutansuaraditunda14hari apabilasaatdimulainyakampanye adacalonyangberhalangandan menyebabkankurangdari2calon untukdipilih Pengumuman pendaftaran calon tidak Membuka kembali pendaftaran pengajuan calon7hari KPUD Penetapan pemenang Selesai Ada2calon Tidak Selesai Iya Melanjutkan putarankedua KPUD Hanyaada 1calon Menetapkan kondisi1calon KPUD Iya Lanjutan keA Iya
16 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENETAPAN CALON HANYA 1 PASANGAN CALON 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan kondisi yang menyebabkan terjadinya 1 pasangan calon yang terjadi setelah adanya hasil perpanjangan pendaftaran pemilihan, adanya calon yang terkena sanksi maupun ada yang berhalangan tetap bila dari jalur perseorangan ataupun partai pengusung tidak mengusulkan pengganti atau pengganti yang diusulkan tidak sesuai syarat administrasi. Dengan kondisi ini, maka KPUD melanjutkan tahapan pemilihan dengan memasangkan surat suara versus kolom kosong. Calon dinyatakan menang apabila berhasil melewati 50% dari surat suara sah, jikapun tidak maka pemerintah akan menugaskan pejabat kepala daerah sebelum adanya kembali penetapan jadwal pemilihan selanjutnya. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : Seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik KOLOM KOSONG :   Foto tanpa gambar yang ditempatkan pada surat suara yang terjadi karena adanya kondisi pemilihan satu calon kepala daerah. PEJABAT KEPALA DAERAH : Pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati).
Diagram Undang-Undang Pemilihan 17 SANKSI : Kondisi pembatalan pencalonan kepala daerah akibat melanggar ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-undang (terkait dana kampanye) HALANGAN TETAP : Ketidakmampuan calon mengikuti tahapan pemilihan dalam jangka waktu panjang dan tidak ada perubahan atas kondisi yang dialaminya. MUTATIS MUTANDIS : Dengan perubahan yang diperlukan telah dilakukan.   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 51, 52, 53, 54 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 54A, 54B, 54C, 54D
18 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Setelah penundaan& perpanjangan hanya1calon sesuaisyarat,dari 1ataubanyak pendaftar KPUD Tidakusul penggantiatau penggantitidak sesuaisyarat Partai pengusung Jadwal kampanye BeritaAcara Penetapan Calon Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Dari Lanjutan A kondisi 1CalonHalanganTetap Terkenasanksi pembatalan Calon Sanksi Sanksi pembatalan PENETAPANCALON HANYA1PASANGANCALON AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Setelah penundaan& perpanjangan hanya1calon sesuaisyarat,dari 1ataubanyak pendaftar KPUD Tidakusul penggantiatau penggantitidak sesuaisyarat Partai pengusung Jadwal kampanye BeritaAcara Penetapan Calon Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Dari Lanjutan A kondisi 1CalonHalanganTetap Terkenasanksi pembatalan Calon Sanksi Sanksi pembatalan PENETAPANCALON HANYA1PASANGANCALON
Diagram Undang-Undang Pemilihan 19 1ataubanyak pendaftar Menugaskan pejabatKepala Daerah Pemerintah Jadwal kampanye Suratsuarafoto pasanganvs kolomkosong KPUD Ketentuanberlakumutatismutandis bagicalonataupasangancalonyang meninggaldalampemilihan1 pasangancalon Pengumuman pendaftaran calon Pemilihan diulangtahun berikutnyaatau sesuaijadwal UU KPUD Penetapan pemenang Selesai Kondisi Pemilihan 1calon Menang ˃50%surat suarasah Menetapkan pemenang KPUD Iya dilanjutkan tidak Penunjukkan Pejabat KepalaDaerah SuratSuara KPUD
20 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENDATAAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA, DAFTAR PEMILIH TETAP, DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penyusunan daftar yang berasal dari pemilih yang berhak (diatas 17 tahun atau sudah/ pernah menikah). Pemilih bersangkutan apabila ada di lebih satu domisili, maka dapat memilih di tempat asal e-KTP/ domisili atau melakukan pindah tempat memilih. Daftar pemilih bisa didapat melalui update daftar pemilih sebelumnya ataupun berasal dari daftar penduduk pemilih potensial dari disdukcapil. Hasil daftar pemilih tersebut kemudian dilakukan verifikasi lapangan oleh PPS dan diumumkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan diperbaiki. Daftar pemilih sementara yang telah disetujui masyarakat ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap untuk dibuatkan surat pemberitahuan pemilihan. Daftar pemilih tambahan ditujukan untuk pemilih yang melakukan pemilihan yang tidak berada di domisili yang tertera di e-KTP ataupun pemilih susulan yang tidak terdata dalam proses sebelumnya. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMILIH : Warganegara yang memiliki hak hukum untuk memilih. PEMILIH SUSULAN : Pemilih yang didapat setelah pendataan pemilih dilakukan. PPS – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA : Panitia penyelenggara pemilihan yang dibentuk pada tingkat desa/ nama lain dan kelurahan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
Diagram Undang-Undang Pemilihan 21 KPUD : Lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah mandiri sesuai Undang-Undang. MASYARAKAT : Warga asli atau naturalisasi dari negara lain. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA : atau DPS, adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilihan. Dimana data-data di dalam DPS ini masih akan diperbaharui sebelum dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Sehingga data yang ada perlu diverifikasi untuk memastikan warga yang telah wafat, pindah rumah atau masih dibawah umur tapi masuk jadi daftar pemilih. DAFTAR PEMILIH TETAP :   atau DPT, adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilu. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN : Nama-nama warga yang di susulkan ke Daftar Pemilih tersendiri VERIFIKASI LAPANGAN : Suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terhadap semua calon peserta pemilu atau data pemilih sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu atau pemilih tetap. DISDUKCAPIL : Unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggungjawab kepada bupati/ walikota. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 56, 60, 62 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 57, 58, 59, 61,
22 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENYUSUNAN DAFTARDARI PEMILIHYANG BERHAK mulai 17tahun sudah/pernah kawin Pemilih DaftarPemilih Sementara Menunjukkan e-KTP/Domisili Pemilih Untukdapatdidaftarpemilih: -tidaksedangterganggujiwa/ ingatannyadan/atau -tidaksedangdicabuthakpilihnya melaluiputusantetappengadilan Tatacarapemutakhirandatapemilih mengikutiperaturanKPUdanDaftar PemilihTetapditetapkanpaling lambat30harisebelumhari pemungutansuara Pemilihyangtidakterdaftardalam DaftarPemilihTetappadahari-H dapatmelakukanpemilihan maksimal1jamsebelum pemungutansuaradiTPSberakhir KetentuanPPS: -berjumlah3orang Menerima pindahtempat memilih PPSsetempat Daftar penduduk potensial pemilih Disdukcapil e-KTP Pernah terdaftar pemilih 1domisiliSaatini asal Buku NIkah Tidak Ya Diumumkan daftarpemilih sementara PPS Selama10hari PENDATAANPEMILIH DAFTARPEMILIHSEMENTARA,DAFTARPEMILIHTETAP,DAFTARPEMILIHTAMBAHAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENYUSUNAN DAFTARDARI PEMILIHYANG BERHAK mulai 17tahun sudah/pernah kawin Pemilih DaftarPemilih Sementara Menunjukkan e-KTP/Domisili Pemilih Untukdapatdidaftarpemilih: -tidaksedangterganggujiwa/ ingatannyadan/atau -tidaksedangdicabuthakpilihnya melaluiputusantetappengadilan Tatacarapemutakhirandatapemilih mengikutiperaturanKPUdanDaftar PemilihTetapditetapkanpaling lambat30harisebelumhari pemungutansuara Pemilihyangtidakterdaftardalam DaftarPemilihTetappadahari-H dapatmelakukanpemilihan maksimal1jamsebelum pemungutansuaradiTPSberakhir KetentuanPPS: -berjumlah3orang Menerima pindahtempat memilih PPSsetempat Daftar penduduk potensial pemilih Disdukcapil e-KTP Pernah terdaftar pemilih 1domisiliSaatini asal Buku NIkah Tidak Ya Diumumkan daftarpemilih sementara PPS Selama10hari PENDATAANPEMILIH DAFTARPEMILIHSEMENTARA,DAFTARPEMILIHTETAP,DAFTARPEMILIHTAMBAHAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 177 177 A(1) 177 A(2) 177 B
Diagram Undang-Undang Pemilihan 23 Menjadikan sebagaiDaftar PemilihTetap 30hari PPS Masyarakat setuju DaftarPemilih Sementara DaftarPemilih sebelumnya KPUD Selesai pemungutansuaradiTPSberakhir KetentuanPPS: -berjumlah3orang -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanKPUD Kabupaten/Kota -orangdengandomisilikelurahan/ desasetempat Suratketerangansementarakepala dinaskependudukandancatatansipil untuksyaratterdaftarpemilihhanya dapatdigunakans.ddesember2018 DaftarPemilih Tetap Melakukan verifikasi lapangan PPS pemilih Surat Pemberitahuan Pemilihan Selesai sementara Selama10hari Memperbaiki daftarpemilih sementara PPS Iya Tidak 5hari Masihada Pemilihsusulan Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Iya Dalam7hari Tidak 2hari Sebarsurat pemberitahuan pemilihan PPS Hanyadapat dilakukan dengan Menunjukkan e-KTP Pemilih Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Pindahatauhak pilihtempatlain Surat Pindah tempat memilih PPS Iya Melaporkan pindahtempat memilih Pemilih Surat Keterangan PindahTempat Memilih DaftarPemilih Tambahan tidak Masihada pemilihsusulan hari-H PPS Menjadikan sebagaiDaftar PemilihTetap 30hari PPS Masyarakat setuju DaftarPemilih sebelumnya KPUD Selesai -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanKPUD Kabupaten/Kota -orangdengandomisilikelurahan/ desasetempat Suratketerangansementarakepala dinaskependudukandancatatansipil untuksyaratterdaftarpemilihhanya dapatdigunakans.ddesember2018 DaftarPemilih Tetap Melakukan verifikasi lapangan PPS Surat Pemberitahuan Pemilihan Selesai Memperbaiki daftarpemilih sementara PPS Iya Tidak 5hari Masihada Pemilihsusulan Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Iya Dalam7hari Tidak 2hari Sebarsurat pemberitahuan pemilihan PPS Hanyadapat dilakukan dengan Menunjukkan e-KTP Pemilih Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Pindahatauhak pilihtempatlain Surat Pindah tempat memilih PPS Iya Melaporkan pindahtempat memilih Pemilih Surat Keterangan PindahTempat Memilih DaftarPemilih Tambahan tidak Masihada pemilihsusulan hari-H PPS 178 182
24 Diagram Undang-Undang Pemilihan KAMPANYE MATERI, METODE, JADWAL DAN DANA 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses kampanye setelah dilakukan penetapan jadwal. Mobilisasi atas materi kampanye dimana ada peran pemerintah daerah dalam memberikan data terkait daerah untuk keperluan penyampaian visi dan misi rencana jangka panjang daerah; metode kampanye ada yang difasilitasi oleh KPUD melalui debat antar calon, bahan kampanye, alat peraga, iklan media baik yang diliput oleh wartawan maupun yang diberikan kesempatan oleh pemda terkait fasilitas umum. Jadwal kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan calon dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Sementara dana kampanye harus ditempatkan pada rekening yang didaftarkan di KPUD dengan syarat pemberi dana memiliki identitas dengan batasan yang sesuai undang-undang, dengan perlakuan audit atas laporan keuangannya oleh akuntan publik untuk menghindari dana yang berasal dari entitas asing, tidak jelas identitasnya, Pemda ataupun BUMN. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI MATERI KAMPANYE : informasi (data atau ide atau pengamatan) yang dapat digunakan atau diulang menjadi bentuk bahan yang akan disampaikan sewaktu masa kampanye. METODE KAMPANYE : cara melakukan sesuatu, terutama dengan secara sistematis dalam susunan logis teratur sebagai bagian dari tahapan kampanye. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang.
Diagram Undang-Undang Pemilihan 25 CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. ALAT PERAGA : Semua atau segala sesuatu yang bisa digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep kampanye dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas agar menjadi nyata dan jelas, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat para pemilih yang menjurus ke arah terjadinya dukungan. IKLAN MEDIA :   Iklan yang dilakukan oleh peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi. AKUNTAN PUBLIK : Akuntan yang mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan guna memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur didalam UU No 5 th 2011 tentang Akuntan Publik dan juga Permenkeu No 17/PMK01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. PEMDA : Penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 72 - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 64, 65, 66, 67, 69, 75, 76 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 65, 68, 70, 71, 73, 74
26 Diagram Undang-Undang Pemilihan Jadwal Kampanye KPUD AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN JADWALKAMPANYE DITETAPKAN mulai Menyediakan informasiataudata terkaitdaerah Pemda Materi Kampanye Calon Iklanmedia DebatPublik/debatantarcalon dilakukanpalingbanyak3kalioleh KPUDdandisiarkansecaralangsung/ tundaolehlembagapenyiaranpublik denganmoderatordarikalangan profesional/akademisitanpabias Materidebatterkait: -kesejahteraanmasyarakat -kemajuandaerah -peningkatanpelayanan -menyerasikanpelaksanaan pembangunandaerahvsnasional -memperkokohNKRI&bangsa Kampanyedilarang -MempersoalkanPancasila& pembukaanUUD1945;SARA; menghasut,fitnah,adudomba; kekerasan,ancamanatauanjuran kekerasan;mengganggukeamanan, ketertibanumum&ketenteraman; ambilalihkekuasaanyangsah; rusak/hilangnyaalatperaga; fasilitas&anggaranpemda;tempatKPUD difasilitasi KPUD Terkait Materi Kampanye Metode Kampanye Jadwal Kampanye Dana Kampanye Ya Dimulai3 harisetelah penetapan Calon tidak Mandiri tidak Ya Daftarlokasi alatperaga KAMPANYE MATERI,METODE,JADWALDANDANA Jadwal Kampanye KPUD AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN JADWALKAMPANYE DITETAPKAN mulai Menyediakan informasiataudata terkaitdaerah Pemda Materi Kampanye Calon Iklanmedia DebatPublik/debatantarcalon dilakukanpalingbanyak3kalioleh KPUDdandisiarkansecaralangsung/ tundaolehlembagapenyiaranpublik denganmoderatordarikalangan profesional/akademisitanpabias Materidebatterkait: -kesejahteraanmasyarakat -kemajuandaerah -peningkatanpelayanan -menyerasikanpelaksanaan pembangunandaerahvsnasional -memperkokohNKRI&bangsa Kampanyedilarang -MempersoalkanPancasila& pembukaanUUD1945;SARA; menghasut,fitnah,adudomba; kekerasan,ancamanatauanjuran kekerasan;mengganggukeamanan, ketertibanumum&ketenteraman; ambilalihkekuasaanyangsah; rusak/hilangnyaalatperaga; fasilitas&anggaranpemda;tempatKPUD difasilitasi KPUD Terkait Materi Kampanye Metode Kampanye Jadwal Kampanye Dana Kampanye Ya Dimulai3 harisetelah penetapan Calon tidak Mandiri tidak Ya Daftarlokasi alatperaga KAMPANYE MATERI,METODE,JADWALDANDANA AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 187 (1) 187 (2) 187 (3) 187 (4) 187 (5)
Diagram Undang-Undang Pemilihan 27 Menyediakan informasiataudata terkaitdaerah Melaporkan sumbangan1 harisebelum dansesudah masakampanye Calon Danajelas Identitasjelas 75jtperorangan 750jtbadan hukumswasta Ataubilanontunai dikonversisesuai hargapasar Pemberidana Pertemuan terbatas;tatap muka&dialog Calon Iklanmedia Mediacetak& elektronik Wartawan Kesempatan alatperaga menggunakan fasilitasumum Pemda Selesai ambilalihkekuasaanyangsah; rusak/hilangnyaalatperaga; fasilitas&anggaranpemda;tempat pendidikandanibadah;pawaidi jalanraya;Kampanyediluarjadwal Sanksidiberikansecara -peringatantertulis -penghentiankampanye Calondilarang melibatkanpejabatBUMN/D;ASN PolisiTNI;Perangkatdesa/lurah Kepaladaerahpetahana/pendukung mengajukanizincutikampanyedan tidakgunakanfasilitasterkait jabatannya -dilarangmelakukanpenggantian pejabat,program&kegiatanpemda 6bulanmenjelangberakhirjabatan atauterkenasanksipembatalan sebagaicalon Pembatasandanakampanyesesuai keputusanKPUDdanaparatursipil negaradilarangmemihakcalon DanaKampanyecalonberasal -sumbanganpartaipolitik/koalisi -perseorangandanbadanhukum swastaDandilarangdigunakan untukmempengaruhipemilih(hak pilih,sahnyasuratsuara,pilihan tertentu)denganjanjiuangatau materiatauterkenasanksi Alatperaga Menyerahkan keakuntan publik2hari KPUD Penyampaianvisi misirencana jangkapanjang daerahbaiklisan/ tertulis Calon -debatantarcalon -bahankampanye -alatperaga -iklanmedia -kegiatanlainnya KPUD(APBN) Mendaftar rekening khususdana kampanye KPUD Rekening khususdana kampanye Datadan informasi daerah Selesai identitas penyumbang danakampanye Laporan akuntanpublik KPUD Ya penetapan tidak Ya Hasilauditdlm 15hari Akuntan Diumumkan dlm3hari KPUD Ya Terdapatdana -entitasasing -tidakjelas identitasnya -Pemda -BUMN/D Calon Menerima setoran kekasnegara KPPN Dikenaisanksi pembatalansbg calon Calon Selesai SetoranKPPN Surat Keputusan pembatalan calon SuratCuti PejabatNegara Tidak Daftartim kampanye pasangancalon 187 (6) 187 (7) 187 (8) 188 187 (8) 190
28 Diagram Undang-Undang Pemilihan PERLENGKAPAN PEMILIHAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses persiapan pemungutan suara oleh KPUD terkait rencana, standar spesifikasi, kebutuhan dan distribusi. Pengawasan pelaksanaan oleh pengawas pemilu dan penggunaan anggaran oleh BPK. Sekretaris KPUD melaksanakan pengadaan dan distribusi ke TPS, bekerjasama dengan percetakan yang terpilih. Pengamanan atas disain, separasi dan plat cetak dan hasil cetakan dilakukan oleh TNI –Polri untuk menghindari penyalahgunaan. KPUD memverifikasi kesesuaian jumlah cetakan dan melakukan pemusnahan apabila tidak sesuai. Pemerintah daerah menerima alokasi surat suara sesuai jumlah dan alokasinya, yang akan diteruskan kepada KPPS pada hari -H 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PENGAWAS PEMILU :   Lembaga penyelenggara  yang bertugas mengawasi  pelaksanaan. BPK – Badan Pemeriksa Keuangan : lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. KPPS - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara ALOKASI : Tindakan mendistribusikan dengan mengalokasikan dan pembagian; distribusi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan sesuai rencana pengadaan perlengkapan pemilihan.
Diagram Undang-Undang Pemilihan 29 SPESIFIKASI : Penjelasan rinci kriteria desain untuk kebutuhan pengadaan bahan pemilihan. PERCETAKAN : Pelaksana pengadaan pemilihan terkait surat suara yang ditentukan oleh KPUD. TPS – Tempat Pemungutan Suara : Tempat pemilih mencoblos pada saat pemilu dan biasanya  didirikan tenda, ada bangku-bangku, kotak suara, petugas pemungutan suara dan saksi-saksi dari partai politik. PEMDA : Penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
30 Diagram Undang-Undang Pemilihan Jadwal pengadaandan distribusi AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA mulai Rencana,standar, kebutuhandan distribusi KPUD Disain,film separasi,plat cetak Percetakan Pengadaan& distribusike TPS SekretarisKPUD Anggaran Pemilu BeritaAcara pencetakan suratsuaraKPUD Perlengkapanpemungutansuara -kotaksuara -suratsuara -tinta -bilikpemungutansuara -segel -alatmemberitandapilihan -TPS Suratsuaramemuatfoto,namadan nomorurutcalon Suratsuaradicetakditambah2,5% dariDPTsebagaicadangan Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD HasilCetakan, dikemas, distribusi Percetakan Pengawasan pelaksanaandan penggunaan anggaran PengawasPemilu& BPK Spesifikasi perlengkapan Pengumuman pemenang lelang pengadaan Permintaan pencetakan Ya TNI-Polri PERLENGKAPANPEMILIHAN Jadwal pengadaandan distribusi AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA mulai Rencana,standar, kebutuhandan distribusi KPUD Disain,film separasi,plat cetak Percetakan Pengadaan& distribusike TPS SekretarisKPUD Anggaran Pemilu BeritaAcara pencetakan KPUD Perlengkapanpemungutansuara -kotaksuara -suratsuara -tinta -bilikpemungutansuara -segel -alatmemberitandapilihan -TPS Suratsuaramemuatfoto,namadan nomorurutcalon Suratsuaradicetakditambah2,5% dariDPTsebagaicadangan Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD HasilCetakan, dikemas, distribusi Percetakan Pengawasan pelaksanaandan penggunaan anggaran PengawasPemilu& BPK Spesifikasi perlengkapan Pengumuman pemenang lelang pengadaan Permintaan pencetakan Ya TNI-Polri PERLENGKAPANPEMILIHAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 190 A
Diagram Undang-Undang Pemilihan 31 Menyediakan TPS& menerima perlengkapan padaH-1 KPPS Cetakan sesuaijumlah cetakTPS BeritaAcara pencetakan suratsuara Memverifikasi hasilcetakan KPUD Pengamanan suratsuara& distribusiTPS TNI-Polri Selesai Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD sebesar2000suratsuaradengan tandakhusus Cadangansuratsuaradigunakan -pemilihyangkelirumemilih -pemilihtambahan -menggantisuratsuararusak Perusahaanpencetakansuratsuara dilarangmencetaklebihdari ketetapanKPUD,menjaga keamanan,kerahasiaandan keutuhansuratsuara Hasilcetakansuratsuaradanjumlah diverifikasiolehKPUDsebelum didistribusikan KetentuanKPPS: -7orangmasyarakatsekitarTPS -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanPPS -ketuamerangkapanggotadan anggota BeritaAcara pemusnahan Menyaksikan pemusnahan Polisi,KPUD, Pengawas tidak Ya Alokasijumlah &wilayahTPS yangakan dikirimdan alamatTPS Pemerintah& Pemda Daftaralamat PPSdanTPS Selesai Tersimpan& tersegel Ya Diamankan TNI-Polri Tidak Selesai Menyediakan TPS& menerima perlengkapan padaH-1 KPPS Cetakan sesuaijumlah BeritaAcara pencetakan suratsuara Memverifikasi hasilcetakan KPUD Pengamanan suratsuara& distribusiTPS TNI-Polri Selesai Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD sebesar2000suratsuaradengan tandakhusus Cadangansuratsuaradigunakan -pemilihyangkelirumemilih -pemilihtambahan -menggantisuratsuararusak Perusahaanpencetakansuratsuara dilarangmencetaklebihdari ketetapanKPUD,menjaga keamanan,kerahasiaandan keutuhansuratsuara Hasilcetakansuratsuaradanjumlah diverifikasiolehKPUDsebelum didistribusikan KetentuanKPPS: -7orangmasyarakatsekitarTPS -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanPPS -ketuamerangkapanggotadan anggota BeritaAcara pemusnahan Menyaksikan pemusnahan Polisi,KPUD, Pengawas tidak Ya Alokasijumlah &wilayahTPS yangakan dikirimdan alamatTPS Pemerintah& Pemda Daftaralamat PPSdanTPS Selesai Tersimpan& tersegel Ya Diamankan TNI-Polri Tidak Selesai
32 Diagram Undang-Undang Pemilihan PEMUNGUTAN SUARA PEMILIH TETAP, TAMBAHAN, CACAT DAN TIDAK TERDAFTAR DI TPS 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penyampaian surat pemberitahuan pemilihan oleh KPPS sekaligus mendata apabila ada pemilih yang berhalangan fisik. KPPS melakukan persiapan suara terkecuali ada kondisi yang menyebabkan KPUD melakukan penetapan penundaan, dimanaKPPSmelaksanakanpersiapan TPS,DPT,Calon dan salinan DPT. Pada hari pelaksanaan KPPS melaksanakan pemeriksaan akhir, menerima kotak suara berikut isi dan perlengkapan, dan membukanya disaksikan oleh panwas, masyarakat dan pemantau. Pemilih yang telah terdaftar hadir dalam TPS dengan membawa surat pemberitahuan ataudenganmenunjukkanidentitas,menerimapenjelasan sebelum melaksanakan pemungutan suara dan diberikan tanda khusus setelah melakukan pemilihan. Keamanan dilakukan oleh petugas ketentraman TPS dengan back-up dari anggota Kepolisian 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH : Formulir C6 yang ditujukan sebagai undangan pemilihan. KPPS - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. SURAT SUARA : Lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara
Diagram Undang-Undang Pemilihan 33 PETUGAS KETENTRAMAN : Kelompok petugas yang dibentuk untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan Tempat Pemungutan Suara. POLISI :   Pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militeristis dan dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. PPS : Panitia penyelenggara pemilihan yang dibentuk pada tingkat desa/ nama lain dan kelurahan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Terkecuali apabila terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 84, 86, 88, 92, 93, 96, 97 - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 87, 89, 90, 91, 94, 95 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 85
34 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN UNDANGAN PEMILIH mulai Mengedarkan3hari sebelumtanggal pemungutan KPPS Mendata pemilihyang perludibantu KPPS Pemilih halanganfisik Tidak Melakukan Penetapan Penundaan KPUD Daftar Pemilih Tetap KPPS HariPemungutanSuaraadalah: Hariliburatauhariyangdiliburkan danditetapkanolehkeputusanKPUD PenetapanPenundaanPemungutan suaraKPUDdilakukandalamkondisi adanyagangguanobyektifakibat bencana,kerusuhandankeamanan sehinggadilakukanpemungutan suarasusulanataulanjutan Daftar Pemilih Tambahan Persiapan pemungutan suara KPPS Bisa dilaksanakanIya Undangan Pemilih Surat Penetapan Penundaan KPUD BeritaAcaraditandatanganiketua KPPSdanminimal2anggotaKPPS dan/atausaksi Saksicalonmemberikanmandat tertulidaricalonkeKPPS PemilihdisatuTPSpalingbanyak800 orangdilokasiyangmudahdijangkau Ya Tidak selesai Kotaksuara PEMUNGUTANSUARA PEMILIHTETAP,TAMBAHAN,CACATDANTIDAKTERDAFTARDITPS AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN UNDANGAN PEMILIH mulai Mengedarkan3hari sebelumtanggal pemungutan KPPS Mendata pemilihyang perludibantu KPPS Pemilih halanganfisik Tidak Melakukan Penetapan Penundaan KPUD Daftar Pemilih Tetap KPPS HariPemungutanSuaraadalah: Hariliburatauhariyangdiliburkan danditetapkanolehkeputusanKPUD PenetapanPenundaanPemungutan suaraKPUDdilakukandalamkondisi adanyagangguanobyektifakibat bencana,kerusuhandankeamanan sehinggadilakukanpemungutan suarasusulanataulanjutan Daftar Pemilih Tambahan Persiapan pemungutan suara KPPS Bisa dilaksanakanIya Undangan Pemilih Surat Penetapan Penundaan KPUD BeritaAcaraditandatanganiketua KPPSdanminimal2anggotaKPPS dan/atausaksi Saksicalonmemberikanmandat tertulidaricalonkeKPPS PemilihdisatuTPSpalingbanyak800 orangdilokasiyangmudahdijangkau Ya Tidak selesai Kotaksuara PEMUNGUTANSUARA PEMILIHTETAP,TAMBAHAN,CACATDANTIDAKTERDAFTARDITPS AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 178 C(1) 178 B 178 A 178 C(2) 178 C(3) 178 D
Diagram Undang-Undang Pemilihan 35Paspor Kartu Keluarga Berita Acara Sumpah KPPS Pemeriksaanakhir Rapat,Sumpah, penjelasanpemilih pelaksanaan KPPS PersiapanTPS, DPT,Calon, salinanDPT KPPS Perihalkotak,isi, dokumen,alat, jumlah,keadaan& tandatangandi suratsuara, KPPS Beritaacara pembukaan, dihadirisaksi, panwas, pemantau, masyarakat KPPS dilaksanakanIya Surat Suara Kartu Identitas KPPS E-KTP Surat Keterangan Penduduk Kartu Identitas Pemantau Setelahmemilih Diberikantanda khususolehKPPS Pemilih Menunjukkan e-KTP/KK/Paspor/ identitaslaindiTPS domisilinya Pemilih Surat pemberitahuan memilihdiTPS atauTPSlain PPS Menerima penjelasan,nomor urut,mengganti suratsuararusak, memberikansuara 07.00–13.00 Pemilih Pemilih terdaftar diTPS selesai Penangananpertama pelanggaran ketertiban, kenyamanandan kemanan Petugas KetentramanTPS PemilihdisatuTPSpalingbanyak800 orangdilokasiyangmudahdijangkau Pemberiansuaradapatmelalui: -suratsuara -peralatanpemilihansuara elektronik Prinsippemungutansuara: -memudahkanpemilih -akurasidalampenghitungan -efisiendalampenyelenggaraan SuratSuaradinyatakansahapabila: -ditandatanganiKPPS -hanyadiberitandasatukalidisurat suaraolehpemilih JumlahSuratSuaracadangan2,5% daridaftarpemilihtetap PengawasandilakukanolehPPLdan PengawasTPS 2orangpetugasditempatkanoleh PPSuntukmengamankanTPS.Dalam halanggotamasyarakatatau pemantaupemilihantidakmematuhi penanganankeamananTPS,maka diserahkankepadaPolisioleh pengamananTPS Pemilihtidakbolehmembubuhkan tulisan/catatandiatassuratsuara ataudiyatakantidaksah Surat Pemberitahuan Memilihdi tempatlain Tidak Iya Kartu Identitas saksicalon LaporanPemilih tambahan (untukKPUD ViaPPK) Surat Suara elektronik Back-Up Keamanan Polisi Kotaksuara Surat mandat calon Kartu Identitas Pengawas 178 G 178 H 182 B 187 A(2) 182 A 187 A(1) 198 A
36 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS S.D KPU PROVINSI 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penghitungan setelah pemungutan suara berakhir, dimana KPPS merekap kondisi sebelum penghitungan dilakukan terkait surat suara cadangan, menerima keberatan dari saksi pasangan calon untuk pembetulan seketika, membuat berita acara, sertifikat dan salinan dan menandatanganinya bersama saksi calon, kemudian diumumkan selama 7 hari. Dokumen tersebut kemudian diteruskan ke PPS untuk dilanjutkan ke proses rekapitulasi oleh PPK pada tingkat kecamatan sebelum diteruskan hasil rekapitulasinya ke KPU Kab/ Kota. Proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten/ kota dilanjutkan dan Pleno KPU Kab/ Kota dilakukan untuk menetapkan Bupati/ Walikota terpilih. Untuk pemilihan Gubernur, KPU Provinsi akan melanjutkan proses rekapitulasi dan Pleno atas Gubernur terpilih. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMUNGUTAN SUARA : Suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. SAKSI CALON : Orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait dengan fakta tentang terjadinya sesuatu yang dia lihat, dengar atau alami, bukan opininya mengenai suatu peristiwa di TPS.
Diagram Undang-Undang Pemilihan 37 PPL - Pengawas Pemilu Lapangan: Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan. PPS - Penyelenggara Pemungutan Suara: Panitia Pemilihan di tingkat kelurahan PPK - Panitia Pemilihan Kecamatan: Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan.  SERTIFIKAT : Dokumen yang membuktikan kebenaran dari fakta- fakta kejadian di TPS. BERITA ACARA : Naskah dalam mengesahkan suatu kejadian yang bersifat resmi terkait peristiwa dalam pemungutan suara ataupun adanya perubahan status. REKAPITULASI :  Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir penghitungan suara yang secara rinci menggambarkan data surat suara menurut calon kepala daerah yang masuk. SURAT MANDAT : Surat yang berisi instruksi atau wewenang yang diberikan oleh calon kepala daerah kepada wakilnya untuk melakukan atau menyaksikan kejadian tempat pemungutan suara. PEMANTAU : Lembaga pemantau pemilihan sebagai pihak independen pengawas pemilihan yang harus terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). PLENO : Rapat lengkap yang dihadiri oleh segenap anggota KPUD secara paripurna. 3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 98, 103, 104, 105, 106, 108 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 107, 109
38 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat mandatsaksi KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat Pembetulanprosespenghitungan JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 178 E(1) 178 E(2) 193 (3)
Diagram Undang-Undang Pemilihan 39 Menerimasurat mandatsaksi pasangancalon KPPS Mengajukan keberatan seketikauntuk pembetulan SaksiCalon Adakeberatan Perhitungan suratsuara SaathadirApabila bersedia menandatanggani beritaacara& sertifikat Saksicalon Membuat beritaacara, sertifikatdan salinan KPPS tidak Lanjut ke B jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat Pembetulanprosespenghitungan dilakukankarenaadanyakeberatan darisaksicalon Beritaacarapenghitungandan sertifikatditandatanganiKPPSdan saksicalon SelamaPemilihanPPLWajib: -tidakbersikapdiskriminatif -koordinasiPanwasKecamatan -temuan&laporanKePanwas -melaporkanpengawasan -kewajibanlaindariPanwas Kecamatan PPLberjumlah1(satu)oranguntuk setiapdesa/kelurahandengan pengawasTPS1(satu)orangsetiap TPS KetentuanPPK: -5orang -seleksiterbuka -diangkat/diberhentikanKPUD kabupaten/kota -30%wakilperempuan -dibantusekretariatPNSyg diusulkankepadabupati/walikota dari3namamelaluiKPUD Iya Pengumumanhasil perhitungandiTPS Salinan sertifikat diumumkan 7hari PPS suara dikembalikan pemilih(rusak/ salahpilih Menerima salinanberita acaradan sertifikat Saksi,PPL,PPS, PPK Beritaacara penghitungan suara Sertifikasthasil penghitungan SalinanBerita acara& Sertifikat 193 (5) 193 (6) 193 (7)
40 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Lanjutan dari B BeritaAcara Hasil Penghitungan perolehan SuaraTPS Rekapitulasidihadirioleh: -saksicalon (membawamandatdaricalon) -pemantau -PanwasKecamatan -Masyarakat PeraturanKPUmengaturformat BeritaAcaradanSertifikat Pemilihanuntukhanyasatu pasangancalonkepaladaerah dilakukandengancaramencoblos Sertifikat penghitungan perolehan suaraTPSMenyaksikan rekapitulasi perhitungan Saksi,Panwas Pemantau masyarakat SuratSuara BeritaAcara penghitungan PPK Adakeberatan Perhitungan suara Tidak Isidalamkotaksuaratersegel: -BeritaAcaraPemungutanSuara -SertifikatRekapitulasiHasil penghitunganSuara Ditandatanganiolehminimal2(dua) Menerimasurat suara,berita acaradan sertifikatdari KPPS wilayahnya PPS Menerima kotaksuara tersegel(surat suara),berita acara& sertifikathasil PPK Melakukan perhitungan rekapitulasi suratsuara PPK Menyerahkan suratmandat calon SaksicalonSurat mandat calon PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 194
Diagram Undang-Undang Pemilihan 41 Salinan Sertifikat BeritaAcara Pemungutan Suara Sertifikathasil perhitungan perolehan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas BeritaAcara penghitungan dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK suara Lanjut Ke C Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari PPK -SertifikatRekapitulasiHasil penghitunganSuara Ditandatanganiolehminimal2(dua) oranganggotaPPKdansaksicalon yangbersediamenandatangani -suratsuara Kotaksuarakemudiandisegel denganlabelKPU Diawasipanwaskecamatandan dilaporkankePanwasKabupaten/ Kota Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKecamatan -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangPanwas Kecamatan: -mengawasitahapanpemilu -penyerahankotaksuaratersegel -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporankePPKatau -instansilainyangberwenang -mengawasisosialisasipemilu -rekomendasitindakanpidana -tugaswewenanglainsesuaiUU Sampul Khusus Iya Beritaacaradan sertifikatdimasukan sampulkhususdan dalamkotak tersegel PPK Menerimaberita acaradansertifikat rekapitulasiPPK KPUKab/Kota Menyaksikan penyerahanPPK keKPUKab/Kota Panwas Kecamatan Salinan Sertifikat BeritaAcara Pemungutan Suara Sertifikathasil perhitungan perolehan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK Lanjut Ke C Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari PPK oranganggotaPPKdansaksicalon yangbersediamenandatangani -suratsuara Kotaksuarakemudiandisegel denganlabelKPU Diawasipanwaskecamatandan dilaporkankePanwasKabupaten/ Kota Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKecamatan -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangPanwas Kecamatan: -mengawasitahapanpemilu -penyerahankotaksuaratersegel -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporankePPKatau -instansilainyangberwenang -mengawasisosialisasipemilu -rekomendasitindakanpidana -tugaswewenanglainsesuaiUU Sampul Khusus Iya Beritaacaradan sertifikatdimasukan sampulkhususdan dalamkotak tersegel PPK Menerimaberita acaradansertifikat rekapitulasiPPK KPUKab/Kota Menyaksikan penyerahanPPK keKPUKab/Kota Panwas Kecamatan
42 Diagram Undang-Undang Pemilihan Surat Mandat Calon AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Lanjutan dari C BeritaAcara Hasil Penghitungan perolehan SuaraTPS Rekapitulasidihadirioleh: -saksicalon (membawamandatdaricalon) -pemantau -PanwasKabupaten/Kota -Masyarakat PeraturanKPUmengaturformat BeritaAcaradanSertifikat Pemilihanuntukhanyasatu pasangancalonkepaladaerah dilakukandengancaramencoblos Sertifikat penghitungan perolehan suaraTPS Melakukan perhitungan rekapitulasi suratsuara KPUKab/Kota SuratSuara SaksiCalonBeritaAcara KPUKab/Kota Adakeberatan Perhitungan suara Tidak Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKabupaten/Kota -pemantau membuat beritaacara penerimaan dansertifikat rekapitulasi KPUKab/Kota Menyaksikan rekapitulasi jumlahsuara Saksi,panwas, pemantau, masyarakat Menyerahkan mandatdari pasangancalon SaksiCalon PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 183 193 A(2)
Diagram Undang-Undang Pemilihan 43 Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas BeritaAcara penghitungan dansertifikat rekapitulasi KPUKab/Kota Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK Perhitungan suara Tidak Lanjut Ke D Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUKab/Kota Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKabupaten/Kota -pemantau -Masyarakat PanwasKabupaten/kotadibentuk1 bulansebelumtahapanpemilihan dimulaidandibubarkan2bulan sesudahseluruhtahapanselesai Tugas&WewenangPanwas Kabupaten/Kota: -mengawasitahapanpemilu -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -danatasrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Pemilihan Gubernur Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUKab/Kota Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUKab/Kota Tidak Menerima beritaacara dansertifikat hasil perhitungan suara KPUProvinsi Iya HasilRapat PlenoKPUKab/ Kota Penetapan pasangancalon terpilih selesai Menerima penetapanhasil pemilihanBupati/ Walikota PasanganCalon Perolehan suarasamaPenyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUKab/Kota penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUKab/Kota tidak Iya Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas penghitungan dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK Lanjut Ke D Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUKab/Kota -Masyarakat PanwasKabupaten/kotadibentuk1 bulansebelumtahapanpemilihan dimulaidandibubarkan2bulan sesudahseluruhtahapanselesai Tugas&WewenangPanwas Kabupaten/Kota: -mengawasitahapanpemilu -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -danatasrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Pemilihan Gubernur Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUKab/Kota Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUKab/Kota Tidak Menerima beritaacara dansertifikat hasil perhitungan suara KPUProvinsi Iya HasilRapat PlenoKPUKab/ Kota Penetapan pasangancalon terpilih selesai Menerima penetapanhasil pemilihanBupati/ Walikota PasanganCalon Perolehan suarasamaPenyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUKab/Kota penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUKab/Kota tidak Iya
44 Diagram Undang-Undang Pemilihan Surat Mandat Calon AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Lanjutan dari D BeritaAcara Hasil Penghitungan perolehan SuaraTPS Rekapitulasidihadirioleh: -saksicalon (membawamandatdaricalon) -pemantau -Bawaslu -Masyarakat PeraturanKPUmengaturformat BeritaAcaradanSertifikat Sertifikat penghitungan perolehan suaraTPS Melakukan perhitungan rekapitulasi suratsuara KPUProvinsi SuratSuara SaksiCalonBeritaAcara penghitungan KPUProvinsi Adakeberatan Perhitungan suara Tidak SelamaPemilihanBawasluwajib: -bersikaptidakdiskriminatif -terbukaatasinformasipengawasan kemasyarakat -melaksanakankeputusanDKPP -kewajibanlainsesuaiUU membuat beritaacara penerimaan dariKPUKab/ Kota KPUProvinsi Menyaksikan rekapitulasi jumlahsuara Saksi,Bawaslu, pemantau, masyarakat Menyerahkan mandatdari pasangancalon SaksiCalon PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 193 A(1) 195 197 (1)
Diagram Undang-Undang Pemilihan 45 Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Bawaslu BeritaAcara penghitungan dansertifikat rekapitulasi KPUProvinsi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon& Bawaslu Perhitungan suara Tidak Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUProvinsi Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -Bawaslu -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangBawasluProvinsi : -mengawasitahapanpemilu (rekomendasiKPUuntuk penonaktifansementara/sanksi administratifdanrekomendasibila adatindakpidana) -merawatarsipdandokumen -menerimalaporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -tindaklanjutrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUProvinsi Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUProvinsi selesai HasilRapat PlenoKPU Provinsi Penetapan pasangancalon terpilih Menerima penetapanhasil pemilihanGubernur PasanganCalon Perolehan suarasama tidak Penyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUProvinsi Iya penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUProvinsi Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Bawaslu dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon& Bawaslu Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUProvinsi Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -Bawaslu -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangBawasluProvinsi : -mengawasitahapanpemilu (rekomendasiKPUuntuk penonaktifansementara/sanksi administratifdanrekomendasibila adatindakpidana) -merawatarsipdandokumen -menerimalaporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -tindaklanjutrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUProvinsi Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUProvinsi selesai HasilRapat PlenoKPU Provinsi Penetapan pasangancalon terpilih Menerima penetapanhasil pemilihanGubernur PasanganCalon Perolehan suarasama tidak Penyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUProvinsi Iya penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUProvinsi
46 Diagram Undang-Undang Pemilihan PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN ULANG DI TPS S.D KPU PROVINSI 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses pemungutan suara yang tertunda atau perlu dilakukan pemungutan suara ulang terkait adanya 3 kondisi yang mensyaratkan terjadinya proses pemungutan suara dan penghitungan ulang dengan bukti kejadian saat pemungutan suara dilakukan. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMUNGUTAN SUARA : Suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. KPPS - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. SAKSI CALON : Orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait dengan fakta tentang terjadinya sesuatu yg dia lihat, dengar atau alami, bukan opininya mengenai suatu peristiwa di TPS. PPL - Pengawas Pemilu Lapangan: Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan. PPS - Penyelenggara Pemungutan Suara: Panitia Pemilihan di tingkat kelurahan
Diagram Undang-Undang Pemilihan 47 PPK - Panitia Pemilihan Kecamatan: Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan PANWAS – Panitia pengawas di tingkat kecamatan.  SERTIFIKAT : Dokumen yang membuktikan kebenaran dari fakta- fakta kejadian di TPS. BERITA ACARA : Naskah dalam mengesahkan suatu kejadian yang bersifat resmi terkait peristiwa dalam pemungutan suara ataupun adanya perubahan status. REKAPITULASI :  Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir penghitungan suara yang secara rinci menggambarkan data surat suara menurut calon kepala daerah yang masuk. REKOMENDASI : Tindakan untuk menyatakan kondisi pemungutan suara atau penghitungan surat suara yang baik dan layak tidak dilakukan sehingga dipilih penyelesaian tentang apa yang harus dilakukan melalui surat resmi yang menjelaskan kronologis dan alasan mengapa syarat dan kondisi yang dimaksud terpenuhi, sehingga pemungutan suara atau penghitungan ulang perlu dilakukan. SERENTAK : Kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan 3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 115, 116, 117, 118, 119
48 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Menelitidan memeriksa keadaan Panwas Kecamatan PEMUNGUTAN& PENGHITUNGAN ULANG mulai Terbukti adakondisi1 Usulan penghitungan ulang SaksiCalon/ PPL tidak Panwas Kecamatan iya Terbukti adakondisi2 Kondisi1: -bukakotak,berkasdan penghitungantidaksesuaitatacara menurutUU -petugasKPPSmintapemilih memberiidentitas/tandadisurat suaranya -PetugasKPPSmerusaksuratsuara agartidaksah ->1pemilihmencoblosdiTPSsama atauberbeda ->1pemilihtidakterdaftarpemilih mencoblosdiTPS Kondisi2: -dihitungsecaratertutup -tempatpenghitungankurang terang -suarapenghitungankurangjelas -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak BeritaAcara Pemungutan SuaraUlang SuratSuara Pemilihan Rekapitulasi Perhitungan suara Sertifikat Rekapitulasi Usulan penghitungan ulang PEMUNGUTANSUARADANPENGHITUNGANULANG DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Menelitidan memeriksa keadaan Panwas Kecamatan PEMUNGUTAN& PENGHITUNGAN ULANG mulai Terbukti adakondisi1 Usulan penghitungan ulang SaksiCalon/ PPL tidak Panwas iya Terbukti Kondisi1: -bukakotak,berkasdan penghitungantidaksesuaitatacara menurutUU -petugasKPPSmintapemilih memberiidentitas/tandadisurat suaranya -PetugasKPPSmerusaksuratsuara agartidaksah ->1pemilihmencoblosdiTPSsama atauberbeda ->1pemilihtidakterdaftarpemilih mencoblosdiTPS Kondisi2: -dihitungsecaratertutup -tempatpenghitungankurang terang -suarapenghitungankurangjelas -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan BeritaAcara Pemungutan SuaraUlang SuratSuara Pemilihan Rekapitulasi Perhitungan suara Sertifikat Rekapitulasi Usulan penghitungan ulang PEMUNGUTANSUARADANPENGHITUNGANULANG DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 193 (4)
Diagram Undang-Undang Pemilihan 49Rekomendasi pemungutan suaraulang Panwas Kecamatan iya Selesai Terbukti adakondisi2 Mengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi Rekomendasi pemungutan suaraulang Panwas Kecamatan iya Selesai Terbukti adakondisi2 Mengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi Rekomendasi pemungutan suaraulang Panwas Kecamatan iya Selesai Terbukti adakondisi2 Mengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi Rekomendasi pemungutan suaraulang SelesaiMengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi
50 Diagram Undang-Undang Pemilihan PEMILIHAN LANJUTAN DAN SUSULAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan apabila terjadi kondisi bencana, kerusuhan dan gangguan keamanan sehingga diperlukan penetapan penundaan. Maka KPUD bertindak untuk menilai apakah hal ini terjadi di seluruh tahapan atau sebagian saja untuk keputusan menjalankan pemilihan susulan atau lanjutan. Namun apabila > 40% wilayah dan >50% pemilih tidak mengikuti jalannya pemungutan suara, maka Menteri atau Gubernur melakukan penetapan pemilihan lanjutan atau susulan. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMUNGUTAN SUARA : Suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. BERITA ACARA PENETAPAN PENUNDAAN: Naskah dalam mengesahkan suatu kejadian yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan dan bersifat resmi terkait peristiwa dalam pemungutan suara ataupun adanya perubahan status. REKAPITULASI :  Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir penghitungan suara yang secara rinci menggambarkan data surat suara menurut calon kepala daerah yang masuk. REKOMENDASI : Tindakan untuk menyatakan kondisi pemungutan suara atau penghitungan surat suara yang baik dan layak tidak dilakukan sehingga dipilih penyelesaian tentang apa yang harus dilakukan melalui surat resmi yang menjelaskan kronologis dan alasan mengapa syarat dan kondisi yang dimaksud terpenuhi, sehingga pemungutan suara atau penghitungan ulang perlu dilakukan.
Diagram Undang-Undang Pemilihan 51 TAHAPAN : Proses pelaksanaan kegiatan pemilihan yang berkaitan dengan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. MENTERI : Jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik siginifikan dalam pemerintahan. GUBERNUR : Kepala daerah untuk wilayah provinsi. PEMILIH : Warganegara yang memiliki hak hukum untuk memilih. 3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 122
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018
Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018

Recommended

Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdUu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdihsan ch
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolAhsanul Minan
 

Recommended

Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdUu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdihsan ch
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolAhsanul Minan
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Ahsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedAhsanul Minan
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Dody Wijaya
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanAhsanul Minan
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranBilly Adam Fisher
 
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Maiton Gurik Putra Papua
 
Muktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono Muktiono
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019AniMaseri
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikotaPenyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikotaBilly Adam Fisher
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupAhsanul Minan
 
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaLunandi Syaiful
 
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Tri Widodo W. UTOMO
 
Pilkada sebagai sumber korupsi
Pilkada sebagai sumber korupsiPilkada sebagai sumber korupsi
Pilkada sebagai sumber korupsiNugroho Setiawan
 
Test Test Aja
Test Test AjaTest Test Aja
Test Test AjaGuntur Putro
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
 
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptx
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptxTAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptx
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptxDanielGagarin3
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 

More Related Content

What's hot

Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Ahsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedAhsanul Minan
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Dody Wijaya
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanAhsanul Minan
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranBilly Adam Fisher
 
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Maiton Gurik Putra Papua
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019AniMaseri
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikotaPenyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikotaBilly Adam Fisher
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupAhsanul Minan
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaLunandi Syaiful
 
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Tri Widodo W. UTOMO
 
Pilkada sebagai sumber korupsi
Pilkada sebagai sumber korupsiPilkada sebagai sumber korupsi
Pilkada sebagai sumber korupsiNugroho Setiawan
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
 

What's hot (20)

Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
 
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
 
Muktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasi
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkada
 
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikotaPenyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
 
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
 
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
 
Pilkada sebagai sumber korupsi
Pilkada sebagai sumber korupsiPilkada sebagai sumber korupsi
Pilkada sebagai sumber korupsi
 
Test Test Aja
Test Test AjaTest Test Aja
Test Test Aja
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
 

Similar to Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018

TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptx
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptxTAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptx
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptxDanielGagarin3
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...AhmadSabiq6
 
Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019Dody Wijaya
 
Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019Dody Wijaya
 
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)Akhy Sham
 
ISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptx
ISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptxISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptx
ISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptxPiskaRoles
 
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docxasmiatunasmiatun460
 
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docxYulianusKadema
 
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfV1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfJubair13
 
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxLkuhapSampang
 
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptxDR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptxYogieNovri
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...AhmadIlhamSipahutar
 
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxPotensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxMatchSaid
 

Similar to Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018 (20)

TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptx
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptxTAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptx
TAHAPAN PEMILU DAN PILKADA - ZAKI HILMI JABAR(1).pptx
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
Pkn final
Pkn finalPkn final
Pkn final
 
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
RINGKASAN-Kodifikasi-Undang-undang-Pemilu-sekretariat-bersama-kodifikasi-unda...
 
Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019Kampanye Pemilu 2019
Kampanye Pemilu 2019
 
Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019Kampanye pemilu-tahun-2019
Kampanye pemilu-tahun-2019
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
Pilihan Raya di Malaysia (Slide)
 
ISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptx
ISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptxISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptx
ISU KRUSIAL KERAWANAN TAHAPAN BAGI SAKSI TAHAPAN PEMILU.pptx
 
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
 
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
2. RAK PENGAWASAN KAMPANYE (02102023).docx
 
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfV1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
 
Rational voter ver1
Rational voter ver1Rational voter ver1
Rational voter ver1
 
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
 
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptxDR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
 
PKPU Nomor 11 Tahun 2017
PKPU Nomor 11 Tahun 2017PKPU Nomor 11 Tahun 2017
PKPU Nomor 11 Tahun 2017
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Parta...
 
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxPotensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
 
Pkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanyePkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanye
 

Recently uploaded

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Recently uploaded (12)

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

Matrix diagram Undang-undang pemilihan 2018

  • 2. MATRIK PASAL PIDANA PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH PERSYARATAN CALON PENETAPAN CALON PENDATAAN PEMILIH KAMPANYE PERLENGKAPAN PEMILIHAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PENGGANTIAN KEPALA DAERAH PEMUNGUTAN SUARA & PENGHITUNGAN ULANG PEMILIHAN LANJUTAN DAN SUSULAN PARTISIPASI MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, ADM SENGKETA PDN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PENGESAHAN, PENGANGKATAN, LANTIK PROYEKSI PEMILIHAN SERENTAK TINDAK PIDANA PEMILIHAN MATRIK TINDAK PIDANA PEMILIHAN
  • 3. Diagram Undang-Undang Pemilihan 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Proses yang terjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Keputusan yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Hasil dari kegiatan sebelumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Mulai / Selesai Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Dokumen / Catatan resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Data yang bisa didapat Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait dengan Mohon lihat sambungan kegiatan selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 CARA MEMBACA BENTUK DIAGRAM BENTUK ARTI BENTUK Proses yang terjadi Keputusan yang dibuat Hasil dari kegiatan sebelumnya Mulai / Selesai Dokumen / Catatan resmi Data yang bisa didapat Mohon lihat sambungan kegiatan selanjut- nya Prioritas dan terkait denganPrioritas dan terkait dengan
  • 6. 4 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH RASIO KURSI DPRD, SUARA SAH DAN RASIO JUMLAH PENDUDUK 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses pendaftaran kepala daerah melalui jalur partai politik dan perseorangan. Syarat melalui partai politik apabila memiliki lebih dari 20% kursi DPRD dari 25% suara sah Pemilu kecuali Papua dan Papua Barat, apabila ada sengketa kepengurusanmakadalamdiagramdigambarkanalurpenyelesaian melalui mahkamah partai dan pengadilan, namun apabila hingga terakhir masa pendaftaran tidak terselesaikan, maka DPP dengan putusan terakhir yang didaftarkan kemenkumham yang menjadi Partai Pengusung. Sedangkan untuk calo perseorangan dukungan sesuaidenganpersentasejumlahpendudukdaerahyangdibuktikan dengan adanya bukti surat dukungan dan fotokopi KTP untuk maju dalam pendaftaran calon. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PARTAI POLITIK : Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten. GABUNGAN PARTAI POLITIK : Gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan MAHKAMAH PARTAI :   institusi partai yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perselisihan internal partai dan memiliki kewenangan yang bersifat atributif dan secara fungsional menjalankan fungsi quasi peradilan.
  • 7. Diagram Undang-Undang Pemilihan 5 DEWAN PIMPINAN PUSAT : Kepemimpinan partai politik pada tingkat nasional. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik PENGADILAN : forum publik resmi di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum.   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 40A.
  • 8. 6 Diagram Undang-Undang Pemilihan6 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Fotokopi KTP Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui Sengketa DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai DPPdgn Pengadilan Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Fotokopi KTP Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui Sengketa kepengurusan DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai DPPdgn putusandan Pengadilan Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti suratdukungan Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Pengadilan Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 185 185 A(1) 185 A(2) 186 (1)
  • 9. Diagram Undang-Undang Pemilihan 7Diagram Undang-Undang Pemilihan 7 Memenuhi Surat Pendaftaran Calon suratdukungan danfotokopi KTP Menerima pendaftaran calonkepala daerah(3hari) KPUD -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota CalonGubernurperseorangan -10%dukungans.d2jutajiwa -8,5%dukungans.d6jutajiwa -7,5%dukungans.d12jutajiwa -6,5%dukungans.d12jutajiwa Tersebardi50%kabupaten/kota CalonBupati/Walikotaperseorangan -10%dukungans.d250rbjiwa -8,5%dukungans.d500rbjiwa -7,5%dukungans.dsejutajiwa -6,5%dukungans.dsejutajiwa Tersebardi50%kecamatan Masapendaftaran3haridari pengumumanpendaftarandimulai Dandilakukanolehcalonatautim kuasacalon Suratdukunganuntukperseorangan dalambentuk: -suratdukungan -fotokopie-KTPatau -suratketerangandisdukcapiltelah menetap1tahundantercantum dalamDPTdaerahtsb -diberikanhanyapada1calon Mantannarapidanadapatmajubila telahmengumumkankemasyarakat luas,kecualinarkobadanpelecehan seksualanakanak Mengajukan pendaftaran ditandatangani perorangan Calon Fotokopi KTP Kesepakatan gabungan partaipolitik PartaiPolitik Pengumuman pendaftaran calon Pengajuan calondarisatu partaipolitik PartaiPolitik Terdaftardalam pemilihan Calon selesai TandaTerima Pendaftaran Iya Tidak Sengketa kepengurusan tidak DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Pengadilan Pendaftaran calonakan berakhirDiusulkanDPPyang tercantumdalam keputusanterakhir Menteri Calon Iya Tidak Surat keterangan disdukcapil Memenuhi Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Menerima pendaftaran calonkepala daerah(3hari) KPUD -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota CalonGubernurperseorangan -10%dukungans.d2jutajiwa -8,5%dukungans.d6jutajiwa -7,5%dukungans.d12jutajiwa -6,5%dukungans.d12jutajiwa Tersebardi50%kabupaten/kota CalonBupati/Walikotaperseorangan -10%dukungans.d250rbjiwa -8,5%dukungans.d500rbjiwa -7,5%dukungans.dsejutajiwa -6,5%dukungans.dsejutajiwa Tersebardi50%kecamatan Masapendaftaran3haridari pengumumanpendaftarandimulai Dandilakukanolehcalonatautim kuasacalon Suratdukunganuntukperseorangan dalambentuk: -suratdukungan -fotokopie-KTPatau -suratketerangandisdukcapiltelah menetap1tahundantercantum dalamDPTdaerahtsb -diberikanhanyapada1calon Mantannarapidanadapatmajubila telahmengumumkankemasyarakat luas,kecualinarkobadanpelecehan seksualanakanak Mengajukan pendaftaran ditandatangani perorangan Calon Fotokopi KTP Kesepakatan gabungan partaipolitik PartaiPolitik Pengumuman pendaftaran calon Pengajuan calondarisatu partaipolitik PartaiPolitik Terdaftardalam pemilihan Calon selesai TandaTerima Pendaftaran Iya Tidak Sengketa kepengurusan tidak DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Pengadilan Pendaftaran calonakan berakhirDiusulkanDPPyang tercantumdalam keputusanterakhir Menteri Calon Iya Tidak Surat keterangan disdukcapil Memenuhi Surat Pendaftaran Calon Mendapatbukti suratdukungan danfotokopi KTP Menerima pendaftaran calonkepala daerah(3hari) KPUD mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M untukcalongubernurdan Rp10Muntukcalonbupati/walikota CalonGubernurperseorangan -10%dukungans.d2jutajiwa -8,5%dukungans.d6jutajiwa -7,5%dukungans.d12jutajiwa -6,5%dukungans.d12jutajiwa Tersebardi50%kabupaten/kota CalonBupati/Walikotaperseorangan -10%dukungans.d250rbjiwa -8,5%dukungans.d500rbjiwa -7,5%dukungans.dsejutajiwa -6,5%dukungans.dsejutajiwa Tersebardi50%kecamatan Masapendaftaran3haridari pengumumanpendaftarandimulai Dandilakukanolehcalonatautim kuasacalon Suratdukunganuntukperseorangan dalambentuk: -suratdukungan -fotokopie-KTPatau -suratketerangandisdukcapiltelah menetap1tahundantercantum dalamDPTdaerahtsb -diberikanhanyapada1calon Mantannarapidanadapatmajubila telahmengumumkankemasyarakat luas,kecualinarkobadanpelecehan seksualanakanak Mengajukan pendaftaran ditandatangani perorangan Calon Fotokopi KTP Kesepakatan gabungan partaipolitik PartaiPolitik Pengumuman pendaftaran calon Pengajuan calondarisatu partaipolitik PartaiPolitik Terdaftardalam pemilihan Calon selesai TandaTerima Pendaftaran Iya Tidak Sengketa kepengurusan tidak DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Pengadilan Pendaftaran calonakan berakhirDiusulkanDPPyang tercantumdalam keputusanterakhir Menteri Calon Iya Tidak Surat keterangan disdukcapil 186 A(1) 186 A(2) 187 B 187 C
  • 10. 8 Diagram Undang-Undang Pemilihan PERSYARATAN CALON JALUR PARTAI DAN PERSEORANGAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan persyaratan calon yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah baik dari jalur partai politik maupun dari jalur perseorangan. Dokumen dukungan calon harus dilengkapi, dengan adanya dua jalur ini maka proses verifikasi dilakukan menjadi kegiatan yang berbeda antara verifikasi melalui jalur partai politik yaitu dengan melakukan penyerahan dokumen dukungan untuk melengkapi syarat administrasi sesuai peraturan KPU dan proses mengganti calon yang diusung partai politik apabila berhalangan. Adapun dari jalur perseorangan dokumen syarat dukungan akan dilakukan proses verifikasi sebelum waktu pendaftaran calon melalui proses sensus oleh PPS langsung ke pendukung calon perseorangan. Apabila saat pelaksanaan sensus tidak dapat ditemui, maka pendukung calon perseorangan diberi waktu untuk menghadirkan pendukungnya di kantor PPS. Verifikasi dilanjutkan oleh PPK dan KPUD untuk memastikan tidak adanya dukungan ke lebih dari satu calon ataupun manipulasi. KPUD memastikan minimal ada 2 calon yang mendaftarkan pencalonannya untuk selanjutnya dilakukan penelitian syarat administrasi dan penetapan calon kepala daerah. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PPS – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA : Panitia penyelenggara pemilihan yang dibentuk pada tingkat desa/ nama lain dan kelurahan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Terkecuali apabila terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
  • 11. Diagram Undang-Undang Pemilihan 9 PPK – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN : Penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : Seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik SENSUS:  Prosesmendapatkaninformasideskriptiftentanganggota populasi pendukung calon perseorangan untuk kepentingan verifikasi surat dukungan calon perseorangan.   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 49 dan 50 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 48
  • 12. 10 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN DOKUMEN DUKUNGANCALON mulai Menyerahkan dokumen dukungan Calon PartaiPolitik Hasil VerifikasiPPS Verifikasi dukungan 28hari sebelumwaktu PPS Dokumencalon: -suratpernyataan -rekomendasidokter -laporankekayaancalon -tidakadatanggunganhutang -tidakpailit(pengadilan) -tidakdicabuthakpilih -fotokopiNPWP -daftarriwayathidupcalon -fotokopie-KTP -fotokopiijazahdilegalisir -tidakpernahpidana -pasfototerbaru -mengikutiujipublik -naskahvisidanmisi BilaPerseoranganditambah: -suratpencalonan -berkasdukungan(dilampiriKTP) Dilarangmenerimaimbalanatas pencalonanataupartaipolitik mendapatsanksidilarang mengajukancalondidaerahyang samapadaperiodeberikutnyadan putusanpengadilandapat Menyerahkan dokumensyarat dukungan Calon Perseorangan Verifikasi dukunganke lebihdari1 calon& PPK Fotokopi KTP rekapitulasi Surat dukungan melalui Menerima pendukung calondiKantor PPS PPS Tidak 3hari PERSYARATANCALON JALURPARTAIDANPERSEORANGAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN DOKUMEN DUKUNGANCALON mulai Menyerahkan dokumen dukungan Calon PartaiPolitik Hasil VerifikasiPPS Verifikasi dukungan 28hari sebelumwaktu PPS Dokumencalon: -suratpernyataan -rekomendasidokter -laporankekayaancalon -tidakadatanggunganhutang -tidakpailit(pengadilan) -tidakdicabuthakpilih -fotokopiNPWP -daftarriwayathidupcalon -fotokopie-KTP -fotokopiijazahdilegalisir -tidakpernahpidana -pasfototerbaru -mengikutiujipublik -naskahvisidanmisi BilaPerseoranganditambah: -suratpencalonan -berkasdukungan(dilampiriKTP) Dilarangmenerimaimbalanatas pencalonanataupartaipolitik mendapatsanksidilarang mengajukancalondidaerahyang samapadaperiodeberikutnyadan putusanpengadilandapat membatalkanpencalonanatau Menyerahkan dokumensyarat dukungan Calon Perseorangan Verifikasi dukunganke lebihdari1 calon& kemungkinan PPK Fotokopi KTP rekapitulasi Surat dukungan melalui Menerima pendukung calondiKantor PPS PPS Tidak 3hari PERSYARATANCALON JALURPARTAIDANPERSEORANGAN 179 180 (1) 180 (2) 181 AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK
  • 13. Diagram Undang-Undang Pemilihan 11 Syarat administrasi lengkap Hasil VerifikasiPPS dukungan 28hari sebelumwaktu pendaftarancalon Verifikasi dukunganke lebihdari1 calon& kemungkinan manipulasi KPUD samapadaperiodeberikutnyadan putusanpengadilandapat membatalkanpencalonanatau pelantikanatasjabatankepala daerahyangterbuktiadanyaimbalan kepadapartaipolitikselamaproses pencalonan Dalampenelitiankelengkapan persyaratanadministrasicalon kepaladaerahKPUDdapat melakukanklarifikasikepadainstansi terkaitdanmasukandarimasyarakat ataskeabsahan Dalam2harisetelahpenelitian selesai,pimpinanpartaipolitik, gabunganpartaipolitikdancalon perseoranganmenerima pemberitahuansecaratertulis Apabilapartaipolitik/koalisitelah mengajukancalonpenggantidan dalamprosesverifikasiternyatatidak dapatmemenuhipersyaratan pencalonan,makapartaipolitik/ koalisitidakdapatlagimengajukan calonkepaladaerahpengganti e-KTPdigunakansebagaisyarat dukungandandaftarpemilih terhitungmulaijanuari2019 Rekapitulasiterdapatrinciannama pendukunghasilverifikasidan ditandatanganiketua-anggotaPPS- diketahuiLurah/Kades BeritaAcara HasilVerifikasi Penundaan 10hariuntuk pendaftaran KPUD dukunganke lebihdari1 calon& kemungkinan manipulasi Surat Penetapan calonkepala daera Memperbaiki persyaratan CalonSalinanhasil verifikasi Pengumuman pendaftaran calon 7hari Tidak Ada2calon Iya Tidak Penetapan calonkepala daerah KPUD Iya Memulai pendaftaran dalam3hari KPUD Penelitian syarat administrasi KPUDselesai Calon berhalangan tidak Usulancalon penggantitidak ˃7hari penutupan pendaftaran Partai Pengusung Iya TandaTerima hasilverifikasi Sensus& dapatmenemui pendukung Pendukung calon dinyatakan valid PPS Iya 184 185 B 186 (2)
  • 14. 12 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENETAPAN CALON BERHALANGAN TETAP DAN PENGGANTI 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penetapan calon kepala daerah berdasarkan hasil penelitian syarat administrasi oleh KPUD, untuk kemudian dilakukan pengundian nomor urut; penggantian calon apabila dalam tahapan ini ada yang berhalangan tetap atau wafat (kecuali apabila berasal dari calon perseorangan) akan kembali dilakukan penelitian atas syarat administrasi calon pengganti. Apabila syarat minimal 2 calon telah terpenuhi maka tahapan pemilihan dilanjutkan, terkecuali apabila kondisi yang menyebabkan terjadinya keadaan 1 calon. Apabila tahapan pemilihan diikuti oleh lebih dari 2 calon dan diperlukan pemilihan putaran kedua, maka KPUD akan melakukan tahapan pemilihan hingga putaran kedua. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : Seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik SYARAT ADMINISTRASI :  Hal yang harus dipenuhi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga calon gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dapat dipilih secara demokratis dalam negara kesatuan republik indonesia. 
  • 15. Diagram Undang-Undang Pemilihan 13 MASA KAMPANYE : Periode dimana terdapat rangkaian tindakan atau kejadian yang ditujukan kepada calon pemilih untuk mencapai pemenangan calon yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah CALON PENGGANTI : Seseorang yang menggantikan kandidat utama dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 51, 52, 53, 54 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 54A, 54B, 54C, 54D
  • 16. 14 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN HASILPENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI mulai Penetapancalon KepalaDaerah KPUD KPUD Mengusulkan pengganti dalam7hari Partai pengusung Jadwal kampanye Dimulainya masakampanye KPUD AparaturSipilNegara/DPRD mengundurkandirisaatditetapkan sebagaicalonpasangan JalurPartai Pengusulancalonpenggantiyang wafatdilakukan30harisebelumhari pemungutansuara,namunbilapartai pengusungtidakmengajukan pasangancalonpengganti,maka salahsatucalontersebutgugurdan tidakdapatmengikutipemilihan. Pengecualianbilasalahsatupasangan calonwafatdalam29harisebelum pemungutansuara,makacalondari pasangancalonyangtidakmeninggal mengikutipemilihan JalurPerseorangan Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak dapatmengikutipemilihan Melanjutkan tahapan&calon berhalangan dinyatakangugur KPUD Melakukan pengundiannomor urut Calon KepalaDaerah BeritaAcara Penetapan CalonCalon Berhalangan Tetap/wafat Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Tidak Iya Iya Tidak PENETAPANCALON BERHALANGANTETAPDANPENGGANTI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN HASILPENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI mulai Penetapancalon KepalaDaerah KPUD Putaran KPUD Mengusulkan pengganti dalam7hari Partai pengusung Jadwal kampanye Dimulainya masakampanye KPUD AparaturSipilNegara/DPRD mengundurkandirisaatditetapkan sebagaicalonpasangan JalurPartai Pengusulancalonpenggantiyang wafatdilakukan30harisebelumhari pemungutansuara,namunbilapartai pengusungtidakmengajukan pasangancalonpengganti,maka salahsatucalontersebutgugurdan tidakdapatmengikutipemilihan. Pengecualianbilasalahsatupasangan calonwafatdalam29harisebelum pemungutansuara,makacalondari pasangancalonyangtidakmeninggal mengikutipemilihan JalurPerseorangan Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak dapatmengikutipemilihan Pengumuman Melanjutkan tahapan&calon berhalangan dinyatakangugur KPUD Melakukan pengundiannomor urut Calon KepalaDaerah BeritaAcara Penetapan CalonCalon Berhalangan Tetap/wafat Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Tidak Iya Iya Tidak PENETAPANCALON BERHALANGANTETAPDANPENGGANTI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN HASILPENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI mulai Penetapancalon KepalaDaerah KPUD KPUD Mengusulkan pengganti dalam7hari Partai pengusung Jadwal kampanye Dimulainya masakampanye KPUD AparaturSipilNegara/DPRD mengundurkandirisaatditetapkan sebagaicalonpasangan JalurPartai Pengusulancalonpenggantiyang wafatdilakukan30harisebelumhari pemungutansuara,namunbilapartai pengusungtidakmengajukan pasangancalonpengganti,maka salahsatucalontersebutgugurdan tidakdapatmengikutipemilihan. Pengecualianbilasalahsatupasangan calonwafatdalam29harisebelum pemungutansuara,makacalondari pasangancalonyangtidakmeninggal mengikutipemilihan JalurPerseorangan Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak Melanjutkan tahapan&calon berhalangan dinyatakangugur KPUD Melakukan pengundiannomor urut Calon KepalaDaerah BeritaAcara Penetapan CalonCalon Berhalangan Tetap/wafat Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Tidak Iya Tidak PENETAPANCALON BERHALANGANTETAPDANPENGGANTI 191 (2) 193 (1) AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 191 (1)
  • 17. Diagram Undang-Undang Pemilihan 15 Putaran Kedua Penelitian persyaratan calonpengganti dlm3hari KPUD Jadwal kampanye Menetapkan pemenang KPUD Pasangancalonyangwafatsetelah penetapan,dinyatakangugurtidak dapatmengikutipemilihan Usulancalonpenggantisalahsatu pasangancalonyangwafatpaling lambat30harisebelumpemungutan suaradilakukan Pengundiannomorurutdisaksikan olehPartaipolitik/koalisidancalon perseorangandikantorKPUDdan kemudianpalinglambatdiumumkan 1hari Hasilundiannomorurutakandicetak dalampengadaansuratsuara Terhitungsejakpenetapancalon, dilarangmengundurkandiriatau ditarikpencalonannyaolehpartai politik/koalisipengusung. Sanksi: -partaitidakdapatmengusulkan pengganti -perseorangandidendasebesar: Rp.20M(kandidatgubernur)dan Rp.10M(kandidatbupati/walikota) Pemungutansuaraditunda14hari apabilasaatdimulainyakampanye adacalonyangberhalangandan menyebabkankurangdari2calon untukdipilih Pengumuman pendaftaran calon tidak Membuka kembali pendaftaran pengajuan calon7hari KPUD Penetapan pemenang Selesai Ada2calon Tidak Selesai Iya Melanjutkan putarankedua KPUD Hanyaada 1calon Tidak Menetapkan kondisi1calon KPUD Iya Lanjutan keA IyaPutaran Kedua Penelitian persyaratan calonpengganti dlm3hari KPUDkampanye Menetapkan pemenang KPUD dapatmengikutipemilihan Usulancalonpenggantisalahsatu pasangancalonyangwafatpaling lambat30harisebelumpemungutan suaradilakukan Pengundiannomorurutdisaksikan olehPartaipolitik/koalisidancalon perseorangandikantorKPUDdan kemudianpalinglambatdiumumkan 1hari Hasilundiannomorurutakandicetak dalampengadaansuratsuara Terhitungsejakpenetapancalon, dilarangmengundurkandiriatau ditarikpencalonannyaolehpartai politik/koalisipengusung. Sanksi: -partaitidakdapatmengusulkan pengganti -perseorangandidendasebesar: Rp.20M(kandidatgubernur)dan Rp.10M(kandidatbupati/walikota) Pemungutansuaraditunda14hari apabilasaatdimulainyakampanye adacalonyangberhalangandan menyebabkankurangdari2calon untukdipilih Pengumuman pendaftaran calon tidak Membuka kembali pendaftaran pengajuan calon7hari KPUD Penetapan pemenang Selesai Ada2calon Tidak Selesai Iya Melanjutkan putarankedua KPUD Hanyaada 1calon Menetapkan kondisi1calon KPUD Iya Lanjutan keA Iya
  • 18. 16 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENETAPAN CALON HANYA 1 PASANGAN CALON 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan kondisi yang menyebabkan terjadinya 1 pasangan calon yang terjadi setelah adanya hasil perpanjangan pendaftaran pemilihan, adanya calon yang terkena sanksi maupun ada yang berhalangan tetap bila dari jalur perseorangan ataupun partai pengusung tidak mengusulkan pengganti atau pengganti yang diusulkan tidak sesuai syarat administrasi. Dengan kondisi ini, maka KPUD melanjutkan tahapan pemilihan dengan memasangkan surat suara versus kolom kosong. Calon dinyatakan menang apabila berhasil melewati 50% dari surat suara sah, jikapun tidak maka pemerintah akan menugaskan pejabat kepala daerah sebelum adanya kembali penetapan jadwal pemilihan selanjutnya. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. PERSEORANGAN : Seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik KOLOM KOSONG :   Foto tanpa gambar yang ditempatkan pada surat suara yang terjadi karena adanya kondisi pemilihan satu calon kepala daerah. PEJABAT KEPALA DAERAH : Pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati).
  • 19. Diagram Undang-Undang Pemilihan 17 SANKSI : Kondisi pembatalan pencalonan kepala daerah akibat melanggar ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-undang (terkait dana kampanye) HALANGAN TETAP : Ketidakmampuan calon mengikuti tahapan pemilihan dalam jangka waktu panjang dan tidak ada perubahan atas kondisi yang dialaminya. MUTATIS MUTANDIS : Dengan perubahan yang diperlukan telah dilakukan.   3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 51, 52, 53, 54 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 54A, 54B, 54C, 54D
  • 20. 18 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Setelah penundaan& perpanjangan hanya1calon sesuaisyarat,dari 1ataubanyak pendaftar KPUD Tidakusul penggantiatau penggantitidak sesuaisyarat Partai pengusung Jadwal kampanye BeritaAcara Penetapan Calon Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Dari Lanjutan A kondisi 1CalonHalanganTetap Terkenasanksi pembatalan Calon Sanksi Sanksi pembatalan PENETAPANCALON HANYA1PASANGANCALON AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Setelah penundaan& perpanjangan hanya1calon sesuaisyarat,dari 1ataubanyak pendaftar KPUD Tidakusul penggantiatau penggantitidak sesuaisyarat Partai pengusung Jadwal kampanye BeritaAcara Penetapan Calon Surat pernyataan berhalangan Usulancalon pengganti Nomorurut calon Dari Lanjutan A kondisi 1CalonHalanganTetap Terkenasanksi pembatalan Calon Sanksi Sanksi pembatalan PENETAPANCALON HANYA1PASANGANCALON
  • 21. Diagram Undang-Undang Pemilihan 19 1ataubanyak pendaftar Menugaskan pejabatKepala Daerah Pemerintah Jadwal kampanye Suratsuarafoto pasanganvs kolomkosong KPUD Ketentuanberlakumutatismutandis bagicalonataupasangancalonyang meninggaldalampemilihan1 pasangancalon Pengumuman pendaftaran calon Pemilihan diulangtahun berikutnyaatau sesuaijadwal UU KPUD Penetapan pemenang Selesai Kondisi Pemilihan 1calon Menang ˃50%surat suarasah Menetapkan pemenang KPUD Iya dilanjutkan tidak Penunjukkan Pejabat KepalaDaerah SuratSuara KPUD
  • 22. 20 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENDATAAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA, DAFTAR PEMILIH TETAP, DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penyusunan daftar yang berasal dari pemilih yang berhak (diatas 17 tahun atau sudah/ pernah menikah). Pemilih bersangkutan apabila ada di lebih satu domisili, maka dapat memilih di tempat asal e-KTP/ domisili atau melakukan pindah tempat memilih. Daftar pemilih bisa didapat melalui update daftar pemilih sebelumnya ataupun berasal dari daftar penduduk pemilih potensial dari disdukcapil. Hasil daftar pemilih tersebut kemudian dilakukan verifikasi lapangan oleh PPS dan diumumkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan diperbaiki. Daftar pemilih sementara yang telah disetujui masyarakat ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap untuk dibuatkan surat pemberitahuan pemilihan. Daftar pemilih tambahan ditujukan untuk pemilih yang melakukan pemilihan yang tidak berada di domisili yang tertera di e-KTP ataupun pemilih susulan yang tidak terdata dalam proses sebelumnya. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMILIH : Warganegara yang memiliki hak hukum untuk memilih. PEMILIH SUSULAN : Pemilih yang didapat setelah pendataan pemilih dilakukan. PPS – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA : Panitia penyelenggara pemilihan yang dibentuk pada tingkat desa/ nama lain dan kelurahan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
  • 23. Diagram Undang-Undang Pemilihan 21 KPUD : Lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah mandiri sesuai Undang-Undang. MASYARAKAT : Warga asli atau naturalisasi dari negara lain. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA : atau DPS, adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilihan. Dimana data-data di dalam DPS ini masih akan diperbaharui sebelum dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Sehingga data yang ada perlu diverifikasi untuk memastikan warga yang telah wafat, pindah rumah atau masih dibawah umur tapi masuk jadi daftar pemilih. DAFTAR PEMILIH TETAP :   atau DPT, adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilu. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN : Nama-nama warga yang di susulkan ke Daftar Pemilih tersendiri VERIFIKASI LAPANGAN : Suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terhadap semua calon peserta pemilu atau data pemilih sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu atau pemilih tetap. DISDUKCAPIL : Unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggungjawab kepada bupati/ walikota. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 56, 60, 62 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 57, 58, 59, 61,
  • 24. 22 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENYUSUNAN DAFTARDARI PEMILIHYANG BERHAK mulai 17tahun sudah/pernah kawin Pemilih DaftarPemilih Sementara Menunjukkan e-KTP/Domisili Pemilih Untukdapatdidaftarpemilih: -tidaksedangterganggujiwa/ ingatannyadan/atau -tidaksedangdicabuthakpilihnya melaluiputusantetappengadilan Tatacarapemutakhirandatapemilih mengikutiperaturanKPUdanDaftar PemilihTetapditetapkanpaling lambat30harisebelumhari pemungutansuara Pemilihyangtidakterdaftardalam DaftarPemilihTetappadahari-H dapatmelakukanpemilihan maksimal1jamsebelum pemungutansuaradiTPSberakhir KetentuanPPS: -berjumlah3orang Menerima pindahtempat memilih PPSsetempat Daftar penduduk potensial pemilih Disdukcapil e-KTP Pernah terdaftar pemilih 1domisiliSaatini asal Buku NIkah Tidak Ya Diumumkan daftarpemilih sementara PPS Selama10hari PENDATAANPEMILIH DAFTARPEMILIHSEMENTARA,DAFTARPEMILIHTETAP,DAFTARPEMILIHTAMBAHAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENYUSUNAN DAFTARDARI PEMILIHYANG BERHAK mulai 17tahun sudah/pernah kawin Pemilih DaftarPemilih Sementara Menunjukkan e-KTP/Domisili Pemilih Untukdapatdidaftarpemilih: -tidaksedangterganggujiwa/ ingatannyadan/atau -tidaksedangdicabuthakpilihnya melaluiputusantetappengadilan Tatacarapemutakhirandatapemilih mengikutiperaturanKPUdanDaftar PemilihTetapditetapkanpaling lambat30harisebelumhari pemungutansuara Pemilihyangtidakterdaftardalam DaftarPemilihTetappadahari-H dapatmelakukanpemilihan maksimal1jamsebelum pemungutansuaradiTPSberakhir KetentuanPPS: -berjumlah3orang Menerima pindahtempat memilih PPSsetempat Daftar penduduk potensial pemilih Disdukcapil e-KTP Pernah terdaftar pemilih 1domisiliSaatini asal Buku NIkah Tidak Ya Diumumkan daftarpemilih sementara PPS Selama10hari PENDATAANPEMILIH DAFTARPEMILIHSEMENTARA,DAFTARPEMILIHTETAP,DAFTARPEMILIHTAMBAHAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 177 177 A(1) 177 A(2) 177 B
  • 25. Diagram Undang-Undang Pemilihan 23 Menjadikan sebagaiDaftar PemilihTetap 30hari PPS Masyarakat setuju DaftarPemilih Sementara DaftarPemilih sebelumnya KPUD Selesai pemungutansuaradiTPSberakhir KetentuanPPS: -berjumlah3orang -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanKPUD Kabupaten/Kota -orangdengandomisilikelurahan/ desasetempat Suratketerangansementarakepala dinaskependudukandancatatansipil untuksyaratterdaftarpemilihhanya dapatdigunakans.ddesember2018 DaftarPemilih Tetap Melakukan verifikasi lapangan PPS pemilih Surat Pemberitahuan Pemilihan Selesai sementara Selama10hari Memperbaiki daftarpemilih sementara PPS Iya Tidak 5hari Masihada Pemilihsusulan Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Iya Dalam7hari Tidak 2hari Sebarsurat pemberitahuan pemilihan PPS Hanyadapat dilakukan dengan Menunjukkan e-KTP Pemilih Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Pindahatauhak pilihtempatlain Surat Pindah tempat memilih PPS Iya Melaporkan pindahtempat memilih Pemilih Surat Keterangan PindahTempat Memilih DaftarPemilih Tambahan tidak Masihada pemilihsusulan hari-H PPS Menjadikan sebagaiDaftar PemilihTetap 30hari PPS Masyarakat setuju DaftarPemilih sebelumnya KPUD Selesai -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanKPUD Kabupaten/Kota -orangdengandomisilikelurahan/ desasetempat Suratketerangansementarakepala dinaskependudukandancatatansipil untuksyaratterdaftarpemilihhanya dapatdigunakans.ddesember2018 DaftarPemilih Tetap Melakukan verifikasi lapangan PPS Surat Pemberitahuan Pemilihan Selesai Memperbaiki daftarpemilih sementara PPS Iya Tidak 5hari Masihada Pemilihsusulan Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Iya Dalam7hari Tidak 2hari Sebarsurat pemberitahuan pemilihan PPS Hanyadapat dilakukan dengan Menunjukkan e-KTP Pemilih Memasukkan daftarpemilih tambahan PPS Pindahatauhak pilihtempatlain Surat Pindah tempat memilih PPS Iya Melaporkan pindahtempat memilih Pemilih Surat Keterangan PindahTempat Memilih DaftarPemilih Tambahan tidak Masihada pemilihsusulan hari-H PPS 178 182
  • 26. 24 Diagram Undang-Undang Pemilihan KAMPANYE MATERI, METODE, JADWAL DAN DANA 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses kampanye setelah dilakukan penetapan jadwal. Mobilisasi atas materi kampanye dimana ada peran pemerintah daerah dalam memberikan data terkait daerah untuk keperluan penyampaian visi dan misi rencana jangka panjang daerah; metode kampanye ada yang difasilitasi oleh KPUD melalui debat antar calon, bahan kampanye, alat peraga, iklan media baik yang diliput oleh wartawan maupun yang diberikan kesempatan oleh pemda terkait fasilitas umum. Jadwal kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan calon dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Sementara dana kampanye harus ditempatkan pada rekening yang didaftarkan di KPUD dengan syarat pemberi dana memiliki identitas dengan batasan yang sesuai undang-undang, dengan perlakuan audit atas laporan keuangannya oleh akuntan publik untuk menghindari dana yang berasal dari entitas asing, tidak jelas identitasnya, Pemda ataupun BUMN. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI MATERI KAMPANYE : informasi (data atau ide atau pengamatan) yang dapat digunakan atau diulang menjadi bentuk bahan yang akan disampaikan sewaktu masa kampanye. METODE KAMPANYE : cara melakukan sesuatu, terutama dengan secara sistematis dalam susunan logis teratur sebagai bagian dari tahapan kampanye. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang.
  • 27. Diagram Undang-Undang Pemilihan 25 CALON : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. ALAT PERAGA : Semua atau segala sesuatu yang bisa digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep kampanye dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas agar menjadi nyata dan jelas, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat para pemilih yang menjurus ke arah terjadinya dukungan. IKLAN MEDIA :   Iklan yang dilakukan oleh peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi. AKUNTAN PUBLIK : Akuntan yang mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan guna memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur didalam UU No 5 th 2011 tentang Akuntan Publik dan juga Permenkeu No 17/PMK01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. PEMDA : Penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 72 - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 64, 65, 66, 67, 69, 75, 76 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 65, 68, 70, 71, 73, 74
  • 28. 26 Diagram Undang-Undang Pemilihan Jadwal Kampanye KPUD AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN JADWALKAMPANYE DITETAPKAN mulai Menyediakan informasiataudata terkaitdaerah Pemda Materi Kampanye Calon Iklanmedia DebatPublik/debatantarcalon dilakukanpalingbanyak3kalioleh KPUDdandisiarkansecaralangsung/ tundaolehlembagapenyiaranpublik denganmoderatordarikalangan profesional/akademisitanpabias Materidebatterkait: -kesejahteraanmasyarakat -kemajuandaerah -peningkatanpelayanan -menyerasikanpelaksanaan pembangunandaerahvsnasional -memperkokohNKRI&bangsa Kampanyedilarang -MempersoalkanPancasila& pembukaanUUD1945;SARA; menghasut,fitnah,adudomba; kekerasan,ancamanatauanjuran kekerasan;mengganggukeamanan, ketertibanumum&ketenteraman; ambilalihkekuasaanyangsah; rusak/hilangnyaalatperaga; fasilitas&anggaranpemda;tempatKPUD difasilitasi KPUD Terkait Materi Kampanye Metode Kampanye Jadwal Kampanye Dana Kampanye Ya Dimulai3 harisetelah penetapan Calon tidak Mandiri tidak Ya Daftarlokasi alatperaga KAMPANYE MATERI,METODE,JADWALDANDANA Jadwal Kampanye KPUD AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN JADWALKAMPANYE DITETAPKAN mulai Menyediakan informasiataudata terkaitdaerah Pemda Materi Kampanye Calon Iklanmedia DebatPublik/debatantarcalon dilakukanpalingbanyak3kalioleh KPUDdandisiarkansecaralangsung/ tundaolehlembagapenyiaranpublik denganmoderatordarikalangan profesional/akademisitanpabias Materidebatterkait: -kesejahteraanmasyarakat -kemajuandaerah -peningkatanpelayanan -menyerasikanpelaksanaan pembangunandaerahvsnasional -memperkokohNKRI&bangsa Kampanyedilarang -MempersoalkanPancasila& pembukaanUUD1945;SARA; menghasut,fitnah,adudomba; kekerasan,ancamanatauanjuran kekerasan;mengganggukeamanan, ketertibanumum&ketenteraman; ambilalihkekuasaanyangsah; rusak/hilangnyaalatperaga; fasilitas&anggaranpemda;tempatKPUD difasilitasi KPUD Terkait Materi Kampanye Metode Kampanye Jadwal Kampanye Dana Kampanye Ya Dimulai3 harisetelah penetapan Calon tidak Mandiri tidak Ya Daftarlokasi alatperaga KAMPANYE MATERI,METODE,JADWALDANDANA AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 187 (1) 187 (2) 187 (3) 187 (4) 187 (5)
  • 29. Diagram Undang-Undang Pemilihan 27 Menyediakan informasiataudata terkaitdaerah Melaporkan sumbangan1 harisebelum dansesudah masakampanye Calon Danajelas Identitasjelas 75jtperorangan 750jtbadan hukumswasta Ataubilanontunai dikonversisesuai hargapasar Pemberidana Pertemuan terbatas;tatap muka&dialog Calon Iklanmedia Mediacetak& elektronik Wartawan Kesempatan alatperaga menggunakan fasilitasumum Pemda Selesai ambilalihkekuasaanyangsah; rusak/hilangnyaalatperaga; fasilitas&anggaranpemda;tempat pendidikandanibadah;pawaidi jalanraya;Kampanyediluarjadwal Sanksidiberikansecara -peringatantertulis -penghentiankampanye Calondilarang melibatkanpejabatBUMN/D;ASN PolisiTNI;Perangkatdesa/lurah Kepaladaerahpetahana/pendukung mengajukanizincutikampanyedan tidakgunakanfasilitasterkait jabatannya -dilarangmelakukanpenggantian pejabat,program&kegiatanpemda 6bulanmenjelangberakhirjabatan atauterkenasanksipembatalan sebagaicalon Pembatasandanakampanyesesuai keputusanKPUDdanaparatursipil negaradilarangmemihakcalon DanaKampanyecalonberasal -sumbanganpartaipolitik/koalisi -perseorangandanbadanhukum swastaDandilarangdigunakan untukmempengaruhipemilih(hak pilih,sahnyasuratsuara,pilihan tertentu)denganjanjiuangatau materiatauterkenasanksi Alatperaga Menyerahkan keakuntan publik2hari KPUD Penyampaianvisi misirencana jangkapanjang daerahbaiklisan/ tertulis Calon -debatantarcalon -bahankampanye -alatperaga -iklanmedia -kegiatanlainnya KPUD(APBN) Mendaftar rekening khususdana kampanye KPUD Rekening khususdana kampanye Datadan informasi daerah Selesai identitas penyumbang danakampanye Laporan akuntanpublik KPUD Ya penetapan tidak Ya Hasilauditdlm 15hari Akuntan Diumumkan dlm3hari KPUD Ya Terdapatdana -entitasasing -tidakjelas identitasnya -Pemda -BUMN/D Calon Menerima setoran kekasnegara KPPN Dikenaisanksi pembatalansbg calon Calon Selesai SetoranKPPN Surat Keputusan pembatalan calon SuratCuti PejabatNegara Tidak Daftartim kampanye pasangancalon 187 (6) 187 (7) 187 (8) 188 187 (8) 190
  • 30. 28 Diagram Undang-Undang Pemilihan PERLENGKAPAN PEMILIHAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses persiapan pemungutan suara oleh KPUD terkait rencana, standar spesifikasi, kebutuhan dan distribusi. Pengawasan pelaksanaan oleh pengawas pemilu dan penggunaan anggaran oleh BPK. Sekretaris KPUD melaksanakan pengadaan dan distribusi ke TPS, bekerjasama dengan percetakan yang terpilih. Pengamanan atas disain, separasi dan plat cetak dan hasil cetakan dilakukan oleh TNI –Polri untuk menghindari penyalahgunaan. KPUD memverifikasi kesesuaian jumlah cetakan dan melakukan pemusnahan apabila tidak sesuai. Pemerintah daerah menerima alokasi surat suara sesuai jumlah dan alokasinya, yang akan diteruskan kepada KPPS pada hari -H 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PENGAWAS PEMILU :   Lembaga penyelenggara  yang bertugas mengawasi  pelaksanaan. BPK – Badan Pemeriksa Keuangan : lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. KPPS - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara ALOKASI : Tindakan mendistribusikan dengan mengalokasikan dan pembagian; distribusi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan sesuai rencana pengadaan perlengkapan pemilihan.
  • 31. Diagram Undang-Undang Pemilihan 29 SPESIFIKASI : Penjelasan rinci kriteria desain untuk kebutuhan pengadaan bahan pemilihan. PERCETAKAN : Pelaksana pengadaan pemilihan terkait surat suara yang ditentukan oleh KPUD. TPS – Tempat Pemungutan Suara : Tempat pemilih mencoblos pada saat pemilu dan biasanya  didirikan tenda, ada bangku-bangku, kotak suara, petugas pemungutan suara dan saksi-saksi dari partai politik. PEMDA : Penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
  • 32. 30 Diagram Undang-Undang Pemilihan Jadwal pengadaandan distribusi AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA mulai Rencana,standar, kebutuhandan distribusi KPUD Disain,film separasi,plat cetak Percetakan Pengadaan& distribusike TPS SekretarisKPUD Anggaran Pemilu BeritaAcara pencetakan suratsuaraKPUD Perlengkapanpemungutansuara -kotaksuara -suratsuara -tinta -bilikpemungutansuara -segel -alatmemberitandapilihan -TPS Suratsuaramemuatfoto,namadan nomorurutcalon Suratsuaradicetakditambah2,5% dariDPTsebagaicadangan Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD HasilCetakan, dikemas, distribusi Percetakan Pengawasan pelaksanaandan penggunaan anggaran PengawasPemilu& BPK Spesifikasi perlengkapan Pengumuman pemenang lelang pengadaan Permintaan pencetakan Ya TNI-Polri PERLENGKAPANPEMILIHAN Jadwal pengadaandan distribusi AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA mulai Rencana,standar, kebutuhandan distribusi KPUD Disain,film separasi,plat cetak Percetakan Pengadaan& distribusike TPS SekretarisKPUD Anggaran Pemilu BeritaAcara pencetakan KPUD Perlengkapanpemungutansuara -kotaksuara -suratsuara -tinta -bilikpemungutansuara -segel -alatmemberitandapilihan -TPS Suratsuaramemuatfoto,namadan nomorurutcalon Suratsuaradicetakditambah2,5% dariDPTsebagaicadangan Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD HasilCetakan, dikemas, distribusi Percetakan Pengawasan pelaksanaandan penggunaan anggaran PengawasPemilu& BPK Spesifikasi perlengkapan Pengumuman pemenang lelang pengadaan Permintaan pencetakan Ya TNI-Polri PERLENGKAPANPEMILIHAN AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 190 A
  • 33. Diagram Undang-Undang Pemilihan 31 Menyediakan TPS& menerima perlengkapan padaH-1 KPPS Cetakan sesuaijumlah cetakTPS BeritaAcara pencetakan suratsuara Memverifikasi hasilcetakan KPUD Pengamanan suratsuara& distribusiTPS TNI-Polri Selesai Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD sebesar2000suratsuaradengan tandakhusus Cadangansuratsuaradigunakan -pemilihyangkelirumemilih -pemilihtambahan -menggantisuratsuararusak Perusahaanpencetakansuratsuara dilarangmencetaklebihdari ketetapanKPUD,menjaga keamanan,kerahasiaandan keutuhansuratsuara Hasilcetakansuratsuaradanjumlah diverifikasiolehKPUDsebelum didistribusikan KetentuanKPPS: -7orangmasyarakatsekitarTPS -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanPPS -ketuamerangkapanggotadan anggota BeritaAcara pemusnahan Menyaksikan pemusnahan Polisi,KPUD, Pengawas tidak Ya Alokasijumlah &wilayahTPS yangakan dikirimdan alamatTPS Pemerintah& Pemda Daftaralamat PPSdanTPS Selesai Tersimpan& tersegel Ya Diamankan TNI-Polri Tidak Selesai Menyediakan TPS& menerima perlengkapan padaH-1 KPPS Cetakan sesuaijumlah BeritaAcara pencetakan suratsuara Memverifikasi hasilcetakan KPUD Pengamanan suratsuara& distribusiTPS TNI-Polri Selesai Jumlahsuratsuarapemungutan ulangjugaditetapkanolehKPUD sebesar2000suratsuaradengan tandakhusus Cadangansuratsuaradigunakan -pemilihyangkelirumemilih -pemilihtambahan -menggantisuratsuararusak Perusahaanpencetakansuratsuara dilarangmencetaklebihdari ketetapanKPUD,menjaga keamanan,kerahasiaandan keutuhansuratsuara Hasilcetakansuratsuaradanjumlah diverifikasiolehKPUDsebelum didistribusikan KetentuanKPPS: -7orangmasyarakatsekitarTPS -seleksisecaraterbuka -diangkat/diberhentikanPPS -ketuamerangkapanggotadan anggota BeritaAcara pemusnahan Menyaksikan pemusnahan Polisi,KPUD, Pengawas tidak Ya Alokasijumlah &wilayahTPS yangakan dikirimdan alamatTPS Pemerintah& Pemda Daftaralamat PPSdanTPS Selesai Tersimpan& tersegel Ya Diamankan TNI-Polri Tidak Selesai
  • 34. 32 Diagram Undang-Undang Pemilihan PEMUNGUTAN SUARA PEMILIH TETAP, TAMBAHAN, CACAT DAN TIDAK TERDAFTAR DI TPS 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penyampaian surat pemberitahuan pemilihan oleh KPPS sekaligus mendata apabila ada pemilih yang berhalangan fisik. KPPS melakukan persiapan suara terkecuali ada kondisi yang menyebabkan KPUD melakukan penetapan penundaan, dimanaKPPSmelaksanakanpersiapan TPS,DPT,Calon dan salinan DPT. Pada hari pelaksanaan KPPS melaksanakan pemeriksaan akhir, menerima kotak suara berikut isi dan perlengkapan, dan membukanya disaksikan oleh panwas, masyarakat dan pemantau. Pemilih yang telah terdaftar hadir dalam TPS dengan membawa surat pemberitahuan ataudenganmenunjukkanidentitas,menerimapenjelasan sebelum melaksanakan pemungutan suara dan diberikan tanda khusus setelah melakukan pemilihan. Keamanan dilakukan oleh petugas ketentraman TPS dengan back-up dari anggota Kepolisian 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH : Formulir C6 yang ditujukan sebagai undangan pemilihan. KPPS - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. SURAT SUARA : Lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara
  • 35. Diagram Undang-Undang Pemilihan 33 PETUGAS KETENTRAMAN : Kelompok petugas yang dibentuk untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan Tempat Pemungutan Suara. POLISI :   Pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militeristis dan dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. PPS : Panitia penyelenggara pemilihan yang dibentuk pada tingkat desa/ nama lain dan kelurahan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Terkecuali apabila terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud. 3 REFERENSI - Undang-undang 1 Tahun 2015 Pasal 84, 86, 88, 92, 93, 96, 97 - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 87, 89, 90, 91, 94, 95 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 85
  • 36. 34 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN UNDANGAN PEMILIH mulai Mengedarkan3hari sebelumtanggal pemungutan KPPS Mendata pemilihyang perludibantu KPPS Pemilih halanganfisik Tidak Melakukan Penetapan Penundaan KPUD Daftar Pemilih Tetap KPPS HariPemungutanSuaraadalah: Hariliburatauhariyangdiliburkan danditetapkanolehkeputusanKPUD PenetapanPenundaanPemungutan suaraKPUDdilakukandalamkondisi adanyagangguanobyektifakibat bencana,kerusuhandankeamanan sehinggadilakukanpemungutan suarasusulanataulanjutan Daftar Pemilih Tambahan Persiapan pemungutan suara KPPS Bisa dilaksanakanIya Undangan Pemilih Surat Penetapan Penundaan KPUD BeritaAcaraditandatanganiketua KPPSdanminimal2anggotaKPPS dan/atausaksi Saksicalonmemberikanmandat tertulidaricalonkeKPPS PemilihdisatuTPSpalingbanyak800 orangdilokasiyangmudahdijangkau Ya Tidak selesai Kotaksuara PEMUNGUTANSUARA PEMILIHTETAP,TAMBAHAN,CACATDANTIDAKTERDAFTARDITPS AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN UNDANGAN PEMILIH mulai Mengedarkan3hari sebelumtanggal pemungutan KPPS Mendata pemilihyang perludibantu KPPS Pemilih halanganfisik Tidak Melakukan Penetapan Penundaan KPUD Daftar Pemilih Tetap KPPS HariPemungutanSuaraadalah: Hariliburatauhariyangdiliburkan danditetapkanolehkeputusanKPUD PenetapanPenundaanPemungutan suaraKPUDdilakukandalamkondisi adanyagangguanobyektifakibat bencana,kerusuhandankeamanan sehinggadilakukanpemungutan suarasusulanataulanjutan Daftar Pemilih Tambahan Persiapan pemungutan suara KPPS Bisa dilaksanakanIya Undangan Pemilih Surat Penetapan Penundaan KPUD BeritaAcaraditandatanganiketua KPPSdanminimal2anggotaKPPS dan/atausaksi Saksicalonmemberikanmandat tertulidaricalonkeKPPS PemilihdisatuTPSpalingbanyak800 orangdilokasiyangmudahdijangkau Ya Tidak selesai Kotaksuara PEMUNGUTANSUARA PEMILIHTETAP,TAMBAHAN,CACATDANTIDAKTERDAFTARDITPS AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 178 C(1) 178 B 178 A 178 C(2) 178 C(3) 178 D
  • 37. Diagram Undang-Undang Pemilihan 35Paspor Kartu Keluarga Berita Acara Sumpah KPPS Pemeriksaanakhir Rapat,Sumpah, penjelasanpemilih pelaksanaan KPPS PersiapanTPS, DPT,Calon, salinanDPT KPPS Perihalkotak,isi, dokumen,alat, jumlah,keadaan& tandatangandi suratsuara, KPPS Beritaacara pembukaan, dihadirisaksi, panwas, pemantau, masyarakat KPPS dilaksanakanIya Surat Suara Kartu Identitas KPPS E-KTP Surat Keterangan Penduduk Kartu Identitas Pemantau Setelahmemilih Diberikantanda khususolehKPPS Pemilih Menunjukkan e-KTP/KK/Paspor/ identitaslaindiTPS domisilinya Pemilih Surat pemberitahuan memilihdiTPS atauTPSlain PPS Menerima penjelasan,nomor urut,mengganti suratsuararusak, memberikansuara 07.00–13.00 Pemilih Pemilih terdaftar diTPS selesai Penangananpertama pelanggaran ketertiban, kenyamanandan kemanan Petugas KetentramanTPS PemilihdisatuTPSpalingbanyak800 orangdilokasiyangmudahdijangkau Pemberiansuaradapatmelalui: -suratsuara -peralatanpemilihansuara elektronik Prinsippemungutansuara: -memudahkanpemilih -akurasidalampenghitungan -efisiendalampenyelenggaraan SuratSuaradinyatakansahapabila: -ditandatanganiKPPS -hanyadiberitandasatukalidisurat suaraolehpemilih JumlahSuratSuaracadangan2,5% daridaftarpemilihtetap PengawasandilakukanolehPPLdan PengawasTPS 2orangpetugasditempatkanoleh PPSuntukmengamankanTPS.Dalam halanggotamasyarakatatau pemantaupemilihantidakmematuhi penanganankeamananTPS,maka diserahkankepadaPolisioleh pengamananTPS Pemilihtidakbolehmembubuhkan tulisan/catatandiatassuratsuara ataudiyatakantidaksah Surat Pemberitahuan Memilihdi tempatlain Tidak Iya Kartu Identitas saksicalon LaporanPemilih tambahan (untukKPUD ViaPPK) Surat Suara elektronik Back-Up Keamanan Polisi Kotaksuara Surat mandat calon Kartu Identitas Pengawas 178 G 178 H 182 B 187 A(2) 182 A 187 A(1) 198 A
  • 38. 36 Diagram Undang-Undang Pemilihan PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS S.D KPU PROVINSI 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses penghitungan setelah pemungutan suara berakhir, dimana KPPS merekap kondisi sebelum penghitungan dilakukan terkait surat suara cadangan, menerima keberatan dari saksi pasangan calon untuk pembetulan seketika, membuat berita acara, sertifikat dan salinan dan menandatanganinya bersama saksi calon, kemudian diumumkan selama 7 hari. Dokumen tersebut kemudian diteruskan ke PPS untuk dilanjutkan ke proses rekapitulasi oleh PPK pada tingkat kecamatan sebelum diteruskan hasil rekapitulasinya ke KPU Kab/ Kota. Proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten/ kota dilanjutkan dan Pleno KPU Kab/ Kota dilakukan untuk menetapkan Bupati/ Walikota terpilih. Untuk pemilihan Gubernur, KPU Provinsi akan melanjutkan proses rekapitulasi dan Pleno atas Gubernur terpilih. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMUNGUTAN SUARA : Suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. SAKSI CALON : Orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait dengan fakta tentang terjadinya sesuatu yang dia lihat, dengar atau alami, bukan opininya mengenai suatu peristiwa di TPS.
  • 39. Diagram Undang-Undang Pemilihan 37 PPL - Pengawas Pemilu Lapangan: Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan. PPS - Penyelenggara Pemungutan Suara: Panitia Pemilihan di tingkat kelurahan PPK - Panitia Pemilihan Kecamatan: Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan.  SERTIFIKAT : Dokumen yang membuktikan kebenaran dari fakta- fakta kejadian di TPS. BERITA ACARA : Naskah dalam mengesahkan suatu kejadian yang bersifat resmi terkait peristiwa dalam pemungutan suara ataupun adanya perubahan status. REKAPITULASI :  Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir penghitungan suara yang secara rinci menggambarkan data surat suara menurut calon kepala daerah yang masuk. SURAT MANDAT : Surat yang berisi instruksi atau wewenang yang diberikan oleh calon kepala daerah kepada wakilnya untuk melakukan atau menyaksikan kejadian tempat pemungutan suara. PEMANTAU : Lembaga pemantau pemilihan sebagai pihak independen pengawas pemilihan yang harus terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). PLENO : Rapat lengkap yang dihadiri oleh segenap anggota KPUD secara paripurna. 3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 98, 103, 104, 105, 106, 108 - Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 107, 109
  • 40. 38 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat mandatsaksi KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat Pembetulanprosespenghitungan JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 178 E(1) 178 E(2) 193 (3)
  • 41. Diagram Undang-Undang Pemilihan 39 Menerimasurat mandatsaksi pasangancalon KPPS Mengajukan keberatan seketikauntuk pembetulan SaksiCalon Adakeberatan Perhitungan suratsuara SaathadirApabila bersedia menandatanggani beritaacara& sertifikat Saksicalon Membuat beritaacara, sertifikatdan salinan KPPS tidak Lanjut ke B jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat Pembetulanprosespenghitungan dilakukankarenaadanyakeberatan darisaksicalon Beritaacarapenghitungandan sertifikatditandatanganiKPPSdan saksicalon SelamaPemilihanPPLWajib: -tidakbersikapdiskriminatif -koordinasiPanwasKecamatan -temuan&laporanKePanwas -melaporkanpengawasan -kewajibanlaindariPanwas Kecamatan PPLberjumlah1(satu)oranguntuk setiapdesa/kelurahandengan pengawasTPS1(satu)orangsetiap TPS KetentuanPPK: -5orang -seleksiterbuka -diangkat/diberhentikanKPUD kabupaten/kota -30%wakilperempuan -dibantusekretariatPNSyg diusulkankepadabupati/walikota dari3namamelaluiKPUD Iya Pengumumanhasil perhitungandiTPS Salinan sertifikat diumumkan 7hari PPS suara dikembalikan pemilih(rusak/ salahpilih Menerima salinanberita acaradan sertifikat Saksi,PPL,PPS, PPK Beritaacara penghitungan suara Sertifikasthasil penghitungan SalinanBerita acara& Sertifikat 193 (5) 193 (6) 193 (7)
  • 42. 40 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Lanjutan dari B BeritaAcara Hasil Penghitungan perolehan SuaraTPS Rekapitulasidihadirioleh: -saksicalon (membawamandatdaricalon) -pemantau -PanwasKecamatan -Masyarakat PeraturanKPUmengaturformat BeritaAcaradanSertifikat Pemilihanuntukhanyasatu pasangancalonkepaladaerah dilakukandengancaramencoblos Sertifikat penghitungan perolehan suaraTPSMenyaksikan rekapitulasi perhitungan Saksi,Panwas Pemantau masyarakat SuratSuara BeritaAcara penghitungan PPK Adakeberatan Perhitungan suara Tidak Isidalamkotaksuaratersegel: -BeritaAcaraPemungutanSuara -SertifikatRekapitulasiHasil penghitunganSuara Ditandatanganiolehminimal2(dua) Menerimasurat suara,berita acaradan sertifikatdari KPPS wilayahnya PPS Menerima kotaksuara tersegel(surat suara),berita acara& sertifikathasil PPK Melakukan perhitungan rekapitulasi suratsuara PPK Menyerahkan suratmandat calon SaksicalonSurat mandat calon PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 194
  • 43. Diagram Undang-Undang Pemilihan 41 Salinan Sertifikat BeritaAcara Pemungutan Suara Sertifikathasil perhitungan perolehan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas BeritaAcara penghitungan dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK suara Lanjut Ke C Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari PPK -SertifikatRekapitulasiHasil penghitunganSuara Ditandatanganiolehminimal2(dua) oranganggotaPPKdansaksicalon yangbersediamenandatangani -suratsuara Kotaksuarakemudiandisegel denganlabelKPU Diawasipanwaskecamatandan dilaporkankePanwasKabupaten/ Kota Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKecamatan -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangPanwas Kecamatan: -mengawasitahapanpemilu -penyerahankotaksuaratersegel -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporankePPKatau -instansilainyangberwenang -mengawasisosialisasipemilu -rekomendasitindakanpidana -tugaswewenanglainsesuaiUU Sampul Khusus Iya Beritaacaradan sertifikatdimasukan sampulkhususdan dalamkotak tersegel PPK Menerimaberita acaradansertifikat rekapitulasiPPK KPUKab/Kota Menyaksikan penyerahanPPK keKPUKab/Kota Panwas Kecamatan Salinan Sertifikat BeritaAcara Pemungutan Suara Sertifikathasil perhitungan perolehan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK Lanjut Ke C Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari PPK oranganggotaPPKdansaksicalon yangbersediamenandatangani -suratsuara Kotaksuarakemudiandisegel denganlabelKPU Diawasipanwaskecamatandan dilaporkankePanwasKabupaten/ Kota Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKecamatan -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangPanwas Kecamatan: -mengawasitahapanpemilu -penyerahankotaksuaratersegel -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporankePPKatau -instansilainyangberwenang -mengawasisosialisasipemilu -rekomendasitindakanpidana -tugaswewenanglainsesuaiUU Sampul Khusus Iya Beritaacaradan sertifikatdimasukan sampulkhususdan dalamkotak tersegel PPK Menerimaberita acaradansertifikat rekapitulasiPPK KPUKab/Kota Menyaksikan penyerahanPPK keKPUKab/Kota Panwas Kecamatan
  • 44. 42 Diagram Undang-Undang Pemilihan Surat Mandat Calon AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Lanjutan dari C BeritaAcara Hasil Penghitungan perolehan SuaraTPS Rekapitulasidihadirioleh: -saksicalon (membawamandatdaricalon) -pemantau -PanwasKabupaten/Kota -Masyarakat PeraturanKPUmengaturformat BeritaAcaradanSertifikat Pemilihanuntukhanyasatu pasangancalonkepaladaerah dilakukandengancaramencoblos Sertifikat penghitungan perolehan suaraTPS Melakukan perhitungan rekapitulasi suratsuara KPUKab/Kota SuratSuara SaksiCalonBeritaAcara KPUKab/Kota Adakeberatan Perhitungan suara Tidak Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKabupaten/Kota -pemantau membuat beritaacara penerimaan dansertifikat rekapitulasi KPUKab/Kota Menyaksikan rekapitulasi jumlahsuara Saksi,panwas, pemantau, masyarakat Menyerahkan mandatdari pasangancalon SaksiCalon PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 183 193 A(2)
  • 45. Diagram Undang-Undang Pemilihan 43 Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas BeritaAcara penghitungan dansertifikat rekapitulasi KPUKab/Kota Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK Perhitungan suara Tidak Lanjut Ke D Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUKab/Kota Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -PanwasKabupaten/Kota -pemantau -Masyarakat PanwasKabupaten/kotadibentuk1 bulansebelumtahapanpemilihan dimulaidandibubarkan2bulan sesudahseluruhtahapanselesai Tugas&WewenangPanwas Kabupaten/Kota: -mengawasitahapanpemilu -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -danatasrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Pemilihan Gubernur Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUKab/Kota Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUKab/Kota Tidak Menerima beritaacara dansertifikat hasil perhitungan suara KPUProvinsi Iya HasilRapat PlenoKPUKab/ Kota Penetapan pasangancalon terpilih selesai Menerima penetapanhasil pemilihanBupati/ Walikota PasanganCalon Perolehan suarasamaPenyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUKab/Kota penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUKab/Kota tidak Iya Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Panwas penghitungan dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon&PPK Lanjut Ke D Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUKab/Kota -Masyarakat PanwasKabupaten/kotadibentuk1 bulansebelumtahapanpemilihan dimulaidandibubarkan2bulan sesudahseluruhtahapanselesai Tugas&WewenangPanwas Kabupaten/Kota: -mengawasitahapanpemilu -laporandugaanpelanggaran -temuan&laporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -danatasrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Pemilihan Gubernur Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUKab/Kota Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUKab/Kota Tidak Menerima beritaacara dansertifikat hasil perhitungan suara KPUProvinsi Iya HasilRapat PlenoKPUKab/ Kota Penetapan pasangancalon terpilih selesai Menerima penetapanhasil pemilihanBupati/ Walikota PasanganCalon Perolehan suarasamaPenyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUKab/Kota penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUKab/Kota tidak Iya
  • 46. 44 Diagram Undang-Undang Pemilihan Surat Mandat Calon AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Lanjutan dari D BeritaAcara Hasil Penghitungan perolehan SuaraTPS Rekapitulasidihadirioleh: -saksicalon (membawamandatdaricalon) -pemantau -Bawaslu -Masyarakat PeraturanKPUmengaturformat BeritaAcaradanSertifikat Sertifikat penghitungan perolehan suaraTPS Melakukan perhitungan rekapitulasi suratsuara KPUProvinsi SuratSuara SaksiCalonBeritaAcara penghitungan KPUProvinsi Adakeberatan Perhitungan suara Tidak SelamaPemilihanBawasluwajib: -bersikaptidakdiskriminatif -terbukaatasinformasipengawasan kemasyarakat -melaksanakankeputusanDKPP -kewajibanlainsesuaiUU membuat beritaacara penerimaan dariKPUKab/ Kota KPUProvinsi Menyaksikan rekapitulasi jumlahsuara Saksi,Bawaslu, pemantau, masyarakat Menyerahkan mandatdari pasangancalon SaksiCalon PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PEMUNGUTAN SUARABERAKHIR mulai Merekapkondisi sebelum penghitungan KPPS Menerimasurat KPPS Suratsuara cadangan terpakai Tidak Menghitung& membuat beritaacara penggunaan KPPS Salinandaftar pemilihtetap Jumlahpemilih sesuaiDPT untukTPS JumlahPemilih dariTPSlain Ya Rekapsebelumpenghitungan: -jumlahpemilihdarisalinanpemilih tetapTPS -jumlahpemilihTPSlain -yangmenggunakane-KTPdan/atau keteranganpenduduk -jumlahsuratsuaratidakterpakai -suratsuarayangdikembalikan karenarusakatausalahditandai Pemungutansuarasecaraelektronik dihitungdengancaraelektronikdan/ ataumanual Suratsuaracadanganterpakai ditandatanganiKPPSdan2anggota Saksicalonmembawamandatdari calondiserahkankeKPPS Penghitungandisaksikandengan jelasolehpemantau,saksi,pengawas danmasyarakat JumlahPemilih dengane-KTP/ KK/Paspor/ Identitaslain Jumlahsurat suaratidak terpakai Jumlahsurat suara dikembalikan pemilih(rusak/ PENGHITUNGANPEROLEHANSUARA DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 193 A(1) 195 197 (1)
  • 47. Diagram Undang-Undang Pemilihan 45 Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan SaksiCalon Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Bawaslu BeritaAcara penghitungan dansertifikat rekapitulasi KPUProvinsi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon& Bawaslu Perhitungan suara Tidak Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUProvinsi Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -Bawaslu -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangBawasluProvinsi : -mengawasitahapanpemilu (rekomendasiKPUuntuk penonaktifansementara/sanksi administratifdanrekomendasibila adatindakpidana) -merawatarsipdandokumen -menerimalaporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -tindaklanjutrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUProvinsi Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUProvinsi selesai HasilRapat PlenoKPU Provinsi Penetapan pasangancalon terpilih Menerima penetapanhasil pemilihanGubernur PasanganCalon Perolehan suarasama tidak Penyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUProvinsi Iya penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUProvinsi Salinan Sertifikat BeritaAcara Perhitungan Suara Sertifikathasil perhitungan suara Mengajukan keberatan untuk pembetulan Menerimasalinan beritaacaradan sertifikathasil Saksi/calon& Bawaslu dansertifikat rekapitulasi Saksiyang bersedia Menandatangani BeritaAcaradan Sertifikat Saksicalon& Bawaslu Mengumumkan hasilpenghitungan selama7hari KPUProvinsi Setiappenghitungandihadirioleh -saksicalon/Calon -Bawaslu -pemantau -Masyarakat Tugas&WewenangBawasluProvinsi : -mengawasitahapanpemilu (rekomendasiKPUuntuk penonaktifansementara/sanksi administratifdanrekomendasibila adatindakpidana) -merawatarsipdandokumen -menerimalaporansengketaatau -instansilainyangberwenang -menyampaikankeKPUProvinsi -menyampaikankeBawaslu -tindaklanjutrekomendasiBawaslu -sosialisasipemilihan -tugaswewenanglainsesuaiUU Pasangankepaladaerahdengan suaraterbanyakyangdinyatakan sebagaipemenang;apabiladidapati adanyajumlahyangsamamaka penyebaranyanglebihmeratadi setiapwilayahyangdipilih;untuk1 pasangancalonhanyadinyatakan menangbila˃50%darisuratsuara sahyangmasuk Sampul Khusus Iya Mengumumkan hasilrekapitulasi KPUProvinsi Melakukanpleno penetapan pasangancalon terpilih1hari KPUProvinsi selesai HasilRapat PlenoKPU Provinsi Penetapan pasangancalon terpilih Menerima penetapanhasil pemilihanGubernur PasanganCalon Perolehan suarasama tidak Penyebaranlebih meratadiwilayah atau ˃50%bila perseorangan KPUProvinsi Iya penetapancalon terpilihdalam3 hari KPUProvinsi
  • 48. 46 Diagram Undang-Undang Pemilihan PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN ULANG DI TPS S.D KPU PROVINSI 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan proses pemungutan suara yang tertunda atau perlu dilakukan pemungutan suara ulang terkait adanya 3 kondisi yang mensyaratkan terjadinya proses pemungutan suara dan penghitungan ulang dengan bukti kejadian saat pemungutan suara dilakukan. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMUNGUTAN SUARA : Suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. KPPS - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Panitia pemilihan yang melaksanakan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. SAKSI CALON : Orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait dengan fakta tentang terjadinya sesuatu yg dia lihat, dengar atau alami, bukan opininya mengenai suatu peristiwa di TPS. PPL - Pengawas Pemilu Lapangan: Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan. PPS - Penyelenggara Pemungutan Suara: Panitia Pemilihan di tingkat kelurahan
  • 49. Diagram Undang-Undang Pemilihan 47 PPK - Panitia Pemilihan Kecamatan: Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan PANWAS – Panitia pengawas di tingkat kecamatan.  SERTIFIKAT : Dokumen yang membuktikan kebenaran dari fakta- fakta kejadian di TPS. BERITA ACARA : Naskah dalam mengesahkan suatu kejadian yang bersifat resmi terkait peristiwa dalam pemungutan suara ataupun adanya perubahan status. REKAPITULASI :  Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir penghitungan suara yang secara rinci menggambarkan data surat suara menurut calon kepala daerah yang masuk. REKOMENDASI : Tindakan untuk menyatakan kondisi pemungutan suara atau penghitungan surat suara yang baik dan layak tidak dilakukan sehingga dipilih penyelesaian tentang apa yang harus dilakukan melalui surat resmi yang menjelaskan kronologis dan alasan mengapa syarat dan kondisi yang dimaksud terpenuhi, sehingga pemungutan suara atau penghitungan ulang perlu dilakukan. SERENTAK : Kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan 3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 115, 116, 117, 118, 119
  • 50. 48 Diagram Undang-Undang Pemilihan AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Menelitidan memeriksa keadaan Panwas Kecamatan PEMUNGUTAN& PENGHITUNGAN ULANG mulai Terbukti adakondisi1 Usulan penghitungan ulang SaksiCalon/ PPL tidak Panwas Kecamatan iya Terbukti adakondisi2 Kondisi1: -bukakotak,berkasdan penghitungantidaksesuaitatacara menurutUU -petugasKPPSmintapemilih memberiidentitas/tandadisurat suaranya -PetugasKPPSmerusaksuratsuara agartidaksah ->1pemilihmencoblosdiTPSsama atauberbeda ->1pemilihtidakterdaftarpemilih mencoblosdiTPS Kondisi2: -dihitungsecaratertutup -tempatpenghitungankurang terang -suarapenghitungankurangjelas -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak BeritaAcara Pemungutan SuaraUlang SuratSuara Pemilihan Rekapitulasi Perhitungan suara Sertifikat Rekapitulasi Usulan penghitungan ulang PEMUNGUTANSUARADANPENGHITUNGANULANG DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN Menelitidan memeriksa keadaan Panwas Kecamatan PEMUNGUTAN& PENGHITUNGAN ULANG mulai Terbukti adakondisi1 Usulan penghitungan ulang SaksiCalon/ PPL tidak Panwas iya Terbukti Kondisi1: -bukakotak,berkasdan penghitungantidaksesuaitatacara menurutUU -petugasKPPSmintapemilih memberiidentitas/tandadisurat suaranya -PetugasKPPSmerusaksuratsuara agartidaksah ->1pemilihmencoblosdiTPSsama atauberbeda ->1pemilihtidakterdaftarpemilih mencoblosdiTPS Kondisi2: -dihitungsecaratertutup -tempatpenghitungankurang terang -suarapenghitungankurangjelas -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan BeritaAcara Pemungutan SuaraUlang SuratSuara Pemilihan Rekapitulasi Perhitungan suara Sertifikat Rekapitulasi Usulan penghitungan ulang PEMUNGUTANSUARADANPENGHITUNGANULANG DITPSS.D.KPUPROVINSI AKTIVITASDOKUMEN/ CATATANRESMI PENJELASAN PENDAFTARAN CALONKEPALA DAERAH mulai 20%kursi DPRD 25%suara sahpemilu Kecualipapua& papuabarat Calon PartaiPolitik Surat Mendapatbukti Calon Ketentuanakumulasisuratsuarasah 25%hanyaberlakuapabilapartai tersebutmemilikikursidiDPRD Suratdukunganpartaipolitik ditandatanganiketuapartaipolitik dansekretarispartaipoltikdisertai putusanpersetujuanDPPpartaidan ditujukanhanyapada1pasangan calon Calonyangsudahdidaftarkanpartai politikatauperseorangandilarang mengundurkandiri ApabilacalontidakdidaftarkanDPD/ DPCPartai,makapendaftaran dilaksanakanolehDPPPartai Sanksi: -partaipolitiktidakdapat mengajukancalonkepaladaerah -perseorangandendaRp.20M Persentase Sesuaijumlah penduduk daerah Calon Perseorangan Jumlah kursiDPRD SuaraSah Pileg melalui DPPdgn putusandan didaftarkan Kemkumham Mahkamah Partai Iya Referensi:Pasal39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47 PENDAFTARANCALONKEPALADAERAH RASIOKURSIDPRD,SUARASAHDANRASIOJUMLAHPENDUDUK 193 (4)
  • 51. Diagram Undang-Undang Pemilihan 49Rekomendasi pemungutan suaraulang Panwas Kecamatan iya Selesai Terbukti adakondisi2 Mengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi Rekomendasi pemungutan suaraulang Panwas Kecamatan iya Selesai Terbukti adakondisi2 Mengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi Rekomendasi pemungutan suaraulang Panwas Kecamatan iya Selesai Terbukti adakondisi2 Mengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD -tulisankurangjelas -prosestidakdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan -tidakkonsistenataspenentuan suratsah/tidak Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi Rekomendasi pemungutan suaraulang SelesaiMengawasi penghitungan ulangseketika diTPS Panwas Kecamatan Iya Tidak Bisadilakukan seketika Iya Mengawasi penghitungan ulangdiPPSdi harisama Panwas Kecamatan Tidak Selesaidi hariygsama IyaMelakukan penghitungan ulangdalam 2hari PPK Tidak Terbuktiada kondisi3 usulan penghitungan ulangserentak PPS,PPK,KPUD Saksicalon& Pengawas iyaTidak penghitunganulang jikaadaperbedaan disertifikatdalam 5hari PPK Hitungulang selesaipada harisaat rekapitulasi KPUD Kondisi3: -rusuhsehinggaprosesterhenti -rekapitulasihasilsecaratertutup -tempatnyakurangterang -suaranyakurangjelas -tulisannyakurangjelas -tidakdapatdisaksikanjelas -diluartempat/waktuditentukan PenghitunganulanguntukTPS dilakukandenganmembukakotak suaradiPPK BilasertifikatPPKadaperbedaan, makapenghitunganulangdan pembetulandatadilakukanmelalui sertifikatrekapitulasidariKPUKab/ Kotabersangkutan BiladengansertifikatKPUProvinsi adaperbedaanmakapembetulan datadilihatdarisertifikatrekapitulasi KPUProvinsi
  • 52. 50 Diagram Undang-Undang Pemilihan PEMILIHAN LANJUTAN DAN SUSULAN 1 PENGANTAR Tahapan ini menggambarkan apabila terjadi kondisi bencana, kerusuhan dan gangguan keamanan sehingga diperlukan penetapan penundaan. Maka KPUD bertindak untuk menilai apakah hal ini terjadi di seluruh tahapan atau sebagian saja untuk keputusan menjalankan pemilihan susulan atau lanjutan. Namun apabila > 40% wilayah dan >50% pemilih tidak mengikuti jalannya pemungutan suara, maka Menteri atau Gubernur melakukan penetapan pemilihan lanjutan atau susulan. 2 ISTILAH DALAM TAHAPAN INI PEMUNGUTAN SUARA : Suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. BERITA ACARA PENETAPAN PENUNDAAN: Naskah dalam mengesahkan suatu kejadian yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan dan bersifat resmi terkait peristiwa dalam pemungutan suara ataupun adanya perubahan status. REKAPITULASI :  Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir penghitungan suara yang secara rinci menggambarkan data surat suara menurut calon kepala daerah yang masuk. REKOMENDASI : Tindakan untuk menyatakan kondisi pemungutan suara atau penghitungan surat suara yang baik dan layak tidak dilakukan sehingga dipilih penyelesaian tentang apa yang harus dilakukan melalui surat resmi yang menjelaskan kronologis dan alasan mengapa syarat dan kondisi yang dimaksud terpenuhi, sehingga pemungutan suara atau penghitungan ulang perlu dilakukan.
  • 53. Diagram Undang-Undang Pemilihan 51 TAHAPAN : Proses pelaksanaan kegiatan pemilihan yang berkaitan dengan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum. KPUD : lembaga penyelenggara pemilihan umum daerah yang mandiri sesuai Undang-Undang. MENTERI : Jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik siginifikan dalam pemerintahan. GUBERNUR : Kepala daerah untuk wilayah provinsi. PEMILIH : Warganegara yang memiliki hak hukum untuk memilih. 3 REFERENSI - Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 122