White And Black Modern Professional Principles Of Business Ethics Presentation.pptx
1. MENJAGA
K O D E E T I K
Pengawas TempatPemungutanSuara (PTPS)
@panwaslucam_kutoarjo
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
HARDI RIYANTO
2. Profile
Sie Litbang, Saka Wanabakti Kab. Kebumen (2003-2004) -
Sie Ops, Paserna Kab. Kebumen (2005) -
Gerakan Pemuda Ansor, PAC Kutoarjo (2022) -
• Lahir di Kebumen, 17 Maret 1987
• Pembina Pramuka di Al-Kahfi Islamic Boarding School,
Somalangu Kebumen (2006-2009)
• IT Specialist, Warnet Bogowonto Kutoarjo (2010-2019)
• Pengawas TPS (Pemilu 2014)
• Panwaslu Kelurahan/Desa (Pilkada 2018-Pemilu 2019)
• Panwaslu Kecamatan (sekarang)
Organizational Experience
082230200654
3. KODE ETIK?
Satu kesatuan landasan norma
moral, etis dan filosofis yang
menjadi pedoman bagi perilaku
penyelenggara pemilu yang
diwajibkan, dilarang, patut atau
tidak patut dilakukan dalam
semua tindakan dan ucapan.
4. Menjagakemandirian, integritas, dan
kredibilitas Penyelenggara Pemilu yang
sesuai dengan asas Penyelenggaraan
Pemilu, yaitu: mandiri, jujur, adil,
kepastian hukum, tertib, kepentingan
umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,
dan efektivitas.
TUJUAN KODE ETIK
5. • Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan peraturan perundang-undangan;
• Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara
untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
• Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
• Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan
sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut
sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;
• Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku
kepentingan Pemilu;
• Melakukan segalaupaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan
perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih
terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;
21 Prinsip Dasar Yang Merupakan Kewajiban
Penyelenggara Pemilu
6. • Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
• Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
• Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
• Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,
dan tanggungjawabnya;
• Menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu
yang jujur, adil, dan demokratis;
• Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam
seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, kewajibannya;
• Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan
perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
• Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik
langsung maupun tidak langsung;
21 Prinsip Dasar Yang Merupakan Kewajiban
Penyelenggara Pemilu
7. • Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila
dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam
kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta
Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;
• Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian
darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di
bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau
menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan
apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
• Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak
saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye.
21 Prinsip Dasar Yang Merupakan Kewajiban
Penyelenggara Pemilu
8. Pedoman Integritas
Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara
Pemilu didasari niat
untuk sematamata
terselenggaranya
Pemilu sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku tanpa
adanya
kepentingan
pribadi, kelompok,
atau golongan.
Penyelenggara
Pemilu bebas atau
menolak campur
tangan dan
pengaruh siapapun
yang mempunyai
kepentingan atas
perbuatan,
tindakan,
keputusan
dan/atau putusan
yang diambil.
Penyelenggara
Pemilu
menempatkan
segala sesuatu
sesuai hak dan
kewajibannya.
Penyelenggara
Pemilu melaksanakan
tugas, wewenang dan
kewajiban
dilaksanakan dengan
penuh tanggung
jawab dan hasilnya
dapat
dipertanggungjawabk
an sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan.
Jujur Mandiri Adil Akuntabel
