Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum sumber daya alam dan pengakuan hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Ia menjelaskan bagaimana sejarah kolonial mempengaruhi pengelolaan lahan dan sumber daya alam, serta perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan hak atas hutan adat mereka berdasarkan putusan MK dan amanat UUD 1945. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya pengakuan

1. Politik Hukum Sumber Daya Alam
dan Pengakuan MHA
Diskusi Tematik Epistema, 16 Maret 2016
Perkumpulan HuMa Indonesia

2. Politik Hukum
Sumber Daya Alam

3. Pengantar
Studi Rights and Resource Initiatives (RRI) di tahun 2015
menyatakan bahwa sekitar 65 % luas lahan dimiliki oleh
MHA. Namun, Fakta ini berbanding terbalik dengan
lemahnya perlindungan dan pengakuan hak mereka
secara formal ,dan berakibat kepada hilangnya identitas,
budaya, dan akses penghidupannya.

4. Kolonial
- Pertama
Pasar Dunia sebelum dan awal abad ke XX menjadikan
tanaman perkebunan dan rempah sebagai komoditi yang memiliki
nilai ekonomi yang tinggi; Sehingga, kebutuhan hasil perkebunan
dan rempah dipenuhi dengan supply import dari negara-negara di
bagian timur, seperti Hindia Belanda (Indonesia)
- Kedua
Tanah menjadi modal utama dalam memenuhi kebutuhan Eropa atas
hasil perkebunan, sehingga dibutuhkan wilayah perkebunan yang
luas; Sumber utama penyedia lahan adalah negara-negara jajahan

5. Kolonial (Lanjutan)
- Ketiga
Tanah – tanah di Negera Jajahan adalah kawasan
yang dilindungi dengan Hukum Adat, dan untuk
memastikan bahwa ketersediaan tersebut tidak
terganggu, maka Pemerintah Kolonial menyiapkan
intrumen Hukum
- Keempat
Parlemen Belanda didominasi dari Partai Liberal yang
cenderung mendorong kepada menyiapkan ruang bagi
pelaku usaha

6. Agrarische Wet 1870
1) Memberikan Hak Penguasaan Tanah menjadi lebih
lama, 75 tahun, khusus di negara kolonial;
2) Status Hak Erpacht yang melekat pada tanah lebih
memudahkan pengusaha untuk mendapatkan kredit
dari Bank;
3) Tanah atau wilayah yang tidak dapat dibuktikan
kepemilikannya dinyatakan sebagai milik negara
(Domein Verklaring)

7. Orde Lama
1) Euforia Kemerdekaan dan semangat anti penjajahan;
2) Pembentukan Hukum Nasional yang memberikan
ruang kepada Petani dan Masyarakat Hukum Adat,
UUPA dan UU Pengadilan Agraria;
3) Tanah terlantar eks Hak Barat (Perkebunan Belanda)
diserahkan kepada mantan buruh atau petani
setempat;

8. Orde Baru
1) Menduplikasi ekonomi Barat;
2) Washington Concensus;
3) Produk perundangan untuk menjamin investasi
berskala besar yang membutuhkan lahan luas;
4) Revolusi Hijau, yang memanfaatkan teknologi modern
dan menggabaikan kearifan lokal;

9. UU Nomor 41 tahun 1999
1) Menganut prinsip Domein Verklaring;
2) Teknikalisasi Regulasi bagi Masyarakat Hukum Adat,
melalui skema Perda

10. Reformasi
1) Perbaikan Produk Hukum yang mengakui Hak Kelola
Rakyat, TAP MPR RI Nomor IX/2001;
2) Percepatan pembangunan ekonomi, MP3EI;
3) ISU Ketahanan Pangan dan perampasan lahan;
4) Menggulirkan kebijakan ekonomi untuk investasi, rezim
paket ekonomi Jokowi;
5) 12,7 juta hektar;
6) RUU PPHMA dan Pertanahan;
7) MEA dan MIFEE dan sequelnya

11. Mengapa Hutan Adat
1) Ketetapan MPR RI Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
2) Putusan MK NO 35/PUU-X/2012
3) Menurut Rustiadi, dkk (hal.438, 2011) akibat pengalihan
pengelolaan SD dari masyarakat (adat) lokal kepada negara telah
menyebabkan: (1) penghilangan kelembagaan kearifan lokal; (2)
terjadinya situasi di mana kapasitas monitoring dan kontrol institusi
negara menjadi lemah, terutama pada sumberdaya-sumberdaya
yang berskala luas dan kompleks yang di klaim sebagai kekuasaan
negara, dan (3) pemanfaatan sumberdaya yang terjebak pada
kondisi de facto open access dan kecenderungan para pihak
menjadi berlomba untuk memanfaatkan sumber daya sebesar-
besarnya untuk kepentingan masing-masing

12. Mengapa Hutan Adat
(Lanj.)
Luas wilayah Indonesia adalah 5,180,053 kilo meter persegi dengan,
luas daratan 1,922, 570 kilo meter persegi (Badan Informasi Geospasial-BIG;
2015)
Sementara, Luas Kawasan Hutan Indonesia adalah 122.404.872,67
hektar atau 1,224,048,73 kilo meter persegi, dan yang telah
ditetapkan 13,819,510.12 hektar atau 138,135.1 kilo meter persegi
(Penetapan Kawasan Hutan Menuju Kawasan Hutan Indonesia yang Mantap-Ditjen
PlanologiKehutanan, 2014)
Jumlah penduduk Indonesia, 237, 641, 326 jiwa (Sensus Penduduk 2010),
dan yang menggantungkan hidupnya dengan Sumber Daya Alam,
semisal Tanah dan Hutan, adalah sektor pertanian, baik yang
membutuhkan lahan atau pun tidak; Di Indonesia, Usaha pertanian
yang menggunakan tanah, sekitar 98.53 % (Sensus Pertanian, 2013). Dan,
mereka yang menggunakan lahan, sekitar 55.33 % adalah petani
gurem (Sensus Pertanian, 2013)

13. 13 Wilayah Hutan Adat
1) Momentum
2) Pilihan Strategi Pengakuan

14. Terimakasih