2. 2
TUJUAN PENGELOLAAN BMN
Memperkuat,
meningkatkan, dan
mempertahankan
kualitas informasi
keuangan
Memperkuat kualitas
dan daya tahan
APBN (melalui
peningkatan PNBP
dari BMN dan
penghematan biaya
operasi atas BMN)
Menghindari fraud
Mempertahankan
target opini ”Wajar
Tanpa Pengecualian.”
3. Tugas dan Wewenang PB
Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk
pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN
01
Mengajukan rencana kebutuhan,
penganggaran, dan pengadaan BMN
untuk kementerian/lembaga yang
dipimpinnya
02
Melakukan penatausahaan atas
penguasaan dan penggunaan BMN
03
melakukan pencatatan dan Inventarisasi
Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya
04
Melakukan pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan,
dan pengendalian atas penggunaan, penatausahaan atas
BMN yang ada dalam penguasaannya
05
SA Be eM eN
HA BAT
4. Kuasa Pengguna Barang
Tugas dan Kewenangan
Mengajukan Rencana
Kebutuhan dan Anggaran
Mengajukan Usul
Penghapusan dan
Pemusnahan BMN
menyusun dan menyampaikan
laporan barang kuasa
pengguna semesteran dan
laporan barang kuasa
pengguna tahunan
mengajukan permohonan
penetapan status Penggunaan,
Pemanfaatan dan
pemindahtanganan
Melakukan Pencatatan
dan Inventarisasi
Mengamankan dan
Memelihara BMN.
menggunakan BMN untuk
kepentingan penyelenggaraan
TUPOKSI
.
melakukan pengawasan
dan pengendalian atas
penggunaan BMN
5. PROBLEMATIKA (1)
• Sekretaris Jenderal adalah Pengguna Barang (PMK
246/PMK/.06/2014)
• Seluruh pengelolaan BMN seharusnya berkoordinasi
dengan Sekretaris Jenderal
• Penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengalihan, penghapusan dan RKBMN merupakan
tugas fungsional Sekretaris Jenderal
• Pimpinan Satker belum memahami sepenuhnya peran
dan fungsinya Kuasa Pengguna Barang dan lebih
cenderung masih berperan sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan negara disebutkan bahwa Kepala
Satker merupakan KPB/KPA)
• Pimpinan eselon I maupun KPB satuan kerja
seringkali mengambil kebijakan pengelolaan BMN
tanpa berkoordinasi dengan Pengguna Barang,
sehingga dikemudian hari timbul persoalan
penatausahaan BMN
KOORDINASI
SDM & Anggaran
6. PROBLEMATIKA (2)
• Lemahnya SDM yang menangani BMN, hal ini
disebabkan karena sering bergantinya petugas yang
menangani aset atau petugas belum mendapat
pelatihan khusus pengelolaan aset
• Di Satker Madrasah dan PTKN banyak pegawai yang
menjadi KPA yang dipegang oleh pegawai honorer
• Kurang koordinasi antara petugas operator dengan
para pengelola
• Anggaran untuk penatausahaan BMN, survey dan
pengukuran sertifikat serta asuransi BMN tidak ada
• Membutuhkan kerjasama antara petugas BMN dan
seluruh penanggungjawab barang ruangan dalam
mencatat, menjaga barang yang ada di dalam
ruanganya (Penanggungjawab wajib memberikan
informasi apabila ada BMN yang baru dibeli, hilang
maupun tidak sesuai fisik dan data dari SIMAN
sehingga dapat ditindaklanjuti oleh tim pengelola
SIMAN)
KOORDINASI
SDM & Anggaran
7. PROBLEMATIKA (3)
• Operator masih banyak salah penggunaan kode pencatatan BMN
• Operator tidak memutakhirkan perkembangan data BMN baik dari segi kondisi
barang, letak barang, luas barang, batas letak barang, no bukti kepemilikan
• Kesalahan penggolongan Rumah Dinas dalam pencatatan di SIMAK BMN
• Satuan Kerja enggan mengupdate data di SIMAN untuk SK Pengelolaan BMN
PENCATATAN
• Selain Tanah Gedung Bangunan dan JIJ belum dilakukan inventarisasi
• Akibat belum dilakukan inventarisasi Jumlah, kondisi dan dokumen kepemilikan
tidak diketahui dengan pasti
• Penyajian Nilai BMN dalam Laporan keuangan belum mencerminkan kkondisi
sebenarnya
INVENTARISASI
• Penetapan Status Penggunaan BMN masih sangat rendah padahal merupakan
amanat PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN bahwa Semua BMN
selain Persediaan, KDP dan ATR wajjib di ajukan PSP maksimal 6 bulan setelah di
catat
• Akibatnya Pemanfaatan BMN cenderung tidak sesuai ketentuan
• Setelah Pengadaan seringkali dalam penggunaannya belum dilengkapi Label
barang, SIP (Surat Izin Pemakai)
• SIP sebagai wujud pengawasan dan pengendalian BMN
PENGGUNAAN
8. PROBLEMATIKA (4)
• Belum di tunjuk Pejabat Penyimpan Dokumen
Kepemilikan BMN sehingga ada ketidak pastian
siapa yang bertanggungjawab dan apa saja
yang disimpan
• Dokumen kepemilikanyang disimpan belum
sesuai dengan PMK 218/PMK.06/2015 tentang
Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
BMN (Sertipikat, BAST)
PENYIMPANAN
DOKUMEN
KEPEMILIKAN
9. PROBLEMATIKA (5)
• Satuan kerja enggan melaksanakan pemanfaatan
BMN sesuai prosedur
• Hasil pemanfaatan seringkali di pergunakan langsung
• Dalam Pemanfaatan BMN tidak melalui prosedur
disebabkan peraturan sewa tidak meng cover alokasi
biaya dan tatacara pertanggungjawaban anggaran
pemeliharaan BMN tersebut.
• BMN digunakan oleh pihak ketiga tanpa memiliki
Dasar Hukum Pemanfaatan BMN
• Pemanfaatan Tanpa Ijin Pengelola Barang
• Jenis dan Besarnya Tarif Pemanfaatan Belum di atur
dalam peaturan pemerintah
• Kurang optimalnya pemanfaatan dan
perpindahtanganan BMN dalam rangka menghasilkan
pendapatan negara
PEMANFAATAN
10. 10
Risiko dalam Pemanfaatan BMN
Risiko
• Proses Penetapan Persetujuan Sewa Tidak Tepat Waktu
• Belum Terdapat Standar dalam Penetapan Besaran Nilai Sewa
• Terdapat Persetujuan Pemanfaatan Belum Dilaksanakan oleh
Pengguna Barang
LHP BPK
Risiko
• Pemanfaatan Tanpa Persetujuan pada K/L
• Persetujuan Pemanfaatan Tidak ditindaklanjuti oleh Mitra
• Wasdal atas Pelaksanaan Pemanfaatan BMN tidak berjalan efektif
baik oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang
11. PROBLEMATIKA
• Satuan kerja belum memahami urgensi RKBMN
• Kesadaran Satuan kerja dalam menyusun RKBMN masih
rendah
• RKBMN belum sepenuhnya di pergunakan sebagai pedoman
penganggaran
• Data dukung dalam pengusulan RKBMN banyak yang tidak
valid
RKBMN
• Satuan Kerja belum memahami urgensi pengamanan BMN
• Pengamanan fisik BMN dan Administrasi tidak dilakukan dengan serius
dan tidak dilakukan penganggaran khusus
• BMN dikuasai pihak lain tanpa ijin
• BMN yang belum dipergunakan banyak yang tidak di pasang plang
BMN, belum di pagar, atau tidak diberikan patok batas
PENGAMANAN
12. PROBLEMATIKA
• Sistem pengawasan dan pengendalian
BMN tidak mampu menyajikan
pelanggaran pengelolaan BMN
• Sistem wasdal BMN tidak dilaksanakan
secara maksimal
• Sanksi pelanggaran pengelolaan BMN
tidak mampu memberikan efek jera
PENGAWASAN
DAN
PENGENDALIAN
13. PROBLEMATIKA
• Pemahaman Satuan Kerja atas kewajiban terhadap
penetapan status penggunaan BMN rendah. Di Kemenag
hanya 14.02% BMN yang sudah di PSP kan
• Tidak adanya sanksi terhadap kelalaian PSP yang membuat
jera
• BMN hasil pengadaan tidak di gunakan sesuai TUSI atau
tidak sesuai kebutuhan Satker.
• Terdapat BMN Idle yang tidak teridentifikasi
• Satuan Kerja seringkali tidak bisa membedakan Alih Status
Penggunaan, Penggunaan sementara, Hibah, Pinjam pakai
dan Sewa
• Tidak semua stake holder mempedomani standar dokumen
permohonan penetapan penggunaan BMN
• Kurang optimalnya penggunaan BMN dalam rangka
mendukung tugas pokok dan tugas pemerintahan
PENGGUNAAN
BMN
14. PROBLEMATIKA
• BMN di hapus tidak melalui prosedure
• Alur penghapusan BMN terlalu panjang, sehingga
untuk anggaran rehab maupun pembangunan yang
sudah tersedia terlambat di eksekusi
• Administrasi penghapusan belum seluruhnya
dilaporkan ke dalam sistem yang sudah di sediakan
• Kendala penghapusan untuk barang yang tidak
ditemukan
PENGHAPUSAN
BMN
15. PROBLEMATIKA
• Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
belum memahami pentingnya asuransi BMN
sebagai mitigasi resiko terhadap kejadian yang tidak
diinginkan
• Sampai saat ini Kementerian Agama belum
mengalokasikan Asuransi BMN
• Gedung Kementerian Agama, Madrasah dan KUA
yang rawan bencana belum ada yang diasuransikan
ASURANSI
BMN
