psikiatri

1. VISUM ET REPERTUM
PSYCHIATRICUM
dr. Kurniawan Sedjahtera Sp.KJ

2. Banyak yg menganggap psikiatri forensik,
cabang ilmu kedokteran forensik.
Psikiatri forensik mrpkan cabang dari
psikiatri.
Forensik digambarkan sbg pemanfaatan
atau aplikasi cab ilmu kedokteran ini
(psikiatri)untuk keperluan hukum.
Psikiatri (kedokteran) forensik berfungsi
sbg pemberi bantuan dlm hukum bersifat
aktif.
Ilmu hukum kedokteran, dokter dan ilmu
kedokteran berkedudukan sbg objek telaah
yg bersifat pasif.

3. Kedudukan Psikiater dalam
Psikiatri Forensik
Dalam bidang kedokteran maka fungsi
dokter adalah sebagai terapis, berfungsi
sbg medical agent, melakukan
pemeriksaan medis utk:
1.Mengumpulkan gejala-gejala penyakit
pada pasien
2.Mencari hal-hal yg dapat diduga sbg
penyebab/latar belakang
3.Mengusahakan upaya terapi utk
memperbaiki keadaan pasien dr gangguan
penyakitnya.

4. Posisi dokter
Posisi medis: hub. Dokter dgn orang yang
diperiksa merupakan hub. Dokter-pasien.
Pemeriksaan dilakukan dlm upaya
menetukan kondisi kesehatan pasien,
kmd menentukan berbagai macam terapi.
Pasien orang bebas, tidak mempunyai
status hukum tertentu, ikatan dgn dokter
berdasarkan saling percaya.

5. Dalam Psikiatri Forensik ia berfungsi sbg saksi
ahli, sbg pembantu ahli hukum utk
mengumpulkan data-data yg dapat dipakai
dlm mengambil keputusan hukum.
Psikiater berfungsi sbg pengumpul unsur bagi
kepentingan hukum (Legal agent)

6. Posisi legal
Dokter mendapatkan posisi legal melalui surat
dari lembaga hukum (legal institute) yi;
Pengadilan, kejaksaan, dan polisi untuk
memeriksa seseorang yg telah mempunyai status
hukum tertentu: terdakwa, saksi, penggugat.
Hub. Dokter dgn orang yang diperiksa bersifat
netral, dan tetap mempunyai ikatan kerahasiaan
kecuali thd lembaga hukum yang meminta.

7. VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM
Terhadap suatu perkara, di dalam sidang
pengadilan penghimpunan alat bukti merupakan
bagian penting utk memberikan keyakinan pd
hakim dlm pengambilan keputusan hukum.
Alat bukti yang sah, antara lain:
1. Pengakuan terdakwa
2. Keterangan saksi/saksi ahli
3. Alat bukti petunjuk
4. Alat bukti terdakwa

8. Keterangan ahli ada dua:
1. Lisan, yang disampaikan saksi ahli dlm
kesaksiannya di dalam sidang pengadilan
2. Tertulis, yang dalam bid.kedokteran disebut
Visum et Repertum yaitu hasil pemeriksaan medis
yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah
tim dokter dan ditujukan utk kepentingan
peradilan sebagai sarana pembuktian.
Visum et Repertum untuk bidang psikiatri disebut
Visum et Repertum Psyciatrucum

9. Bentuk baku Visum et Repertum Psyciatricum
I. Identitas pemeriksa
II. Identitas peminta
II. Identitas terperiksa
Laporan hasil pemeriksaan
1.anamnesis
2.status internistik
3.status neurologik
4.status psikiatrik
5.pemeriksaan tambahan
6.diagnosis
IV. Kesimpulan

10. Kasus-kasus hukum yang sering dimintakan VetR.
Psychiatricum:
1.Kasus pidana
a.terperiksa sebagai pelaku
b.terperiksa sebagai korban
2.Kasus perdata
a.pembatalan kontrak
b.pengampuan atau curatelle
c.hibah
d.perceraian
e.adopsi
3.Kasus-kasus lain
a.kompentensi untuk diinterview
b.kelayakan utk diajukan di sidang pengadilan

11. Dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab
seseorang (menjawab pertanyaan dalam surat
pembuatan VetR. Psychiatricum) kita harus
menentukan hal-hal berikut:
1. Diagnosis : adanya gangguan jiwa pada saat
pemeriksaan.
2. Diagnosis : dugaan adanya ggn jiwa pada saat
pelanggaran hukum.
3. Dugaan bahwa tindakan pelanggaran hukum
merupakan bagian atau gejala dari ggn.jiwanya
4. Penentuan kemampuan bertanggung jawab

12. Penentuan kemampuan bertanggung jawab…
Tingkat kesadaran pada saat melakukan
pelanggaran hukum
Kemampuan memahami nilai perbuatannya
Kemampuan memahami nilai risiko
perbuatannya, dan
Kemampuan memilih dan mengarahkan
kemauannya

13. Beban yang diembankan pembuat VetRP
kurang lebih seragam:
1. Membantu menentukan apakah terperiksa menderita
ggn jiwa dengan upaya menegakkan diagnosis
2. Membantu menentukan kemungkinan adanya hub.
antara ggn. jiwa pada terperiksa dengan peristiwa
hukumnya, hub. antara ggn jiwa terperiksa dengan
perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum.
3. Membantu menentukan kemampuan tanggung jawab
pada terperiksa.
4. Membantu menentukan cakap tidaknya terperiksa
bertindak dalam lalu lintas hukum

14. Yang berhak menjadi pemohon Visum et
Repertum Psychiatricum
 Penyidik
 Penuntut Umum
 Hakim Pengadilan
 Tersangka atau terdakwa, melalui pejabat sesuai
dengan tingkat proses pemeriksaan
 Korban, melalui pejabat sesuai dengan tingkat
proses pemeriksaan
 Penasehat hukum, melalui pejabat sesuai dengan
tingkat proses pemeriksaan

15. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang dokter untuk
membuat VetRP sebagai berikut:
1. Bekerja pada fasilitas perawatan pasien ggn jiwa atau
bekerja pada lembaga khusus utk pemeriksaan
2. Tidak berkepentingan dlm perkara yang bersangkutan
3. Tidak ada hubungan keluarga atau terikat hubungan
kerja dgn tersangka atau korban
4. Tidak ada hubungan sengketa dalam perkara lain.
Dokter/psikiater akan berusaha menerbitkan VERP
dalam jangka waktu 14 hari kecuali diperlukan waktu
yang lebih panjang dan dengan izin instansi yang
meminta.

16. Pemeriksaan untuk pembutan VetRP
merupakan pemeriksaan Medis Umum yang
akan memeriksa seluruh keadaan fisik
terperiksa, dari penampilan umum sampai pada
pemeriksaan sistem organ seluruhnya yang
meliputi:
 Sistem anggota gerak
 Organ pernafasan
 Organ pencernaan
 Organ kelamin, dan peredaran darah
 Organ susunan saraf

17. Pemeriksaan fungsi psikomotor:
Sikap
Kesadaran tingkah laku
Kontak psikis dll
Pemeriksaan afektif
Alam perasaan dasar
Stabilitas emosi
Ekspresi dan emosional
Empati, dsb

18. Pemeriksaan kognitif antara lain tentang:
Persepsi dan gangguan persepsi
Daya ingat,
Dugaan taraf kecerdasan
Kemampuan membatasi dan membedakan
data, fakta, dan idea (discriminative judgment)
Kemampuan memilih diri sendiri (discriminative
insight)
Ada tidaknya kelainan isi pikiran, dan
Keadaan mutu pikiran

19. Pemeriksaan tambahan:
Evaluasi psikologis
Pemeriksaan laboratoris
Pemeriksaan radiologi
EEG
CT Scan

20. Yang dapat disimpulkan pada Vet R
Psychiatricum
Diagnosis, yaitu ada tidaknya ggn jiwa
pada terperiksa
Kemampuan bertanggung jawab atau
kecakapan bertindak dalam lalu lintas
hukum, yg sebenarnya merupakan istilah
hukum, yg oleh pembuat VER dicoba utk
diterjemahkan dan ditetapkan dlm
pemeriksaan klinis.

21. Interplasi kemampuan bertanggung jawab dan
kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum
dapat diuraikan lebih lanjut dalam batas-batas
sbb:
Apakah perilaku terperiksa yg melanggar hukum
merupakan gejala atau bagian dari ggn jiwanya
Apakah terperiksa mampu memahami nilai
tindakannya serta memahami nilai risiko
perbuatannya
Apakah terperiksa mempunyai kebebasan utk
memaksudkan suatu tujuan serta mampu
mengarahkan kemauan.

22. Mengenai tata laksana atau permintaan
pembuatan keterangan medis ttg keadaan
jiwa/mental seseorang, atau yg dikenal
dengan Surat Keterangan Medis
Psikiatrik, adalah sbb:
1. Pihak yang berhak meminta
keterangan adalah subyek yg
bersangkutan sendiri, atau pihak
orangtua/walinya. Jika pihak lain yg akan
meminta keterangan maka harus ada izin
(sebaiknya tertulis) dari pihak subyek yg
bersangkutan atau walinya.

23. 2. Keabsahan subyek yg akan diperiksa perlu
diperhatikan agar tidak terjadi error in persona.
3. Tatacara permintaan Surat Keterangan Medis
dapat dilakukan secara lisan bila yg meminta
adalah subyek terperiksa atau orangtua/walinya.
Namun bila yg meminta pihak lain, permohonan
sebaiknya dilakukan secara tertulis dan
disebutkan untuk keperluan apa.

24. 4. Pihak yang berhak membuat Surat
Keterangan Medis ttg keadaan jiwa adalah
seorang psikiater yg selain memiliki keahlian
di bidang psikiatri, juga memiliki
kewenangan untuk menjalankan
pekerjaan sebagai dokter ahli jiwa di
Indonesia (dikeluarkan Depkes)

25. SAKSI AHLI

26. Saksi Ahli Di Pengadilan
Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ialah apa yang seseorang
ahli nyatakan di sidang pengadilan.
Penjelasan : Keterangan ahli ini dapat
diberikan kepada penyidik atau penuntut
umum dalam bentuk laporan dan dibuat
dengan mengingat sumpah pada saat
menerima jabatan atau pekerjaan.

27. Keterangan ahli dapat diberikan:
1. Di dalam persidangan : disampaikan
secara lisan langsung di depan
petugas hukum.
2. Sebelum persidangan : Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).

28. Hak dan Kewajiban Saksi Ahli
1. Hak Saksi Ahli
Hak undur diri : ada hubungan keluarga,
suami/isteri, ada kepentingan dalam
perkara
Hak untuk mendapatkan
pengamanan/perlindungan diri.
Hak untukmendapatkan honorarium.

29. Hak dan Kewajiban Saksi Ahli
2. Kewajiban saksi ahli
a. Menjaga rahasia jabatan.
Rahasia kedokteran adalah rahasia
jabatan.
b. Membuka rahasia jabatan (memberikan
keterangan ahli demi keadilan).  Pasal
179 KUHAP & Pasal 48 ayat (2) UU
Nomor 20 tahun 2004 ttg Praktik
Kedokteran.

30. Prosedur sebagai saksi ahli
Surat panggilan melalui sarana pelayanan
keswa.
Tiba di pengadilan menghadap petugas
hukum yang menandatangani surat
panggilan.
Siapkan surat jati diri/KTP, surat tugas.

31. Di persidangan
Pemanggilan untuk duduk di kursi saksi oleh
hakim ketua.
Jelaskan tentang data pribadi yang diminta.
Sumpah/ janji diambil menurut
agama/kepercayaan masing-masing di hadapan
hakim, jaksa penuntut, pengacara dan peserta
sidang.
Menjawab pertanyaan sesuai yang tertulis
dalam VeRP.

32. Di persidangan.
Sebaiknya tidak mengemukakan
pendapat pribadi.
Prediksi obyektif berdasarkan data yang
ada.
Patuhi tata tertib sidang.

33. Keamanan saksi ahli
Pendampingan dalam perjalanan.
Untuk kasus-kasus tertentu perlu
pengawalan petugas
Setiap sarana pelayanan kesehatan jiwa
harus memiliki Prosedur Tetap
Pendampingan dan Pengamanan Saksi
Ahli.

34. Catatan
Sebagai saksi ahli bukan pembuat Vet R
Psychiatricum sering dimintakan
keterangan ahli tentang tersangka,
sebaiknya disarankan ke penyidik untuk
memintakan Vet R Psychiatricum ke
sarana/instansi pelayanan keswa.