Makalah ini membahas tentang latar belakang pembentukan NKRI, pengertian negara dan konstitusi, syarat-syarat pembentukan negara dan konstitusi, serta perbedaan antara konstitusi dengan UUD 1945.

1. Makalah Kewarganegaraan
NEGARA DAN KONSTITUSI
DIBUAT SEBAGAI BAHAN PRESENTASI KELOMPOK
OLEH :
- EFRONIUS PADUANSI - MUHAMMAD YOGA ADIHTYA
181021400159 181021400183
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ERESHA
2019

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat serta
karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik dan
tepat pada waktunya. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai “Negara dan Konstitusi”
yang tentunya dibuat dengan penjelasan yang lebih detail, terstruktur serta menggunakan
bahasa yang mudah dipahami tentunya.
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai bahan presentasi kelompok yang
tentunya akan dimanfaatkan sebagai bahan pelajaran serta penilaian mata kuliah
Kewarganegaraan. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan makalah ini khususnya kepada Ibu Nanik Ida
Rosini ,SH, MH sebagai dosen mata kuliah kewarganegaraan.
Selesainya penyusunan makalah ini bukan semata mata usaha penulis sendiri, tetapi
dengan bantuan dari kawan kawan serta dikutip dari berbagai sumber. Penulis menyadari
penulisan makalah ini belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Maka kritik serta
saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan
selanjutnya. Terima kasih semoga bermanfaat.
Tangsel, Maret 2019
Penulis

3. iii
Daftar Isi
Halaman judul................................................................................................. i
Kata Pengantar............................................................................................... ii
Daftar Isi......................................................................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang............................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah...................................................................... 1
1.3 Tujuan Penulisan........................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................. 2
2.1 Latar Belakang NKRI................................................................ 2
2.2 Pengertian Negara...................................................................... 3
2.3 Syarat Syarat Terbentuknya Sebuah Negara ............................. 3
2.4 Pengertian Konstitusi.................................................................. 4
2.5 Latar Belakang Konstitusi.......................................................... 5
2.6 Syarat Syarat Terbentuknya Konstitusi........................................... 6
2.7 Sifat Sifat Konstitusi..................................................................... 6
2.8 Tujuan Konstitusi........................................................................ 7
2.9 Fungsi Konstitusi........................................................................ 7
2.10 Kedudukan Konstitusi.............................................................. 8
2.11 Perbedaan Konstitusi Dengan UUD 1945............................... 9
2.12 Arti Penting Konstitusi Bagi Sebuah Negara .......................... 9
BAB III PENUTUP....................................................................................... 11
3.1 Kesimpulan................................................................................. 11
3.2 Saran.......................................................................................... 11
Daftar Pustaka

4. 1 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara bekas jajahan Hindia Belanda yang dijajah selama
kurang lebih 300 tahun. Untuk mencapai kemerdekaannya Indonesia membutuhkan proses
yang begitu rumit serta waktu yang begitu lama. Setelah Indonesia merdeka pun perjalanan
mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah negara kesatuan tidaklah mudah. Banyak
tantangan dari dalam maupun dari luar yang mengganggu pembentukan negara kesatuan
sehingga munculnya berbagai golongan yang menolak dan menyetujui kembalinya
Republik Indonesia Serikat (RIS) kedalam bentuk Negara Kesatuan. Hingga pada tanggal
17 Agustus 1950 negara RIS resmi dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Terbentuknya sebuah negara bukan hanya bermodalkan kemerdekaan dan
tumpah darah melainkan dirancang berbagai sistem yang membuat negara itu tetap berdiri
kokoh dan mencapai sebuah cita-cita bangsa itu sendiri. Untuk itu terbentuklah berbagai
undang-undang yang mengatur serta dasar negara yang menjadi pilar utama berdirinya
bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia sendiri mempunyai Pancasila sebagai dasar negara,
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, serta konstitusi. Pada makalah ini akan dibahas
khusus mengenai Negara dan Konstitusi itu sendiri.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Latar belakang pembentukan NKRI ?
2. Apakah pengertian Negara dan Konstitusi ?
3. Apa syarat-syarat pembentukan sebuah Negara ?
4. Apa tujuan, fungsi, sifat serta arti penting konstitusi bagi suatu negara?
5. Bagaimana perbedaan konstitusi dengan UUD 1945 ?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Pembaca diharapkan dapat mengenal latar belakang pembentukan NKRI
2. Memahami pengertian Negara dan Konstitusi serta arti penting konstitusi itu
sendiri
3. Mengetahui perbedaan antara konstitusi dengan UUD 1945.

5. 2 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Latar Belakang NKRI
Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949, di Indonesia terbentuklah
satu negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari
negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, negara Sumatera
Selatan, Negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur,
Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-
masing Negara bagian mempunyai luas daerah dan penduduk yang berbeda.
Setelah berdirinya negara RIS, segera muncul usaha-usaha untuk membentuk kembali
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di daerah-daerah melakukan kegiatan
kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar
bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Bentuk nyata dari adanya
pertentangan tersebut yaitu muncullah dua golongan berikut.
a. Golongan unitaris, yaitu golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin
oleh Moh. Yamin
b. Golongan federalis, adalah golongan yang tetap menghendaki adanya negara
serikat, dipimpin oleh Sahetapy Engel.
Pertentangan ini dimenangkan oleh golongan unitaris. Pada tanggal 8 Maret 1950,
pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS mengeluarkan Undang
Undang Darurat No. 11 tahun 1950 tentang “Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan
RIS”. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut berturut-turut negara-negara bagian
menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, sehingga sampai tanggal 5 April 1950
negara RIS tinggal terdiri dari tiga negara bagian, yaitu:
a. Republik Indonesia (RI)
b. Negara Sumatra Timur (NST)
c. Negara Indonesia Timur (NIT)
Hingga pada akhinya tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan
kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia merayakan
tanggal 17 Agustus 1950 itu dengan meriah sebagai ulang tahun kemerdekaan yang ke-5.

6. 3 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
Kembalinya negara Indonesia ke bentuk kesatuan setelah sebelumnya berbentuk serikat
karena sebab-sebab berikut.
a. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17
Agustus 1945.
b. Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan
negara RIS. Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan kegiatan, seperti
demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan
Republik Indonesia.
c. Dengan sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia Indonesia yang
setuju dengan penjajah Belanda
2.2 Pengertian Negara
Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi
oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga
merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi
semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah
negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang
berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
2.3 Syarat Syarat Terbentuknya Sebuah Negara
Untuk membentuk sebuah negara maka harus memenuhi beberapa unsur seperti
dibawah ini :
a. Rakyat.
Rakyat merupakan salah satu syarat primer dalam membentuk sebuah
negara. Tanpa adanya rakyat maka pembentukann sebuah negara itu akan
mustahil. Leacock mengatakan: Negara tidak akan berdiri tampa adanya
sekelompok orang yang mendiami bumi ini.
b. Wilayah
Wilayah atau daerah atau teritorial negara adalah bagian tertentu dari
permukaan bumi, tempat penduduk negara berdiam secara tetap dan tempat
negara mempunyai kekuasaan tertinggi serta dapat menjalankan kekuasaan itu
secara efektif. Wilayah negara adalah landasan materil atau landasan fisik dari

7. 4 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
negara yang berbentuk tanah. Adanya daerah tertentu berarti bahwa negara itu
harus meliputi daerah yang tetap baik di darat, laut, maupun udara. Di dalam
wilayahnya itulah negara tersebut memiliki monopoly of authority, yang berarti
tidak ada satupun negara lain yang memiliki kekuasaan juga di dalam daerah
negara tadi.
Wilayah merupakan unsur yang kedua, karena dengan ada wilayah yang
didiami oleh manusia, maka negara akan terbentuk, jika wilayah tersebut tidak
ditempati secara permanent oleh manusia maka mustahil untuk membentuk
Negara.
c. Pemerintahan
Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk
bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintahan.
Pemerintahan terbagi atas tiga organ:
1) Badan pembuatan undang-undang (BPUU). Dimana organ ini mengatur
hukum- hukum untuk Negara dan rakyatnya yang ditetapkan secara
musyarawarah.
2) Pelaksana. Orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan atau
tombak negara alias para Pejabat kita.
3) Pengadilan. Ini bukan suatu badan yang asing bagi kita, tugas mereka
menyeret orang- orang yang bermasalah, tapi anehnya mereka juga
nimbrung bersama penjahat.
d. Kedaulatan
Kedaulatanlah yang membedakan Negara dengan organisasi lainnya, jika
Negara yang berdaulat berarti memiliki UUD pemerintahan sendiri, bahkan
bebas dari ikatan belenggu dari Negara lain, pemahamannya Merdeka. Dalam
kepustakaan hukum internasional, suatu negara yang berdaulat biasanya ditandai
dengan kemampuan untuk mengurus kepentingan dalam negeri dan luar
negerinya sendiri dengan tidak bergantung kepada negara lain.
2.4 Pengertian Konstitusi
Konstitusi adalah hukum negara yang paling penting. Konstitusi berasal dari kata
“constitution” yang berarti peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bahasa latin
berasal dari kata “constitutio atau constituere” yang memiliki arti membentuk. Dalam
bahasa Belanda berasal dari kata “Grondwet” atau bila berasal dari italia berasal dari

8. 5 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
kata “Diritto Constitutionale” yang memiliki arti undang-undang dasar (UUD).
Konsitusi menentukan siapa penguasa yang berhak memerintah di negara itu dan
bagaimana melakukannya. Konstitusi Belanda menentukan, misalnya, peran monarki
dan para menteri. Konstitusi juga menyatakan bagaimana hukum-hukum yang lain
dibuat, apa tugas para hakim dan membedakan tugas antara kotamadya dan propinsi.
Lebih dari itu, Konstitusi menetapkan pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki rakyat
Belanda di negara mereka. Sejak sedari awal Konstitusi Belanda menetapkan hak-hak
rakyat dalam kehidupan bernegara sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia
bukanlah hak warganegara terhadap satu sama lain, melainkan hak warganegara untuk
menjalani kehidupan mereka, untuk mengemukakan pendapat dan mengambil
keputusan, tanpa campur tangan negara.
Pasal pertama Konstitusi menyatakan bahwa semua orang, apapun latar
belakang atau keyakinan yang dipegangnya, akan diperlakukan secara adil oleh negara.
Dalam pasal berikutnya, Konstitusi menyatakan bahwa warganegara mempunyai hak
untuk menjalankan agama mereka, hak untuk bertukar pendapat dengan satu sama lain
dan hak untuk mengemukakan pendapat kepada umum.
2.5 Latar Belakang Konstitusi
Jimly School of Law and Government adalah nama yang diberikan untuk lembaga
ini dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut.
a. Jimly mengacu pada nama Prof. Dr. JimlyAsshiddiqie,S.H., seorang figur publik
yang dikenal luas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(MKRI) yang pertama (2003-2008) dalam sejarah Indonesia dan salah seorang
pakar hukum tata negara terkemuka di Indonesia. Selama kepemimpinannya di
MKRI, Jimly Asshiddiqie diakui secara nasional dan internasional berhasil
membangun MKRI menjadi lembaga peradilan konstitusi yang modern,
terpercaya, dan berwibawa.
b. School mencerminkan lembaga ini berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan
dikelola oleh tim yang mencintai ilmu pengetahuan. Lembaga ini mengusung
semangat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui
berbagai program dan aktivitas pendidikan untuk kepentingan para penyelenggara
negara maupun masyarakat luas.

9. 6 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
c. Law and Government merefleksikan fokus lembaga ini pada bidang hukum dan
pemerintahan dalam pengertian yang luas. Hukum dan pemerintahan adalah pilar
penting dan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan mewujudkan tujuan
bernegara dan cita-cita kemerdekaan.
2.6 Syarat Syarat Terbentuknya Konstitusi
Syarat-syarat terjadinya konstitusi yaitu:
a. yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara
demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
b. Melindungi asas demokrasi.
c. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat Untuk
melaksanakan dasar negara
d. Menentukan suatu hukum
2.7 Sifat-Sifat Konstitusi
Konstitusi memiliki dua sifat yakni luwes (flexible) atau kaku (rigid), dan tertulis atau
tidak tertulis. Sifat luwes atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari
kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan jaman.
Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki dua sifat yakni luwes dan kaku.
Dikatakan kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit, ini disebabkan Pasal
37 ayat 1 UUD 1945 mengharuskan bahwa perubahan baru dapat terjadi jika disepakati
minimal 2/3 anggota MPR yang hadir. Sedangkan dikatakan luwes karena terbukti bahwa
MPR telah melakukan perubahan (Amandemen) sebanyak empat kali. UUD 1945 hanya
berisi hal-hal pokok saja dimana peraturan atau hal-hal yang lebih rinci diatur oleh
perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah
Sifat lainnya yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan sebagai konstitusi
tertulis jika ditulis dalam suatu naskah. Sedangkan dinyatakan tidak tertulis yakni jika
konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah melainkan dalam suatu konvensi atau
Undang-Undang biasa. Contoh negara yang menerapkan konstitusi tidak tertulis adalah
negara Inggris.

10. 7 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
2.8 Tujuan Konstitusi
Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan
membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang
dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa
untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan
sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar negara.
2.9 Fungsi Konstitusi
Fungsi konstitusi adalah sebagai berikut :
1. Membatasi Kekuasaan Pemerintah
Fungsi pertama dari konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan
pemerintah. Maksudnya adalah dengan adanya konstitusi ini adalah untuk
membatasi kekuasaan dari pemerintah. Dengan adanya konstitusi, tindak
kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah bisa dihindari. Dengan
begitu, hak-hak warga negara bisa tetap terjaga dan dilindungi.
2. Sumber Hukum Tertinggi
Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, ini artinya
konstitusi memiliki peran yang lebih tinggi dari penguasa. Maka dari itu,
konstitusi adalah sumber hukum tertinggi yang dianut oleh suatu negara. Di
Indonesia, sumber hukum tertinggi yang digunakan sebagai dasar hukum adalah
UUD 1945, maka konstitusi Indonesia adalah UUD 1945.
3. Melindungi Hak Warga Negara
Sebagai sebuah hukum dasar yang memiliki peran tertinggi dalam
penyelenggaraan suatu negara, konstitusi juga berfungsi untuk memelihara dan
melindungi hak-hak warga negaranya. Fungsi ini masih berkaitan dengan
fungsi pertama yang membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak timbul
kesewenang-wenangan.

11. 8 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
Kesewenang-wenangan inilah yang akan merenggut hak-hak dari setiap
warga negara. Oleh karena itulah hak-hak warga negara dijamin di dalam
konstitusi.
4. Pertanda Lahirnya Suatu Negara
Fungsi paling dasar dari konstitusi adalah sebagai tanda lahirnya sebuah
negara. Hal ini jugalah yang terjadi saat pembentukan negara Indonesia.
Merdeka di tahun 1945, Indonesia menandainya dengan digunakannya
konstitusi UUD 1945 sebagai dasar hukum yang digunakan sekaligus menadai
berdirinya negara Indonesia, meskipun sebelumnya Indonesia sudah pernah
menggunakan beberapa macam konstitusi lainnya.
2.10 Kedudukan Konstitusi
Kedudukan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara sangat penting karena menjadi
suatu ukuran untuk mengetahui aturan pokok yang berlaku bagi penyelenggara negara
ataupun masyarakat dalam suatu sistem ketatanegaraaan. Kedudukan konstitusi dapat
disebut sebagai :
1. Hukum dasar
Hal ini dikarenakan dalam konstitusi terdapat aturan aturan pokok
mengenai penyelenggaraan negara sebagai suatu badan dan lembaga
pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta adanya suatu bentuk dan
prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.
2. Hukum tertinggi
Hal ini dikarenakan konstitusi memunyai kedudukan lebih tinggi
dibandingkan peraturan-peratuan lain yang ada dalam ketatanegaraan. Maka
dari itu, aturan yang tingkatannya berada di bawah konstitusi tidak akan dan
tidak boleh bertentangan dan tentunya tetap harus disesuaikan dengan aturan
yang ada dalam konstitusi.
Pemerintahan baru yang terbentuk sebagai hasil dari revolusi ini
terkadang membuat suatu konstitusi atau UUD yang kemudian mendapatkan
persetujuan dari rakyat. Secara evolusi, konstitusi dapat berubah secara

12. 9 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
berangsur-angsur yang menimbulkan konstitusi baru dimana konstitusi lama
nantinya tidak akan berlaku lagi.
Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi nampak pada adanya gagasan
dasar, cita-cita, dan tujuan dari negara yang tertuang dalam pembukaan
konstitusi suatu negara. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi merupakan suatu hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar
yang tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang sifatnya mengikat sehingga
makin elastis sifatnya aturannya akan menjadi semakin baik, konstitusi ini
berkaitan erat dengan cara suatu pemerintahan diselenggarakan oleh organ-
organnya.
2.11 Perbedaan Konstitusi dengan UUD 1945
Antara Konstitusi dengan UUD 1945 mempunya perbedaan sebagai berikut :
a. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang di sahkan oleh Lembaga
legislatif dan bersifat memaksa atau mengikat hak hak warga negara, apabila
dilanggar maka akan dikenakan sanksi, berlaku bagi semua warga negara dan
pemerintah.
b. Konstitusi merupakan hukum negara yang paling penting yang menentukan
siapa penguasa yang berhak memerintah dinegara itu. Konstitusi dapat dibagi
menjadi 2 yaitu : Hukum tertulis ;
- UU - Perda,
- Perpu - TAP MPR, dsb.
- KUHP
Hukum tidak tertulis ; Hukum adat, Konvensi, dsb.
2.12 Arti Penting Konstitusi Bagi Suatu Negara
Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara
merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan
terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abadke-21 ini, hampir
tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya

13. 10 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata
uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Konstitusi atau Undang-undang Dasar
merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas,
sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara
harus dijalankan.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa hakikat
konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme
yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah disatu pihak dan jaminan terhadap
hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain. Sejalan dengan perlunya
konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam suatu Negara.
Dalam konteks pentingnya Konstitusi dapat dibagi mejadi dua yaitu; membagi
kekuasaan dalam negara, dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam
negara, serta dipandang sebagai kumpulan asas yang menetapakan bagaimana
kekuasaan diatur antara Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Selain sebagai
pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak
warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup,
kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan

14. 11 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Negara merupakan sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu yang
tentunya memiliki pemerintahan berdaulat yang memegang kekuasaan tertinggi
terhadap wilayah yang dimilikinya, berkuasa atas darat, laut, udara serta berkuasa
penuh terdapat semua sumber daya yang tersimpan didalamnya.
Untuk membentuk sebuah negara membutuhkan beberapa syarat penting yang
disebut sebagai syarat primer diantaranya adalah memiliki Rakyat, Wilayah,
Pemerintahandan Kedaulatan. Selain itu terdapat faktor lain sebagai syarat sekunder
yakni ; membutuhkan pengakuan dari negara lain.
Sedangkan Konstitusi merupakan hukum dasar yang sangat penting yang harus
dimiliki oleh sebuah negara, yang mengatur pemerintahan serta kekuasaan sebagai
wewenang yang harus dimiliki oleh pemerintah atas apa yang dimilikinya.
Antara negara dan konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau yang
biasa disebut sebagai suatu sistem. Dalam hal ini konstitusi berperan sangat penting
dalam sebuah negara, karena negara tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya
sebuah konstitusi atau yang disebut hukum dasar yang mengatur negara tersebut.
Karena didalam sebuah negara konstitusi mempunyai kedudukan yakni ; sebagai
Hukum dasar dan hukum tertinggi. Karena itu, semua negara negara didunia harus
memiliki konstitusi.
3.2 Saran
Setelah kita menelaah makalah ini, kita diharapkan dapat memahami pengertian dari
negara itu sendiri serta konstitusi yang diterapkan didalamnya. Mahasiswa dapat memahami
arti penting konstitusi dalam sebuah negara dan benar benar paham akan perbedaan antara
UUD 1945 dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Akhir kata penulis mengharapkan agar
pembaca khususnya Mahasiswa STMIK ERESHA dapat dengan mudah memahami serta
dapat mengaplikasikan isi makalah ini dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga
bermanfaat.

15. 12 | N E G A R A D A N K O N S T I T U S I
Daftar Pustaka
belajar.net.2013 : 12 latar belakang dan proses kembalinya nkri.
entoen.wikipedia.2009 . Konstitusi dan pengertiannya
Jimlyschool. 2011; 26 latar belakang konstitusi dan pengertian, fungsi,tujuan
Jimlyschool. 2011; 31 negara dan konstitusi, UUD 1945 amandemen
wikipedia.2011. Negara dan syarat pembentuknya