Makalah ini membahas tentang budaya politik di Indonesia. Budaya politik didefinisikan sebagai sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang terkait dengan sistem politik dan isu-isu politik. Budaya politik berkembang dalam masyarakat melalui proses sosialisasi dan pendidikan politik. Unsur-unsur budaya politik antara lain orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap politik.

1. 1
MAKALAH
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
“BUDAYA POLITIK”
Disusun oleh ;
Nama : Uniqe Hartianti
Kelas : 2 EA 27
NPM : 17211229
MANAJEMEN EKONOMI

2. 2
DAFTAR ISI
Cover ........................................................................................................................................1
Daftar Isi.....................................................................................................................................2
Kata Pengantar...........................................................................................................................3
BAB 1 – PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ....................................................................................................4
2. Rumusan Masalah ....................................................................................................4
3. Tujuan Penulisan ....................................................................................................4
BAB II – PEMBAHASAN
1. Pengertian budaya politik ........................................................................................5
2. Pengertian budaya politik menurut para ahli ..............................................................5
3. Manusia sebagai insan politik.....................................................................................7
3.1 Hakikat manusia .................................................................................................7
3.2 Hubungan manusia dengan politik ...............................................................8
3.3 Suasana kehidupan politik suatu bangsa ................................................................8
3.4 Pendidikan politik ......................................................................................9
4 Budaya politik yang berkembang dalam masyarakan Indonesia ............................9
4.1 Masyarakat politik .....................................................................................9
4.2 Tipe – tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.........12
5. Komponen – komponen budaya politik .............................................................13
6. Pentingnya sosialisasi Budaya politik.........................................................................14
6.1 Cara – cara berpolitik masyarakat ............................................................14
6.2 Penerapan Budaya politik ........................................................................15
7. Budaya Politik Era Reformasi ........................................................................18
BAB III – PENUTUP
1. Kesimpulan ..............................................................................................................19
2. Saran ..........................................................................................................................19
3. Referensi ..............................................................................................................20

3. 3
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mamberikan rahmat
dan hidayah-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tentang Politik dan Strategi
Nasional pada mata kuliah kewarganegaraan di Universitas Gunadarma. Tak lupa sholawat
serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah
mengarahkan kepada kita satu-satunya agama yang diridloi Allah SWT, yakni agama Islam .
Alhamdulillah penulisan makalah ini bisa diselesaikan, walaupun kemungkinan
dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan-kekuragan baik dalam penggunaan
bahasa maupun pengambilan data-data yang bisa dibilang kurang komplit dan
detail,mengingat keterbatasan penulis yang masih belum bisa maksimal dalam
mengumpulkan data-data yang diperlukan . Dengan mengambil judul “Budaya Politik
Indonesia” penulis berharap semoga makalah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi penulis
maupun orang yang membacanya .
Akhir kata penulis menyadari bahwasanya bila segala urusan telah selesai,maka akan
tampak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran selalu kami tunggu demi
peningkatan kualitas dan mutu dari makalah yang penulis susun ini. Dan semoga makalah ini
dapat bermanfaat.

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Tentunya kita pernah menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung melalui
televise dan media massa lainnya pelaksanaan pemilu, pilkada, demonstrasi, kerusuhan,
kampanye partai politik, dan bahkan penculikan-penculikan aktivis-aktivis politik. Pola-
pola perilaku tersebut menyangkut kehidupan bernagara, pemerintahan, hukum, adat
istiadat dan lainnya yang disebut sebagai budaya politik.
Sebagai warga Negara Indonesia, kita harus memahami budaya politik yang
demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945 agar kehidupan berbangsa dan
bernegara dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa politik
merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politik secara umum menyangkut
proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu
memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut peraturan,
pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Kebijakan-kebijakan umum hanya
dapat dilakukan dengan kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan itulah diperlukan
sarana politik yang disebut partai politik.
2. RUMUSAN MASALAH
Melihat dari latar belakang masalah serta memahami pembahasannya maka penulis
dapat memberikan batasan-batasan pada :
a. Pengertian Budaya Politik
b. Budaya Politik Yang Berkembang Dalam Masyarakat indonesia
c. Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
d. Peran Serta Budaya Politik Partisipan
3. TUJUAN
Tujuan dari makalah ini adalah agar kita mengerti apa itu politik dan bisa
menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
Budaya politik merupakan system nilai dan keyakinan dimiliki bersama oleh
masyarkat. Almond dan verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu siap
orientasi yang khas warga Negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannnya,
dan sikap terhadap peranan warga Negara yang ada didalam system itu. Dengan kata lain
bagaimana distribusi pola – pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara
masyarakat bangsa itu. Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat
dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahaminya secara teoritis.
a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai – nilai yang terdiri atas
pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan
diakui oleh sebagian besar masyrakat. Budaya politik tersebut memberikan
alas an rasional untuk menolak atau menerima nilai – nilai dan norma lain.
b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang
pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi,
atau nasionalisme.
c. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai – nilai
adalah prinsip
d. Bentuk budaya poltik mdenyangkut siakp dan norma, yaitu sikap terbuka
dan tertutup., tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam
pergaulan masyarakat.
Pengertian budaya politik diatas tampaknya membawa kita pada suatu konsep
yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu system dan individu. Orientasi yang
bersifat individual ini tidak berarti bahwa dalam memandang system politiknya kita
menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualism. Jauh dari
anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik
hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat yang secara
keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.
2. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK MENURUT PARA AHLI
Ada banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik sehingga
terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan

6. 6
dikaji lebih jauh, derajat / tingkat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar
sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu – rambu yang sama. Berikut ini
merupakan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik. Berikut ini
merupakan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik.
a. Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya
terhadap kehidupan poltik yang dihayati oleh para anggota suatu system politik.
b. Sidney verba
Budaya politik adalah suatu system kepercayaan empirik, symbol – symbol
eksresif, dan nilai – nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan
politik dilakukan.
c. Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi
dan nilai – nilai masyarakat yang berhubungan denngan system politik dan isu –
isu politik.
d. Austin ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan
yang dipegang secara bersama – sama, sebuah pola orientasi terhadap objek –
objek politik.
e. Gabriel A. Almond dan G. Bingham powell, Jr.
Budaya politik berisikan siakp, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku
bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola – pola khusus yang terdapat
pada bagian – bagian tertentu dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para
ahli), dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut:
Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih memberi penekanan pada perilaku –
perilaku nonaktual seperti orientasi, sikap, nilai – nilai dan kepercayaan –
kepercayaan.
Kedua : hal – hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sisitem politik,
artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak pernah lepas dari pembicaraan
tentang system politik.

7. 7
Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan
komponen – komponen budaya politik dalam tataran massif, atau mendeskripsikan
masyarakat di suatu Negara atau wilayah, bukan per individu.
Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua
mannfaat, yakni:
a. Sikap warga Negara terhadap system politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan,
dukungan, serta orientasinya terhadap system politik itu.
b. Hubungan antara budaya politik dengan system politik atau factor – factor apa yang
menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.
3. MANUSIA SEBAGAI INSAN POLITIK
3.1 Hakikat Manusia
Sebagai makhluk social, setiap manusia mempunyai hasrat untuk hidup
bersama sehingga muncul kelompok-kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok
terseebut disebabkan oleh dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Di
satu pihak dia ingin kerjasama, tetapi dilain pihak, dia cenderung untuk bersaing
dengan sesame manusia. Akan tetapi, manusia mempunyai naluri untuk hidup
berkawan dan hidup bersama dengan orang lain secara rukun.
Dimasa modern ini hampir dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun dapat
melepaskan diri dari pengaruh politik, seseorang dapat saja mengalami dampak dari
berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Setidaknya, salah satu dari bentuk proses
politik, seperti konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan, dan tawar menawar
politik dapat mempengaruhi seseeorang dalam waktu tertentu. Namun demikian,
kadar pengaruh poltik terhadap setiap orang tidaklah sama, kesediaan menerima
pengaruh dan kekuatan diri untuk menghindar akan menentukan gradasi pengaruh
olitik terhadap individu. Berbeda dengan posisi seseorang terhadap pengaruh prosese
politik, di sisi lain terdapat kemampuan setiap orang untuk mempengaruhi proses
politik. Apabila seseorang tidak luput dari pengaruh politik maka hanya orang-orang
tertentu yang memiliki kemampuan mempengaruhi proses politik. Mereka itu adalah
orang yang menguasai sumber daya dan teknologi politik serta mempunyai tekad
atau daya juang.

8. 8
3.2 Hubungan Manusia dengan Politik
Secara etimologis, poltik berasal dari kata “polis” yang berarti Negara kota,
yaitu suatu kelompok manusia yang terorganisir yang menepati suatu wilayah
tertentu sebagai tempat tinggal bersama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang mengandung
pengertian adanya hubungan dan kerja sama yang meliputi hubungan setiap individu
dengan yang lainnya, hubungan individu atau kelompok individu dengan Negara, dan
hubungan Negara dengan Negara. Jadi, politik dalam arti luas berkaitan dengan
pemerintahan, sisitem kekuasaan untuk mengatur hubngan individu dan kelompok
individu satu sama lain atau dengan Negara dan antara Negara dengan Negara.
Didlamnya juga terdapat bentuk, cara memperoleh, dan lembaga-lembaga
kekuasaanserta pelaksanaan hak-hak warga Negara dalam turut serta dan berperan
dalam mengambil keputusan.
3.3 Suasana Kehidupan Politik Suatu Bangsa
Suasana kehidupan politik suatu bangsa dapat dibedakan menjadi dua bagian.
Pertama, suasana kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan
lembaga-lembaga Negara, fungsi dan wewenang serta hubungan kewenangan antar
lembaga Negara yang ada. Kedua, suasana kehidupan politik rakyat yang berkaitan
dengan pengelompokkan warga Negara atau anggota masyarakat kedalam berbagai
macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan social poltik. Peran rakyat
sebagai pelaku politik berfungsi sebagai input yang berwujud keinginan, harapan,
dan tuntutan.
Suasana kehidupan politik pemerintahan biasanya disebut suprastruktur
politik. Dan sebaliknya suasana kehidupan politik rakyat disebut infrastruktur politik.
Suprastruktur politik terdiri atas lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif.
Sementara infrastruktur politik didalamnya terdiri atas beberapa asosiasi atau
kelompok pertain politik (political party), kelompok kepentingan (interest group),
kelompok penekan (pressure group), media komunikasi politik (media of political
communication), kelompok wartawan (journalism group), kelompok mahasiswa
(student group), dan para tokoh politik (political figures).

9. 9
3.4 Pendidikan politik
Panggabean memberikan batasan pendidikan politik sebagai cara suatu masyarakat
mentransfer kultur politiknya dari generasi ke generasi. Kultur politk adalah
keseluruhan paduan dari nilai, keyakinan empiric, dan lambing-lambang ekspresif.
Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai instrinsik yang terkandung didalam pancasila
dan UUD 1945. Keyakinan empiric ialah keyakinan fundamental yang dihayati
masyarakat mengenai sifat hakikat dari system politik yang dianggap memadai
dengan pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan.
4. BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT
INDONESIA
a. Masyarakat Politik
a. Definisi Negara
Berbicara soal masyarakat politik sebenarnya juga membahas masalah Negara.
Negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka
ragam yang menyebabkan mereka harus bekrja sama untuk memenuhi
kebutuhan mereka. Kerja sama ini timbul karena setiap orang tidak mampu
memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri. Karena itu, sesuai dengan
kecakapan mereka masing-masing, tiap orang mempunyai tugas sendiri dan
bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah
yang kemudian disebut masyarakat atau Negara. Negara merupakan integrasi
dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan masnisia dalam masKesatuan mereka
inilah yang kemudian disebut masyarakat atau Negara. Negara merupakan
integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang
mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan masnisia dalam masarakat
dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
b. Sifat-sifat Negara
Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara mempunyai tiga sifat,
yaitu memaksa, monopoli, dan mencangkup semua.
- Sifat memaksa, maksudnya agar peraturan perundang-undangan ditaati
dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakatsehingga Negara
memiliki sifat memaksa. Nagara memiliki kekuasaan untuk memakai

10. 10
kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu antara lain polisi, tentara,
dan jaksa. Sifat memaksa ini berbeda dengan organisasi lainnya karena
aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ngara lebih mengikat.
- Sifat monopoli, maksudnya Negara berhak memonopoli dalam
menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara dapat melakukan
tindakan apapun demi kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan
masyarakat.
- Sifat Mencangkup Semua, (all encompassing, all embrassing),
maksudnya semua peraturan perundang-undangan disusun dan berlaku
untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalnya, peraturan tentang pajak
yang ditujukan untuk semua warga Negara. Sifat mencangkup ini sangat
penting untuk diperhatikan karena setiap langkah yang dilakukan oleh
pemerintah harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga Negara.
c. Tatanan Kehidupan Masyarakat Politik
Dalam perkembangannya kehidupan masyarakat selalu mengalmi
perubahan-perubahan baik positif amupun negative. Hal ini disebabkan
manusia sebagai anggota dari masyarakat selalu berkembang secara dinamis
yang memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang diinginkan.
Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana-suasana
konflik.
Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana
antagonistis dan penuh pertentangan. Konflik-konflik ideologis berbagai
golongan di masyarakat Indonesia khususnya, telah menjadi sebab
timbulnya kesulitan-kesulitan untuk mengembangkan aturan permainan
(rules of the game). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila konflik-
konflik ideologis tersebut tumbuh berdampingan dengan timbulnya konflik-
konflik yang bersifat politis akibat pertentangan-pertentangan didalam
pembagian status, kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas
dalam masyarakat. Ada beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli
ilmu-ilmu social untuk menilai intensitas pertentangan-pertentangan politik
dalam suatu masyarakat.
- Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang
yang dengan tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes

11. 11
terhadap suatu rezim, pemerintah, pejabat pemerintah, ideology,
kebijaksanaan yang sedang dilaksanakan atau bahkan baru
direncanakan. Misalnya, demo menolak kenaikan harga BBM, demo
menuntut pengusutan kasusu-kasu hak asasi manusia, dan lain
sebagainya.
- Kerusuhan, kerusuhan dalah pada dasarnya sama dengan
demonstrasi. Bedanya, kerusuhan menggunkan kekerasan secara
fisik yang biasanya diikitu pengrusakan barang-barang, pemukulan
atau bahkan pembunuhan. Cirri lain yang membedakan kerusuhan
dari demonstarsi adalah kenyataan bahwa kerusuhan terutama
ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan
perilaku kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998,
kerusuhan 27 Juli 1996, atau peristiwa 27 Juili, kerusuhan Poso, dan
sebagainya.
- Serangan bersenjata, (armed attack), yakni suatu tindakan kekerasan
yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan
maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan daari
kelompok lain. Misalnya, konflik yang terjadi di Nangroe Aceh
Darussalam (NAD) sebagai akibat dari upaya Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari pangkuan NKRI.
- Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politik,
misalnya penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan
sebagainya.
Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang diatas
consensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakt politik dan system politik
yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Pertama, merupakan kesadaran dari
sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa
yang membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu bangsa atau
tidak. Kedua, merupakan consensus nasional mengetahui bagaimana suatu kehidupan
bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan. Suatu consensus
nasional mengenai “sisitem nilai” yang akan mendasari hubungan-hubungan social
diantara para anggota suatu masyarakat bangsa. Ada beberapa factor yang
mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang politik, yaitu factor umum dan
khusus. Factor umum merupakan factor yang mempengaruhi terciptanya ketahanan

12. 12
nasional dibidang ideology, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.
Sedangkan factor khusus yang menentukan tingkat ketahanan nasional di bidang
politik, meluputi sebagai berikut :
Adanya ideology nasional yang dapat mewujudkan suatu realitas politik dan
memiliki fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan
tuntutan zaman. Ideology nasional harus benar-benar dimengerti, dipahami,
diyakini, dihayati, dan diamalkan serta diamankan oleh seganap lapisan
masyarakat.
Adanya pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, mampu mengisi aspirasi dan
cita-cita rakyat, serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat.
Adanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, mampu menyelenggarakan
pemerintahan yang demoratis. Selain itu, mampu menyelenggarakan
pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan mampu melindungi
seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia sehingga tercipta suasana dan
perasaan aman, bebas dari bahaya dan ketakutan.
Adanya masyarakat yang mempunyai kesadaran politik, disiplin nasional, dan
dinamika social yang tinggi sehingga tumbuh motivasi dan aktivitas konstruktif
yang membangkitkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
b. Tipe-tipe Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat Indonesia
Dalam masyarakat atau kehidupan politik dikenal tiga tipe budaya, antara lain :
a. Budaya Politik Parokial
Budaya politik parochial berlangsung dalam masyarakat tradisional, dimana
masyarakatnya masih sederhana dengan spesialisasi yang sangat kecil. Para
pelaku politik sering melakukan peranannya serempak dengan perananya dalam
bidang ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.anggota masyarakat cenderung tidak
menaruh minat terhadap objek-objek politk yang luas. Kesadaran yang menonjol
dari anggota masyarakat dalam bidang poltik, bahwa mereka mengakui adanya
pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat.
b. Budaya Politik Kaula
Dalam budaya politik kaula (subjek), anggota masyarakat mempunyai minat,
perhatian, mungkin pula kesadaran, terhadap system keseluruhan, terutama dari
segi output politik. Orientasi anggota masyarakat yang nyata terhadap objek

13. 13
politik dapat dilihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap
dukungan, maupun sikap bermusuhan terhadap system politik. Posisinya sebagai
kaula, anggota masyarakat dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif. Mereka
menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah system politik,
dan oleh karena itu, menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan
para pemegang jabatan politik dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang
tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditantang. Tiada jalan bagi anggota
masyarakat kecuali menrima system politik sebagaimana adanya, patuh, ssetia,
dan mengikuti segala instruksi dan anjuran pimpinan politiknya.
c. Budaya Politik Partisipan
Budaya politik partisipan ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam
kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan
tanggung jawabnya. Seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai
dengan penuh kesadaran system politik secara totalitas, input dan output maupun
possisi dirinya dalam politik. Dengan demikian, setiap anggota msyarakat terlibat
dalam sisitem politik yang berlaku betapa kecil peran yang dijalankannya. Budaya
politik partisipan dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud
dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat. Sebab budaya
demokrasi member tekanan pada pelaksanaan pemeritahan dari, oleh, dan untuk
rakyat. Misalnya mengkritisi kebijakn pemerintah melalui opini-opini di media
massa, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan bila menemukan
penyelewengan hukum sesuai prosedur, dan sebagainya.
5. KOMPONEN – KOMPONEN BUDAYA POLITIK
Menurut Ranney, budaya politik memiliki dua komponen utama, yaitu orientasi
kognitif (cognitive orientations )dan orientasi afektif (affective orientation). Sementara
itu, Almond dan Verbadengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan
Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe – tipe orientasi, bahwa budaya politik
mengandung tiga komponen objek politik berikut.
a. Orientasi kognitif: berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik,
peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.
b. Orientasi afektif: berupa perasaan terhadap system politik, peranannya, para
actor, dan penampilannya.

14. 14
c. Orientasi evaluatif: berupa keputusan dan pendapat tentang objek – objek
politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi
dan perasaan.
6. PENTINGNYA SOSIALISASI PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK
6.1 Cara-cara Berpolitik dalam Masyarakat
Perkembangan demokrasi dewasa ini mempunyai dampak bagi kehidupan
politik di Indonesia. Munculnya partai-partai politik turut menyemarakkan proses
demokrasi. Akan tetapi, banyak hal yang harus dikaji ketika hubungan antara elit
poltik dan massa pendukungnya belakangan ini seolah sekedar hubungan antara anak
dan bapak yang belum dijiwai oleh semangat demokrasi itu sendiri. Masyarakat
dalam menentukan figure-figur pemimpin bangsa kurang berpikir secara rasional
karena masih bersikap paternalistis dan feodalistis. Hal ini sangat membahayakan
bagi perkembangan suatu bangsa yang sarat dengan heterogenitas seperti Indonesia
yang sangat membutuhkan ketahanan dan stabilitas politik.
Guna mewujudkan ketahanan politik sebagai kondisi kehidupan politik bangsa
yang sehat, dinamis, dan mampu memelihara stabilitas politik perlu diupayakan
adanya tata cara berpolitik yang didasarkan pada kenyataan obyektif bahwa manusia
adalah sebagai subjek Negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam Negara harus
benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.dalam system
politik, Negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang dalam
istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagai
perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga system politik Negara harus
mampu menciptakan system yang menjamin hak-hak tersebut. Pengembangan politik
Negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus berdasarkan pada
moralitas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti
halnya UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik dan UU No. 12 Tahun 2003
tentang pemilihan umum.
Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya
merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berkumpul, berserikat,
dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya
untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam
bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat
penting dalam system politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian

15. 15
harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan,
kesetaraan, dan kebersamaan. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap
warga Negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-
cita politiknya secara nyata.
6.2 Penerapan Budaya Politik
Pelaksanaan budaya poltik secara demokratis perlu dipahami oleh setiap
warga Negara Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita Negara. Menurut Miriam
Budiardjo, penerapan budaya politik dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai
berikut :
- Menyelesaikan perselaisihan secara damai dan melembanga. Dalam setiap
masyarakat terdapat beda pendapat serta kepentingan yang dalam alam
demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan harus dapat
diselesaikan melalui perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai
kompromi, consensus, atau mufakat.
- Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat
yang sedang berubah. Perubahan social terjadi karena beberapa factor, seperti
kemajuan teknologi, kepadatan penduduk, dan pola perdagangan. Pemerintah
harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan
dan mengendalikannya.
- Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam masyarakat
demokratis, pergantian pimpinan atas dasar turunan, mengangkat diri sendiri,
coup d’ etat dianggap tidak wajar.
- Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongan minoritas
yang biasanya terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi
kesempatan turut serta dalam merumuskan kebijaksanaan.
- Mengakui dan menanggap wajar adanya kenekaragaman. Keanekaragaman
tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku,
perlu terselengaranya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik yang
memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya berbagai alternative
dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman tetap berada
dalam kerangka persatuan bangsa dan Negara.

16. 16
- Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis keadilan
merupakan cita-cita bersama, walaupun sebagian kecil masyarakat ada yang
merasa diperlakukan tidak adil.
System politik demokrasi Indonesia termasuk didalamnya adalah
pembangunan partai politik, harus mengacu dan berpedoman kepada pancasila dan
UUD 1945 sebagai pedoman sikap dan perilaku berpolitik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pembangunan partai politk harus memperhatikan
pembangunan karakter politik karena sperti kita ketahui, politik berkarakter atau
berwatak positif maupun negative. Berwatak positif, yaitu menghendaki terjadinya
atau terwujudnya keadilan dan kebenaran. Berwatak negative, yaitu dalam usaha
mewujudkan keadilan dan kebenaran kadang-kadang bersifat destruktif dan
menggunakan segala cara asal tujuan tercapai. Didalam pembangnan partai politik
juga menyangkut pembangunan fungsi partai politik itu sendiri, yaitu
memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, baik kepentingan politik, social,
ekonomi, dan budaya baik didalam infrastruktur maupun suprastruktur.
7 BUDAYA POLITIK ERA REFORMASI
Budaya – budaya dipengaruhi oleh struktur politik sedangkan daya operasional
struktur tadi akan sangan ditenttukan oleh konteks kultural dimana struktur itu berada.
Landasasn berfikir inilah pada akhirnya kurang mampu untuk menjelaskan mengapa
struktur politik demokrasi yang muncul pasca kejatuhan soeharto, pada akhirnya kurang
mampu melaksanakan fungsi – fungsi demokratisnya. Ini terjadi sebagaimana akan kita
bahas selanjutnya karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada struktur dan fungs
– fungsinya dan bukan pada semangat budayanya. Undang – undang dasar telah
menjamin bagi bekerjanyan struktur politik demokratis, tetapi budaya politik telah yang
lebbih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang dikalangan elit politik telah
membuat struktur demokrasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Struktur politik dan
fungdsi – fungsi politik mengalami perubanahan tetapi tidak pada struktur budaya
politiknya. Akibat terjadinya semacam paradoks.
Kenyataan semacam ini dapat dimengerti mengingat perubahan perubahan budaya
dalam suatu masyarakat, apapun budayanya akan memerlukan waktu yang lama. Ini
memerlukan sosialisasi, penguatan, dan akhirnya pemapanan. Dengan kata lain,
mengubah budaya politik tidak semudah mengubah struktur dan fungsi politik.

17. 17
Mengubah struktur dan fungsi – fungsi politik dapat dilakukan dengan mengubah undang
– undang dasar suatu negara, akan tetapi mengubah budaya politik suatu bangsa akan
memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Terlebih ketika budaya tersebut telah
mengakar pada kehidupan politik masyarakat.
Ketika kta membahas sistem politik sebagai suatu kerangka analisis, budaya politik
dibedakan menjadi tiga type, yaitu :
a. Budaya politik partisipan
b. Budaya politik subjek
c. Budaya politik parokial
Budaya politik partisipan ditandai oleh partisipasi aktif anggota – anggota sistem
politik. Mereka mempunyai kesadaran yang cukup tinggi menyangkut hak dan
kewajibannyadan dengan demikian menuntut untuk senantiasa terlibat dalam kehidupan
politik. Sementara itu budaya politik parokial ditandai dengan orientasi yang lebih bersifat
kewilayahan dan dalam sistem politik yang kuat budaya politik parokialnya seorang individu
akan mempunyai banyak peran sebagai akibat lemahnya diferensiasi politik. Budaya politik
subjek atau ada yang menyebutnya sebagai budaya politik kausa merunjuk pada budaya
politik dimana anggota masyarakat mempunyai kepedulian terhadap output sistem politik
dibandingkan peduli terhadap input sistem politik. Dengan kata lain, dalam budaya politik
kausa semacam ini , anggota – anggota sistem politik lebih bersifat pasif dan karena itu bukan
sebagai warga negara yang aktif
Dalam konteks indonesia, dikoloni semacam ini agak sulit dibedakan secara tegas
mengingat struktur sosial, ekomomi dan politik yang berkembang. Pada satu sisi terdapat
warga masyarakat yang terlah termoderenisasi dengan baik, menjadi partisipan aktif dalam
sistem politik dengan terlibat secara langsung ataupun tidak langsungdalam mempengaruhi
kehidupan politik, sememntara padda sisi yang lain terdapat masyarakan yang merasa tidak
mempunyai kemampuan apapun untuk terlibat dalam kehidupan politik. Dengan demikian
masyarakat indonesia sebenarnya terfragmentasi ke dalam budaya politik yang berbeda –
beda. Dikota – kota besat dimana tingkat pendidikan masyarakatnya elah cukup baik seperti
Jakarta , Bandung , Surabaya, Mkasar, Medan, Yoryakarta dan kota – kota besar lainnya
barang kali lebih didominasi oleh budaya politik partisipan, sedangkan di daerah perdesaan
dan pelosok – pelosok pegunungan, budaya politik subjeklah yang lebih dominan.
Oleh karena itulah, menjelaskan budaya politik indonesia tampaknya kombinasi
antara ketiganya lah yang paling tepat. Dalam hal ini budaya politik bergerak diantara subject

18. 18
participan culture dan paroctrial pasticipan culture. Subject participan culture ditandai dengan
menguatnya partisipan politik masyarakat dalam kehidupan politik terhadap input – input
politik, sementara pada waktu yang bersamaan berkembang rasa ketidakmampuan sesorang
untuk mengubah kebijakan. Rasa sebagai orang – orang tidak mampu dan termaginalkan
membuat mereka hanya berorientasi pada output sistem politik dibandingkan dengan
kepedulian terhadap proses input sistem politik. Fenomena ini dapat ditemikan tidak hanya
didaerah perdesaan tetapi juga diperkotaan dimana masyarakat miskin dan termaeginalnya
tumbuh subur. Bahkan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh penguasa politik yang
berorientasi pada kebijakan neoliberal mendorong kelompok – kelompok marginal ini
semakin besar.
Parochial participan culture ditandai oleh menguatnya wacana kedaerahan pasca
diterapkan otonomi daerah. Dalam hai ini terdapat tekanan dan desakan yang kuat dibeberapa
daerah agar pemimpin – pemimpin lokal seperti walikota, bupati dan gubenur dipilih dari
putra – putra daerah. Tentunya gejala semacam ini akan merugikan sistem politik secara
keseluruhan karena cenderung menimbulkan konflik horizonntal dan menghambat
pembangunan rasa kebangsaan . ini karena tidaklah tepat jika pemimpin – pemimipin daerah
harus mendasar pada apakah pemimpin tersebut putra daerah ataukah bukan . mestinya
selama wilayah – wilayah atau daerah – daerah tersebut masih berada dalam lingkup teritorial
dan dengan demikian masuk pula ke dalam wilayah adanya mistratis politik indonesia maka
setiap individu berhak menjadi pegawai atau pejabat dimanapun wilayah tersebut berada.
Dalam sistem politik demokrasi, layak tidaknya seseorang untuk menjadi pemimpin adalah
pada kemampuan dan bukan pada asal – usul orang tersebut.

19. 19
BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Sebagai bangsa yang berdaulat, kemampuan menjaga dan melindungi seluruh wilayah
Negara dari berbagai ancaman dan gangguan baik berasal dari dalam negeri maupun dari
luar negeri, tidak dapat dihindari lagi. Pertahanan dan keamanan Negara republic
Indonesia silaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan serta seluruh
potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional
secara terintegrasi dan terkoordinasi.
2. SARAN
Dalam berpolitik sebaikya dilakukan menurut kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang
sesuai agar tercipta integrasi nasional. Karena bangsa Indonesia terrdiri dari berbagai
macam suku, ras, agama, dan budaya.

20. 20
Referensi :
Prof. Dr. Budai Winarno, Ma, 2008 Sistem Politik Era Reformasi, PT. Buku Kita, Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki