1. Pembentukan
Pemerintahan dan
kelengkapan Negara
Indonesia
KELOMPOK 4
DONI HERAWAN
FIRMAN RAMADHAN
RESTI EKA RAHAYU
DITA RENGGANIS
ADAM ABDUL MALIK

2. Pembentukan pemerintahan indonesia diawali dengan mengadakan sidang pertama PPKI,
tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Cuo Sangi-In yang menghasilkan:
- Pembahasan dan Pengesahan UUD
- Pengangkatan Presiden dan Wakil
- Pembentukan Komite Nasional (Daerah)

3. Sebelum rapat membahas pengesahan UUD , Sukarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo,
K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku Moh.
Hassan untuk membahas kembali Piagam Jakarta.
Hal tersebut dikarenakan pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
dalam rancangan Piagam Jakarta. Kemudian rapat sepakat untuk merubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4. Dalam pengangkatan presiden serta wakilnya,Oto
Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden
dilakukan secara aklamasi. Ia juga mengajukan Ir. Sukarno
sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden. Akhirnya usulan tersebut disetujui oleh para
hadirin dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan
lagu Indonesia Raya.

5. 3. Pembentukan sebuah Komite Nasional (Daerah)
Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 maka dibentuklah Komite Nasional
Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh Mr. Kasman
Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu
tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga
mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16
Oktober 1945

6. Kemudian PPKI melaksanakan sidangnya yang kedua yaitu tgl 19
Agustus.Sidang tersebut menghasilkan 3 buah keputusan,yaitu:
• Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Propinsi
• Menetapkan 12 Kementerian
• Pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP).

7. 1. Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Provinsi
Hal pertama yang dilakukan PPKI adalah membagi Indonesia menjadi 8 Provinsi,yaitu:
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Borneo (Kalimantan)
Sulawesi
Maluku
Sunda Kecil
Sumatera

8. 2. Membentuk 12 Kementrian
Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi beserta gubernurnya, PPKI kemudian Membentuk 12 Kementrian. Awalnya AHMAD
SUBARDJO mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Namun setelah diakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan satu menteri
negara, yaitu :
Departemen Dalam Negeri;
Departemen Luar Negeri;
Departemen Kehakiman;
Departemen Keuangan;
Departemen Kemakmuran;
Departemen Kesehatan;
Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan;
Departemen Sosial;
Departemen Pertahanan;
Departmen Perhubungan;
Departemen Pekerjaan Umum.