Dokumen tersebut menjelaskan proses pengusulan kawasan geopark di Indonesia melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pembentukan tim persiapan geopark oleh pemerintah daerah untuk menyusun proposal penetapan geoheritage, (2) pembentukan badan pengelola geopark untuk mengimplementasikan masterplan geopark, dan (3) pengusulan kawasan ke tingkat geopark nasional dan UNESCO global geopark.

1. PENTAHAPAN PENGUSULAN
KAWASAN GEOPARK (TAMAN BUMI)
DI INDONESIA

2. LANDASAN HUKUM UTAMA:
• UU 23/2014:
Pemerintahan Daerah;
• Perpres 9/2019:
Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
• Permenparekraf 2/2020:
Pedoman Pengembangan Geopark
Sebagai Destinasi Pariwisata;
• Permen ESDM 1/2020:
Penetapan Geoheritage.
DIAGRAM ALUR PENGUSULAN
KAWASAN GEOPARK

3.  BUPATI / WALIKOTA
1. Penyelenggaraan Forum Diskusi:
• Menyepakati pengembangan Geopark sebagai bagian dari program daerah yang akan berimplikasi pada
dokumen RTRW, Ripparda dan RPJMD.
• Menyepakati perlunya pembentukan Tim Persiapan Geopark (TPGp), dengan tugas dan wewenang sbb:
• Penyusunan dokumen proposal penetapan Geo-heritage;
• Penyusunan rancangan Peraturan Bupati / Walikota tentang Badan Pengelola Geopark (BP-Gp);
• Penyusunan Masterplan Geopark.
• Menyepakati perlunya pembentukan Badan Pengelola Geopark (BP-Gp), dengan tugas dan wewenang sbb:
• Implementasi pembangunan kawasan berdasarkan Masterplan Geopark;
• Penyusunan dokumen proposal peningkatan hirarki kawasan menuju Geopark Nasional;
• Penyusunan dokumen proposal (Dossier) peningkatan hirarki kawasan menuju Unesco Global Geopark.
• Peresmian komitmen daerah (surat dukungan bupati//walikota) terhadap pengembangan Geopark.
2. Penerbitan SK Pembentukan Tim Persiapan Geopark (TPGp):
• Mengatur tugas, wewenang dan mekanisme kerja (termasuk skema insentif dan disinsentif);
• Menetapkan masa kerja, struktur dan personil organisasi.
3. Koordinasi intensif terhadap kinerja Tim Persiapan Geopark (TPGp).

4.  BUPATI / WALIKOTA
4. Koordinasi Intensif Permohonan Proposal Penetapan Geoheritage
(Setelah TPG menyelesaikan Proposal Penetapan Geoheritage)
• Menerbitkan surat permohonan ke Gubernur (dengan melampirkan dokumen proposal hasil kerja TPGp);
• Melakukan koordinasi terhadap Perangkat Daerah Provinsi untuk meneruskan dokumen permohonan ke
Menteri ESDM cq. Badan Geologi;
• Melakukan koordinasi terhadap Kemenkomarves cq. Komisi Nasional Geopark Indonesia (KNGI) untuk
mendapat dukungan dalam proses pengusulan Geoheritage dan percepatan pengusulan Geopark;
• Mengakomodir kegiatan verifikasi lapangan oleh tim dari Badan Geologi;
• Melakukan koordinasi terhadap Kementerian ESDM hingga terbitnya Permen ESDM tentang Penetapan
Geoheritage.
5. Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang Badan Pengelola Geopark:
(Setelah TPG menyelesaikan Rancangan Peraturan tentang Badan Pengelola Geopark (BP-Gp))
• Mengatur tugas, wewenang dan mekanisme kerja (termasuk skema insentif dan disinsentif);
• Mengatur masa kerja dan struktur lembaga;
6. Penerbitan SK Pembentukan Badan Pengelola Geopark (BP-Gp):
• Mengatur tugas, wewenang dan mekanisme kerja (termasuk skema insentif dan disinsentif);
• Menetapkan masa kerja, struktur dan personil organisasi.
7. Koordinasi intensif terhadap kinerja Badan Pengelola Geopark (BP-Gp).

5.  TIM PERSIAPAN GEOPARK (TPGp)
KOMPOSISI TIM:
Ahli Geologi, Ahli PWK, Ahli Biologi, Ahli Budaya dan Sejarah, Ahli Pariwisata, Perwakilan Perangkat
Daerah, Perwakilan UPT K/L Pemerintah Pusat, Perwakilan Asosiasi, dan Perwakilan Masyarakat.
1. Penyusunan dokumen proposal penetapan Geoheritage:
(Mengacu Permen ESDM Nomor 1 / 2020: Penetapan Geoheritage)
• Melakukan pengkriteriaan geoheritage berdasarkan nilai, makna dan fungsi;
• Melakukan pemeringkatan geoheritage;
• Menentukan rekomendasi pemanfaatan geoheritage berdasarkan nilai saintifik, edukasi dan pariwisata serta
memperhitungkan resiko degradasi;
• Merangkum inventarisir geoheritage dalam format matriks dan peta sesuai pedoman.
2. Penyusunan Ranper Bupati/Walikota ttg Badan Pengelola Geopark:
• Mengkaji tugas, wewenang dan mekanisme kerja (termasuk skema insentif dan disinsentif);
• Menentukan masa kerja dan merancang struktur lembaga.
3. Penyusunan Masterplan Geopark:
(Mengacu Permenparekraf Nomor 2/ 2020: Pedoman Pengembangan Geopark Sbg Destinasi Pariwisata)
• Menentukan deliniasi kawasan (single boundary);
• Menetapkan lokasi situs geologi, situs biologi dan situs budaya (benda dan tak benda);
• Menyusun matriks perencanaan program yang mengakomodir 9 target SDGs dan 10 focus area.

6.  BADAN PENGELOLA GEOPARK (BP-Gp)
KOMPOSISI PERSONIL:
Perwakilan Perangkat Daerah, Perwakilan UPT K/L Pemerintah Pusat, Perwakilan Universitas, Perwakilan
Asosiasi, Perwakilan profesi terkait kawasan dan Perwakilan situs geologi dan non-geologi.
1. Implementasi pembangunan kawasan berdasarkan Masterplan Geopark;
(Setelah TPG menyelesaikan Masterplan Geopark)
• Menjalin kerjasama secara resmi terhadap stakeholder terkait;
• Melakukan pembangunan kawasan, khususnya terkait intrastruktur visibilitas;
• Melakukan upaya perlindungan kawasan;
• Mengakomodir penyelenggaraan berbagai kegiatan yang terkait dengan geopark;
• Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.
2. Penyusunan dokumen proposal menuju Geopark Nasional (GN):
(Setelah beroperasi (menjalankan Poin 1) minimal selama 6 bulan)
• Membentuk tim penyusun dokumen proposal;
• Koordinasi intensif hingga dokumen proposal selesai tersusun sesuai ketentuan;
• Melakukan koordinasi untuk mendapat dukungan dari Gubernur, JGI, KNGI dan Badan Geologi.
• Mengakomodir kegiatan assesment lapangan oleh tim dari Badan Geologi, JGI dan KNGI;
• Melakukan koordinasi terhadap Kementerian ESDM hingga terbitnya sertifikat Geopark Nasional.

7.  BADAN PENGELOLA GEOPARK (BP-Gp)
KOMPOSISI PERSONIL:
Perwakilan Perangkat Daerah, Perwakilan UPT K/L Pemerintah Pusat, Perwakilan Universitas, Perwakilan
Asosiasi, Perwakilan profesi terkait kawasan dan Perwakilan situs geologi dan non-geologi.
3. Penyusunan dokumen proposal (Dossier) Unesco Global Geopark (UGG):
(Setelah penetapan sebagai Geopark Nasional minimal selama 1 tahun)
• Membentuk tim penyusun dokumen proposal (dossier);
• Koordinasi intensif hingga dokumen proposal (dossier) selesai tersusun sesuai ketentuan dari UNESCO
(termasuk kegiatan konsultasi kepada KNGI dan asistensi kepada Badan Geologi)
• Melakukan koordinasi untuk mendapat dukungan dari Gubernur, Badan Geologi, JGI, KNGI dan KNIU.
• Mengakomodir kegiatan assesment lapangan oleh tim assdari Unesco dan GGN;
• Melakukan koordinasi terhadap KNGI dan KNIU hingga terbitnya sertifikat UNESCO Global Geopark.
4. Penguatan implementasi pengembangan kawasan berdasarkan
Masterplan Geopark selama 4 tahun.
5. Persiapan menghadapi revalidasi dari UNESCO dan GGN per 4 tahun.