Dokumen ini membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menyoroti sejarah, fungsi, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua organisasi. PBB didirikan pada tahun 1945 untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, sedangkan ASEAN meluncurkan charter baru pada tahun 2013 untuk memperkuat kerjasama di Asia Tenggara. Selain pencapaian, dokumen ini juga mencakup kritik terhadap PBB terkait kegagalannya dalam mencegah konflik dan menangani isu-isu kemanusiaan.

1. Kata pengantar
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi
sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah
Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta
hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah dengan judul ”PBB dan ASEAN”.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari
berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua dan segenap keluarga besar
penulis (Pak Ihsan,Bu khusniah) yang telah memberikan dukungan,
kasih, dan kepercayaan yang begitu besar. Dari sanalah semua
kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit
kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi.
Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan
dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu,
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi
ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua
pembaca.
Ambon, maret 2013
Penyusun
fauzan

2. Daftar Isi
Kata pengantar……………………………………………………………………………………………………………1
Darter isi……………………………………………………………………………………………………………………..2
Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………………….3
Pembahasan………………………………………………………………………………………………………………..4
Penutup…………………………………………………………………………………………………………………….16
Daftar pustaka………………………………………………………………………………………………………….17

3. Pendahuluan
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations
atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir
seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum
internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial,
hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan
ditandatanganinya ASEAN Charter (Piagam ASEAN) dalam Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) Ke-13 ASEAN di Singapura, Selasa (20/11). Piagam ASEAN tersebut diteken oleh
10 pemimpin negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar. Kesepuluh kepala negara atau
kepala pemerintahan ASEAN yang membubuhkan tanda tangan pada Piagam ASEAN itu
adalah Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Hun Sen (Kamboja), Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia), PM Bouasone Bouphavanh (Laos), Abdullah
Ahmad Badawi (Malaysia). Selanjutnya, PM Thein Sein (Myanmar), Gloria Maccapagal
Arroyo (Filipina), PM Surayud Chulanont (Thailand), PM Nguyen Tan Dung (Vietnam),
dan PM Lee Hsien Loong (Singapura).

4. pembahasan
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations
atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir
seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum
internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial,
hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah
Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC[2], namun Sidang Umum yang pertama -
dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House,
London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga
Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung
menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya
masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.[3] Selain
negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara
mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar
PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat [4].Palestina dan Vatikan
adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen
(Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor
permanen di PBB)[5]
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat
sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari
Ghana. [6]
Organisasi ini memiliki enam organ utama [7]: Majelis Umum (majelis musyawarah
utama)[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan
keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan
kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)[9], Sekretariat (untuk
menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)[10], Mahkamah
Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).[11]
Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).
Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat

5. ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007,
menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan
sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina,
Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.
Sejarah
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945).
Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh
seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-
Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan
meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan
internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan
Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai
seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-
Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama
kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani
Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.
Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di
San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang
terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada
24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-
Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46
anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan,
diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[13]
Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope
Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung
Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat,
saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the
UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World
Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui
oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak
diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle
menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan

6. merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian
dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
Tujuan
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke
daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk
menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari
kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer
sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota
PBB. Pasukan, juga disebut "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan
Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan
penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada
tahun 1988.[30]
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk
mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin,
namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena
pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin,
ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena
ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya
perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari
Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai,
dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai[31]. Juga pada tahun 2005,
Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida
dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung,
bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab
utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin[32]. Situasi di mana PBB
tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur
tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah
Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus,
negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau
melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB
sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah
asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah

7. organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan
intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal
untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo
Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan
melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke
menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan
di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan
Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk
mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian
PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau
menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di
Kongo[33], Haiti[34], Liberia, Sudan[35], Burundi dan Pantai Gading[36]. Pada tahun 2004,
mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya
relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida
dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari
ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara
dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan
persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat
sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk
menciptakan mereka[37]. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa
minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan
senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama
Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari
persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai
pemusnah massal "[38]. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah
Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi
Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan
pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan
ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-
nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat
keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum),
sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana,
yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group,
mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan
peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz
mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan
pasukan PBB.
Asas PBB

8. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam
PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
Fungsi PBB
Fungsi PBB sebagai sebuah lembaga internasional dapat dilihat dari seberapa besar guna
atau manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat internasional.
Sebagaimanasejarah kelahirannya, PBB diharapkan dapat menjalankan fungsinya, yaitu
sebgai berikut:1.
Fungsi proteksi
, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota.2.
Fungsi integrasi
, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa ±
bangsa.3.
Fungsi sosialisasi
, yaitru PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai ± nilai dannorma kepada semua anggota.4.
Fungsi pengendali konflik
, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapatmengendalikan konflik ± konflik
yang muncul dari sesame anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan
sesame anggota PBB.5.
Fungsi kooperatif
, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampumembina / mendorong kerja
sama di segala bidang antar bangsa di dunia.6.
Fungsi negoisasi
, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan ± prundinganantarnegara untuk
membentuk hokum, baik yang bersifat umum maupun khusus.7.
Fungsi arbitrase

9. , yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah ± masalah secarahokum yang
timbul dari sesame anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang
dapat mengganggu perdamaian dunia.
ASEAN
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan
ditandatanganinya ASEAN Charter (Piagam ASEAN) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Ke-13 ASEAN di Singapura, Selasa (20/11). Piagam ASEAN tersebut diteken oleh 10
pemimpin negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar. Kesepuluh kepala negara atau
kepala pemerintahan ASEAN yang membubuhkan tanda tangan pada Piagam ASEAN itu
adalah Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Hun Sen (Kamboja), Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia), PM Bouasone Bouphavanh (Laos), Abdullah
Ahmad Badawi (Malaysia). Selanjutnya, PM Thein Sein (Myanmar), Gloria Maccapagal
Arroyo (Filipina), PM Surayud Chulanont (Thailand), PM Nguyen Tan Dung (Vietnam), dan
PM Lee Hsien Loong (Singapura).
Padahal sebelumnya sejumlah pihak mengkhawatirkan PM Myanmar tidak akan ikut
menandatangani dokumen tersebut dikaitkan dengan kondisi politik yang memanas di
dalam negeri negara itu.
Selain Piagam ASEAN, juga ditandatangani tiga deklarasi yaitu cetak biru ASEAN
Economic Community (AEC), ASEAN Declaration on the 13th Session of the Conference
on Climate Change (UNFCCC), dan Conference of Parties Serving as the Meeting of the
Parties (CMP) to the Protocol Kyoto Protocol
Upacara penandatanganan disaksikan sejumlah menteri dari masing-masing negara dan
liput sekitar 100 orang media cetak dan elektronik. Usai penandatanganan, para kepala
negara melakukan acara bersulang (toast), yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Selanjutnya para kepala negara melakukan sesi foto bersama, dilanjutkan dengan foto
bersama dengan para menteri luar negeri, dan anggota The Eminent Persons Group (EPG)

10. and Members of High Level Taskforce (HTLF).
Sejarah
Piagam ASEAN disebut tonggak sejarah baru karena baru dimiliki ASEAN setelah 40
tahun berdiri. Piagam ASEAN merupakan dokumen yang diharapkan akan
mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi menjadi suatu organisasi regional yang
memiliki leader personality, dan mekanisme dan struktur organisasi yang lebih jelas.
Salah satu organ ASEAN yang akan dibentuk sesuai piagam ini adalah Badan HAM ASEAN
Piagam itu terdiri dari pembukaan, 13 bab, dan 55 pasal. Pasal-pasalnya menegaskan
kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian, deklarasi, dan
kesepakatan ASEAN
Dalam penyusunan piagam itu, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya dalam
mendorong disepakatinya hal-hal penting seperti prinsip demokrasi, good governance,
dan perlindungan HAM.
RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan
1. Bagaimana sejarah berdirinya ASEAN ?
2. Tujuan dibentuknya Piagam Asean (Asean Chartered) ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. SEJARAH BERDIRINYA ASEAN
ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN disebut
juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara. Gedung sekretarian ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

11. Indonesia. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5
menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand,
Filipina dan Singapura :
1. Perwakilan Indonesia : Adam Malik
2. Perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak
3. Perwakilan Thailand : Thanat Koman
4. Perwakilan Filipina : Narcisco Ramos
5. Perwakilan Singapura : S. Rajaratnam
Sedangkan terdapat negara-negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN
sehingga total menjadi 11 negara, yaitu :
1. Brunei Darussalam tangal 7 Januari 1984
2. Vietnam tangal 28 Juli 1995
3. Myanmar tangal 23 Juli 1997
4. Laos tangal 23 Juli 1997
5. Kamboja tangal 16 Desember 1998
Prinsip Utama ASEAN
Prinsip-prinsip utama ASEAN digariskan seperti berikut:
Menghormati kemerdekaan, kesamaan, integritas dan identitas nasional semua negara
Setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan nasionalnya tanpa ada
campur tangan dari luar
Penyelesaian perbedaan atau perdebatan antar negara dengan aman
Menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan
Meningkatkan kerjasama yang efektif antara anggota
ASEAN dikukuhkan oleh lima negara pengasas; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura
dan Thailand di Bangkok Proses pembentukan ASEAN dibuat dalam sebuah
penandatanganan perjanjian yang dikenal dengan nama “Deklarasi Bangkok”. Adapun
yang bertanda tangan pada Deklarasi Bangkok tersebut adalah para menteri luar negeri
saat itu, yaitu Bapak Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul
Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Pada tanggal
8 Januari 1984, seminggu setelah mencapai kemerdekaannya, negara Brunei masuk
menjadi anggota ASEAN. 11 tahun kemudian, tepatnya tanggal 28 Juli 1995. Laos dan

12. Myanmar menjadi anggota dua tahun kemudianya, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997.
Walaupun Kamboja sudah menjadi anggota ASEAN bersama sama Myanmar dan Laos,
Kamboja terpaksa menarik diri disebabkan masalah politik dalam negara tersebut.
Namun, dua tahun kemudian Kamboja kembali masuk menjadi anggota ASEAN pada 30
April 1999.
B. TUJUAN DIBENTUKNYA PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTERED).
Tahun 2007 bisa dikatakan bersejarah bagi ASEAN. Kawasan ini memiliki tampilan baru.
Ada harapan ASEAN akan terstruktur dan tersistematis.
Semua itu ditandai dengan ditandatanginya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) sebagai
kerangka “konstitusi bersama” ASEAN.
Keberadaan sebuah piagam agar bisa lebih mengikat negara-negara anggota sebenarnya
sudah cukup lama dikumandangkan di kalangan pemikir ASEAN. Akan tetapi, baru pada
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2003 di Bali, keinginan ASEAN untuk
memiliki sebuah piagam bersama itu mulai dikonkretkan.
Ibarat sebuah perusahaan yang harus memiliki status hukum yang jelas, apakah itu
perseroan terbatas (PT) atau perusahaan dagang (PD), ASEAN sebagai organisasi regional
yang sudah berusia 40 tahun ini memang sudah seharusnya punya status hukum.
Idealnya, dengan adanya status hukum itu, ASEAN lebih punya keleluasaan untuk bekerja
sama dengan berbagai pihak, khususnya kalangan pebisnis. Dia (ASEAN) juga bisa
memiliki aset, visi, dan misi, serta alat/perangkat untuk mewujudkan visi dan misinya
tersebut.
Piagam ASEAN memang tidak otomatis akan mengubah banyak hal di ASEAN. Malah,
piagam itu sesungguhnya makin mengekalkan banyak kebiasaan lama. Misalnya,
pengambilan keputusan di ASEAN tetap dengan cara konsensus dan KTT ASEAN menjadi
tempat tertinggi untuk pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika
sengketa di antara anggota terjadi.
Meski demikian, piagam tersebut hadir di saat yang pas, yaitu ketika kawasan Asia
Tenggara ini terus berubah dan negara-negara ASEAN semakin memperluas cakupan
kerja sama yang lebih kukuh ke Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, dan China), Asia
Tengah (India), serta ke selatan (Australia dan Selandia Baru). Juga, KTT Asia Timur yang

13. diselenggarakan beriringan dengan KTT ASEAN.
Tujuan dibentuknya Piagam Asean adalah sebagai berikut
1. Permudah kerja sama
2. Tantangan internal
3. Langkah paling maju
4. Piagam merefleksikan pandangan jauh ke depan.
5. Strategis
Fungsi ASEAN
Ketika semua mata tertuju kepada perhelatan demokrasi di Afrika, ada sebuah peristiwa
yang bersejarah dalam peran politik regional Indonesia sebagai ketua ASEAN.
Setelah pertemuan informal menteri luar negeri negara-negara ASEAN di Jakarta, Selasa,
22 Februari lalu, untuk menengahi konflik perbatasan Thailand dan Kamboja, Rabu 2
Maret lalu, proposal Indonesia untuk menghadirkan pasukan pemantau gencatan senjata
telah diterima oleh kedua negara.
Kedua negara yang bertikai telah mufakat berada dalam tiga koridor yang disepakati
pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pertengahan Februari lalu. Ketiga koridor itu
adalah dialog perdamaian, gencatan senjata permanen, dan pelibatan ASEAN dalam
menengahi konflik.
Meski Mahkamah Internasional memutuskan pada tahun 1962 bahwa Kamboja
memenangi kawasan Candi Preah Vihear, konflik di seputar candi peninggalan abad ke-11
ini kembali memanas setelah mencapai kulminasi ketegangan domestik dan bilateral
kedua negara beberapa tahun silam.
Ekses domestik
Pangkal persoalan ini adalah ekses politik domestik di dalam kedua negara masing-
masing. Argumentasi nasionalisme yang diusung oleh para pemimpin masing-masing
untuk kepentingan pemilu dipadukan dengan konflik yang dipicu oleh diakuinya kawasan
Preah Vihear sebagai warisan peradaban dunia oleh UNESCO pada Juli 2008. Itulah yang
mengundang amarah publik Thailand.
Konflik terus meruncing ketika PM Samak Sundaravej pada saat yang sama memberikan
persetujuan atas pengakuan itu. Ia dinilai mencederai konstitusi Thailand karena tidak
berkonsultasi kepada parlemen mengingat sebagian besar rakyat masih menganggapnya
sebagai kawasan sengketa.

14. Krisis kembali memuncak ketika muncul selebaran di kota-kota di Kamboja untuk
memboikot masuknya barang Thailand. Tidak hanya itu. Thailand merasa geram ketika
Kamboja menolak mengekstradisi Thaksin Sinawatra yang sempat diganjar hukuman
penjara atas tuduhan korupsi pada September 2008.
Thaksin justru sempat diterima oleh Phnom Penh sebagai penasihat Pemerintah
Kamboja. Tindakan ini berujung pada penempatan ribuan orang dari kedua negara di
kawasan Preah Vihear yang belakangan telah menjatuhkan korban jiwa.
Tentu menjadi pertanyaan besar mengapa saat integrasi ASEAN kerap diagung-agungkan,
konflik bilateral Thailand dan Kamboja justru tidak bisa terlokalisasi secara regional.
Kamboja memilih mengadukannya kepada Dewan Keamanan PBB. Ini menunjukkan
adanya ketidakpercayaan terhadap ASEAN sebagai organisasi yang mampu memecahkan
konflik bilateral oleh anggotanya sendiri.
Bukan hanya dalam kasus ini. Konflik perbatasan di antara negara-negara Asia Tenggara
terhitung mayoritas dari seluruh konflik yang ada di Asia-Pasifik. ASEAN sendiri belum
pernah berhasil memiliki mekanisme untuk menanggulangi sengketa. Jalan keluar hampir
semua konflik dicari dengan mekanisme bilateral.
Dalam sejarahnya, negara-negara Asia Tenggara sendiri memilih mekanisme pihak ketiga
di luar ASEAN terhadap penyelesaian persoalan yang ada. Konflik Malaysia dan Filipina
sejak 1970-an dimediasi oleh peran Thailand yang kemudian digantikan oleh Indonesia.
Bahkan, belakangan, Myanmar telah mau menerima utusan Kementerian Luar Negeri AS
Kurt Campbell dalam membangun pendekatan pragmatis sebagaimana langkah terkini
Presiden Obama terhadap Myanmar.
Di bidang ekonomi peran ASEAN tidak lebih signifikan jika tanpa dukungan dari negara-
negara ”Plus 3” (Jepang, China, dan Korea Selatan). Perekonomian ASEAN baru melonjak
pascakrisis moneter 1997. Hal ini disebabkan oleh ketiga negara Asia Timur itu
melibatkan diri lebih jauh dengan motif untuk menutup kemungkinan terjadinya krisis
serupa yang berpotensi menjalar ke Asia Timur.
Membangun praksis
ASEAN memiliki konsensus yang cukup baik dalam menentukan berbagai kesepakatan,
seperti perkembangan pertemuan-pertemuan menuju Masyarakat Asia Tenggara.
Namun, konsensus yang hanya di atas kertas ini tidak mampu menjawab tantangan
kedaulatan negara sehingga norma dan praksis terputus.
Di Uni Eropa, misalnya, mekanisme integrasi dilakukan secara bertahap dengan lebih
terukur, terutama dalam memberikan prinsip fleksibilitas integrasi kepada negara
anggota. Mekanisme ini juga menjadi alat motivasi sekaligus evaluasi akan kesiapan suatu
negara dalam menggabungkan dirinya ke dalam Uni Eropa.

15. Niat awal membangun ASEAN sebagai medium perbaikan dan penyatuan bisa berakhir
sia-sia jika keadaan ini berlanjut. ASEAN tidak lagi pantas disebut sebagai komunitas yang
”terbayangkan” karena kurangnya komitmen politik yang pada akhirnya hanya membawa
ASEAN sebagai komunitas bayangan.
Oleh karena itu, ketegasan ASEAN menjadi penengah dan fasilitator—sebagaimana
diamanatkan dalam Bab VIII Piagam ASEAN—akan menjadi langkah awal dalam
mengatasi berbagai sengketa. ASEAN harus mampu mendapatkan kepercayaan dari
anggotanya sendiri sehingga kasus serupa, khususnya pengaduan Kamboja ke Dewan
Keamanan PBB, tidak terulang lagi.
Terakhir, komitmen yang kuat untuk membangun stabilitas nasional harus disiapkan
demi tercapainya keterhubungan dalam ASEAN. Tentu ASEAN sebagai pusat institusi Asia
Tenggara perlu diperkuat untuk mempersiapkan dinamika internasional yang mungkin
berdampak pada kawasan.
Asas ASEAN
ASAS ASAS ASEAN – Berikut ini adalah Asas ASEAN, prinsip ASEAN dan Tujuan ASEAN
ASAS ASAS ASEAN
1. Setiap anggota ASEAN memikul tanggung jawab utama untuk memperkokoh
stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara.
2. setiap anggota ASEAN menjamin perdamaian dan kemajuan perekonomian
nasional setiap anggota.
3. setiap anggota ASEAN menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi
campur tangan pihak luar dalam bentuk apapun.
4. setiap anggota ASEAN memelihara kepribadian nasional anggotanya sesuai dengan
cita-cita dan aspirasi rakyat negara masing-masing.

16. Penutup
PENUTUP
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok
bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan
kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau
referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dusi memberikan kritik
dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini
dan dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.
Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca
yang budiman pada umumnya.

17. Daftar pustaka
www.goolge.com
http://blogbintang.com
http://bagusnugraha97.wordpress.com