Analisa rasio keuangan (ratio analysis) dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa rasio yang dapat dihitung meliputi rasio kemandirian, efektivitas, aktivitas, dan rasio cakupan biaya layanan utang. Analisis rasio memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antar periode dan daerah untuk mengidentifikasi tren dan memperbaiki efisiensi.
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
Kinerja Keuangan Daerah menjadi isu yang krusial untuk diteliti secara mendalam. Salah indikator yang dapat digunakan adalah rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi. Dalam materi ini juga dijelaskan apsek hukumnya
Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lainnya.
Disampaikan oleh Persadaan Girsang pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
Kinerja Keuangan Daerah menjadi isu yang krusial untuk diteliti secara mendalam. Salah indikator yang dapat digunakan adalah rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi. Dalam materi ini juga dijelaskan apsek hukumnya
Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lainnya.
Disampaikan oleh Persadaan Girsang pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Analisa Ratio APBD
APAKAH ANALISA KEUANGAN ITU?
ANALISA KEUANGAN ADALAH USAHA
MENGIDENTIFIKASI CIRI-CIRI KEUANGAN
BERDASARKAN LAP'ORAN KEUANGAN
YANG TERSEDIA. PENGGUNAAN ANALISA
RATIO PADA SEKTOR PUBLIK KHUSUSNYA
TERHADAP APBD BELUM BANYAK
DILAKUKAN SEHINGGA SECARA TEORI
BELUM ADA KESEPAKAIAN SECARA BULAT
MENGENAI KAIDAH DAN PENGUKURANNYA.
(Widodo dalam Halim 2004)
3. JENIS-JENIS ANALISA RATIO
1. RATIO LIQUIDITAS
- CURRENT RATIO
- CASH RATIO
- QUICK RATIO
- NET WORKING RATIO
2. RATIO LEVERAGE
- DEBT RATIO
- DEBT TO EQUITY RATIO
- TIME INTEREST EARNED RATIO
3. RATIO AKTIVITAS
- PERIODE PENGUMPULAN UTANG
- PERPUTARAN PIUTANG
- PERPUTARAN PERSEDIAAN
- PERPUTARAN AKTIVA TETAP
4. RATIO PROFITABILITAS - GROSS PROPIT MARGIN
- OPERATING PROFIT MARGIN
- NET FROFIT MARGIN
- RETURN ON INVESTMENT (ROI)
- RETURN ON EQUITY
- EARNING POWER
4. KEGUNAAN ANALISIS RATIO PADA
SEKTOR PUBLIK (APBD)
MENILAI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM
MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
MENGUKUR EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM
MEREALISASIKAN PENDAPATAN DAERAH
MENGUKUR SEJAUHMANA AKTIVITAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM MEMBELANJAKAN PENDAPATAN DAERAHNYA.
MENGUKUR KONTRIBUSI MASING-MASING SUMBER
PENDAPATAN DALAM PEMBENTUKAN PENDAPATAN DAERAH
MELIHAT PERTUMBUHAN / PERKEMBANGAN PEROLEHAN
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN YANG DILAKUKAN
SELAMA PERIODE WAKTU TERTENTU
(Widodo dalam Halim 2004)
5. ANALISA RATIO PADA APBD DILAKUKAN DENGAN:
1. MEMBANDINGKAN HASIL YANG DICAPAI DARI
SUATU PERIODE DIBANDINGKAN DENGAN
PERIODE SEBELUMNYA^SEHINGGA DAPAT
DIKETAHUI BAGAIMANA KECENDERUNGAN YANG
TERJADI.
2. MEMBANDINGKAN DENGAN RATIO KEUANGAN
DAERAH LAIN. YANG TERDEKAT ATAUPUN YANG
POTENSI DAERAHNYA RELATIF SAMA UNTUK
DDLIHAT BAGAIMANA POSISI RATIO KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TERSEBUT TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH LAIN
(Widodo dalam Halim 2004)
6. PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN RATIO
KEUANGAN -PADA APBD ADALAH
1.
2.
3.
4.
DPRD
PIHAK EKSEKUTIF SEBAGAI LANDASAN DALAM
MENYUSUN APBD BERIKUTNYA.
PEMERINTAH PUSAT / PROPINSI SEBAGAI BAHAN
MASUKAN DALAM PEMBINAAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
MASYARAKAT DAN KREDITOR, SEBAGAI PIHAK
YANG AKAN TURUT MEMGLIKI SAHAM
PEMERINTAH DAERAH, BERSEDIA MEMBERI
PINJAMAN ATAUPUN MEMBERI OBLIGASI.
(Widodo dalam Halim 2004)
7. RATIO YANG DAPAT DIKEMBANGKAN BERDASARKAN DATA
KEUANGAN BERSUMBER DARI APBD
RATIO KEMANDIRIAN (OTONOMIFISKAL)
RATIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MENUNJUKKAN
KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM R&MBIAYAI SENDIRI
KEGIATAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT YANG TELAH MEMBAYAR PAJAK DAN
RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN YANG DIPERLUKAN
DAERAH, RUMUS:
PENDAPATAN ASLI DAERAH
RATIO KEMANDIRIAN
BANTUAN PP / PROPINSI DAN PINJAMAN
(Widodo dalam Halim 2004)
8. RATIO KEMANDIRIAN MENGGAMBARKAN KETERGANTUNGAN
DAERAH TERHADAP SUMBER DANA EKSTERN
SEMAKIN TINGGI RATIO KEMANDIRIAN MENGANDUNG ARTI BAHWA
TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP BANTUAN PIHAK
EKSTERN (TERUTAMA PEMERINTAH PUSAT DAN PROPINSI) SEMAKIN
RENDAH, DAN DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA.
SEMAKIN TINGGI RATIO KEMANDIRIAN, SEMAKIN. TINGGI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG MERUPAKAN KOMPONEN UTAMA PENDAPATAN ASLI DAERAH
SEMAKIN TINGGI MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH AKAN MENGGAMBARKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG SEMAKIN TINGGI
(Widodo dalam Halim 2004)
9. 2. RATIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
A. RATIO EFEKTI VITAS:
MENGGAMBARKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEREALISASIKAN PAD YANG DIRENCANAKAN DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN BERDASARKAN POTENSI
RIIL DAERAH
PROPOSISI: KINERJA PEMDA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN
PENDAPATAN DIKATEGORIKAN EFISIEN APABIL RATIO
YANG DICAPAI KURANG DARI 1 (SATU) ATAU DIABWAH
100%
SEMAKIN TINGGI RATIO
EFEKTIVITAS,MENGGAMBARKAN
KEMAMPUAN DAERAH YANG SEMAKIN BAlK
RUMUS: BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMUNGUT PAD
RATIO EFEKTIVITAS (REf)
REALISASI PENERIMAAN PAD
Sumber: (Halim 2004)
10. 3. RATIO AKTIVITAS
A. RATIO KESERASIAN
RATIO INI MENGGAMBARKAN BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH
MEMPRIORITASKAN ALOKASI DANANYA PADA BELANJA RUTIN DAN
BELANJA PEMBANGUNAN SECARA OPTIMAL.
PROPOSISI: SEMAKIN TINGGI PROSENTASE DANA YANG
DIALOKASIKAN UNTUK BELANJA RUTIN BERARTI PROSENTASE
BELANJA INVESTASI (BELANJA PEMBANGUNAN) Y/NG DIGUNAKAN
UNTUK MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI
MASYARAKAT CENDERUNG SEMAKIN KECIL
RUMUS
RATIO BELANJA RUTIN TERHADAP APBD
TOTAL BELANJA RUTIN
TOTAL
APBD
RATIO BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP APBD
TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN
TOTAL APBDSumber: (Halim 2004)
11. 4. DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
A. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PERSYARATAN
1) JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN DAERAH YANG WAJIB DIBAYAR
MAKSIMAL 75% DARI PENERIMAAN APBD TAHUN SEBELUMNYA
2) DSCR MINIMAL 2,5
DSCR MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA PENJUMLAH-AN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),'BAGIAN DAERAH (BD) DARI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB), PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BAGIAN
DAERAH LAINNYA SERTA DANA ALOKASI UMUM SETELAH DIKURANGI
BELANJA WAJIB (BW), DENGAN PENJUMLAHAN ANGSURAN POKOK,
POKOK BUNGA DAN BIAYA PINJAMAN LAINNYA YANG JATUH TEMPO
(PAD + BD + DAU) - BW
DSCR=
TOTAL (POKOK ANGSURAN+BUNGA+BIAYA PINJAMAN)
Sumber: (Halim 2004)
12. B. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PENGGUNAAN PINJAMAN
1) PINJAMAN JANGKA PANJANG DIGUNAKAN MEMBIAYAI
PEMBANGUNAN YANG DAPAT MENGHASILKAN
PENERIMAAN KEMBALI UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN DAN
PELAYANAN MASYARAKAT
2) PINJAMAN JANGKA PENDEK UNTUK PENGATURAN ARUS KAS
C. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PROSEDUR
1) MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD
2) DITUANGKAN DALAM KONTRAK
Sumber: (Halim 2004)
13. Daftar Pustaka:
Halim A, 2014. Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah Kasus
Kabupaten Boyolali (Widodo), Yogyakarta: Unit
Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN