Dokumen ini memberikan ringkasan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Reformasi ini bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017, pemerintah telah menyerahkan hak pengelolaan lahan dan hutan seluas lebih dari 4 juta hektar kepada lebih dari 2

1. Arahan Kepala Staf Kepresidenan
“Mewujudkan Hak-Hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan di Indonesia”
JS LUWANSA, 25 Oktober 2017
KONFERENSI TENURIAL 2017

2. 2
Selama masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat
ketimpangan pendapatan secara signifikan terus mengalami penurunan
(Sumber: BPS, 2017)

3. LANGKAH - LANGKAH PEMERINTAH
3

4. • Reforma Agraria adalah proses alokasi dan
konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan
penggunaan lahan
• Kebijakan Reforma Agraria dilaksanakan melalui dua
jalur, yaitu TORA dan Perhutanan Sosial
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Tujuan
Reforma Agraria
UUD 1945
Pasal 33 ayat 3
Dasar Hukum
Apa Itu Reforma Agraria?
Mengurangi
ketimpangan
penguasaan dan
pemilikan tanah
Menciptakan
sumber-sumber
kemakmuran dan
kesejahteraan
masyarakat yang
berbasis agraria
Menciptakan
lapangan kerja
untuk mengurangi
kemiskinan
Memperbaiki akses
masyarakat kepada
sumber ekonomi
Meningkatkan
ketahanan dan
kedaulatan pangan
Memperbaiki dan
menjaga kualitas
lingkungan hidup
serta menangani
dan menyelesaikan
konflik agraria
8
RA DAN PS : MENGUBAH FOKUS PERUNTUKAN LAHAN
4

5. CAPAIAN REFORMA AGRARIA TAHUN 2017
5
sampai Oktober 2017 sebanyak 3.106.653 Bidang = 695.427,11 ha diterima oleh 1.506.170 KK.

6. CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017
6
1.057.825,01 Hektar diterima oleh 239.342 KK dan 3.879 Unit SK Ijin/Hk/MoU/Kelompok (2460 Kelompok
telah difasilitasi pengembangan usaha)
1.057.852,01 HA

7. PENYERAHAN PADA PEMBUKAAN KONFERENSI TENURIAL
25 OKTOBER 2017 DI ISTANA NEGARA
7
SK Hutan Adat kepada 9 (Sembilan)
Masyarakat Hukum Adat (MHA) seluas ±
3.341,35 Ha untuk ± 3.111 KK. Terdiri dari
Masyarakat Adat
NO PROVINSI KAB/KOTA DESA NAMA HA NAMA MHA LUAS/HA JML KK NO SK PENDAMPING KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 KalimantanBarat Sekadau TapangSemadak HutanAdatTawang
Panyai
MHA Tapang
Sambas - Tapang
Kemayau
40,50 200 SK.1152/Menlhk-
PSKL/PKTHA/PSL.0/3/
2017
DishutProv.Kalbar SK Pencantuman
2 Sulawesi Tengah Sigi Marena HutanAdatMarena MHA Kulawi 756,00 92 SK.1156/Menlhk-
PSKL/PKTHA/PSL.0/3/
2017 dan
SK.1154/Menlhk-
PSKL/PKTHA/PSL.0/3/
2017
DishutProv.Sulteng SK.Penetapandan
Pencantuman
3 Jambi Bungo BatuKerbau HutanAdatBatu
Kerbau
MHA DusunBatu
Kerbau
323,00 270 SK.5254/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/10
/2017
DishutProv.Jambi SK Pencantuman
4 Jambi Bungo BatuKerbau HutanLindungAdat
Belukar Panjang
MHA DusunBatu
Kerbau
326,00 270 SK.5303/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/10
/2017
DishutProv.Jambi SK Pencantuman
5 Jambi Bungo SenamatUlu HutanAdatBukit
Bujang
MHA Dusun
SenamatUlu
223,00 261 SK.5255/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/10
/2017
DishutProv.Jambi SK Pencantuman
6 KalimantanTimur Kutai Barat JuaqAsa HutanAdatHemaq
Beniung
MHA Kampung
JuaqAsa
48,85 181 SK.4618/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/9/
2017
SK Pencantuman
7 Jambi Bungo BaruPelepat HutanAdatBaru
Pelepat
MHA DusunBaru
Pelepat
821,00 410 - DishutProv.Jambi SK.Penetapandan
Pencantuman
8 Jambi Merangin Ngaol HutanAdatBukit
PintuKoto
MHA DesaNgaol 278,00 397 - DishutProv.Jambi SK Pencantuman
9 Jambi Merangin Merangin HutanAdatRimbo
PenghuluDepati
GentoRajo
MHA DesaPulau
Tengah
525,00 1.300 - DishutProv.Jambi SK Pencantuman
JUMLAH 3.341 3.111
SK Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 9
(Sembilan) Lembaga Pengelolaan Hutan Desa
(LPHD) seluas ± 80.228 Ha untuk ± 4.930 KK
NO PROVINSI KAB/KOTA DESA LUAS/HA NOSK KK PENDAMPING
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SumateraBarat LimaPuluhKota Kurai 1.464 SK.4389/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 420Q-Bar,Penyuluh
2 Riau Pelalawan Segamai 2.270 SK.1012/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017 260 YayasanMitraInsani
3 Riau Kampar GunungSahilandan
SahilangDarussalam
2.942 SK.3887/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 657 MitraInsani
4 Bengkulu BengkuluUtara BatuRajaR 1.000SK.4397/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 289Penyuluh
5 KalimantanBarat KubuRaya TanjungHarapan 17.445 SK.518/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 410 PerkumpulanSampanKalimantan
6 KalimantanBarat KubuRaya BatuAmpar 33.140 SK.515/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 2.731 PerkumpulanSampanKalimantan
7 KalimantanTimur Berau LongAyap 5.640SK.526/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 37Forclime
8 KalimantanTimur Berau PunanSegah 14.791 SK.527/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 25 Forclime
9 SulawesiTengah Banggai Balean 1.536 SK.3204/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 101 LSMMerahPutih
JUMLAH 80.228 4930

8. HASIL KONFERENSI JANGAN HANYA MENJADI DOKUMEN.
8
Konferensi Tenurial ini dapat memberi rekomendasi terobosan dan inovasi yang
perlu dilakukan Pemerintah dan kita bersama untuk mempercepat pelaksanaan Reforma
Agraria dan Perhutanan Sosial, misalnya ;
a.Model resolusi Konflik Agraria, baik antara masyarakat dengan negara, dengan
perusahaan dan antara masyarakat dengan masyarakat;
b.Prosedur tunggal yang sederhana untuk permohonan yang disampaikan oleh
masyarakat dan pemerintah daerah terhadap satu satuan wilayah administrasi
kabupaten/provinsi sekaligus;
c. Penyamaan pemahaman untuk semua stakeholder mengenai spesifikasi peta dan
data Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial;
d.Model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang bisa diaktivasi
dengan cepat bebasis lokal;

9. SELAMAT REMBUK & BER-INOVASI !!

10. Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia
Gedung Bina Graha
Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia
TERIMA KASIH