Post Modern Paradigma Teori Ilmu Administrasi

1. Aliran Post Modern dalam
organisasi

2. Sejarah lahirnya Post Modern
• Aliran teori organisasi Post Modern merupakan tipe ke-4 dari klasifikasi
paradigma yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins. Teori ini dikembangkan
mulai awal abad ke-19
• Klasifikasi paradigma yang dikemukakan oleh Stephen Robbins ini terdiri dari 4
kelompok teoritikus. Teoritikus tipe 1 yaitu teori klasik (1900 – 1930), teoritikus
tipe 2 yaitu teori neo – klasik (1930 – 1960), teoritikus tipe 3 yaitu teori modern (
1960 – 1975 ), dan yang terakhir teori postmodern tahun 1975 – sekarang.
• Tokoh tokoh yang terkenal dalam teori organisasi postmodern beragam, seperti
Joan Woodward, yang melakukan studi terhadap teknologi yang mempengaruhi
organisasi. Ada juga tokoh lain seperti James D Thompson, tokoh ini beranggapan
bahwa organisasi merupakan system yang terbuka. Ada juga tokoh Jaw W Lorsch
dan Paul R Lawrence yang mengemukakan tentang konsep diferensiasi dan
integrasi. Ada juga tokoh Daniel Katz dan Robert Kahn yang mengemukakan
pendapat didalam bukunya, yang mana aliran ini sebagai pendorong yang sangat
penting bagi system organisasi yang terbuka

3. • Menurut Robbins teori organisasi postmodern berfokus pada
perspektif sosial dalam kerangka kerja sistem terbuka
• Hasilnya adalah pandangan bahwa struktur bukanlah merupakan
usaha yang rasional dari para manager untuk menciptakan struktur
yang paling efektif, tetapi merupakan hasil dari suatu pertarungan
politis diantara koalisi – koalisi di dalam organisasi untuk
mendapatkan kontrol terhadap organisasi.
• merupakan aliran yang cenderung lebih memperhatikan sifat politis
suatu organisasi.
• Selain itu aliran post modern juga berisi teori-teori yang telah
berkembang sejak tahun 1975 hingga sekarang
• Banyak berkembang pada upaya memperbaiki birokrasi publik

4. Beberapa isi teori yg masuk antara lain :
• Suatu organisasi terdiri dari berbagai entitas tim yang beragam,
namun tetap saling terhubung satu sama lain. Entitas-entitas tersebut
mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol dirinya
sendiri melalui sebuah koordinasi yang bersifat polisentris.
• Koordinasi dibangun melalui kebutuhan pekerjaan.
• Entitas diorganisasikan dalam desain yang sederhana, dimana pekerja
sangat diberdayakan dan dilibatkan dalam setiap pekerjaan, serta
informasi disebarluaskan.
• Menekankan pada “continuous improvement” atau perbaikan yang
berkesinambungan.

5. • Dalam teori postmodern ada beberapa ciri ciri yang perlu diketahui,
yaitu :
• Media massa telah berganti menjadi sesuatu yang besar, media
dianggap sebagai agama atau bahkan menjadi raja, tindakan
seseorang bisa dinilai baik atau buruk hanya dengan media massa
saja
• Kepercayaan pada agama bahkan akan memudar, dan pandangan
tentang pluralisme relativisme adalah kebenaran
• Wilayah kota akan semakin kuat sebagai wilayah atau pusat
kebudayaan sedang desa tetap menjadi wilayah pinggiran
• Semua orang baik dari kelas atau hingga kelas bawah bebas untuk
mengeluarkan pendapatnya masing masing.

6. Beberapa tokoh Post modern
1. James March dan Herbert Simon dengan konsepnya : “Batas-Batas Kognitif Terhadap
Rasionalitas”
• Herbert simon sendiri merumuskan bahwa manajemen adalah decision making,
sehingga jalan yang paling baik untuk menganalisis organisasi adalah menganalisis
struktur dan proses pembuatan keputusan.
• March dan Simon menentang gagasan klasik mengenai keputusan rasional dan optimum.
Mereka berargumentasi bahwa mayoritas pengambil keputusan memilih alternatif yang
memuaskan dengan alternative yang cukup baik. Hanya pada kasus-kasus yang luar biasa
mereka akan mencari dan menyeleksi alternatif yang optimal.
• March dan Simon menganjurkan agar model teori organisasi diubah dengan model yang
sangat berbeda dengan pandangan organisasi sebagai sistem kerjasama yang rasional.
Model yang diperbaiki ini mengakui keterbatasan rasionalitas pengambil keputusan serta
mengenai keberadaan tujuan yang saling bertentangan.
• Ketika organisasi mengetahui dan memahami apa yang dikerjakannya, harus memilih
antara pilihan dan kapabilitas, maka organisasi berjanji untuk diri sendiri untuk
mempunyai strategi sendiri. Karena semua perilaku organisasi berasal dari keputusan
dan berkembang dari keputusan tersebut, fungsi dan struktur organisasi diturunkan dari
karakteristik proses pengambilan keputusan dan pilihan rasional (March and Simon
1993).

7. Secara komprehensif dan rasional objektif, menurut Herbert Simon, decision
making dalam organisasi mengikuti prinsip bounded rationality ( batas
rasionalitas):
• Kapasitas ingatan manusia untuk memformulasikan danmenyelesaikan
masalah yang kompleks, sangat kecil jika dibandingkandengan kenyataan
ukuran masalah yang harus diselesaikan.
Simon mengidentifikasikan tiga kategori batasan individu yaitu, mental skills
(kecakapan mental), habits (kebiasaan), dan reflexes (refleks) oleh
pengetahuan yang luas dan keunggulan informasi serta oleh nilai atau
konsep tujuan organisasi (Simon, 1976:40-41,241).
Konsekuensi dari bounded rationality, bahwa perilaku organisasi dalam
membuat keputusan harus mempunyai dua cara yaitu :
1. Memuaskan, mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan optimal
sehingga keputusan tersebut akan memuaskan.
2. Organisasi dan perilaku organisasi akan mempermudah proses keputusan,
rutin, aturan, dan diaplikasikan untuk mengurangi keragu-raguan.

8. 2. Jeffrey Pfeffer dengan konsep “Organisasi Sebagai Arena Politik”
• Jeffrey Pfeffer menciptakan suatu model teori organisasi yang memuat
koalisi kekuasaan, konflik-konflik inherent pencapaian tujuan organisasi,
dan keputusan-keputusan yang diambil seputar bagaimana mendesain
organisasi yang mendukung kepentingan pribadi dari mereka yang
berkuasa. Pfeffer mengusulkan agar kendali di dalam organisasi menjadi
tujuan ketimbang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang
rasional, seperti produksi output yang efisien.
• Organisasi adalah koalisi yang terdiri atas individu yang punya tuntutan
berbeda serta aneka kelompok yang saling bersaing. Desain organisasi
tidak lain merupakan hasil dari perjuangan kekuasaan yang dilakukan oleh
koalisi-koalisi yang berbeda tujuan ini. Pfeffer mengatakan bahwa jika kita
hendak memahami mengapa dan bagaimana organisasi didesain, kita perlu
mengkaji pilihan-pilihan dan kepentingan-kepentingan dari mereka yang
punya pengaruh atas pembuatan keputusan di dalam organisasi.

9. 3. David Osborne dengan konsep “Reinventing Government dan
Banishing Bureaucracy”
A. Reiventing Government
• Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya
“Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi
sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan
peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka
untuk melakukan inovasi.
• Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif,
pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya, system dan
organisasi pemerintahan”.Pembaharuan adalah dengan penggantian
system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha
• Konsep reinventing government pada dasarnya merupakan representasi
dari paradigma New Public Management

10. Pada tahun 1992 diterbitkan karya yang berjudul Reinventing Government
dengan judul “how the entreupreunerial spirit is transforming the public
sectors” karya David Osborne dan Ted Gabler. Pesan inti dari buku ini adalah
bahwa pemerintah perlu memasukkan jiwa entrepreuneur ke dalam sektor
publik.Hal tersebut dirasakan perlu untuk menghadapi dunia yang selalu
mengalami perubahan.
Dalam buku tersebut, terdapat sebuah pendekatan yang disampaikan oleh
W. Edward Deming yang dinamakan Manajemen Kualitas Total (Total Quality
Management).Dalam pendekatan ini lembaga-lembaga publik harus
memusatkan pada lima prinsip:
• Hasil (result)
• Pelanggan (customer)
• Desentralisasi (decentralization)
• Pencegahan (prevent )
• Pendekatan pasar dan system

11. Prinsip-prinsip ini selanjutnya diuraikan menjadi sepuluh prinsip dalam
mewirausahakan birokrasi, yaitu sebagai berikut:
Prinsip Pertama: Pemerintah yang katalis (Catalytic Government)
• Konsep yang pertama ini maksudnya ialah mengarahkan ketimbang mengayuh
(steering rather than rowing). Harus ada pemilah antara yang mengatur dan yang
melaksanakan.Pemerintah harus tegas membedakan antara siapa pemerintah
yang semestinya mengarahkan dan siapa yang semestinya melaksanakan. Dengan
kata lain, pemerintah harus lebih fokus terhadap pengarahannya.
Prinsip Kedua: Pemerintah milik rakyat (Community Government)
• Prinsip ini maksudnya ialah memberdayakan atau memberi wewenang
ketimbang melayani (Empowering rather than serving). Dalam hal ini
pemerintah diharapkan mampu memberdayakan rakyatnya. Dengan kata lain,
pemerintah juga bisa memberikan wewenang kepada masyarakat. guna
menjamin terselenggaranya pelayanan yang efisien dan efektif; serta produk
pemerintah bisa mencoba mengalihkan pemilikannya ke masyarakat.Akhirnya,
pelayanan tersebut bergeser ke pemberdayaan masyarakat dari suatu
komunitas.Sehingga ada kemungkinan besar kelak bisa mengurangi
ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.Lalu terciptalah masyarakat
yang handal dengan kreasinya dan menjadi lebih mandiri.

12. Prinsip Ketiga: Pemerintah yang kompetitif (Competitive Government)
• Pemerintah yang kompetetif dengan cara menyuntikkan persaingan dalam pemberian
pelayanan (Injecting Competition into service Delivery). Suatu pelayanan yang
kompentitif dianggap suatu hal yang sehat. Berbeda dengan cara monopoli, bila
dibiarkan akan timbul kembali ketergantungan pada satu pemilik. Pemerintah yang
kompetitif disini lebih diartikan pemerintah wirausaha yang mampu bersaing dengan
organisasi bisnis.Sehingga semuanya dapat mengembangkan krativitas inovasi yang
sangat menguntungkan bagi Negara dan masyarakatnya. Dengan pemberian
penghargaan dan pembiayaan kepada suatu lembaga-lembaga pemerintah yang berhasil
maju di suatu wilayah akan sangat diperhatikan oleh masyarakatnya. Di sanalah letak
kompetisi yang akan mebuat masyarakat dan pemerintahnya semangat seperti layaknya
dalam sebuah perlombaan.
Prinsip Keempat: Pemerintah yang digerakkan misi (Mission Driven Government).
• Dalam prinsip ini diharapkan pemerintah bisa mengubah organisasi dari yang digerakkan
oleh peraturan (Transforming Rule-Driven Organizations) menjadi digerakkan oleh
misi (mission-driven). Seringkali terjadi peristiwa di mana pemerintah tidak dapat dan
tidak mampu mengambil langkah-langkah strategis tertentu karena belum adanya
peraturan-peraturan yang mengaturnya.
• Sementara di pihak lain, kerap terjadi kasus dimana pemerintah tidak berani melakukan
sebuah tindakan karena cenderung bertentangan dengan peraturan yang berlaku
(walaupun peraturan yang bersangkutan sudah tidak cocok lagi diterapkan pada kondisi
saat ini). Akibat budaya ini, seringkali banyak peluang-peluang kemajuan yang lewat dan
terbuang begitu saja karena ketidakmampuan pemerintah dalam memanfaatkan situasi
tersebut.Dalam dilema tersebut seharusnya pemerintah berjalan dengan sebuah misi,
dan menjadikan peraturan sebagai jalan atau cara untuk mencapai sebuah misi tersebut.

13. Prinsip Kelima: Pemerintah yang berorientasi hasil (Result Oriented Government)
• Maksudnya ialah pemerintah haru lebih fokus Membiayai hasil bukan
masukan (Funding outcomes, Not input). Dalam pembahasan prinsip ini,
sebaiknya kita sadari terlebih dahulu bahwa hal yang paling dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat sebagai customer dari pemerintah adalah hasil keluaran dari
setiap inisiatif. Yang masyarakat nilai sebagai keberhasilan adalah keluaran atau
hasil dari pekerjaan tersebut yang diharapkan dapat segera mendatangkan
manfaat tertentu. Dengan kata lain, pemerintah harus yakin bahwa berbagai
usahanya akan melahirkan sebuah produk yang berkualitas dan bermutu tinggi,
dan target inilah yang akan menentukan jenis proses dan sumber daya yang perlu
dilibatkan (input); serta pemerintah harus meninggalkan pemerintah yang
memfokuskan pada masukan tanpa memperhatikan hasil, yang cenderung
pemborosan.
Prinsip Keenam: Pemerintah yang berorientasi pelanggan (Customer Driven
Government)
• Maksudnya ialah memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi (Meeting the
Needs of Customer, not be Bureaucracy). Masyarakat adalah pelanggan.
Pemerintah harus meletakkan pelanggan sebagai hal paling depan. Oleh karena
itu, kepuasan pelanggan diletakkan sebagai sasaran penyampaian tujuan, dengan
mendengarkan suara pelanggan.Dengan memperhatikan kebutuhan dasar
pelanggan dan memperhatikan hukum pelanggan, pemerintah lebih responsif
dan inovatif.

14. Prinsip Ketujuh: Pemerintah wirausaha (Enterprising Government)
• Intinya ialah Menghasilkan ketimbang membelanjakan (Earning Rather than
Spending).Pemerintah wirausaha ialah pemerintah yang memfokuskan energinya
terhadap hasil kinerjanya bukan hanya membelanjakan uangnya.Pada
kenyataanya bahwa hampir seluruh perangkat pemerintahan merupakan sebuah
pusat harga yang dibiayai oleh anggaran belanja negara.
• Secara tidak langsung dapat terlihat bahwa keberadaan sistem birokrasi
pemerintahan merupakan sebuah beban dari anggaran belanja Negara. Dalam
hal ini pemerintah harus menemukan sumber-sumber penghasilan selain
penghasilan yang telah disepakati, yaitu pajak.Sehingga tidak terlalu
menggantungkan pada penerimaan pajak. Pajak yang tinggi pada suatu keadaan
tertentu akan ditentang masyarakatnya.
Prinsip Kedelapan: Pemerintah yang antisipasi (Anticipatory Government)
• Mencegah ketimbang Mengobati (Preventon Rather than Cure).Pepatah lama
mengatakan bahwa “mencegah lebih baik dari mengobati”. Hal yang sama
berlaku pula dalam kepemerintahan. Yaitu pemerintah harus lebih berfokus pada
upaya mencegah terhadap masalah yang timbul ketimbang memusatkan
penyediaan jasa demi mengurangi masalah (mengobati).Dalam hal ini,
pemerintah harus mempunyai strategi ampuh yang dapat meraih peluang tidak
tarduga, serta dapat mencegah krisis yang tidak terduga.Intinya pemerintah harus
lebih proaktif.

15. Prinsip Kesembilan: Pemerintah yang desentralis (Decentralized Government)
• Dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja (From Hierarchy to Participation
and Teamwork), Artinya, peranan komando dan hierarki ditinggal. Selain itu, jika
jika melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi semakin
mengglobal dan pendidikan semakin maju, sudah semestinya pemerintah
menurunkan wewenang kepada lembaga-lembaga di bawahnya serta
mendorong mereka untuk berurusan langsung dengan pelanggan untuk lebih
bisa membuat keputusan. Lalu menciptakan kerja sama yang solid dengan cara
melihat mereka sama rata dan sudah sebanding dengan pemerintahnya.
Melahirkan partisipasi dengan tim kerja, Bukan dengan pengkomandoan yang
umumnya terlihat kaku. Dengan kata lain, pemerintah memberi ruang gerak
kepada mereka agar bisa bersama-sama menciptakan strategi kreatif.
Prinsip Kesepuluh: Pemerintah yang berorientasi pasar (Market Oriented
Government)
• Mendongkrak perubahan melalui pasar (Leveraging change throught the
Market), artinya pemerintah mendongkrak perubahan melalui cara pasar.
Mekanisme pasar memiliki banyak keunggulan ketimbang mekanisme
administrasi. Pasar pada dasarnya adalah desentralis.Harga ditentukan oleh yang
paling di atas.Namun dalam pasar bisa bersaing dengan sehat, lebih
kompetitif.Jika kita sadari, sebenaranya dalam pasar memberikan kesempatan
kepada pelanggan untuk menentukan pilihannya. Selain itu dalam pasar sangat
peka terhadap perubahan dan respon terhadap kebutuhan lebih cepat.

16. B. Banishing / memangkas Bureucracy
• Banishing Bureaucracy adalah tinddakan efektivitas dan efisiesni
seklaigus, yang dapat berupa pemangkasan, menggabungkan,
memboboti, merevisi dan sejenisnya (Osborn&plastrik, 2000)
• BB bukanlah diartikan dengan pelangsingan jumlah aparat birokrasi
serta perampingan anggaran dalam artian yang sempit. Melainkan,
perampingan terjadi apabila hal tersebut benar-benar efektif dan
efisien. Dan walaupun konsep ini berusaha menerapkan konsep dari
perusahaan swasta yang begitu professional dalam kerjanya (karena
terjadinya persaingan yang sengit antar satu sama lain demi
memperebutkan pasar), hal ini tidak bermaksud untuk
memprivatisasi sumber daya yang ada ataupun menjual asset
pemerintah, memberi kontrak dengan gampangnya dan sejenisnya.

17. Osborne dan Plastrik (1997) mengajukan lima macam strategi
dalam melakukan perubahan pada orgs pemerintah
1. The Core Strategy (Strategi Inti)
• Strategi ini menentukan tujuan system dan organisasi pemerintahan.Jika suatu organisasi tidak jelas
tujuannya atau punya tujuan ganda dan saling bertentangan, organisasi itu tidak bisa mencapai kinerja yang
tinggi. Strategi ini menghapus fungsi yang kurang berperan dan bermanfaat dlm menc tujuuan orgs.
2. The Consequences Strategy (Strategi Konsekuensi)
• Strategi yang merubah system insentif pemerintah dengan konsekwensi atas kinerja. Kemampuan untuk
bersaing untuk memperoleh hasil yang dapat memuaskan tujuan mereka yang tentunya bukan pejabat di
pusat melainkan orang-orang yang dilayani(masyarakat). Meski bersaing,kerja sama tetap bisa dikerjakan
dengan aturan yang jelas,tegas,dan system insentif yang tepat.
3. The Customer Strategy (Strategi Pelanggan)
• Strategi yang memusatkan pada akuntabilitas, pertanggungjawaban. Strategi ini memberi pilihan kepada
pelanggan mengenai organisasi yang memberikan pelayanan dan menetapkan standar pelayanan pelanggan
yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi itu.Dengan tanggung jawab kepada pelanggan membuat
organisasi untuk memperbaiki hasil-hasil mereka.
4. The Control Strategy (Strategi Kontrol)
• Strategi ini menggeser bentuk pengendalian yang digunakan dari aturan-aturan yang rinci serta komando
hierarkis ke misi bersama dan system yang menciptakan akuntabilitas kinerja. DKL berupaya melepaskan
control pusat tetapi mmeberdayakan orgs.
5. The Culture Strategy (Strategi Budaya)
• Strategi yang menentukan budaya organisasi pemerintah: nilai-nilai, norma, sikap, dan harapan pegawai.
Budaya ada yang mungkin bisa diubah tapi ada yang akan tetap eksis dalam organisasi atau luar organisasi.

18. 4. Ikujiro Nonaka dengan konsep “Penciptaan Pengetahuan
Keorganisasian”(knowledge creation)
Nonaka menjelaskan tentang arti pentingnya “knowledge creation” dalam organisasi. Knowledge ini merupakan
penegetahuan yang dikombinasikan dengan pengalaman
Penciptaan pengetahuan keorganisasian (organizational knowledge creation) yaitu kemampuan sebuah
organisasi secara keseluruhan untuk menciptakan :
• Pengetahuan baru;
• Menyebarkannya melalui seluruh sistem yang ada;
• Memasukkannya ke dalam produk-produk, servis dan sistem-sistem; dan
• Maka komponen yang paling mendasar serta universal organisasi adalah pengetahuan manusia (human
knowledge).
Selanjutnya Ikujiro Nonaka juga membagi pengetahuan yang dapat dikelola menjadi 2 (dua) tipe yaitu:
Explicit Knowledge : pengetahuan yg tertulis terecord bisa ditelusuri dengan bahasa yg jelas dan lugas
• Explicit knowledge lebih mudah untuk dikodifikasi dan bersifat lebih formal dan sistematis sehigga lebih
mudah dikomunikasikan.
Tacit Knowledge : Kumpulan pengetahuan yg ada dlm otak seseorang sesuai dengan pemahaman dan
pengalamannya. Sifatnya tidak tertulis tetapi melekat erat. Biasanya berbasis pada observasi. Pengalaman,
kebiasaan. Pengetahuannya dapat ditransfer melalui tatap muka.
Merupakan key component dalam inovasi
• Tacit knowledge lebih sulit dan bersifat pribadi, pengetahuan ini tidak terstruktur dan oleh karena itu sangat
sukar disusun maka pengetahuan ini hampir tidak dapat dikomunikasikan.

19. 4 model utama konversi knowledge(model SECI/
socialization, externalization, Combination dan
Internalization)
• 1. Tacit to tacit : sering disebut socialization (S). Transfer knowledge dr individu
ke individu (termasuk dalam hal ini menggalang pertemuan face to face secara
intensif
• 2. Tacit to explicit : sering disebut externalization(E) (perlunya menerjemahkan
tacit experience kedalam tulisan atau gambar untuk kemudian disebarkan ke
seluruh anggota
• 3. Combination tacit dan explicit sering disebut :combination (C) Perilaku yag
tersamar dijadikan perilaku yang pokok yang ditulis dan dirumuskan dengan jelas.
Misal : membentuk standard etika perilaku
• 4. Explicit to tacit sering disebut internalization (I). Menjadikan hal hal yang
sudah tertulis menjadi nilai yang dilaksakana tiap saat . Misal : learning by doing
• Perputaran proses dalam SECI ini jika dilakukan secara terus menerus akan
menjadi kekuatan tersendiri dalam memenangkan persaingan di era informasi
yang kian ketat