makalah lingkungan hidup

1. Makalah Lingkungan Hidup
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa
sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang
utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk
melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen =
terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan
jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan
sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akanterwujud
apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.
Lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani dikarenakan adanya beberapa faktor yang
mempengaruhinya, salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup
seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah. Secara garis besar
komponen lingkungan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok biotic (flora
darat dan air, fauna darat dan air), kelompok abiotik ( sawah, air dan udara) dan kelompok
kultur (ekonomi, sosial, budaya serta kesehatan masyarakat).
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Identifikasi Kualitas Lingkungan Hidup
Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup mulai dari organisme yang tidak kasat mata
sampai pada hewan dan vegetasi raksasa yang terdapat dipermukaan bumi. Sedangkan
lingkungan abiotik merupakan segala segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang
bukan berupa organisme.
Adanya keinginan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ideal ialah membntuk
manusia Indonesia seutuhnya secara material dan spiritual. Setiap pembangunan perlu
mengkaji komponen yang meliputi komponen biotik, abiotik dan kultur yaitu sebagai
berikut:
1. Pembangunan berwawasan lingkungan
Merupakan pengelolaan sumber daya sebaik mungkin dengan pembangunan yang
berkesinambungan serta peningkatan terhadap mutu hidup masyarakat. Sasaran
pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan
dapat menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan. Kegiatan tersebut
dapat bersifat secara alamiah, kimia maupun secara fisik.
2. Kualitas Lingkungan hidup
Yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitar yang berhubungan dengan
mutu hidup. Kualitas hidup dapat ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu terpenuhinya
kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati, terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan
hidup manusiawi dan terpenuhinya kebebasan untuk memilih. Lingkungan harus dijaga agar
dapat mendukung terhadap kualitas berupa tingkat hidup masyarakat yang lebih tinggi.
Lingkungan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sumber daya serta mengurangi zat
pencemaran dan ketegangan sosial terbatas. Batas kemampuan itu disebut daya dukung.

2. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan ialah kemampuan
suatu lingkungan untuk mendukung peri kehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya.
Keterbatasan Ekologi dalam Pembangunan
Biolog lingkungan atau yang biasa dikenal dengan ekologi adalah bagian dari ilmu
pengetahuan yang mempunyai hubungan erat dengan lingkungan. Ekologi berasal dari kata
oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Jadi,
ekologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara
makhluk hidup dengan keadaan lingkungannya yang bersifat dinamis. Hubungan antara
makhluk hidup dengan lingkungannya sangat terbatas terhadap lingkungan yang
bersangkutan, hubungan inilah yang disebut dengan keterbatasan ekologi.
Dalam keterbatasan ekologi terjadi degradasi ekosistem yang disebabkan oleh dua hal yaitu
peristiwa alami dan kegiatan manusia. Secara alami merupakan peristiwa yang terjadi bukan
karena disebabkan oleh perilaku manusia. Sedangkan yang disebabkan oleh kegitan manusia
yaitu degradasi ekosistem yang dapat terjadi diberbagai bidang meliputi bidang pertanian,
pertambangan, kehutanan, konstruksi jalan raya, pengembangan
sumber daya air dan adanya urbanisasi.
Analisa Lingkungan Hidup
Berdasarkan pada data yang diperoleh, Indonesia mempunyai hutan tropis dunia sebesar 10
persen. Sekitar 12% keadaan hutan di Indonesia yang merupakan bagian dari jumlah binatang
yang tergolong jenis mamalia, 16% persen merupakan bagian dari spesies amphibi dan
binatang sejenis reptil dan 25% dari bagian spesies sejenis burung dan sekitar 1.519
merupakan bagian dari spesies burung. Sisanya merupakan endemik yang hanya dapat
ditemui didaerah tersebut. Penyusutan luas hutan alam yang merupakan asli Indonesia
mengalami kecepatan menurunan yang cukup memprihatinkan. Menurut World Resource
Institute (1997), hingga saat ini hutan asli Indonesia.
Selama periode 1985-1997 kerusakan hutan mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Pada periode
1997-2000 bertambah menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Berdasarkan pada hasil penelitian
citra landsat pada tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan mengalami
kerusakan yang cukup serius. Diantaranya, hutan seluas 59,62 juta hektar berada dalam
kawasan hutan [Badan Planologi
Dephut,2003]. Menurut data yang diperoleh dari Bakornas Penanggulangan Bencana pada
tahun 2003, bencana yang terjadi selama tahun 1998 hingga pertengahan 2003 data yang
didapat menunjukan telah terjadi 647 bencana dengan 2022 korban jiwa dan mengalami
kerugian milyaran rupiah dengan 85% merupakan bencana banjir dan
longsor.
Ø Masalah-Masalah Pada Lingkungan Hidup
Dalam lingkungan hidup di Indonesia, banyak terjadi permasalahan di sungai, laut, tanah dan
hutan yaitu sebagai berikut:
1. Pencemaran Sungai dan laut
Sungai dan laut dapat tercemar dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan logam berat,
pembuangan limbah cair kapal dan pemanfaatan air panas. Secara biologis, fisik dan kimia
senyawa seperti logam tidak dapat dihancurkan. Di berbagai sektor industry dan rumah
tangga seperti pemakaian bahan-bahan dari plastik.
2. Pencemaran Tanah

3. Tanah bisa dapat tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan bahan
pestisida. Pencemaran tanah mempunyai ciri yaitu adanya perubahan tanah menjadi kering
dan keras, hal ini disebabkan oleh jumlah kandungan garam yang sangat besar yang terdapat
di dalam tanah. Selain itu, pencemara tanah juga dapat disebabkan oleh sampah plastik
karena pada umumnya sampah plastik tidak mengalami proses penghancuran secara
sempurna.
3. Pencemaran Hutan
Hutan juga bisa mengalami kerusakan apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali
dengan baik. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah
satu contoh pencemaran atau kerusakan hutan adalah adanya penebangan secara liar. Jika
kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus maka dapat mengakibatkan
penggundulan hutan.
Ø Penyebab &Dampak Masalah Lingkungan Hidup
Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat
yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan ekosistem. Perubahan
ekosistem suatu lingkungan terjadi dengan adanya kegiatan masyarakat seperti pemanfaatan
lahan yang dijadikan sebagai daerah pertanian sehingga dapat mengurangi luas lahan lainnya.
Adanya pertambahan jumlah penduduk dalam memanfaatkan lingkungan akan membawa
dampak bagi mata rantai yang ada dalam suatu ekosistem.
Selain itu kerusakan hutan yang terjadi karena adanya penebangan dan kebakaran hutan dapat
mengakibatkan banyak hewan dan tumbuhan yang punah. Padahal hutan merupakan sumber
kehidupan bagi sebagian masyarakat yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, tempat
penyedia makanan dan obat-obatan. Jumlah kerusakan flora dan fauna akan terus bertambah
dan berlangsung lama jika dalam penggunaannya masyarakat tidak memperhatikan
keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan. Dampak dari perubahan ekosistem akan
berkurang jika masyarakat mengetahui dan memahami fungsi dari suatu ekosistem tersebut.
Kerusakan ekosistem membawa dampak bukan hanya pada keanekaragaman terhadap flora
dan fauna juga dapat mmbawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri seperti longsor,
banjir dan erosi. Selain itu kerusakan lingkungan bisa di sebabkan oleh sampah. Sampah
yang semakin banyak dapat menimbulkan penguapan sungai dan kehabisan zat asam yang
sangat dibutuhkan bagi mikroorganisme yang hidup di sungai. Serta dapat pula disebabkan
dari pembuangan limbah cair dari kapal dan pemanfaatan terhadap penggunaan air panas
yang dapat menimbulkan laut menjadi tercemar.
Upaya-Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan Hidup
Pada umumnya permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber
daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampungnya.
2. Untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya
alam maka diperlukan penegakan hokum secara adil dan konsisten.
3. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan
dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi.

4. 5. Untuk mengetahui keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan penggunaan indicator harus diterapkan secara efektif.
6. Penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah
ada sebelumnya.
7. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan
global.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan Untuk
menanggulangi masalah kerusakan yang terjadi pada lingkungan perlu diadakan konservasi.
Konservasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara lingkungan mulai dari
lingkungan keluarga, masyarakat sampai bangsa. Pengelolaan sumber daya alam merupakan
usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber
daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan pemeliharaan dan
perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Adanya peningkatan perkembangan
kemajuan di bidang produksi tidak perlu mengorbankan lingkungan yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan.
Apabila lingkungan tercemar maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan
sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kehidupan masyarakat. Dalam
pengelolaan sumber daya alam perlu diperhatikan keserasiannya dengan lingkungan.
Keserasian lingkungan merupakan proses pembentukan lingkungan yang sifatnya relatif
sama dengan pembentukan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam agar berkelanjutan
perlu diadakannya pelestarian terhadap lingkungan tanpa menghambat kemajuan.
Dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari maka dapat dilakukan uasaha atau
upaya sebagai berikut:
1. Menjaga kawasan tangkapan hujan seperti kawasan pegunungan yang harus selalu hijau
karena daerah pegunungan merupakan sumber bagi perairan di darat.
2. Untuk mengurangi aliran permukaan serta untuk meningkatkan resapan air sebagia air
tanah, maka diperlukan pembuatan lahan dan sumur resapan.
3. Reboisasi di daerah pegunungan, dimana daerah tersebut berfungsi sebagai reservoir
air, tata air, peresapan air, dan keseimbangan lingkungan.
4. Adanya pengaturan terhadap penggunaan air bersih oleh pemerintah.
5. Sebelum melakukan pengolahan diperlukan adanya pencegahan terhadap pembuangan
air limbah yang banyak dibuang secara langsung ke sungai.
6. Adanya kegiatan penghijauan di setiap tepi jalan raya, pemukiman penduduk,
perkantoran, dan pusat-pusat kegiatan lain.
7. Adanya pengendalian terhadap kendaraan bermotor yang memiliki tingkat pencemaran
tinggi sehingga menimbulkan polusi.
8. Memperbanyak penggunaan pupuk kandang dan organik dibandingkan dengan
penggunaan pupuk buatan sehinnga tidak terjadi kerusakan pada tanah.
9. Melakukan reboisasi terhadap lahan yang kritis sebagai suatu bentuk usaha
pengendalian agar memiliki nilai yang ekonomis.
10. Pembuatan sengkedan, guludan, dan sasag yang betujuan untuk mengurangi laju erosi.
11. Adanya pengendalian terhadap penggunan sumber daya alam secara berlebihan.
12. Untuk menambah nilai ekonomis maka penggunaan bahan mentah perlu dikurangi
karena dianggap kurang efisien.
13. Reklamasi lahan pada daerah yang sebelumnya dijadikan sebagai daerah penggalian.

5. Pengelolaan Daur Ulang Sumber Daya alam. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
dapat dikurangi dengan cara melakukan pengembangan usaha seperti mendaur ulang bahan-
bahan yang sebagian besar orang menganggap sampah, sebenarnya dapat dijadikan barang
lain yang bisa bermanfaat dan tentunya dengan pengolahan yang baik. Pengelolaan limbah
sangat efisien dalam upaya untuk mengatasi masalah lingkungan. Langkah-langkah yang
dapat dilakukan dalam pengelolaan limbah dengan menggunakan konsep daur ulang adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan pengelompokan dan pemisahan limbah terlebih dahulu.
2. Pengelolaan limbah menjadi barang yang bermanfaat serta memilki nilai ekonomis.
3. Dalam pengolahan limbah juga harus mengembangkan penggunaan teknologi.
Pelestarian Flora dan Fauna. Untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, upaya yang dapat
dilakukan adalah mendirikan tempat atau daerah dengan memberikan perlindungan khusus
yaitu sebagai
berikut:
1. Hutan Suaka Alam merupakan daerah khusus yang diperuntukan untuk melindungi
alam hayati
2. Suaka Marga Satwa merupakan salah satu dari daerah hutan suaka alam yang tujuannya
sebagai tempat perlindungan untuk hewan-hewan langka agar tidak punah.
3. Taman Nasional yaitu daerah yang cukup luas yang tujuannya sebagai tempat
perlindungan alam dan bukan sebagai tempat tinggal melainkan sebagai tempat rekreasi.
4. Cagar alam merupakan daerah dari hutan suaka alam yang dijadikan sebagai tempat
perlindungan untuk keadaan alam yang mempunyai ciri khusus termasuk di dalamnya
meliputi flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya yang berfungsi untuk kepentingn
kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup adalah adanya kegiatan masyarakat seperti
pembuangan limbah pabrik, sampah dari rumah tangga, penebangan dan kebakaran hutan
yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap sungai dan laut, tanah, hutan sehingga
banyak flora dan fauna yang punah.
B. Saran
Masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam pemanfaatan sumber daya
harus memperhatikan dampak yang timbul dari penggunaan sumber daya tersebut terhadap
lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Diposkan oleh Muhammad Saleh di 13.59 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
LEMBAGA EKSEKUTIF ( SISTEM POLITIK INDONESIA )
Lembaga Eksekutif
Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Lembaga eksekutif
adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang
telah dibuat oleh pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif.

6. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan
negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah
kabinet atau dewan menteri dimana masing-masing menteri memimpin departemen dalam
melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Menurut tafsiran tradisional azas Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, tugas
badan eksekutif hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan
legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi,
dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang-geraknya. Zaman modern telah
menimbulkan paradoks, bahwa lebih banyak undamg-undang yang diterima oleh badan legislatif
dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan
eskekutifnya.
Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai
oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan
wewenang menurut Meriam Budiardjo mencangkup beberapa bidang: Diplomatik:
menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Administratif:
melaksanakan peraturan serta perundang-undangan dalam administrasi negara. Militer:
mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan melakukan perang bila di
dalam keadaan yang mendukung. Legislatif: membuat undang-undang bersama dewan
perwakilan. Yudikatif:memberikan grasi dan amnesti.
Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of
government, Party chief, Commander in chief, Dispenser of appointments, dan Chief
legislators.
a. Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana
Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana
Menteri merupakan kepada suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan
seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang
bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan
memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian
konflik, dan sejenisnya.
b. Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau
Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya
mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam
keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangi surat hutang dan
pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang
terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.
c. Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala
dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih
mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di
dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang
berasal dari partai yang menang pemilu.

7. d. Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden
atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang
presiden atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer
memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika
yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan
militer.
e. Dispenser of Appointment merupakan fungsi eksekutif untuk
menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam
fungsi ini, penandatangan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun
anggota-anggota kabinet yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana
menteri.
f. Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan
diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang
berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga
eksekutif mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan
riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-
hari melaksanakan undang-undang tersebut.
KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM AJARAN TRIAS POLITIKA
Biasanya, dalam sistem politik, struktur dibedakan atas kekuasaan
eksekutif,legislatif,dan yudikatif. Ini menurut ajaran trias politika, meskipun tidak banyak
negara yang menerapkan ajaran ini secara murni. Dalam perkembangannya, negara-negara
demokrasi modern cenderung menggunakan asas pembagian kekuasaan dibandingkan
dengan menggunakan asas pemisahan kekuasaan murni sebagaimana diajarkan oleh John
Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yakni kekuasaan legislatif,kekuasaan
eksekutif,dan kekuasaan federatif. Masing-masing kekuasaan ini terpisah satu dengan yang
lain.
Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di
dalamnya termasuk kekuasan mengadili. Miriam Budiardjo mengatakan,”Tugas badan
eksekutif menurut tafsiran tradisional trias politika hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang
dibuat oleh badan legislatif”.
Eksekutif berasal dari bahasa Latin, execure yang berarti melukakan atau
melaksanakan. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara
demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden.
Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.
Dalam sistem presidensial mentri-mentri merupakan pembantu presiden dan dipilih
olehnya, sedangkan dalam sistem parlamenter para mentri dipimpin oleh seorang perdana
mentri.

8. Tipe Lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yakni:
1. Hareditary Monarch yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih berdasarkan
keturunan. Contohnya adalah Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan.
2. Elected Monarch adalah kepala negara biasanya president yang dipilih oleh badan legislatif
ataupun lembaga pemilihan.
Sistem Lembaga Eksekutif terbagi menjadi dua:
1. Sistem Pemerintahan Parlementer Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah.
Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipimpin
oleh presiden. Tetapi kepala negara disini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang
berdaulat.
2. Sistem Pemerintahan Presidensial Kepala pemerintahan dan kepala negara, keduanya
dipengang oleh presiden.
Kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh:
1. Sistem pemerintahan
 Presidensiil. Hubungan di dalam sebuah trias politika tidak dapat saling menjatuhkan. Cth:
Indonesia 2004- sekarang.
 Parlementer. Ada bagian di dalam sebuah trias politika yang dapat menjatuhkan bagian lain,
yaitu legislatif terhadap eksekutif riil. Cth: Indonesia pada era parlementer.
 Presidensiil semu: eksekutif tidak dapat di jatuhkan oleh pengemban kekuasaan legislatif.
Namun ironisnya, ada lembaga tertinggi negara yang notabene adalah bagian dari legislatif
dan dapat menjatuhkan eksekutif. Cth: Indonesia pada masa Orde Baru.
 Parlementer semu: eksekutif riil merupakan bagian dari legislatif karena ia dipilih oleh
legislatif (parlemen) dan konsekuensinya ia dapat dijatuhkan parlemen. Namun, parlemen
ternyata dapat juga dibubarkan oleh eksekutif, tepatnya eksekutif nominal. Cth: Perancis,
dimana PM dapat dipecat parlemen, dan parlemen dapat dibubarkan presiden sekaligus
mempercepat pemilu legislatif.
2. Jenis eksekutif
 Eksekutif riil adalah bagian dari eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Cth: kepala
pemerintahan.
 Eksekutif nominal adalah bagian dari eksekutif yang menjalankan kekuasaan simbolik dan
seremonial. Cth: kepala negara.
3. Fungsi dasar eksekutif
 Kepala negara. Tugas utama: menjadi simbol negara dan memimpin kegiatan seremonial
kenegaraan.
 Kepala pemerintahan. Tugas utama: memimpin kabinet (menjalankan pemerintahan).
4. Konsekuensi dari implementasi prinsip kekuasaan yang mempengaruhi pola hubungan dalam
trias politika.
 Pemisahan kekuasaan.
 Pembagian kekuasaan.

9. 5. Asas pemerintahan yang diaplikasikan eksekutif
 Sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind.
PERKEMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF D INDONESIA MASA ORDE
LAMA
Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap
tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai
dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden
Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,
bahkan ia bertindak sebagai pemimpin besar revolusi.
Kekuasaan Eksekutif Masa Demokrasi Kontitusional (1945-1959)
Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan
diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 ,dan1950,
ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam
beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang untuk salalu menghadapi musuh
bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif
sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer
memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana
badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan mentri-
mentrinya mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik
setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada pada satu atau dua partai besar dengan
beberapa partai kecil.
Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi sewaktu-waktu tidak
segan menarik dukungannya. Di lain phak partai oposisi, tidak mampu berperan sebagai
oposisi yang kontruktif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.
Umumnya kabinet dalam masa pra pemilu yang diadakan pada tahun 1955 tidak dapat
bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan
ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk menjalankan
programnya. Pun pemilu tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapakan, bahkan
tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan
beberapa daerah.
Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai-
partai yang tidak tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar
negara untuk Undang-undang Dasar baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar
1945. Hal ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin yang menggantikan masa
demokrasi kontitusional.
Kekuasaan Eksekutif Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

10. Dengan dalih deadlock dan oleh sebab itu kembali ke UUD 1945 yang yang dianggap
satu-satunya jalan keluar, maka kepemimpinan soekarno sebagai kepala negara tidak
terbatas, apalagi MPRS tidak berfungsi, kecuali dalam melegalisasi "kebijakan" yang diambil
presiden, bahkan telah mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sedangkan
DPR produk Pemilu I dibubarkan melalui Dekrit presiden 5 Juli 1959. Dekrit presiden 5 Juli
1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik
melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.
Mulai Juni 1959 UUD 1945, berlaku kembali dan menurut ketentuan UUD 1945 itu
badan eksekutif terdiri atas seorang presiden,wakil presiden beserta mentri-mentri.
Kekuasaan eksekutif diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab III pasal 4 samapai
dengan 15.
Mentri-mentri membantu presiden dan diangkat serta dihentikan olehnya. Presiden
dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan presiden merupakan “Mandataris” MPR. Ia
bertanggung jawab kepada MPR dan kedudukannya untergeordnet kepada MPR.
Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama lima tahun yang hanya dibatasi
oleh peraturan-peraturan dalam UUD 1945 dimana sesuatu hal diperlukan adanya suatu
undang-undang. Selama masa itu presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya
presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.
Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk Undang-Undang dan
utuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian-perjanjian dengan negara
lain. Dalam keadaan memaksa presiden menetapakan Peraturan Pemerintah sebagai
pengganti Undang-undang, maka peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujauan
DPR.
Selain itu presiden berwenang menetapakan Peraturan Pemerintah untuk menalankan
Undang-Undang sebagaiman mestinya dan presiden memegang kekuasaan yang tertinggi
atas angkata darat, angaktan laut, dan udara.
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi dominasi dari presiden, terbatasnya peranan
partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai
unsur sosial politik. Dalam masa demokrasi terpimpin tidak ada wakil presiden. Sesuai
dengan keinginannya untuk memperkuat kedudukannya oleh MPRS ditetapkan sebagai
presiden seumur hidup. Begitu pula dengan pejabat teras dari Legislatif (yaitu pimpinan
MPRS dan DPR Gotong Royong) dan dari badan Yudikatif (yaitu ketua Mahkamah Agung)
diberi status mentri. Dengan demikian jumlah mentri lebih dari seratus.
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan
Rakyat pilihan rakyat ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan
fungsi kontrol ditiadakan. Bahkan pemimpin DPR dijadikan mentri dan dengan demikian
ditekankan fungsi pembantu presiden, di samping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal terakhir
ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politika.
Penyimpangan lain dalam demokrasi terpimpin adalah campur tangan presiden
dalamm bidang Yudikatif seperti presiden diberi wewenang untuk melakukan intervensi di
bidang yudikatif berdasarkan UUD No.19 tahun 1964 yang jelas bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No.14

11. tahun 1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat mengenai suatu hal atau sesuatu
rancangan Undang-Undang.
Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana pelbagai
tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Panpres) yang memakai
Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. Tambahan pula didirikan badan-badan ektra
kontitusional seperti front nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena
kegiatan, sesuai denga taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan
front nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat.
Partai politik dan pers dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak
dibenarkan, dan ditutup, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan
ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram. Pada
masa orde lama terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini
mencapai klimaks dengan meletusnya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan
oleh PKI. Ketika itu bangsa Indonesia didominasi oleh partai komunis yang sangat kuat.
Awal Orde Baru
Peristiwa Gerakan 30 September PKI mengakhiri masa Demorasi Tepimpin yang
dengan demikian masa orde lama pun berakhir. Malalui ketetapan MPRS No.II tahun 1667,
jabatan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara dicabut dari tangan Bung
Karno. Dengan ketetapan MPRS No.XXXXIV tahun 1968, Jendral Soeharto dipilih MPRS
sebagai presiden. Dengan demikian, masa orde lama berganti dengan masa orde baru dengan
Soeharto sebagai aktor utamanya.
SUMBER REFERENSI
1. Budiardjo, Miriam.2009.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
2. Kansil, C.S.T.1981.Sitem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru
3. Saleh, Hassan.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Audi Grafika
4. Tamin, Azian dan Azran Jalal, et. al.2005. Profil Politik Indonesia Pasca Orde
Baru. Jakarta: Pusat Studi Politik Madani Institute