2. ANGGARAN DAERAH
● ANGGARAN DAERAH ADALAH SALAH SATU INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH
YAITU DALAM HAL INI ABPD YANG MEMILIKI PERANAN SANGAT STRATEGIS DAN
MEMPUNYAI FUNGSI SANGAT FITAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DAERAH.
● APBD SEMDIRI ADALAH INSTRUMEN YANG SANGAT PENTING DALAM METRIGER
PENINGKATAN / PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH, MEMBUKA LAPANGAN
KERJA MAUPUN MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI DAERAH OLEH KARENA ITU MARI
KITA LIHAT APA ITU ANGGARAN DAERAH.
3. KALAU KITA BERBICARA ANGGARAN DAERAH MAKA KITA BERBICARA MENGENAI APBD :
APA ITU APBD :
1. APBD SECARA ADMINISTRATIF : APBD ADALAH DOKUMEN ANGGARAN YANG BERISI
RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH YANG DISUSUN DAN DIBAHAS OLEH
PEMERINTAH DAERAH KEMUDIAN DIBAHAS BERSAMA-SAMA ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DAN LEGISLATIF SETELAH ITU DITETAPKAN DAN DISAHKAN OLEH LEGISLATIF
DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH
1. APBD SERACA POLITIK : BAHWA APBD MERUPAKAN KERANGKA PEMERITAHAN
DEMOKRASI YANG MENEMPATKAN AMANAT RAKYAT YANG DITITPKAN KEPADA
EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF UNTUK DIKELOLA DEMI KESEJAHTERAAN DAN
KEMAKMURAN MASYARAKAT
4. 3 PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN APBD :
1. PROSES TEKNOKTRATIS YAITU PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KEUANGAN DAERAH MULAI DARI RPJMD, RENSTRA, RENJA OPD, RKPD, KUA PPAS
DAN RKA PEMERINTAH DAERAH SEYOGYANNYA MELIBATKAN AHLI DALAM BIDANG
KEUANGAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
2. PROSES PARTISIPATIF, YAITU MELIBATKAN MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAIK MELALUI MUSREMBANG, PENJARINGAN
ASPIRASI MAUPUN DISKUSI2
3. PROSES POLITIS YAITU PROSES KESEPAKATAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DALAM PEMBAHASAN KUA DAN PPAS SERTA EVALUASI DARI PEMERINTAH.
5. DALAM PENYUSUSUNAN APBD ADA BEBERAPA PRINSIP YANG HARUS DIPERHATIKAN YAITU :
1. PRINSIP KESATUAN YAITU SEMUA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DISAJIKAN
DALAM SATU DOKUMEN ANGGARAN
2. PRINSIP UNIFERSIALITAS YAITU SEMUA TRANSAKSI KEUANGAN DISAJIKAN SECARA
UTUH DALAM DOKUMEN ANGGARAN
3. PRINSIP TAHUNAN YAITU MEMBATASI MASA BERLAKU APBD HANYA SATU TAHUN
4. PRINSIP SPESIALITAS YAITU MEWAJIBKAN AGAR SETIAP KREDIT ANGGARAN HARUS
DIRINCI SECARA JELAS PERUNTUKANNYA
6. APBD MEMILIKI BEBERAPA FUNGSI YAITU :
1. FUNGSI OTORISASI YAITU MENJADI PEDOMAN DALAM MENJALANKAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
2. FUNGSI PERENCANAAN YAITU RENCANA KEGIATAN DAERAH DALAM SATU TAHUN SUDAH
TERTUANG DALAM APBD
3. FUNGSI PENGAWASAN YAITU APBD SEBAGAI PEDOMAN APAKAH PENYELENGARAAN
PEMERINTAH DAERAH SUDAH SESUAI ATAU TIDAK SESUAI KETENTUAN
4. FUNGSI ALOKASI APBD MEMILI FUNGSI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI, MEMBUKA LAPANGAN KERJA, MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DAN
PEMERATAAN KESEJAHTERAAN
5. FUNGSI DISTRIBUSI YAITU APBD HARUS BERIMBANG TIDAK MENGUTAMAKAN
KELOMPOK ATAU DAERAH TERTENTU DAN MENGABAIKAN KELOMPOK DAN DAERAH
YANG LAIN.
6. FUNGSI STABILISASI YAITU APBD MEMPUNYAI FUNGSI UNTUK MEMELIHARA DAN
MENGUPAYAKAN STABISILISASI FUDAMENTAL PEREKONOMIAN DAERAH.
7. DARIMANA SUMBER PENDAPATAN YANG DIBELANJAKAN DALAM APBD
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-Lain PAD yang Sah
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01 Pendapatan Transfer antar Daerah
5 BELANJA
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.05 Belanja Hibah
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
8. 5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
Belanja Bantuan Keuagan
Jumlah Belanja
Total : Surplus/(Defisit)
6. Pembiayaan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.1 Pengeluaran Pembiayaan
6.1.01 Penyertaan Modal Daerah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiaayaan Netto
6.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan
