Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Gambaran Umum Kebijakan Penyusunan APBD TA.2022

1. GAMBARAN
UMUM
KEBIJAKAN
PENYUSUNAN
APBD TA 2022.
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum
penyelenggaraan pemda secara nasional
POROS
Pemerintahan &
Politik Dalam
Negeri
Menjamin keberlangsungan pelayanan &
pemberdayaan masyarkat, pembangunan daerah,
demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan bangsa
Berlandaskan Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai
dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI, Koordinasi
antar K/L secara terpadu
Komitmen bersama dan partisipasi melaksanakan
program secara efektif, efisien, bersih berwibawa
dlm rangka memperkokoh NKRI
Gubernur, Bupati & Wali Kota mengelola dan
memecahkan berbagai isu strategis
SASARAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG BERSIH,
EFEKTIF DAN DEMOKRATIS
PERAN
STRATEGIS
KEMENDAGRI

3.  arahan utama Presiden dan prioritas
pembangunan nasional sesuai dengan
potensi dan kondisi masing-masing daerah,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
adalah “
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

4. Tema Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2022
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural”
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
1
2
3
4
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan
5
6
7
Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transportasi Pelayanan Publik

5.  Pemerintah Daerah harus memfokuskan
pencapaian target pelayanan publik
perangkat daerah tanpa harus
menganggarkan seluruh program dan
kegiatan yang menjadi kewenangan
daerah
 sinergitas dan penyelarasan antara
kebijakan Pemda dengan Pemerintah
Pusat dengan mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022, dengan tetap memprioritaskan
kebijakan pemerintah dalam rangka
penanganan pandemi Corona Virus Disease
dan dampaknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
 Alokasi anggaran untuk setiap perangkat
daerah ditentukan berdasarkan target
kinerja pelayanan publik masing-masing
urusan pemerintahan yang difokuskan
SINERGI DAN PENYELARASAN KINERJA DAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon
anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan
yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan,
belanja dan pembiayaan.
 APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
 Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pendapatan,
belanja dan pembiayaan pada APBD tahun 2022 atas pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung Penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling sedikit
meliputi:
 dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan
percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi
untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
 dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
 insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi
dilakukan melalui sistem informasi
pemerintahan daerah (SIPD) sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. 01 02 03
PENDAPATAN
DAERAH BELANJA DAERAH
PEMBIAYAAN
DAERAH
meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak
perlu dibayar kembali oleh
Daerah dan penerimaan
lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui
sebagai penambah ekuitas
yang merupakan hak
daerah dalam 1 (satu)
meliputi semua
pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah yang
tidak perlu diterima
kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang
meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.
KEBIJAKAN
PENYUSUNAN APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
• Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
• Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan
daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah
dan pengeluaran pembiayaan daerah.
• Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah
pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
• APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

8. PEMBIAYAAN
DAERAH
Penerimaan
Pembiayaan
• Silpa
• Pencairan Dana Cadangan
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahakan
• Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman
• Penerimaan Pinjaman Daerah
• Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran
Pembiayaan
• Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
• Penyertaan Modal Daerah;
• Pembentukan Dana Cadangan;
• Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
• Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
STRUKTUR
APBD
PENDAPATAN
DAERAH
Pendapatan Asli Daerah • Pajak Daerah;
• Retribusi Daerah;
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan;
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah.
Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat
• Dana Perimbangan
o Dana Transfer Umum-DBH
o Dana Transfer Umum-DAU
• Dana Insentif Daerah;
• Dana Otonomi Khusus;
• Dana Keistimewaan;
• Dana Desa.
Transfer Antar-Daerah
• Dana Bagi Hasil
• Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
BELANJA
DAERAH
Belanja Operasi • Pegawai
• Barang dan Jasa
• Bunga
• Subsidi
• Hibah
• Bansos
Belanja Modal
Belanja Tidak
Terduga
Belanja Transfer • Bagi Hasil
• Bantuan

9. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022–
BELANJA DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Belanja daerah harus mendukung:
• target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai
dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah,
• mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah
• dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona
Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek
pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya
dengan fokus pelayanan kesehatan:
• optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan traching
dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time,
penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
• optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD,
ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi
mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
• peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah
tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
• Belanja Daerah berpedoman
pada:
a.standar harga satuan regional,
b.analisis standar belanja,
dan/atau
c.standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Standar harga untuk belanja
operasi disusun berdasarkan
standar harga satuan regional
dengan mempertimbangkan
kebutuhan, kepatutan, dan
kewajaran.
• Standar tunjangan kinerja ASN
pada Pemerintah Daerah disusun
dengan mempertimbangkan

10. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022–
BELANJA PEGAWAI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru,
tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang
bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
• BELANJA PEGAWAI (diluar tunjangan guru) dialokasikan melalui TKD
dari total belanja APBD
maksimal 30%
melebihi 30%
Pemerintah Daerah
menyesuaikan porsi belanja
pegawai daerah secara
bertahap dalam waktu 5 (lima)
tahun
Penganggaran belanja
pegawai bagi:
• Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah
dianggarkan pada
belanja SKPD
Sekretariat Daerah;
• Pimpinan dan Anggota
DPRD dianggarkan pada
belanja SKPD
Sekretariat DPRD; dan
• Pegawai ASN
dianggarkan pada
belanja SKPD
• TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TA 2022
dengan ketentuan:
1)Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
2)Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur
dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai
ASN pada tahun anggaran 2022;
 merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait
langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID 19, meliputi: SKPD yang melaksanakan
urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan
pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang
melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD
lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
persetujuan SIP
D
diajukan setelah Pemda melakukan validasi
perhitungan pemberian tambahan penghasilan
dengan memperhatikan tata cara persetujuan
Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan
penghasilan pegawai aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
• Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan
sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang
dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
• Pemerintah Daerah menganggarkan luran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah;
• Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara
mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
• Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan
Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
• Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan
Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
Kategori skema ganda, yaitu
• Penjaminan atau pembayaran atas
biaya pelayanan kesehatan masyarakat
yang dibayarkan oleh Pemerintah
Daerah kepada fasilitas kesehatan,
yang jenis pelayanan
kesehatan/manfaatnya sama sebagian
atau seluruhnya dengan jenis/manfaat
pelayanan kesehatan yang diatur dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional
yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan
• penjaminan/pembayaran pelayanan
kesehatan oleh Pemerintah Daerah
kepada fasilitas kesehatan atau
Kategori bukan skema ganda, antara lain
• Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas
(NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai
peserta Jaminan Kesehatan Nasional,
• pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang
jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin
oleh program Jaminan Kesehatan Nasional,
 (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan
Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas
kesehatan atau sebaliknya,
 Biaya transportasi peserta dan pendamping ke
fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak
dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional,
 Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke
Pemerintah Daerah tidak
diperkenankan mengelola
sendiri (sebagian atau
seluruhnya) Jaminan Kesehatan
Daerahnya dengan manfaat
yang sama dengan Jaminan
Kesehatan Nasional, termasuk
mengelola sebagian Jaminan
Kesehatan Daerahnya dengan
skema ganda
Pemerintah Daerah dapat
mengalokasikan dukungan
anggaran kategori bukan skema
ganda diluar cakupan layanan
BPJS yang dilakukan untuk
fasilitas kesehatan
masyarakat/swasta dan fasilitas
kesehatan milik Pemerintah
Daerah pada SKPD yang
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022– BELANJA
BARANG & JASA

12. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022– BELANJA
BARANG & JASA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Belanja Uang dan/atau jasa
untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat digunakan
untuk menganggarkan Uang
dan/atau Jasa untuk
Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas
dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan
BELANJA BARANG DAN JASA
Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam
bentuk:
• pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
• penghargaan atas suatu prestasi;
• pemberian beasiswa kepada masyarakat;
• penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional
dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
• Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
• Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Pemberian Jasa yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam
bentuk:
• Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
• Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar

13. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022–
BELANJA HIBAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Belanja hibah diberikan kepada:
• Pemerintah Pusat;
• Pemerintah Daerah lainnya;
• Badan Usaha Milik Negara;
• BUMD; dan/atau
• Badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum
Indonesia;
• Partai Politik.
Belanja hibah berupa uang,
barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
1.Hibah kepada Pemerintah Pusat
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
• Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya
pada provinsi.
• Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan
sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri
yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
• Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait sesuai PUU
yaitu:
• Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan PUU, maka pengaturan pengelolaan hibah
dikecualikan dari peraturan ini.
• Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2022 mempedomani PERKADA yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan PUU.
terkait urusan dan
kewenangan daerah dianggarkan pada SKPD
terkait hubungan antar
lembaga pemerintahan
dan/atau instansi
vertikal
dianggarkan pada SKPD yang
melaksanakan urusan
Pemerintahan Umum
yang bukan urusan dan
kewenangan Pemda yang
mendukung program dan
kegiatan Pemda
dianggarkan pada Sekretariat Daerah
• Alokasi anggaran belanja hibah
dalam rangka menunjang
program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah
dicantumkan dalam RKPD
Tahun 2022 berdasarkan hasil
evaluasi Kepala SKPD atas
usulan tertulis dari calon
penerima hibah, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2.Partai Politik.
Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat
bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat
antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan
pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

14. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022– BELANJA
BANTUAN SOSIAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Belanja bantuan sosial dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja bantuan sosial diberikan
kepada:
• individu;
• keluarga;
• kelompok dan/atau masyarakat,
yang mengalami risiko sosial;
• lembaga non pemerintahan
bidang pendidikan, keagamaan,
dan bidang lain yang berperan
untuk melindungi individu,
kelompok, dan/atau masyarakat
• Bantuan Sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.
direncanakan tidak dapat
direncanakan
sebelumnya
• dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko
sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau
keluarga yang bersangkutan.
• Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu
alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali
bantuan sosial yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan
• Pengecualian bantuan sosial yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan antara lain:
 amanat bantuan sosial dalam rangka
penanganan pandemi Corona Virus Disease
19 dan dampaknya,
 pemberian uang duka bagi masyarakat
miskin dengan kriteria dan besaran diatur
dalam perkada yang merupakan
pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Daerah yang tercantum dalam
Dianggarkan di BT
terkait urusan
dan kewenangan
daerah
dianggarkan pada SKPD
dianggarkan
pada
Sekretariat
Daerah
yang bukan
urusan dan
kewenangan
Pemda yang
mendukung
program dan
kegiatan Pemda
• Alokasi anggaran bantuan sosial dalam
rangka menunjang program, kegiatan dan
sub kegiatan Pemerintah Daerah
dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022
berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas
usulan tertulis dari calon penerima bantuan
sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial
tertentu diatur lain dengan peraturan
perundang-undangan, maka pengaturan
pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari
peraturan ini.
• Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA
2022 mempedomani Peraturan Kepala

15. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022– BELANJA
MODAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• Belanja modal digunakan
untuk menganggarkan
pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap
dan aset lainnya.
• Nilai aset tetap yang
dianggarkan dalam
belanja modal tersebut
adalah sebesar harga
beli atau bangun aset
ditambah seluruh
belanja yang terkait
dengan
pengadaan/pembanguna
• Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD
Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah
• Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya
tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara
jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
b. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
c. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal
126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
• Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan
kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil,
dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
• Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat
puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yaitu: DBH Cukai Hasil Tembakau; DBH
Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan ADD.
• belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung
terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan publik antar daerah.
• dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh
persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

16. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022– BELANJA
TIDAK TERDUGA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Belanja Tidak Terduga
Untuk:
• Keadaan Darurat;
• Keperluan Mendesak;
• Pengembalian atas
kelebihan pembayaran
atas penerimaan
daerah tahun-tahun
sebelumnya;
• Bantuan sosial yang
tidak dapat
direncanakan
sebelumnya
• pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana
non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.
• Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022
• pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun
sebelumnya;
• Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
• Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus
Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan
kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. POINT OF VIEW
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022
penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik
bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai
:
• program peningkatan kualitas bahan baku,
• pembinaan industri,
• pembinaan lingkungan sosial,
• sosialisasi ketentuan dibidang cukai
dan/atau pemberantasan barang kena
cukai palsu (cukai illegal) sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai cukai, dengan prioritas
pada bidang kesehatan untuk mendukung
program jaminan kesehatan nasional
terutama peningkatan kuantitas dan
kualitas layanan kesehatan
• penanganan pandemi Corona Virus
Disease 19 serta pemulihan perekonomian
PENGGUNAAN PENDAPATAN DBH – CHT

18. POINT OF VIEW
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022
PENGGUNAAN PENDAPATAN DANA OTONOMI KHUSUS
• alokasi Dana Otonomi Khusus setara dengan 2%
(dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum
Nasional Tahun 2022 bagi:
• pemerintah Aceh, ditujukan untuk membiayai
pembangunan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan
terutama:
a. pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur;
b. pemberdayaan ekonomi rakyat;
c. pengentasan kemiskinan;
d. pendanaan pendidikan;
e. sosial; dan
f. kesehatan;
• provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat wajib untuk pembiayaan pendidikan
dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan

19. POINT OF VIEW
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022
Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga
(TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota
• penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan
(PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional
terkait penanganan Gizi Buruk;
• dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar
seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif
kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung
pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian
ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma
keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran
serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan
dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
• pemberdayaan dasa wisma melalui: penghayatan dan
pengamalan pancasila; gotong royong; pangan; sandang;
perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan
keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan
berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan
sehat.
• mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui
pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai
ekonomi dan produktif;
• mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri

20. POINT OF VIEW
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk
menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
• Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran
dalam APBD, seperti:
1. sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada Pemerintah
Daerah;
2. monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
3. pembinaan pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah
Daerah;
4. pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan
program One Village One Product (OVOP),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk
keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima
KUR dalam APBD.
• Pemerintah Daerah mengarahkan dukungan kebijakan kepada
petani untuk memanfaatkan KUR pertanian yang membantu
permodalan dan kemajuan pertanian dengan
memperioritaskan pembelian Rice Milling Unit (RMU),
pengering (dryer) dan alat panen padi modern lainnya dalam
rangka optimalisasi peningkatan sarana pasca panen pertanian
yang modern, meningkatkan ketahanan pangan dan
kesejahteraan petani, dan meningkatkan peran sektor
pertanian terhadap perekonomian nasional.
• Pemerintah daerah mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil

21. POINT OF VIEW
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022
mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
• pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa,
menganggarkan kegiatan dalam APBD, meliputi:
a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan
kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan;
c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan
pengembangan teknologi tepat guna;
d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan
e. pembangunan Kawasan Perdesaan melalui SKPD yang memiliki tugas
dan fungsi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
• pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangan
lokal berskala desa antara lain perpustakaan desa, tambatan perahu,
pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan,
pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, embung desa, serta jalan
desa.
• dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk aparatur
dan masyarakat di desa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi
anggaran untuk pengembangan literasi, termasuk penggunaan literasi
digital guna peningkatan kualitas membaca dan menulis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya
tunai di desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
• percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan

22. POINT OF VIEW
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022
Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh organisasi
Kesatuan Bangsa dan Politik
bidang fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
• pelaksanaan Kegiatan Indonesia Maju Virtual
Expo dan Forum untuk penguatan ketahanan
ekonomi daerah dimasa dan pasca Pandemi
Corona Virus Disease 19 sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membayakan Perekonomian Nasional dan
Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional; dan
• fasilitasi pencegahan dan penanganan
masalah sosial kemasyarakatan

23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Penerimaan
Pembiayaan
o Silpa
o Pencairan Dana Cadangan
o Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahakan
o Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman
o Penerimaan Pinjaman Daerah
o Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran
Pembiayaan
o Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
o Penyertaan Modal Daerah;
o Pembentukan Dana Cadangan;
o Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
o Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
STURKTUR PEMBIAYAAN
DAERAH

24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan
penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah
Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai
penggunaannya.
• Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi,
SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk
pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas
daerah yang harus dipenuhi.
• Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan
Pembiayaan - SILPA
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun
Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak
tercapainya SiLPA yang direncanakan.
SiLPA bersumber dari:
• pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan
transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan,
• penghematan belanja,
• kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan, dan/atau
• sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa
dana pengeluaran pembiayaan.

25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pencairan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan
• Untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari
rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran
berkenaan.
• Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan
dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan
dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke
rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun
anggaran pelaksanaan dana cadangan.
• Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana
Cadangan bersangkutan
• Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala
daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.
• Pencairan Dana Cadangan dalam 1 TA menjadi penerimaan
Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan
• Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada
serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan
dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah.
• Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna
Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai
Pembiayaan – DANA CADANGAN

26. @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Terima kasih

27. Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
2021
P R O F I L A P B D
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

28. PAD
1,352.65
36.54%
Pendapatan
Transfer
2,348.01
63.43% Lain-Lain PD Yg Sah
1.28
0.03%
Komposisi Kelompok Pendapatan
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021
milyar rupiah
Jumlah
Rasio
(%)
PAD
Pajak Daerah 981,73 26,52%
Retribusi Daerah 216,25 5,84%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 53,15 1,44%
Lain-Lain PAD Yang Sah 101,52 2,74%
ALOKASI PENDAPATAN
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAUTA 2021
Total Pendapatan : 3.701,94
Jumlah
Rasio
(%)
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah 1,28 0,03%
Jumlah
Rasio
(%)
Pendapatan Transfer
dari Pemerintah Pusat 2.348,01 63,43%
28
Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021

29. Total Pendapatan Transfer : 2.348,01
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021
557.89
71.79
4.62
4.14
3.90
2.35
1.40
1.10
0.60
0.33
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
miliar rupiah
1,129.09
-
1,000.00
2,000.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU)
55.69
45.60 43.50
19.60
12.86 9.99
3.29 1.99 1.32 1.03 0.90
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
146.72
128.21
36.68
13.49 3.36 1.44 0.56 0.13
-
50.00
100.00
150.00
200.00
DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)
Dana Perimbangan : 2.303,58
Dana Insentif Daerah (DID) : 44,44
29
Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021

30. Belanja Operasi
3,113.99
78.10%
Belanja Modal
347.95
8.73%
Belanja Tidak
terduga
48.88
1.23%
Belanja Transfer
476.12
11.94%
Komposisi Kelompok Belanja
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021
milyar rupiah
ALOKASI BELANJA
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021
Total Belanja : 3.986,94
Jumlah
Rasio
(%)
Belanja Operasi
B. Pegawai 899,08 22,55%
B. Barang & Jasa 2.085,47 52,31%
B. Hibah 125,18 3,14%
B. Bansos 4,26 0,11%
Jumlah
Rasio
(%)
Belanja Modal
B. M. Tanah 4,80 0,12%
B. M. Peralatan & Mesin 184,41 4,63%
B. M. Gedung & Bangunan 21,88 3,38%
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi 2,00 0,55%
B. M. Aset Tetap Lainnya 1,33 0,05%
Jumlah
Rasio
(%)
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga 48,88 1,23%
Jumlah Rasio (%)
Belanja Transfer
Belanja Bagi Hasil 462,22 11,60%
Belanja Bantuan Keuangan 13,50 0,34%
30
Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021

31. 899.08
28.87%
2,085.47
66.97%
125.18
4.02% 4.26
0.14%
B. Pegawai B. Barang dan Jasa B. Hibah B. Bantuan Sosial
Total Belanja Operasi : 3.113,99
PAD
APBD KAB. ... TA 2019
551.67
521.43
492.67
256.57
216.44
42.63
6.52
4.05
0.10
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
B. Barang & Jasa
339.58
331.65
156.47
31.52
27.27
6.36
4.83
1.40
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
Belanja Pegawai
112.83
10.59
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
kpd Badan, Lembaga, Ormas kpd Pemerintah Daerah
Lainnya
Belanja Hibah
4.05
0.15 0.06
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
kpd Individu kpd Keluarga kpd Kel/Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial
BELANJA OPERASI
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021
milyar rupiah
31
Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021

32. Total Belanja Modal : 347,95
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021
39.66
38.47
34.85
24.24
17.40
16.45
6.04
2.18
1.62
1.58
1.30
0.46
0.11
0.05
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
B. MODAL PERALATAN DAN MESIN
miliar rupiah
15.71
2.37 1.99 1.81
-
5.00
10.00
15.00
20.00
B.M. Bangunan Air B.M. Jaringan B.M. Instalasi B.M. Jalan dan
Jembatan
B. MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI
4.80
-
2.00
4.00
6.00
Belanja Modal Tanah
B. MODAL TANAH
134.59
0.27
-
50.00
100.00
150.00
B.M. Bangunan Gedung B.M. Tugu Titik Kontrol/Pasti
B. MODAL GEDUNG & BANGUNAN
0.80
0.50
0.40
0.21
0.05 0.05
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
B. MODAL ASET LAINNYA
32
Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021

33. 285.00
0.00
-
50
100
150
200
250
300
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 285,00
miliar rupiah
PEMBIAYAAN
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021
33
Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021

34. 25,279.02
17,314.77
17,037.36
9,245.49
9,169.85
8,857.80
7,653.19
5,706.80
5,359.30
5,285.67
4,593.01
4,510.03
4,485.68
4,403.33
3,844.65
3,657.21
3,560.84
3,509.97
3,035.57
2,925.97
2,885.68
2,848.58
2,726.83
2,421.64
1,852.67
1,808.16
1,632.19
1,485.68
1,452.91
1,291.15
1,164.78
1,006.87
911.58
805.66
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
AGREGAT SIMPANAN PROVINSI & KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI
POSISI JULI 2021
Simpanan Pemda tertinggi di Perbankan Posisi Juli 2021 berada pada bank yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai
Rp25,28 T. Sementara itu, terendah berada pada Bank yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara dengan nilai sebesar Rp0,80 T.
Ket:
 Jumlah dana simpanan pemda sebagaimana tersebut di atas, merupakan saldo simpanan berdasarkan lokasi dimana bank-bank berada. Sehingga saldo
simpanan pemda diperbankan pada suatu daerah bisa jadi tidak hanya milik dari pemda setempat, namun ada kemungkinan milik pemda lain yang
membuka rekening pada bank-bank di daerah tersebut.
miliar rupiah TOTAL = 190,131.20
Sumber Data : Bank Indonesia, 2021, Data Diolah – 31 Juli 2021, 18.00 WIB. 34

35. 7,425.74
6,447.81
5,843.82
5,278.77
3,657.21
3,553.16
2,414.16
2,047.07
1,820.17
1,752.78
1,489.40
1,433.72
1,350.29
1,101.40
1,081.26
1,057.58
1,044.63
974.90
788.14
732.61
678.69
583.69
573.01
542.07
534.68
473.99
443.57
439.32
415.51
390.75
374.24
320.40
252.57
227.39
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
SIMPANAN PEMDA DI PERBANKAN RATA-RATA PROVINSI
SIMPANAN PROVINSI DI PERBANKAN
POSISI JULI 2021
Total = 57,544.52
Rata-Rata = 1,692.49
miliar rupiah
Simpanan Pemda tertinggi di Perbankan Posisi Juli 2021 berada pada bank yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai
Rp7,43 T. Sementara itu, terendah berada pada Bank yang berlokasi di Provinsi Bengkulu dengan nilai sebesar Rp0,23 T.
Ket:
 Jumlah dana simpanan pemda sebagaimana tersebut di atas, merupakan saldo simpanan berdasarkan lokasi dimana bank-bank berada. Sehingga saldo
simpanan pemda diperbankan pada suatu daerah bisa jadi tidak hanya milik dari pemda setempat, namun ada kemungkinan milik pemda lain yang
membuka rekening pada bank-bank di daerah tersebut.
Sumber Data : Bank Indonesia, 2021, Data Diolah – 31 Juli 2021, 18.00 WIB. 35

36. 3,056.24
1,960.85
1,710.20
1,600.30
1,478.54
1,392.23
1,259.95
1,090.26
1,034.51
900.18
0.09
0.05
0.03
0.03
0.02
0.01
0.002
0.001
0.0003
0.00001
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
SIMPANAN PEMDA DI PERBANKAN RATA-RATA KAB/KOTA
SIMPANAN KABUPATEN/KOTA DI PERBANKAN
POSISI JULI 2021
Total = 116,185.36
Rata-Rata = 228.71
10 KABUPATEN/KOTA
SIMPANAN PEMDA DI PERBANKAN TERBESAR
10 KABUPATEN/KOTA
SIMPANAN PEMDA DI PERBANKAN TERKECIL
488 KABUPATEN/KOTA
LAINNYA
miliar rupiah
Sumber Data : Bank Indonesia, 2021, Data Diolah – 31 Juli 2021, 18.00 WIB. 36

37. 165.92
143.31
133.22
111.88
59.64
44.89
0.15
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
SIMPANAN PEMDA DI PERBANKAN RATA-RATA KABUPATEN/KOTA
SIMPANAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEP. RIAU DI PERBANKAN
POSISI JULI 2021
Total = 659.01
Rata-Rata = 94.14
miliar rupiah
Sumber Data : Bank Indonesia, 2021, Data Diolah – 31 Juli 2021, 18.00 WIB. 37

38. RINCIAN SIMPANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI & KAB/KOTA DI PERBANKAN
POSISI BULAN JULI 2021
NO LOKASI
SIMPANAN PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN (JULI 2021)
TOTAL GIRO TABUNGAN DEPOSITO
Prov. Kepulauan Riau 252,570,501,180 192,117,830,046 10,170,964,648 50,281,706,486
1 Kab. Karimun 44,885,300,671.00 32,652,537,504.00 12,232,763,167.00 0.00
2 Kab. Lingga 165,922,767,413.00 165,056,036,123.00 866,731,290.00 0.00
3 Kab. Natuna 143,311,943,571.00 134,641,569,202.00 8,670,374,369.00 0.00
4 Kab. Bintan 133,217,844,601.00 85,876,908,733.00 12,340,935,868.00 35,000,000,000.00
5 Kab. Kepulauan Anambas 149,559,289.00 0.00 149,559,289.00 0.00
6 Kota Tanjung Pinang 59,639,197,850.00 26,608,169,236.00 2,466,713,614.00 30,564,315,000.00
7 Kota Batam 111,881,762,456.00 102,805,059,306.00 76,703,150.00 9,000,000,000.00
38
Sumber Data : Bank Indonesia, 2021, Data Diolah – 31 Juli 2021, 18.00 WIB.