Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.
35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
dengan
Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.
35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
dengan
Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
Berisikan peraturan perundangan tentang proses pengadaan barang dan jasa ygn dibuat oleh pemerintah dalam hal proses tender untuk perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kontruksi
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
35. No Topik Keppres 80/2003 Perpres 54/2010 Keterangan F. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA 54 Persyaratan Jaminan (Penerbit Asuransi) Belum diatur Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK untuk menjual produk jaminan (suretyship). 55 Besarnya Jaminan Pelaksanaan Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%) Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dari HPS 56 Pengembalian jaminan pelaksanaan Setelah masa pemeliharaan selesai Setelah berakhirnya masa pelaksanaan atau setelah penyerahan jaminan pemeliharaan 57 Jaminan sanggahan banding Belum diatur 2 perseribu (2%0) dari HPS, maksimal Rp.50 juta Jaminan sanggah banding diterapkan agar penyedia barang/jasa yang melakukan sanggah benar-benar yakin terhadap kebenaran sanggahan yang mereka laksanakan