SlideShare a Scribd company logo

SK Pokja Desa

•
•
Yossy Suparyo
Yossy Suparyo

Surat Keputusan Menteri Desa PDTT tentang Pembentukan Pokja Masyarakat Sipil

Government & Nonprofit
1 of 7
Download to read offline
SK Pokja Desa
SK Pokja Desa
SK Pokja Desa
SK Pokja Desa
SK Pokja Desa
SK Pokja Desa
SK Pokja Desa

Recommended

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangArya Pinandita
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 

Recommended

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangArya Pinandita
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...infosanitasi
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...Anjas Asmara, S.Si
 
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)infosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxHartantyUtami1
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanYulianto Dwi Prasetyo
 
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaKeputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaLAKSMI WIJAYANTI
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Sistem Perencanaan di Jepang
Sistem Perencanaan di JepangSistem Perencanaan di Jepang
Sistem Perencanaan di JepangUniversitas Gadjah Mada
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniYossy Suparyo
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatYossy Suparyo
 

More Related Content

What's hot

Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...infosanitasi
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...Anjas Asmara, S.Si
 
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)infosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxHartantyUtami1
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaKeputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaLAKSMI WIJAYANTI
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 

What's hot (20)

PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
 
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaKeputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Sistem Perencanaan di Jepang
Sistem Perencanaan di JepangSistem Perencanaan di Jepang
Sistem Perencanaan di Jepang
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 

More from Yossy Suparyo

Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniYossy Suparyo
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatYossy Suparyo
 
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...Yossy Suparyo
 
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
 
Strategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaStrategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaYossy Suparyo
 
Manfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaManfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaYossy Suparyo
 
Modul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanModul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanYossy Suparyo
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaYossy Suparyo
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Dokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaDokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungLokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungYossy Suparyo
 
Presentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunPresentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunYossy Suparyo
 
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Yossy Suparyo
 
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Yossy Suparyo
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiYossy Suparyo
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaYossy Suparyo
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanYossy Suparyo
 

More from Yossy Suparyo (20)

Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
 
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
 
To have or to be
To have or to beTo have or to be
To have or to be
 
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
 
Strategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaStrategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massa
 
Manfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaManfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi Desa
 
Modul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanModul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang Pelatihan
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website Desa
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang Desa
 
Dokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaDokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang Desa
 
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungLokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
 
Presentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunPresentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa Membangun
 
APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013
 
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
 
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (9)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx