Dokumen tersebut membahas tentang teori-teori dan konsep dasar mengenai pajak daerah, termasuk definisi istilah, jenis-jenis pajak daerah, dasar pengenaan pajak, cara penghitungan pajak, dan proses pemungutan pajak."
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
Peraturan Bupati Sumbawa ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada wajib pajak serta mendukung upaya perbaikan data dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kab
Bendahara memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pemungutan pajak. Bendahara berwenang memungut beberapa jenis pajak negara seperti PPh, PPN, PBB, dan beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan reklame. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU dan sistem yang sederhana agar tidak mengganggu perekonomian serta dapat dilakukan secara ef
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburanandika_combat
Peraturan Daerah ini membahas tentang pajak hiburan di Kabupaten Ketapang. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Peraturan ini mengatur tentang subjek, objek, dan prosedur pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang teori-teori dan konsep dasar mengenai pajak daerah, termasuk definisi istilah, jenis-jenis pajak daerah, dasar pengenaan pajak, cara penghitungan pajak, dan proses pemungutan pajak."
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
Peraturan Bupati Sumbawa ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada wajib pajak serta mendukung upaya perbaikan data dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kab
Bendahara memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pemungutan pajak. Bendahara berwenang memungut beberapa jenis pajak negara seperti PPh, PPN, PBB, dan beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan reklame. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU dan sistem yang sederhana agar tidak mengganggu perekonomian serta dapat dilakukan secara ef
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburanandika_combat
Peraturan Daerah ini membahas tentang pajak hiburan di Kabupaten Ketapang. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Peraturan ini mengatur tentang subjek, objek, dan prosedur pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah. Menguraikan perbedaan keduanya berdasarkan ciri-ciri yang melekat, jenis-jenis yang berlaku saat ini, serta penggolongannya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranandika_combat
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Ketapang, termasuk pengertian istilah, subjek dan objek pajak, serta ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak restoran.
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan di Indonesia, termasuk pengertian pajak, unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak seperti PBB dan PPH, serta undang-undang yang mengatur sistem perpajakan."
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...andika_combat
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan ketentuan umum terkait pajak penerangan jalan di Kabupaten Ketapang.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara umum. PBB adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan. PBB dibedakan menjadi PBB-P3 untuk perkebunan, kehutanan dan pertambangan, serta PBB-P2 untuk perdesaan dan perkotaan. Objek pajaknya adalah tanah dan/atau bangunan, sedangkan subjek pajak dan wajib p
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup ketentuan umum, jenis-jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan sanksi terkait pelanggaran peraturan pajak daerah. Peraturan ini diundangkan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tent
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...inideedee
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Provinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel dipungut sebesar 10% dari pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, motel, losmen dan fasilitas penginapan serupa. Wajib pajak adalah pengusaha fasilitas penginapan tersebut, sedangkan subjek pajak adalah individu atau badan yang membayar pelayanan penginapan. Pajak terutang pada saat pembayaran atau pelayan
Dokumen tersebut membahas tentang peran korban dalam terjadinya tindakan kriminal menurut para ahli. Korban dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan karena gaya hidup dan kelakuan korban. Contohnya adalah korban kejahatan perkosaan yang keluar malam seorang diri dengan berpakaian seksi serta korban kejahatan politik yang mengkritik keras pejabat pemerintah.
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
Tugas ini membahas tiga topik utama yaitu: 1) jenis bunuh diri berdasarkan kasus seorang pengusaha yang bangkrut, 2) apakah mempelajari perilaku penjahat dapat membuat seseorang berprilaku jahat, dan 3) model coercion-consensus menurut Teori Austin Turk tentang ketertiban sosial.
More Related Content
Similar to Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat.pdf
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah. Menguraikan perbedaan keduanya berdasarkan ciri-ciri yang melekat, jenis-jenis yang berlaku saat ini, serta penggolongannya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranandika_combat
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Ketapang, termasuk pengertian istilah, subjek dan objek pajak, serta ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak restoran.
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan di Indonesia, termasuk pengertian pajak, unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak seperti PBB dan PPH, serta undang-undang yang mengatur sistem perpajakan."
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...andika_combat
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan ketentuan umum terkait pajak penerangan jalan di Kabupaten Ketapang.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara umum. PBB adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan. PBB dibedakan menjadi PBB-P3 untuk perkebunan, kehutanan dan pertambangan, serta PBB-P2 untuk perdesaan dan perkotaan. Objek pajaknya adalah tanah dan/atau bangunan, sedangkan subjek pajak dan wajib p
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup ketentuan umum, jenis-jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan sanksi terkait pelanggaran peraturan pajak daerah. Peraturan ini diundangkan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tent
PAJAK HOTEL - PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1...inideedee
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Provinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel dipungut sebesar 10% dari pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, motel, losmen dan fasilitas penginapan serupa. Wajib pajak adalah pengusaha fasilitas penginapan tersebut, sedangkan subjek pajak adalah individu atau badan yang membayar pelayanan penginapan. Pajak terutang pada saat pembayaran atau pelayan
Similar to Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat.pdf (20)
Dokumen tersebut membahas tentang peran korban dalam terjadinya tindakan kriminal menurut para ahli. Korban dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan karena gaya hidup dan kelakuan korban. Contohnya adalah korban kejahatan perkosaan yang keluar malam seorang diri dengan berpakaian seksi serta korban kejahatan politik yang mengkritik keras pejabat pemerintah.
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
Tugas ini membahas tiga topik utama yaitu: 1) jenis bunuh diri berdasarkan kasus seorang pengusaha yang bangkrut, 2) apakah mempelajari perilaku penjahat dapat membuat seseorang berprilaku jahat, dan 3) model coercion-consensus menurut Teori Austin Turk tentang ketertiban sosial.
Menurut pandangan mazhab positif, upaya pencarian sebab musabab kejahatan akibat penggunaan teknologi informasi seperti cybercrime dan penyebaran informasi hoaks adalah dengan mempelajari faktor-faktor individual pelaku kejahatan dan lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi perilaku pelaku. Kejahatan dianggap timbul dari interaksi antara unsur biologis, psikologis, dan lingkungan sosial pelaku.
Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat orang belajar kejahatan berdasarkan teori asosiasi diferensial karena pengaruh lingkungan dan kelompok dapat mempengaruhi individu. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland pada 1934 dengan 9 proposisi utama seperti kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial dan definisi yang mendukung pelanggaran hukum.
Konflik antar pelajar yang diakhiri dengan kekerasan tanpa tujuan yang jelas merupakan contoh konflik tanpa tujuan menurut teori Turk. Turk mengemukakan istilah konflik otoritas untuk menjelaskan konflik yang terjadi karena ketidaksesuaian antara individu dengan otoritas.
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfIndra Sofian
Perjanjian antara Kino dan Udin terkait pinjaman kamera adalah perjanjian pinjam pakai. Udin bertanggung jawab untuk mengganti kamera milik Kino yang hilang saat dipinjamkannya kepada Udin. Kino memiliki bukti kuat berupa saksi dan pesan singkat dari Udin yang mengakui akan mengganti kamera tersebut.
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Indra Sofian
Pernikahan Valdhy dengan putri kepala kampung tidak sah karena tidak memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Indonesia. Putri masih di bawah umur minimal menikah yaitu 16 tahun, dan Valdhy juga tidak mendapat izin dari istri pertamanya. Pernikahan ini dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan.
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Indra Sofian
Pernikahan Indri dengan Erick yang dilakukan di Amerika sah menurut hukum Indonesia karena dilakukan sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Amerika, tempat pernikahan dilangsungkan. Pernikahan ini juga sesuai dengan agama Kristen yang dianut Erick. Selama pencatatan dilakukan di dalam 1 tahun sejak kembali ke Indonesia, pernikahan ini diakui keabsahannya.
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Indra Sofian
Diskusi mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan SPT yang telah
disampaikan wajib pajak untuk memastikan kebenarannya. Pemeriksaan dapat dilakukan
melalui scoring SPT, bank data pemerintah, laporan pihak ketiga, atau sistem acak. Youtube
merupakan objek pajak bagi pelaku usaha yang mendapat manfaat dari iklan, namun
penonton tidak perlu membayar PPN karena bukan pengusaha
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Indra Sofian
Dokumen tersebut membahas tentang apakah menonton video melalui internet seperti Youtube merupakan objek PPN yang harus dibayar. Dokumen menjelaskan bahwa Youtube merupakan objek PPN bagi pelaku usaha yang mendapat manfaat dari iklan, namun penonton Youtube sebagai konsumen tidak perlu membayar PPN karena bukan pengusaha kena pajak.
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat.pdf
1. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaikan jawaban diskusi 4 mata kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan terkait
Hingga saat ini, Anda telah mempelajari mengenai adanya Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang
kemudian dibagi menjadi Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
Apakah Anda setuju dengan pembagian ini, atau lebih setuju dengan pemusatan pemungutan
pajak oleh Pemerintah Pusat?
Jawaban:
Saya lebih setuju dengan adanya pembagian Pajak Pusat dan Pajak Daerah dibandingkan
dengan pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat, dimana selanjutnya kemudian dibagi menjadi
Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota karena sesuai dan selaras dengan
semangat pemerataan pembangunan dan otonomi daerah.
Jangkauan pengaturan hukum pajak sangat luas, meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota
(pajak daerah kabupaten/kota), pemerintah daerah provinsi (pajak daerah provinsi), pemerintah
pusat (pajak pusat), pajak bilateral (tax treaty), dan pajak regional dan pajak internasional.
Adapun dasar hukum pembagian Pajak Pusat dan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pajak Pusat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009.
b. Pajak Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah1
:
1. Berbeda Pihak yang Mengelola
Pajak pusat dikelola oleh DJP dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk
pembangunan dan negara. Seperti diketahui DJP adalah lembaga pajak resmi yang
mengurus aspek perpajakan untuk masyarakat baik Orang Pribadi atau Badan. Sementara
1
https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-pusat-dan-daerah/
2. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
untuk Pajak Daerah, pihak yang mengelola adalah Pemerintah Daerah sehingga lebih spesifik
mengacu pada wilayah masing-masing.
2. Berbeda Jenis Pajak
Jenis pajak yang dipungut dari pajak pusat dan daerah juga berbeda. Pajak pusat mengelola
jenis pajak PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai. Sementara Pajak Daerah mengelola Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Berbeda Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang
dapat mendatangkan keuntungan dan kedudukan sosial atau ekonomi bagi Orang atau
Badan Usaha. Untuk sektor PBB ini sendiri berbeda antara pajak pusat dan Pajak Daerah.
Pajak pusat mengurus sektor PBB untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan
sementara Pajak Daerah mengurus sektor PBB untuk perdesaan dan perkotaan.
4. Berbeda SPT dan SPPT
Pajak pusat menggunakan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan untuk membayar dan
melapor pajak bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi. Sementara itu, Pajak Daerah
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-
PBB). SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP terkait pajak terutang yang harus dibayar
dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
5. Berbeda Tempat Pelayanan Pajak
Dan terakhir, perbedaan yang jelas antara keduanya adalah berbeda tempat pelayanan pajak.
Pelayanan pajak untuk pajak pusat adalah Kantor Pelayanan Pajak baik Pratama, Madya,
Besar dan Khusus. Sementara pelayanan pajak untuk Pajak Daerah adalah di Samsat dan
Unit Pelayanan Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjulan
atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Pajak yang dipungut oleh daerah berupa2
:
a. Jenis Pajak Provinsi
1) Pajak kendaraan bermotor
2
Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara
Perpajakan. “Pajak Daerah”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
3. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
2) Bea balik nama kendaraan bermotor
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4) Pajak air permukaan
5) Pajak rokok
Hasil penerimaan pajak provinsi dibagihasilkan kepada kepada daerah kabupaten/kota
di wilayah provinsi yang bersangkutan.
b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itulah dalam melaksanakan tata keola
perpajakan daerah di daerah sesuai amanat UU No.28/2009, pelaksanaannnya harus diatur
dalam Peraturan Daerah namun tetap berpedoman pada UU No.28/2009. Tentunya dengan
Peraturan Daerah tentang ketentuan formal (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Daerah/KUPD) harus tetap berpedoman pada UU PDRD yang mengatur KUPD sesuai dengan
kebutuhan spesfifik daerahnya masing-masing3
.
Ketentuan pengaturan pajak daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan
tersebut sejalan dengan ketentuan dasar pungutan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
23A UUD 1945 (amandemen ke-3) yang menyatakan bahwa pajak dan pumngutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara duatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut
mengandung makna bahwa pungutan pajak (pajak pusat maupun pajak daerah), harus
ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan ketentuan pelaksanaannya tidak boleh
ditetapkan selain dengan peraturan perundang-undangan4
. Peraturan Daerah merupakan jenis
3
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, Februari 2020. Hal 4.5
4
Ibid. Hal 4.5-4.6
4. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Terdapat dua jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota yaitu:
1) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan air.
Pajak tersebut tetap harus dipungut oleh daerah karena objek pajak tersebut berada di suatu
tempat/atau daerah tidak berpindah-pindah.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009
2) Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum
Pajak dan Acara Perpajakan. “Pajak Daerah”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
2021
3) Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.
4) https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-pusat-dan-daerah/