Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan pajak pnbp
•
9 likes•2,316 views
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta Satuan Kerja Instansi Pengelola PNBP setelah penetapan UU tersebut.
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan pajak pnbp
Similar to Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan pajak pnbp (20)
More from Dr. Zar Rdj
More from Dr. Zar Rdj (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan pajak pnbp
- 1. PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PNBP MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2018 Palangkaraya, 18 Oktober 2018
- 2. 2 I. UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP II. Peran Kanwil DJPB dan Satker Instansi Pengelola PNBP Pasca Penetapan UU No. 9 Tahun 2018 Daftar Isi
- 3. 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
- 4. 4 REVISI UU PNBP 20 TAHUN 1997 LATAR BELAKANG PENGUATAN LANDASAN HUKUM Penyesuaian dengan Amandemen UUD dan Paket UU Keuangan Negara PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN Upaya untuk meminimalisasi temuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PENINGKATAN PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP sehingga meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan PNBP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi MENGHIMPUN DAN OPTIMALISASI SUMBER PENERIMAAN NEGARA MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT • Perubahan atas Definisi PNBP • Pengaturan terkait Subjek PNBP • Pembagian Kelompok Objek PNBP menjadi 6 (enam) klaster/objek • Pengaturan Tarif PNBP per kelompok objek • Kebijakan Tarif Rp0 atau 0% • Pengelolaan PNBP • Kewenangan • Kewajiban verifikasi oleh Instansi Pengelola PNBP • Pengaturan terkait pengawasan oleh Menteri • Pemeriksaan dengan inisiasi Menteri • Opsi keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP • Sanksi MENYEDERHANAKAN/MENGURANGI JENIS DAN TARIF PNBP, KHUSUSNYA TERKAIT LAYANAN DASAR, TANPA MENGURANGI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH UNTUK TETAP MENYEDIAKAN LAYANAN DASAR GAMBARAN UMUM UU NO.9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP
- 5. 5 DEFINISI PNBP Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 7. 7 TARIF PNBP Dasar Pertimbangan pengaturan tarif diatur masing-masing sesuai klaster, antara lain a. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam b. Dampak pengenaan tarif c. Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, & operasional Badan d. Nilai guna aset tertinggi dan terbaik e. Aspek keadilan f. Kebijakan pemerintah Dasar hukum penetapan tarif dilekatkan langsung pada 6 klaster objek PNBP: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah 2. Pelayanan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri 3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham 4. Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan 5. Pengelolaan Dana Peraturan Menteri Keuangan 6. Hak Negara Lainnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan SPESIFIK AD VALOREMTarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang Tarif PNBP yang ditetapkan dengan persentase dan formula BENTUK TARIF PNBP Dasar Pertimbangan Dasar Hukum
- 8. 8 0 T A R I F S A M P A I D E N G A N R u p i a h a t a u % ( p e r s e n ) Antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar PERTIMBANGAN TERTENTU (1) Antara lain bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah PERTIMBANGAN TERTENTU (2) K E B I J A K A N T A R I F PNBP S A M P A I “ 0 ”
- 9. 9 PENGELOLAAN PNBP DikeloladalamsistemAPBN PERENCANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN Perencanaan PNBP dalam penyusunan RAPBN/RAPBNP PENGAWASAN Dapatdilanjutkanpemeriksaan Penentuan PNBP Terutang, Pemungutan, Pembayaran/Penyetoran, Piutang, Penetapan dan Penagihan, Penggunaan PNBP Penatausahaan dan Pelaporan Pengawasan atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban PNBP
- 10. 10 REGULATOR (CFO) Antara lain: a. menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP; b. mengevaluasi, menyusun dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP; c. menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN/RAPBNP; d. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban PNBP. Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Tugas Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP (pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBP). Tugas Mitra Instansi Pengelola PNBP Tugas dan Kewenangan Pengelolaan PNBP Antara lain: a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP; b. mengusulkan penggunaan dana PNBP; c. menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN/RAPBNP; d. memungut dan menyetorkan PNBP; e. mengelola Piutang PNBP. Menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, antara lain: a. PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; b. PNBP yang penghitungan dan penetapannya membutuhkan earning process (PNBP sektor migas dan panas bumi). OPERATOR(COO) TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PNBP
- 11. 11 VERIFIKASI OLEH INSTANSI PENGELOLA PNBP Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar Kewajiban verifikasi bertujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar, khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya, sehingga meminimalisir potensi kerugian negara karena kurang bayar dan tidak menyetor oleh wajib bayar.
- 12. 12 PENGAWASAN PNBP A. Pengawasan oleh APIP Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. B. Pengawasan oleh Menteri Keuangan • Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP. • Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- 13. 13 PEMERIKSAAN PNBP OBJEK PEMERIKSAAN • Wajib bayar • Instansi Pengelola PNBP • Mitra Instansi Pengelola INISIATOR • Instansi Pengelola PNBP • Menteri (Menteri Keuangan) DASAR PEMERIKSAAN, antara lain: • Hasil pengawasan intern atau Menteri • Permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian, atau keringanan • Indikasi kerugian dan ketidakpatuhan RUANG LINGKUP • Kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Bayar • Pemenuhan ketentuan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola • Tata Kelola PNBP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN • Disampaikan kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP • wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
- 14. 14 Kementerian Keuangan Paling lambat 3 bulan setelah tanggal surat ketetapan Penetapan atas Keberatan paling lambat 6 bulan Apabila Wajib bayar tidak setuju, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Surat Ketetapan Kurang Bayar Surat Ketetapan NIHIL Surat Ketetapan Lebih Bayar Tidak menunda Kewajiban PNBP Terutang Namun WAJIB BAYAR KEBERATAN PNBP
- 15. 15 DASAR • Kondisi kahar • Kesulitan likuiditas, atau • Kebijakan Pemerintah BENTUK • Penundaan • Pengangsuran • Pengurangan • Pembebasan • Keringanan diputuskan oleh Instansi Pengelola • Bentuk keringanan Pengurangan dan Pembebasan membutuhkan: 1. Persetujuan Menteri dalam hal kondisi kahar dan kebijakan pemerintah 2. Pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menteri dalam hal kesulitan likuiditas KERINGANAN PNBP
- 16. 16 Kementerian Keuangan Atas permohonan PENGEMBALIAN PNBP Instansi Pengelola menerbitkan Prosedur Pengembalian Diperhitungkan sebagai Pembayaran dimuka PNBP terutang berikutnya TUNAI apabila Pengakhiran Kegiatan Usaha WB Putusan Pengadilan Pengembalian sebagai pembayaran di muka lebih dari 1 (satu) tahun Kondisi Kahar Salah Bayar Salah Pungut Putusan Pengadilan Hasil Pemeriksaan Pelayanan tidak Terpenuhi Ketentuan Perundang- undangan DASAR Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Permohonan tidak lebih dari 5 tahun sejak kelebihan bayar. Khusus untuk, dasar Putusan Pengadilan & hasil pemeriksaan, Permohonan tidak lebih dari 2 tahun sejak penetapan putusan/terbitnya LHP Penetapan Pimpinan IP Tidak ada kewajiban PNBP Sejenis yang berulang PENGEMBALIAN PNBP
- 17. 17 Sanksi Pidana Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.
- 18. 18 PERAN KANWIL DJPB DAN SATKER PASCA PENETAPAN UU NO. 9 TAHUN 2018
- 19. 19 Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) Melakukan Bimbingan Teknis dan Monev Implementasi Simponi kepada Satker Kementerian/Lembaga dan Wajib Bayar di wilayah kerja Kanwil DJPB Memberikan Sumbangan bahan masukan terkait potensi PNBP yang terdapat pada Satker di wilayah kerja Kanwil DJPB PERAN KANWIL DJPB (Pelimpahan Sebagian Tugas Kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Bidang PNBP PMK 262/2016)
- 20. 20 PERAN SATKER Menyusun Rencana PNBP Menghitung PNBP Terutang Melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar Memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara Melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP Mengelola piutang PNBP Melakukan Penagihan piutang PNBP Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban PNBP (a.l. Pasal 18, 22, 26, 28, 29, 35, 37, 41, & 42)
- 21. 21 PERAN SATKER Satker melakukan pengelolaan PNBP yang menjadi kewenangannya, termasuk mengelola PNBP yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) Salah satu kebijakan umum PNBP TA 2018 adalah Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN Optimalisasi PNBP dari BMN terutama berasal dari pemanfaatan BMN Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan Pemanfaatan BMN antara lain berupa sewa dan Kerja Sama Pemanfaatan.
- 22. TERIMA KASIH