Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel

1. PENYELENGGARAAN
RESTORASI GAMBUT
SEKRETARIAT BADAN RESTORASI GAMBUT
Disampaikan pada Sosiaisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016

2. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut
 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi
Gambut
2
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016

3. PRESIDEN
BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
KORBINWASKORBINWAS
Sebagian
Urusan
Koordinasi, Pembinaan,
Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945
HU BU NGAN K EK U ASAAN
PEMERIN TAHAN PU SAT DAN DAERAH
3
THE ULTIMATE RESPONSIBILITY
LIES UPON THE PRESIDENT
REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSATDPRD PROV
DPRD KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Kementerian/LPNK/LPNS
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016

4. 9 Agustus 2016
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN KO N KUREN
PILIHAN
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tt ruang;
4. Perumahan & kwsn
permukiman
5. Tramtibum & linmas
6. sosial
Tenaga Kerja, Pemberdayaan
Perempuan & Pelindungan Anak,
Pangan, Pertanahan, LH,
Adminduk & Capil, PMD,
pengendalian pddk &KB,
perhubungan, Kominfo, Koperasi,
Usaha Kecil & Menengah,
Penanaman Modal, Kepemudaan &
Olahraga, Statistik, Persandian,
Kebudayaan, Perpustakaan dan
Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi dan Kepentingan Strategis
Nasional
Urusan yang mempunyai dampak
ekologis yang serius hanya
diotonomikan sampai ke daerah
provinsi (KEHUTANAN, kelautan dan
pertambangan) sehingga relatif
mudah dikendalikan.
NSPK
PEMERINTAH PUSAT MENYUSUN NSPK SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN URUSAN
BRG DIHARAPKAN DAPAT MENSINKRONKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN NSPK YG DITERBITKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
4

5. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang LH
5
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
No SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Perencanaan
Lingkungan Hidup
Rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
(RPPLH) nasional
RPPLH provinsi RPPLH kabupaten/kota
2. Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
KLHS untuk kebijakan, rencana
dan/atau program (KRP)
Nasional
KLHS untuk KRP provinsi KLHS untuk KRP
kabupaten/kota.
KRP up Gambut
3. Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
hidup lintas Daerah provinsi
dan/atau lintas batas negara
Pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup lintas
Daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi
Pencegahan,
penanggulangan dan
pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dalam
Daerah kabupaten/kota.

6. Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
PP 71 tahun 2014
Para pihak pada Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

7. OUTPUT
Peta KHG
SK Men
LHK
Peta
Fungsi
Gambut
SK MenLHK
RPPEG
SK Menteri,
Gubernur,
Bupati/Walikota
PENYESUAIAN
RTRWN
DIRJEN PPKL
• DIRJEN PKTL
(KWS Hutan)
• Kemen ATR (APL)
PERENCANAAN
Inventarisasi/
Pemetaan
Penetapan
Fungsi
Rencana
Perlindungan &
Pengelolaan EG
Inventarisasi:
1. Mengetahui
kedalaman
2. Mengidentifikasi
jenis-jenis dilindungi
Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016

8. PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN
Pemanfaatan
EG Lindung
Pemanfaatan
EG Budidaya
Pencegahan
Kerusakan
EG
Penanggulang
an Kerusakan
EG
Pemulihan
Pencadangan EG
Pelestarian Fungsi EG
(sebagai pengendalian dampak perubahan iklim)
Penelitian
Ilmu Pengetahuan
Pendidikan
Jasa Lingkungan
Kawasan Hutan
(HTI/HPH, HKm, HTR, HD, open access)
APL
(Kebun masyarakat, open access)
Lindung
Budidaya
Pemadaman Kebakaran
Isolasi Areal Rusak
Pembuatan Tabat
Cara Lain
Rehabilitasi
Restorasi
Cara Lain
PENGAWASAN

9. Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
Penyelenggaraan Restorasi Ekosistem Gambut
Lokasi Prioritas
Ekosistem Gambut
APL + Kawasan hutan berizin
(Areal Konsesi)
Kawasan Hutan Tidak Berizin
(HP/HL/HK)
Masyarakat
(KK/HP/HL/APL)
Oleh Pemilik Konsesi
Oleh Pemerintah, Masyarakat
dan LSM
Oleh masyarakat
difasilitasi Pemerintah
a. Pelaksana Restorasi

10. Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
Penyelenggaraan Restorasi Ekosistem Gambut
b. Ruang Lingkup Kegiatan Restorasi Ekosistem
Gambut Tahun 2017
1. Quick Response pada areal bekas kebakaran tahun 2015
2. Prakondisi pelaksanaan restorasi gambut
3. Penyusunan dokumen rencana
 Pembangunan tabat / sekat kanal
 Re-vegetasi
 Pembuatan sumur bor
 Pembentukan Desa Peduli Gambut
 Pemberdayaan masyarakat
 Sosial safeguard
 Rencana Restorasi
 Fasilitasi RPPEG
4. Monitoring, Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan
Restorasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga

11. Sosialisasi Restorasi Gambut Sumatera Selatan, 9 Agustus 2016
Penyelenggaraan Restorasi Ekosistem Gambut
c. Kelembagaan Pelaksana Restorasi Gambut
1. Pemegang Konsesi (HTI dan Kebun) ...... Hutan Produksi dan APL
2. Dinas Kehutanan ................................... HP/HL non konsesi
3. BPDASHL ................................................ APL
4. BKSDA/BTN ............................................ Kawasan Konservasi
5. Masyarakat dan LSM .............................. KK/HP/HL/APL
Hutan LindungKawasan
Konservasi
Hutan Produksi Areal Penggunaan Lain
Dinas Kehutanan
Provinsi
UPT BKSDA
UPT BTN
UPTD TAHURA
Non Konsesi Non Konsesi
Pemegang Ijin
Konsesi
UPT BPDAS
Konsesi
Masyarakat dan
LSMMasyarakat dan LSMMasyarakat dan
LSM

12. Page with Full photo + caption