Fungsi Pengawsan dan Pencagahan pengawsan pemilu

1. MATERI I:
FUNGSI PENGAWASAN DAN
PENCEGAHAN PENGAWAS
PEMILU
Esa Syifhanudinata
Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

2. TAHAPAN PEMILU 2024
Kampanye
Masa Tenang
Pemungutan
dan
Penghitungan
Suara
28 November 2023-10 Pebruari 2024
Rapat umum dan iklan: 21 Januari-10 Februari 2024
11-13 Januari 2024
14 Pebruari 2024
Distribusi
Logistik
pemilu

3. • Pemilu momentum penting lima tahunan.
• Pemilu sarana memilih pemimpin/pengambil kebijakan. Pemilu bagian dari sarana
sah/legal untuk berkuasa.
• Meski sudah ada aturan, tapi tetap saja ada potensi pihak tertentu ada yang tidak
taat pada aturan.
• Bawaslu hadir mengawasi pemilu untuk memastikan pemilu berjalan sesuai
ketentuan.
• Agar proses dan hasil pemilu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sesuai
aturan yang ada.
KENAPA PEMILU HARUS DIAWASI

4. PENYELENGGARA PEMILU
DKPP KPU
• KPU Provinsi
• KPU
Kab/Kota
• PPK
• PPS
• KPPS
BAWASLU
• Bawaslu Provinsi
• Bawaslu Kab/Kota
• Panwaslu
Kecamatan
• Panwaslu K/D
• Pengawas TPS

5. KEBERADAAN PENGAWAS TPS
• Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.
• Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS
• Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara
dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara.
• Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

6. PENGAWAS TPS
BERTUGAS MENGAWASI:
1. persiapan pemungutan suara;
2. pelaksanaan pemungutan suara;
3. persiapan penghitungan suara;
4. pelaksanaan penghitungan suara; dan
5. pergerakan hasil penghitungan suara dari
TPS ke PPS.

7. PENGAWAS TPS BERWENANG:
1. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran,
kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan
suara;
2. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan
suara; dan
3. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8. PENGAWAS TPS BERKEWAJIBAN:
1.menyampaikan laporan hasil pengawasan
pemungutan dan penghitungan suara kepada
Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu
Kelurahan/Desa; dan
2.menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu
Kelurahan/Desa.
Ingat,
Pengawas TPS juga wajib
mematuhi Kode Etik
Penyelenggara Pemilu

9. AKTOR DI TPS, KENALI MEREKA:
1. KPPS yaitu kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
2. Pengawas TPS yaitu petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam
melakukan pengawasan di TPS.
3. Saksi yaitu orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
4. Pemilih yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau
sudah pernah kawin yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu.
5. Petugas Ketertiban TPS yaitu petugas yang dibentuk PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan
di setiap tempat pemungutan suara.
6. Pemantau Pemilu, orang perorang, kelompok atau organisasi yang melakukan pemantauan proses pelaksanaan
pemilu secara mandiri dan sukarela. Pemantau Pemilu diakreditasi oleh Bawaslu baik dari dalam maupun luar negeri.
7. Pewarta/jurnalis: seseorang yang bertugas meliput peristiwa lalu diberitakan/disiarkan kepada khalayak umum.

10. CARA KERJA PENGAWAS PEMILU
•Pengawasan
•Pencegahan
•Penanganan Pelanggaran
•Penyelesaian Sengketa proses

11. FORMULIR A (FORMULIR HASIL PENGAWASAN)
• PTPS wajib menggunakan Formulir A untuk mencatat
setiap peristiwa dan hasil dari pengawasan serta
dugaan pelanggaran dalam proses tahapan pemilu
terutama di tahapan pemungutan dan penghitungan
suara.
• Formulir A juga sarana untuk menjelaskan tentang
upaya pencegahan dan saran perbaikan dari Pengawas
TPS yang dikirimkan ke Pengawas Kecamatan melalui
pengawas kelurahan/desa.

12. UNDUH & REGISTRASI
APLIKASI SIWASLU
bit.ly/siwaslu2024
Kata kunci pencarian di PlayStore: siwaslu
2024
Panduan Penggunaan Siwaslu
http://bit.ly/PanduanSiwaslu2024

13. TERIMA KASIH

15. PRINSIP KODE ETIK BADAN AD-HOC
PENYELENGGARA PEMILU 2024 :
• 1. MANDIRI
Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang
mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.
• 2. JUJUR
Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
• 3. ADIL
Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

16. • 4. AKUNTABEL
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• 5. KEPASTIAN HUKUM
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• 6. TERTIB
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

17. • 7. TERBUKA
Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada
masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.
• 8. KEPENTINGAN UMUM
Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.
• 9. AKSESIBILITAS
Kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna
mewujudkan kesamaan kesempatan.

18. • 10. EFISIEN
Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam
penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.
• 11. EFEKTIF
Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan
dengan tepat waktu.
• 12. PROFESIONAL
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
• 13. PROPORSIONAL
Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan
umum untuk mewujudkan keadilan.