Dokumen ini membahas format-format laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah dalam laporan pertanggungjawabannya, yaitu laporan perhitungan anggaran, neraca, dan laporan arus kas untuk propinsi dan kabupaten/kota.

1. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
BUKU 1
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Kebijakan Umum
Bagan Perkiraan Standar
Jurnal Standar
Pokja IV
Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah
Tim Evaluasi Dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan
Keuangan Pusat Dan Daerah
KMK: 355/KMK.07/2001

2. BUKU 1 - SAKD
KATA PENGANTAR
Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis
berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturan perundangan
yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat Laporan
Pertanggung Jawaban Keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota Perhitungan Anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 menyatakan bahwa pemerintah
daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut
diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan daerah yang bersangkutan.
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 dipandang perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Selanjutnya Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 355/KMK.07/2001
telah membentuk Tim Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari berbagai Kelompok Kerja (Pokja)
diantaranya Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah.
Salah satu wujud nyata hasil dari Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan
Daerah tersebut adalah pembuatan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah (SAKD) yang terdiri dari lima buku yaitu: Buku 1 mengenai Kebijakan
Umum, Bagan Akun, dan Jurnal Standar, Buku 2 mengenai Pos-Pos Neraca,
Buku 3 mengenai Pos-Pos Perhitungan Anggaran, Buku 4 mengenai Prosedur
Akuntansi (Bagan Arus Dokumen) dan Buku 5 mengenai Simulasi SAKD.
Pedoman SAKD Edisi 2 ini berupaya mengakomodasi masukan dari
stakeholders setelah adanya edisi 1 Oktober 2001. Perubahan antara lain
dilakukan terhadap akuntansi pos Ekuitas Dana
Pedoman SAKD ini diharapkan akan membantu penerapan SAKD
sehingga untuk waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah daerah telah mampu
menghasilkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. Penerapan SAKD
menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan
daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang
berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good governance) dapat
menjadi kenyataan.
Jakarta, 9 Januari 2002
TIM PENYUSUN
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : i
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

3. Buku 1 – Daftar Isi
Daftar Isi
Halaman
Kata Pengantar I
Daftar Isi ii
Pendahuluan 1-3
BAB I LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 4 – 10
1. Format Laporan Perhitungan APBD Propinsi 5
2. Format Laporan Neraca Propinsi 6
3. Format Laporan Arus Kas Propinsi 7
4. Format Laporan Perhtiungan APBD Kab/Kota 8
5. Format Laporan Neraca Kabupaten/Kota 9
6. Format Laporan Arus Kas Kabupaten/Kota 10
BAB II KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN 11-16
PEMERINTAH DAERAH
A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah 11
B. Dasar hukum 11
C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah 12
D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah 12
E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah 13
F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi 14
G. Penyusunan Laporan Keuangan 15
H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran 16
BAB III BAGAN PERKIRAAN STANDAR 17-50
BAB IV JURNAL STANDAR 51-81
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : ii
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

4. Buku 1 SAKD - Pendahuluan
PENDAHULUAN
A. DASAR KEBUTUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara.
Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang
terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penciptaan sistem
pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, dan
legislatif. Partisipasi itu mewujud dalam tuntutan akan Akuntabilitas Publik
dan Otonomi Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah adalah 2 (dua) undang-undang yang berupaya
mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi
tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan
perundangan yang lebih operasional pun telah dikeluarkan. Beberapa
peraturan yang relevan disebut di sini adalah sebagai berikut:
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan DPRD.
Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sudah
sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan yang dituangkan dalam
peraturan pemerintah tersebut diatas. Laporan pertanggungjawaban Kepala
Daerah pun tampaknya menjadi sangat strategis, lebih-lebih karena Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah semakin sadar akan hak
konstitusionalnya. Akan tetapi, penyajian Laporan Pertanggungjawaban
kepala daerah yang antara lain berisikan Neraca, Laporan Perhitungan
Anggaran dan Laporan Arus Kas masih sangat sulit disusun.
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : 1
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

5. Buku 1 SAKD - Pendahuluan
Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis. Bahkan sebagian besar
adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem
dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi
progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2000.
Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai
berikut:
- Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses
penyusunan anggaran, perubahan format dan administrasi
pelaksanaannya, serta penerapan standar akuntansi;
- Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam
memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan
dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan
- Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran,
pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya.
Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan ini
memang secara khusus ditegaskan dalam pasal 8 dan pasal 20 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yang mengatur bahwa APBD
disusun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan
sehingga dapat dievaluasi atau diukur.
Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pula
melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban
Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiap
daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan
setelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen
perencanaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD.
B. TUJUAN PENYUSUNAN
Permasalahan yang telah diuraikan di atas memberikan keyakinan bahwa
suatu penyusunan pedoman akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan.
Hal tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi
pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban
yang berisikan laporan keuangan sudah semakin mendesak.
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : 2
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

6. Buku 1 SAKD - Pendahuluan
Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan
tujuan sebagai berikut:
- Menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang
diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan
pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan
diberlakukannya otonomi daerah yang baru.
- Menyediakan bagi pemerintah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi
dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar
yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang
mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya
Pedoman ini memerlukan penyempurnaan secara terus menerus sesuai
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
C. SISTEMATIKA PEDOMAN
Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BUKU 1
Pendahuluan
BAB I. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
BAB II. Kebijakan Umum
BAB III. Bagan Perkiraan Standar
BAB IV. Jurnal Standar
BUKU 2 POS POS NERACA
BAB I. Pedoman Akuntansi Aset Lancar
BAB II. Pedoman Akuntansi Investasi Permanen
BAB III. Pedoman Akuntansi Aktiva Tetap
BAB IV. Pedoman Akuntansi Aktiva Lainnya
BAB V. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek
BAB VI. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang
BAB VII. Pedoman Akuntansi Ekuitas Dana
BUKU 3 POS POS PERHITUNGAN ANGGARAN
BAB I. Pedoman Akuntansi APBD
BAB II. Pedoman Akuntansi Pendapatan
BAB III. Pedoman Akuntansi Belanja
BAB IV. Pedoman Akuntansi Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa
BAB V. Pedoman Akuntansi Dana Cadangan
BAB VI. Pedoman Akuntansi Pembiayaan
BAB VII. Akuntansi Transaksi Non Anggaran
BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI
BUKU 5 SIMULASI SAKD
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : 3
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

7. Bab I – Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
BAB I
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Format Laporan Keuangan :
Pemerintah Propinsi :
LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
NERACA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
Pemerintah Kabupaten/Kota :
LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
NERACA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah : 4
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK355/KMK.07/2001)

8. LAPORAN PERHITUNGAN APBD
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X0
APBD 20X0
No URAIAN
Anggaran Realisasi (%)
(Rp.) (Rp.)
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx
4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx
5 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx xxx xx
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xx
7 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) xxxx xxxx xx
8 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN
9 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTP xxx xxx xx
10 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan xxx xxx xx
11 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx xxx xx
12 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx
13 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx
14 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) xxxx xxxx xx
15 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
16 Pendapatan Hibah xxx xxx xx
17 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx
18 Lain lain Pendapatan xxx xxx xx
19 Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah (16+17+18) xxx xxx xx
20 TOTAL PENDAPATAN(7+14+19) xxxxx xxxxx xx
21 BELANJA
22 Belanja Operasi
23 Belanja Pegawai xxx xxx xx
24 Belanja Barang dan Jasa xxx xxx xx
25 Belanja Pemeliharaan xxx xxx xx
26 Belanja Perjalanan Dinas xxx xxx xx
27 Belanja Pinjaman xxx xxx xx
28 Belanja Subsidi xxx xxx xx
29 Belanja Hibah xxx xxx xx
30 Belanja Bantuan Sosial xxx xxx xx
31 Belanja Operasi Lainnya xxx xxx xx
32 Total Belanja Operasi (23+24+25+26+27+28+29+30+31) xxxx xxxx xx
33 Belanja Modal
34 Belanja Aset Tetap xxx xxx xx
35 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx
36 Total Belanja Modal (34+35) xxxx xxxx xx
37 Belanja Tak Tersangka xxx xxx xx
38 TOTAL BELANJA (32+36+37) xxx xxxx xx
39 BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA
40 Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota xxx xxx xx
41 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten / Kota xxx xxx xx
42 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx xxx xx
43 TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA (40+41+42) xxx xxxx xx
44 DANA CADANGAN
45 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx
46 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx
47 DANA CADANGAN NETTO (45-46) xxx xxxx xx
48 SURPLUS/DEFISIT (20-48-43-47) xxx xxx xx
49 PEMBIAYAAN
50 Penerimaan
51 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran xxx xxx xx
52 Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx
53 Penjualan Investasi Lainnya xxx xxx xx
54 Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx
55 Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx xxx xx
56 Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx xxx xx
57 Pinjaman dari BUMN / BUMD xxx xxx xx
58 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan xxx xxx xx
59 Pinjaman Dalam negeri Lainnya xxx xxx xx
60 Total Penerimaan (51+52+53+54+55+56+57+58+59) xxxx xxxx xx
61 Pengeluaran
62 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx
63 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx xx
64 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom xxx xxx xx
65 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN / BUMD xxx xxx xx
66 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Dalam Negeri lainnya xxx xxx xx
67 Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx xx
68 Pengeluaran Investasi Permanen xxx xxx xx
69 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx xx
70 Total Pengeluaran (62+63+64+65+66+67+68+69+70) xxx xxx xx
71 PEMBIAYAAN NETTO(60-70) xxxx xxxx xx

9. NERACA
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam rupiah)
No. Uraian 20X1 20X0
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah XXX XXX
4 Kas di Pemegang Kas XXX XXX
5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D & Lembaga Internasional XXX XXX
7 Bagian Lancar TGR XXX XXX
8 Piutang Pajak XXX XXX
9 Piutang Lain-lain XXX XXX
10 Persediaan XXX XXX
11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) XXX XXX
12 INVESTASI PERMANEN
13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom XXX XXX
15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan XXX XXX
16 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXX XXX
18 ASET TETAP
19 Tanah XXX XXX
20 Peralatan dan Mesin XXX XXX
21 Gedung dan Bangunan XXX XXX
22 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
23 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
24 Konstruksi dalam pengerjaan
25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXX XXX
26 ASET LAINNYA
27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
28 Built Operating Transfer XXX XXX
29 Dana Cadangan XXX XXX
30 Lain-lain Aset XXX XXX
31 Jumlah set Lainnya (27 + 28 + 29 + 30) XXX XXX
32 TOTAL ASET (11+17+25+31) XXXX XXXX
33 HUTANG
34 HUTANG JANGKA PENDEK
35 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang XXX XXX
36 Hutang PFK XXX XXX
37 Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXX XXX
38 HUTANG JANGKA PANJANG
39 Hutang Luar Negeri XXX XXX
40 Hutang kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
41 Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX
42 Hutang kepada BUMN / BUMD XXX XXX
43 Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX
44 Hutang Dalam Negeri Lainnya XXX XXX
45 Hutang Bunga XXX XXX
46 Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXX XXX
47 TOTAL HUTANG (37+46) XXX XXX
48 NET ASET (32 - 47) XXXX XXXX
49 EKUITAS DANA
50 Ekuitas Dana Lancar
SiLPA Tahun Pelaporan XXX XXX
51 Akumulasi SiLPA XXX XXX
52 Cadangan Piutang XXX XXX
53 Cadangan Persediaan XXX XXX
54 Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pend (XXX) (XXX)
55 Total Ekuitas Dana Lancar XXX XXX
56 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan
57 Diinvestasikan dalam Investasi Permanen XXX XXX
58 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX XXX
59 Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain XXX XXX
60 Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang (XXX) (XXX)
61 Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan XXX XXX
62 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan
63 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX XXX
64 Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXX XXX
65 NET EKUITAS DANA (50+51+52) XXXX XXXX
6

10. LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
Uraian 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX
5 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX
6 Pendapatan Bag. Laba dan BUMD dan Investasi Lainnya XXX XXX
7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah XXX XXX
8 Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7) XXX XXX
9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
10 Pendapatan Bagian Daerah PBB dan BPHTB XXX XXX
11 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan XXX XXX
12 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA XXX XXX
13 Pendapatan Dana Alokasi Umum XXX XXX
14 Pendapatan Dana Alokasi Khusus XXX XXX
15 Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14) XXX XXX
16 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
17 Pendapatan Hibah XXX XXX
18 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX
19 Lain-lain Pendapatan XXX XXX
20 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (17+18+19) XXX XXX
21 Total Arus Masuk Kas XXX XXX
22 Arus Keluar Kas
23 Belanja Pegawai XXX XXX
24 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX
25 Belanja Pemeliharaan XXX XXX
26 Belanja Perjalanan Dinas XXX XXX
27 Belanja Pinjaman XXX XXX
28 Belanja Subsidi XXX XXX
29 Belanja Hibah XXX XXX
30 Belanja Bantuan Sosial XXX XXX
31 Belanja Operasi Lainnya XXX XXX
32 Belanja Tak Tersangka XXX XXX
33 Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota XXX XXX
34 Bagi Hasil Retribusi ke Kab. / Kota XXX XXX
35 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota XXX XXX
36 Total Arus Keluar Kas (23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) XXX XXX
37 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi XXXX XXXX
38 Arus Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya
39 Arus Masuk Kas
40 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap XXX XXX
41 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
42 Total Arus Masuk Kas (40+41) XXX XXX
43 Arus Keluar Kas
44 Pembelian Aset Tetap XXX XXX
45 Pembelian Aset Lainnya XXX XXX
46 Total Arus Keluar Kas (44+45) XXX XXX
47 Arus Kas Bersih dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya (42-46) XXXX XXXX
48 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
49 Arus Masuk Kas
50 Penerimaan Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
51 Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya XXX XXX
52 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat XXX XXX
53 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX
54 Penerimaan Pinjaman Dalam negeri Lainnya XXX XXX
55 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
56 Total Arus Masuk Kas (50+51+52+53+%4+55) XXX XXX
57 Arus Keluar Kas
58 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
59 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri XXX XXX
60 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnya XXX XXX
61 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
62 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
63 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat / daerah Otonom Lainnya XXX XXX
64 Total Arus Keluar Kas (58+59+60+61+62+63) XXX XXX
65 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (56-64) XXX XXX
66 Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran
67 Arus Masuk Kas
68 Penerimaan PFK XXX XXX
69 Arus Keluar Kas
70 Pengeluaran PFK XXX XXX
71 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (68-70) XXX XXX
72 Kenaikan/Penurunan Kas (37+47+65+71) XXX XXX
73 Saldo Awal Kas XXX XXX
74 Saldo Akhir Kas (72+73) XXX XXX

11. LAPORAN PERHITUNGAN APBD
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 200X
APBD 200X
No URAIAN Realisas
Anggaran i (%)
(Rp.) (Rp.)
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx
4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx
5 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx xxx xx
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xx
7 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) xxxx xxxx xx
8 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN
9 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx xxx xx
10 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan xxx xxx xx
11 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx xxx xx
12 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx
13 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx
14 Total Dana Perimbangan (9+10+11+12+13) xxxx xxxx xx
15 PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI xxxx xxxx xx
16 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx
17 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xx
18 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi ( 16+17) xxxx xxxx xx
19 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
20 Pendapatan Hibah xxx xxx xx
21 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx
22 Lain lain Pendapatan xxx xxx xx
23 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (20+21+22) xxx xxx xx
24 TOTAL PENDAPATAN (7+14+18+23) xxxxx xxxxx xx
25 BELANJA
26 Belanja Operasi
27 Belanja Pegawai xxx xxx xx
28 Belanja Barang dan Jasa xxx xxx xx
29 Belanja Pemeliharaan xxx xxx xx
30 Belanja Perjalanan Dinas xxx xxx xx
31 Belanja Pinjaman xxx xxx xx
32 Belanja Subsidi xxx xxx xx
33 Belanja Hibah xxx xxx xx
34 Belanja Bantuan Sosial xxx xxx xx
35 Belanja Operasi Lainnya xxx xxx xx
36 Total Belanja Operasi (27+28+29+30+31+32+33+34+35) xxxx xxxx xx
37 Belanja Modal
38 Belanja Aset Tetap xxx xxx xx
39 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx
40 Total Belanja Modal (38+39) xxxx xxxx xx
41 Belanja Tak Tersangka xxx xxx xx
42 TOTAL BELANJA (36+40+41) xxx xxxx xx
43 BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA
44 Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx xxx xx
45 Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx xxx xx
46 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx xxx xx
47 TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA (44+45+46) xxx xxxx xx
48 DANA CADANGAN
49 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx
50 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx
51 DANA CADANGAN NETTO (49-50) xxx xxxx xx
52 SURPLUS/DEFISIT (24-42-47-51) xxx xxx xx
53 PEMBIAYAAN
54 Penerimaan
55 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran xxx xxx xx
56 Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx
57 Penjualan Investasi Lainnya xxx xxx xx
58 Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx
59 Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx xxx xx
60 Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx xxx xx
61 Pinjaman dari BUMN / BUMD xxx xxx xx
62 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan xxx xxx xx
63 Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx xxx xx
64 Total Penerimaan (55+56+57+58+59+60+61+62+63) xxxx xxxx xx
65 Pengeluaran
66 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx
67 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx xx
68 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnya xxx xxx xx
69 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN / BUMD xxx xxx xx
70 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx xxx xx
72 Penyertaan Modal Pemerintah xxx xxx xx
73 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx xx
74 Total Pengeluaran (66+67+68+69+70+71+72+73) xxx xxx xx
75 PEMBIAYAAN NETTO(52-74) xxxx xxxx xx

12. NERACA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
No. Uraian 20X1 20X0
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah XXX XXX
4 Kas di Pemegang Kas XXX XXX
5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Interna XXX XXX
7 Bagian Lancar TGR XXX XXX
8 Piutang Pajak XXX XXX
9 Piutang Lain-lain XXX XXX
10 Persediaan XXX XXX
11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) XXX XXX
12 INVESTASI PERMANEN
13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Internasional XXX XXX
15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan XXX XXX
16 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXX XXX
18 ASET TETAP
19 Tanah XXX XXX
20 Peralatan dan Mesin XXX XXX
21 Gedung dan Bangunan XXX XXX
22 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
23 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
24 Konstruksi dalam pengerjaan
25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXX XXX
26 ASET LAINNYA
27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
28 Built Operating Transfer XXX XXX
29 Dana Cadangan XXX XXX
30 Lain-lain Aset XXX XXX
31 Jumlah Aset Lainnya (27+28+29+30) XXX XXX
32 TOTAL ASET (11+17+24+31) XXXX XXXX
33 HUTANG
34 HUTANG JANGKA PENDEK
35 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang XXX XXX
36 Hutang PFK XXX XXX
37 Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXX XXX
38 HUTANG JANGKA PANJANG
39 Hutang Luar Negeri XXX XXX
40 Hutang kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
41 Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX
42 Hutang kepada BUMN / BUMD XXX XXX
43 Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX
44 Hutang Dalam Negeri Lainnya XXX XXX
45 Hutang Bunga XXX XXX
46 Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXX XXX
47 TOTAL HUTANG (37+46) XXX XXX
48 NET ASET (32 - 47) XXXX XXXX
49 EKUITAS DANA
50 Ekuitas Dana Lancar
Akumulasi SiLPA XXX XXX
Cadangan Piutang XXX XXX
Cadangan Persediaan XXX XXX
Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pendek XXX XXX
Total Ekuitas Dana Lancar XXX XXX
51 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen XXX XXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX XXX
Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain XXX XXX
Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang XXX XXX
Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan XXX XXX
52 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX XXX
Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXX XXX
53 NET EKUITAS DANA (50+51+52) XXXX XXXX

13. LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
No. Uraian 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX
5 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX
6 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya XXX XXX
7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah XXX XXX
8 Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7) XXX XXX
9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
10 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB XXX XXX
11 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan XXX XXX
12 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA XXX XXX
13 Dana Alokasi Umum XXX XXX
14 Dana Alokasi Khusus XXX XXX
15 Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14) XXX XXX
16 PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI
17 Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX
18 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX
19 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi (17+18) XXX XXX
20 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
21 Pendapatan Hibah XXX XXX
22 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX
23 Lain lain Pendapatan XXX XXX
24 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (21+22+23) XXX XXX
25 Total Arus Masuk Kas (8+15+19+24)
26 Arus Keluar Kas
27 Belanja Pegawai XXX XXX
28 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX
29 Belanja Pemeliharaan XXX XXX
30 Belanja Perjalanan Dinas XXX XXX
31 Belanja Pinjaman XXX XXX
32 Belanja Subsidi XXX XXX
33 Belanja Hibah XXX XXX
34 Belanja Bantuan Sosial XXX XXX
35 Belanja Operasi Lainnya XXX XXX
36 Belanja Tak Tersangka XXX XXX
37 Bagi Hasil Pajak ke Desa XXX XXX
38 Bagi Hasil Retribusi ke Desa XXX XXX
39 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa XXX XXX
40 Total Arus Keluar Kas (27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39) XXX XXX
41 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (25-40) XXX XXX
42 Arus Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya
43 Arus Masuk Kas
44 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap XXX XXX
45 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
46 Total Arus Masuk Kas (44+45) XXX XXX
47 Arus Keluar Kas
48 Pembelian Aset Tetap XXX XXX
49 Pembeliaan Aset Lainnya XXX XXX
50 Total Arus Keluar Kas (48+49) XXX XXX
51 Arus Kas Bersih Dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya (46-50) XXX XXX
52 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
53 Arus Masuk Kas
54 Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan XXX XXX
55 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya XXX XXX
56 Penerimaan Pinjaman dari BUMN / BUMD XXX XXX
57 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat XXX XXX
58 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX
59 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX
60 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya XXX XXX
61 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
62 Total Arus Masuk Kas (54+55+56+57+58+59+60+61) XXX XXX
63 Arus Keluar Kas
64 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
65 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD XXX XXX
66 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX
67 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX
68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya XXX XXX
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
70 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX
71 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
72 Total Arus Keluar Kas (63+64+65+66+67+68+69+70+71) XXX XXX
73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (62-72) XXX XXX
74 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN
75 Arus Masuk Kas
76 Penerimaan PFK XXX XXX
77 Arus Keluar Kas
78 Pengeluaran PFK XXX XXX
79 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (75-77) XXX XXX
80 Kenaikan/Penurunan Kas (41+51+73+79) XXX XXX
81 Saldo Awal Kas XXX XXX
82 Saldo Akhir Kas (80+81) XXX XXX

14. Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
BAB II
KEBIJAKAN UMUM
AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah:
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan
pemerintah secara periodik;
b. Manajerial
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan
pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang
efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.
c. Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan
pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-
transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan
umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan
nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan
dapat dikembangkan untuk tujuan khusus.
B. Dasar Hukum
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur
mengenai keuangan negara;
b. Indische Comptabiliteitswet (ICW) / Undang-Undang Perbendaharaan
Indonesia (UUPI);
c. Undang-undang APBN;
d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan
daerah;
e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
keuangan pusat dan daerah;
11
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

15. Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
f. Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN;
g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan
pusat dan daerah.
Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku
adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah
Dasar Kas
Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Kas Daerah
dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah.
Azas Universalitas
Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran.
Azas Bruto
Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
Dana Umum
Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggung
jawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, termasuk
aset, hutang, dan ekuitas dana.
Dana Umum yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah.
Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu
dipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Dana Umum.
D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah
Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup
pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas
transaksi keuangan pemerintah.
12
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

16. Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntansi keuangan pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmu
akuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansi
komersial, yaitu :
a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-
sumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber
tersebut diperoleh;
b. Tidak ada kepentingan pemilik
Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan.
Bila aset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan
kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang
membagikan dividen pada akhir tahun buku;
c. Adanya akuntansi anggaran
Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan,
apropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit
anggaran (allotment) serta realisasi pendapatan dan belanja untuk
pembuatan laporan yang menunjukkan / membuktikan ketaatan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran
(allotment) dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.
E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah
Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability
discharge), perlu ditetapkan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan
entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan
pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap
pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan peraturan.
Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :
a. Pemerintah Daerah secara keseluruhan
b. DPRD, Pemerintah Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas pemerintah
tingkat propinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Teknis Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota
Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan
pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas
13
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

17. Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit
kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah.
F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi
Bagan perkiraan standar dan kode perkiraan mutlak diperlukan sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya
standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi
yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan
laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa
daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik
Indonesia, maka dalam era otonomipun tetap diperlukan informasi keuangan
per wilayah ataupun secara nasional untuk analisa fiskal maupun ekonomi
makro. Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya
harmonisasi praktik akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini
diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuntansinya.
Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan per
pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan dan
pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan
pemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimana
diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsep Government
Finance Statistic (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS
adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran
kinerja pemerintah.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selain
berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaan
(MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan
pemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi dan
klasifikasi ekonomi. Di samping itu, agar konsisten dengan penerapan sistem
perencanaan strategik sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, klasifikasi
rekening pun harus mampu dirinci hingga menggambarkan program dan
aktivitas setiap entitas akuntansi.
Untuk mengakomodasikan kebutuhan ini, klasifikasi rekening pemerintah
daerah disusun dalam 29 digit. Susunan kode perkiraan sebanyak 29 digit
dialokasikan sebagai berikut:
14
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

18. Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
xxxx.xxxxxx.xx.xxx.xx.xxx.xx.xx.xx.xxx.
xxxx Buku besar
xxxxxx Buku pembantu
xx Fungsi
xxx Sub fungsi
xx Program
xxx Kegiatan
xx Organisasi Level 1 (Dinas)
xx Organisasi Level 2 (UPTD)
xx Lokasi (Propinsi)
xxx Lokasi (Kabupaten/Kota)
Bagan perkiraan yang dikembangkan berdasarkan kode buku besar dan buku
pembantu ada pada Bab III.
G. Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan
mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya
ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Standar
umum pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyajian informasi dalam
laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut.
Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut:
a) Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan
dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka
informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten
dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan
akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
b) Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
c) Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-
kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila
pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk
pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting
berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
d) Mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan
Nota Perhitungan Anggaran.
15
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

19. Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran
Laporan Perhitungan Anggaran merupakan laporan yang menyajikan
pendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun anggaran tertentu untuk
suatu Pemerintah Daerah. Laporan ini memuat angka-angka anggaran dan
realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Oleh karena itu dengan
memperbandingkan angka-angka tersebut dan memanfaatkan informasi
lainnya yang ada dalam Nota Perhitungan Anggaran dapat digunakan untuk
mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu unit pemerintah daerah.
Nota Perhitungan Anggaran serta daftar tambahan yang terkait di dalamnya
harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan laporan kinerja
input, process, output, dan outcome kegiatan pemerintah daerah yang
dikaitkan dengan laporan keuangannya. Nota Perhitungan Anggaran dan
daftar tambahan ini diperlukan antara lain untuk memuat ringkasan realisasi
pendapatan, belanja, pembiayaan, kinerja keuangan dan menjelaskan
perkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan serta memberikan referensi
silang terhadap perkiraan laporan keuangan tertentu.
16
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

20. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Kelompok Perkiraan Buku Besar
Sub Kelompok
No.
Buku Besar Kode BB Kode BP
Buku Pembantu
Sub Sistem (tidak muncul dalam laporan akuntansi)(*)
ASET
ASET LANCAR 0001 - 0999
1 Kas di Kas Daerah 0100 (*)
Kas di BPD 000010
Kas di Bank A 000020
Kas di Bank B 000030
Kas di Bank. Dst. 000040
Deposito 000050
Sertifikat Bank Indonesia dst…. 000060
2 Kas di Pemegang Kas 0200
Kas di Pemegang Kas A 000010
Kas di Pemegang Kas B 000020
Kas di Pemegang Kas. Dst. 000030
3 Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran 0300
4 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional 0400
5 Bagian Lancar TGR 0500
6 Piutang Pajak 0600 (*)
Piutang pajak hotel 000010
Piutang pajak restoran 000020
Piutang pajak lainnya 000030
7 Piutang Lain-lain 0700 (*)
8 Persediaan 0800 (*)
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 18

21. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Persediaan Pakai Habis 000010
Persediaan Tak Habis Pakai 000020
Persediaan Bekas Pakai 000030
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (contoh benih ikan) 000040
INVESTASI PERMANEN 1000 - 1999
9 Penyertaan Modal Pemda (PMP) 1100 (*)
PMP BUMN 000010
PMP BUMD 000020
PMP Lembaga Keu. Negara 000030
PMP Badan Hukum Milik Negara 000040
PMP Badan Hukum Milik Daerah 000050
PMP Badan Internasional 000060
PMP Badan Usaha Lainnya 000070
10 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional 1200 (*)
Pinjaman kepada BUMN 000010
Pinjaman kepada BUMD 000020
Pinjaman kepada Pem. Pusat 000030
Pinjaman kepada Daerah Otonom Lainnya 000040
Pinjaman kepada Lembaga Internasional 000050
11 Penyertaan dlm. Proyek Pembangunan (contoh PIR) 1300 (*)
12 Investasi Permanen Lainnya 1400 (*)
ASET TETAP 2000 - 2999
13 Tanah 2100
14 Peralatan dan Mesin 2200 (*)
Alat berat (buldoser dll.) 000010
Alat angkutan (alat angkut apung, alat angkut darat & kereta api) 000020
Alat bengkel dan alat ukur (alat bengkel berbensin, alat bengkel tak bermesin, alat ukur) 000030
Alat pertanian (traktor dll.) 000040
Alat kantor & rumah tangga (mesin ketik, mesin fotocopy, mesin pembersih debu, dan mesin cuci) 000050
Alat studio, komunikasi & pemancar (amplifier, telepon dan faksimili) 000060
Alat kedokteran dan kesehatan (bedah gigi dan unit x-ray) 000070
Alat laboratorium (incubator dll.) 000080
Alat persenjataan 000090
Komputer (PC dll.) 000100
Alat eksplorasi 000110
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 19

22. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Alat pemboran 000120
Alat produksi, pengolahan dan pemurnian 000130
Alat bantu eksplorasi 000140
Alat keselamatan kerja 000150
Alat peraga 000160
Unit peralatan proses/produksi 000170
15 Gedung dan Bangunan 2300(*)
Bangunan gedung 000010
Monumen (bangunan bersejarah, candi) 000020
Bangunan menara 000030
Rambu-rambu 000040
Tugu titik kontrol/pasti 000050
Rumah dinas 000060
Gedung kantor 000070
16 Jalan, irigasi dan jaringan 2400(*)
Jalan dan jembatan 000010
(jalan raya & jalan umum, jembatan pada jalan dan jembatan layang)
Bangunan dan air (waduk, bendungan) 000020
Instalasi (instalasi air minum & air kotor) 000030
Jaringan (jaringan air minum & listrik) 000040
17 Aset Tetap lainnya 2500(*)
Koleksi perpustakaan/buku (buku ilmu pengetahuan dan sejarah) 000010
Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga (pahatan kayu dan lukisan) 000020
Hewan (di Pusat, khusus hewan tertentu masuk BM/KN seperti kuda dan anjing pelacak) 000030
Ikan (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) 000040
Tanaman (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) 000050
18 Konstruksi dalam Pengerjaan 2600(*)
Peralatan dan Mesin 000010
Gedung dan Bangunan 000020
Jalan, irigasi dan jaringan 000030
ASET LAINNYA 3000 - 3999
19 Tagihan Penjualan Angsuran 3100(*)
Tagihan Angsuran Rumah 000010
Tagihan Angsuran Kendaraan 000020
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 20

23. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tagihan Angsuran Lainnya 000030
20 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 3200(*)
Built, Operate and Transfer (BOT) 000010
BOT A
BOT B dst
Kerja Sama Operasional (KSO) 000020
KSO A
KSO B dst
Kemitraan Lainnya 000030
21 Dana Cadangan 3300
Dana Cadangan A 000010
Dana Cadangan B 000020
Dana Cadangan C dst 000030
22 Lain Lain Aset 3400 (*)
Tagihan TGR pada Pegawai 000010
Tagihan TGR pada Pihak Ketiga 000020
HUTANG
HUTANG JANGKA PENDEK 4000 - 4999
23 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 4100
24 Hutang Biaya Pinjaman 4200
25 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4300 (*)
Hutang Perwalian/PFK Beras 000010
Hutang Perwalian/PFK Taspen 000020
Hutang Perwalian/PFK Askes 000030
Hutang Perwalian/PFK PPh Pusat 000040
Hutang Perwalian/PFK PPN Pusat 000050
Hutang Perwalian/PFK Taperum 000060
Hutang Perwalian/PFK Lainnya 000070
HUTANG JANGKA PANJANG 5000 - 5999
26 Hutang Jangka Panjang 5100 (*)
Hutang Luar Negeri 000010
Hutang kepada Pemerintah Pusat 000020
Hutang kepada Pemda Otonom Lainnya 000030
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 21

24. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Hutang kepada BUMN/BUMD 000040
Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan 000050
Hutang Dalam Negeri Lainnya 000060
27 Hutang Bunga 5200 (*)
Hutang Bunga Luar Negeri 000010
Hutang Bunga kepada Pemerintah Pusat 000020
Hutang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya 000030
Hutang Bunga kepada BUMN/BUMD 000040
Hutang Bunga kepada Bank / Lembaga Keuangan 000050
Hutang Bunga Dalam Negeri Lainnya 000050
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR 6000 - 6999
28 Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 6100
29 SiLPA Tahun Pelaporan 6200
30 Surplus / Defisit Tahun Pelaporan 6300
31 Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan 6400
32 Cadangan untuk Piutang 6500
33 Cadangan untuk Persediaan 6600
34 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek 6700
35 Dana yang harus disediakan untuk hutang PFK 6800
EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN 7000 - 7899
36 Diinvestasikan dalam investasi permanen 7100
37 Diinvestasikan dalam aset tetap 7200
38 Diinvestasikan dalam aset lainnya (cat. Tidak termasuk dana cadangan) 7300
39 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang 7400
EKUITAS DANA YANG DICADANGKAN 7900 - 7999
40 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 7900
PENDAPATAN 8000 - 8399
PENDAPATAN ASLI DAERAH 8000 - 8099
41 Pendapatan Pajak Daerah 8010 (*)
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Ayat
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 22

25. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Ayat
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Ayat
Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Ayat
(ABTAP)
Pendapatan Pajak Hotel Ayat
Pendapatan Pajak Restoran Ayat
Pendapatan Pajak Hiburan Ayat
Pendapatan Pajak Reklame Ayat
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Ayat
Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Ayat
Pendapatan Pajak Parkir Ayat
Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Ayat
Pengembalian Pendapatan Pajak Daerah (tidak dianggarkan) Pasal
42 Pendapatan Retribusi Daerah 8020
Pendapatan RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Ayat
Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Ayat
Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Ayat
Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Ayat
Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ayat
Pendapatan RJUm – Pelayanan Pasar Ayat
Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Ayat
Pendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Ayat
Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Ayat
Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Ayat
Pendapatan RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Ayat
Pendapatan RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Ayat
Pendapatan RJUs – Tempat Pelelangan Ayat
Pendapatan RJUs – Terminal Ayat
Pendapatan RJUs – Tempat Khusus Parkir Ayat
Pendapatan RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa Ayat
Pendapatan RJUs – Penyedotan Kakus Ayat
Pendapatan RJUs – Rumah Potong Hewan Ayat
Pendapatan RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Ayat
Pendapatan RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga Ayat
Pendapatan RJUs – Penyeberangan di Atas Air Ayat
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 23

26. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Pendapatan RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Ayat
Pendapatan RJUs – Penjualan Produksi Usaha Ayat
Pendapatan RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Ayat
Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Ayat
Pendapatan RPT – Ijin Gangguan Ayat
Pendapatan RPT – Ijin Trayek Ayat
Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya Ayat
Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah (tidak dianggarkan) Pasal
43 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 8030 (*)
Pendapatan dari PMP BUMD Ayat
Pendapatan dari PMP BUMN Ayat
Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara Ayat
Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara Ayat
Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah Ayat
Pendapatan dari PMP Badan Internasional Ayat
Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya Ayat
Pendapatan dari Investasi Lainnya Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (tidak dianggarkan) Pasal
44 Pendapatan Lain-lain PAD 8040 (*)
Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi Ayat
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan (perkiraan sementara) Ayat
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu Ayat
Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor Ayat
Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas Ayat
Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah Ayat
Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan Ayat
Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak Ayat
Pendapatan Asli Daerah Lainnya Ayat
Pengembalian Lain-lain PAD (tidak dianggarkan) Pasal
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 8100 - 8199
45 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 8110
Pendapatan Bagian Daerah dari PBB Ayat
Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB (tidak dianggarkan) Pasal
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 24

27. Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
46 Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 8120
PPh Karyawan (Ps 21) Ayat
PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PPh (tidak dianggarkan) Pasal
47 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA 8130
Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan Ayat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum Ayat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan Ayat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas Ayat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari SDA (tidak dianggarkan) Pasal
48 Pendapatan Dana Alokasi Umum 8140
Pendapatan Dana Alokasi Umum Ayat
Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum (tidak dianggarkan) Pasal
49 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 8150
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Ayat
Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (tidak dianggarkan) Pasal
PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 8200 - 8299
50 Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi 8210
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air Ayat
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air Ayat
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Ayat
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagi hasil Pajak (tidak dianggarkan) Pasal
51 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 8220
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (tidak dianggarkan) Pasal
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 8300 - 8399
52 Pendapatan Hibah 8310
Pendapatan Hibah dari Perorangan Ayat
Pendapatan Hibah dari Lembaga Ayat
Pengembalian Pendapatan Hibah (tidak dianggarkan) Pasal
53 Pendapatan Dana Darurat 8320
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 25