cara visum et repartum

1. VISUM ET REPERTUM (VeR) SESUAI
DENGAN ASPEK MEDIKOLEGAL DALAM
PENANGANAN KASUS KTP/A
TERMASUK TPPO
TOT Pelayanan Kesehatan Bagi Korban KtP/A dan TPPO
Jakarta, 29 Juli 2021

2. • Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi, peserta mampu melakukan tata laksana korban
KtP/A terrmasuk TPPO
• Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:
• Melakukan tatalaksana penanganan medis korban KtP/A
• Membuat Visum et Repertum (VeR) sesuai dengan aspek medikolegal dalam
penanganan kasus KtP/A dan Rape kit, sesuai dengan kompetensi dan
kewenangan
• Melakukan tata laksana psikososial korban KtP/A
TUJUAN PEMBELAJARAN
2

3. Pokok Bahasan 2
Visum et Repertum (VeR) sesuai dengan aspek medikolegal dalam
penanganan kasus KtP/A termasuk TPPO
1. Aspek medikolegal
2. Pembuatan Visum et Repertum (VeR)
3

4. PERAN DOKTER DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
1. Sebagai dokter pemeriksa korban
2. Sebagai saksi ahli
PERAN TENAGA MEDIS LAIN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
1. Membantu dalam mendeteksi adanya kemungkinan tindak pidana pada kasus
medik yang ditangani
2. Membantu melakukan pemeriksaan pada korban / tersangka
3. Menjadi saksi atas tindak pidana yang berkaitan dengan masalah kesehatan
4. Merawat pasien baik sebagai korban / pelaku tindak pidana
Dukungan diberikan dengan azas: ilmiah, obyektif, imparsialitas

5. Dasar Hukum
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP):
• Pasal 120 KUHAP: Penyidik bila dianggap
perlu dapat meminta pendapat seorang
ahli.
• Pasal 133 KUHAP: Penyidik untuk
kepentingan peradilan dalam menangani
korban baik luka, keracunan, kematian
dapat meminta keterangan ahli dari
dokter ahli kedokteran kehakiman,
dokter atau ahli lain.
• Pasal 179 KUHAP: Setiap orang yang
diminta pendapatnya sebagai ahli
kedokteran kehakiman,dokter atau ahli
lainnya wajib memberikan keterangan
ahli demi keadilan.
Untuk melakukan kewajiban pasal 179 tersebut
terdapat pasal dalam KUHP yang melindungi
yaitu:
• Pasal 50 KUHP: barang siapa melakukan
perbuatan untuk melaksanakan ketentuan
undang – undang, tidak dipidana.
• Pasal 51 KUHP ayat 1: barang siapa
melakukan perbuatan untuk melaksanakan
perintah jabatan yang diberikan oleh
penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
• Dalam hal tindak pidana diperkuat pasal 108
KUHAP ayat 1 yang mengatakan seseorang
yang mengalami, melihat dan atau korban
tindak pidana berhak melapor atau mengadu.
Dan menurut ayat 2, pengawai negeri dalam
menjalankan tugas wajib melapor.
5

6. Kasus :
Seorang ibu membawa putrinya yang berusia 13 tahun berobat ke
Puskesmas atau RS Anda, sang anak diduga telah disetubuhi secara
paksa oleh tetangganya. Sang ibu menyatakan tidak mau melapor
karena biasanya dengan melapor ke Polisi, kejadian terhadap anaknya
akan diketahui orang banyak sehingga menjadi stigma bagi anak
sampai dewasa.
Keesokan pagi, datang berturut dua orang polwan yang menginginkan
informasi hasil pemeriksaan pasien anak yang anda periksa kemarin,
karena polisi telah menangkap tangan tersangka yang hendak
memperkosa anak lain dan mengaku telah memperkosa anak di sekitar
Puskesmas atau RS Anda, bila tidak ada bukti dari saudara, tersangka
harus dilepas kembali dalam 1 x 24 jam.
Apakah anda akan membocorkan hasil pemeriksaan anak tersebut?

7. Kompetensi
dokter umum
dalam
kedokteran
forensik dan
medikolegal
(SKDI 2012)
Menolak pembuatan VeR masih menjadi salah satu
masalah dalam profesi dokter (sumber SDKI 2012)

8. Visum et Repertum (VeR)
8
Visum et Repertum (VeR) adalah
laporan tertulis yang dibuat oleh
Dokter atas pemeriksaan yang
dilakukan terhadap barang bukti
berupa tubuh manusia (mati /
hidup), bagian dari tubuh
manusia yang memuat hasil
pemeriksaan dan kesimpulan.
Pengertian Visum et Repertum
sesuai Keterangan Ahli
berdasarkan KUHAP:
• Surat keterangan yang dibuat oleh
Dokter/dokter ahli Forensik atas barang
bukti berupa pemeriksaan medis dari
tubuh manusia/ bagian- bagian tubuh
manusia. Atas permintaan tertulis
penyidik dan digunakan untuk peradilan.

9. Visum et Repertum (VeR)
• Dibuat Berdasarkan permintaan tertulis dari pihak berwajib
yang digunakan untuk kepentingan peradilan.
• Permintaan Visum et Repertum menurut KUHAP pasal 133,
merupakan wewenang penyidik, permintaan tersebut harus
dibuat dalam bentuk surat resmi, menggunakan kertas
berkepala surat, bernomor dan bertanggal, diakhiri dengan
tandatangan, nama jelas, pangkat dan NRP.
9

11. Landasan Hukum VeR:
a. Lembaran negara No. 350 Thn. 1937
b. KUHAP Pasal 179 kewajiban sebagai saksi ahli.
c. KUHAP Pasal 133 penyidik dapat meminta keteterangan ahli.
11
Istilah Visum et Repertum tidak tercantum pada KUHAP, namun yang
ada adalah Keterangan Ahli. Sesuai penjelasan pasal 186 KUHAP.
Berdasarkan hal tersebut Visum et Repertum merupakan keterangan
ahli baik untuk bagian pemberitaan maupun kesimpulan sehingga
secara keseluruhan Visum et Repertum menurut KUHAP merupakan
alat bukti sah. Keterangan ahli sendiri dapat tertulis atau lisan.

12. Siapa yang berhak membuat Visum et Repertum?
• Visum et Repertum harus dibuat oleh dokter berdasarkan
hasil pemeriksaan medis.
• Setiap dokter berwenang membuat Visum et Repertum
dengan memperhatikan ketentuan bahwa dokter yang akan
membuat Visum et Repertum harus memahami prosedur
medikolegal dan terlatih secara teknis melakukan
pemeriksaan yang diperlukan serta mampu
menginterpretasikannya dengan tepat.
12

13. Tanggung Jawab Ganda Seorang Dokter
• Kedatangan korban ke dokter dalam rangka penyidikan adalah sebagai ”barang
bukti”, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasien berkurang, hasil pemeriksaan
dan pengobatan akan dituangkan kedalam Visum et Repertum.
• Jika korban datang sendiri, merupakan pasien biasa dengan hak dan kewajiban
sebagai pasien. Hasil pemeriksaan dan pengobatan akan dimasukan dalam
Rekam medik.
• Bila korban datang sendiri dan kemudian penyidik memerlukan Visum et
Repertum, ada dua kemungkinan :
1. Penyidik menghubungi Korban untuk menjelaskan kepentingan Visum et
Repertum, bila pasien setuju maka dokter dapat membuat Visum berdasarkan
Rekam Medis.
2. Dokter berdasarkan kepentingan banyak orang dan diminta secara legal oleh
penyidik dan sesuai dengan Undang - Undang dapat langsung membuatkan
Visum berdasarkan Rekam medik.

14. Bentuk Umum Visum et Repertum:
Pembukaan
• Berupa tulisan “Projustitia”. Bukan hanya untuk bebas meterai, tapi mempunyai arti yang lebih luhur,
bahwa Visum et Repertum dibuat / digunakan untuk kepentingan “Keadilan”. Dalam UU Perpajakan
Tahun 1984 meterai hanya untuk perkara perdata – sedangkan perkara pidana bebas meterai.
Pendahuluan berisi :
1. Waktu tempat pemeriksaan
2. Identitas Dokter, pemohon, pengantar (label)
3. Identitas barang bukti / korban / pelaku
Hasil Pemeriksaan
• Berisi hal-hal yang ditemukan dan dilihat oleh dokter yang sifatnya diskripsi (obyektif) terhadap barang
bukti dan hasil laboratorium /pemeriksaan lain.
Kesimpulan
• Memuat pendapat dokter tentang sebab/akibat dari hal-hal yang ditemukan.
Penutup
• Berisi penegasan bahwa Visum et Repertum ini dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan UU yang
berlaku serta dibuat dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
CATATAN :
Pada pengetikan Visum et Repertum angka dan singkatan harus ditulis dengan huruf
14

15. Jenis Visum et Repertum
1. Visum Et Repertum Perlukaan
a. Visum et Repertum Sementara
b. Visum et Repertum Definitif
2. Visum et Repertum Psikiatrikum
3. Visum et Repertum Jenazah
a. Visum et Repertum Pemeriksaan luar.
b. Visum et Repertum Luar dan Dalam.
4. Expertise
Adalah keterangan ahli kedokteran tentang barang bukti yang
berasal dari tubuh manusia.
15

16. Hasil pemeriksaan tidak boleh diberikan tanpa ada
surat permintaan VeR secara tertulis dari Kepolisian
• Visum et Repertum Sementara.
o Diterbitkan apabila Polisi meminta segera dalam rangka proses penahanan
pelaku, kesimpulan hanya berisi jenis kekerasan dan benda penyebab sedangkan
derajat luka dan sebab kematian tidak dicantumkan oleh karena belum dapat
ditentukan oleh dokter atau korban masih dalam perawatan.
o Visum et Repertum sementara dapat dibuat apabila Penyidik memerlukan untuk
menahan pelaku, mencari alat / barang bukti yang digunakan oleh pelaku.
o VeR Lanjutan adalah VeR yang dibuat apabila korban pindah rawat atau pindah
Rumah Sakit.
• Visum et Repertum Psikiatrikum.
o Yaitu keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai
hasil pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk
kepentingan penegakan hukum. Pemeriksaan dilaksanakan paling lama 14 hari.
o Dasar hukum VeRP: Permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan
Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
16

17. Yang berhak meminta Visum et Repertum:
17
1. Penyidik, Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. POM TNI/ Provost Angkatan, khusus menyangkut
tindak pidana menyangkut personel TNI
3. Hakim (khususnya untuk VER Psikiatrikum) dan Hakim
Pengadilan Agama

18. Alur Pelayanan Medikolegal di RS
18

19. Contoh
Form Visum et
Repertum

21. ANATOMI VISUM ET REPERTUM
PRO JUSTICIA PENDAHULUAN PEMBERITAAN KESIMPULAN PENUTUP
Instansi peminta VeR
(No dan Tgl)
Untuk
kepentingan
peradilan
Identitas dokter
pemeriksa
Dinyatakan resmi
Tidak diberi judul,
kalimat penutup VeR
dibuat :
• Dibuat sebenar-
benarnya
• Keilmuan sebaik-
baiknya
• Mengingat
sumpah
• Sesuai dg
ketentuan KUHAP
Korban meninggal :
• Pemeriksaan Luar
• Pemeriksaan Dalam
• Pemeriksaan
laboratorium
Tidak
memerlukan
materai
• Petunjuk identitas
korban
• Jenis perlukaan atau
kecederaan
• Jenis penyebab
kekerasan
• Kualifikasi luka
• Sebab kematian
• Perkiraan saat
kematian
• Mekanisme kematian
• Hubungan antara
kekerasan dg kematian
• Ada/tidaknya
persetubuhan
• Tanda-tanda
kedewasaan
Unsur-unsur :
Tidak diberi
judul, berisi :
Instansi Dokter
Pemeriksa
Tempat dan waktu
pemeriksaan
Identitas yang
diperiksa (sesuai SPV)
Korban hidup :
• Hasil Pemeriksaan
Ø Fisik
Ø Laboratorium
• Tindakan dan
perawatan berikut
indikasinya
• Keadaan akhir
korban

22. Pro Justicia
Pendahuluan
Pemberitaan
Kesimpulan
Penutup

23. Pro Justicia
Pendahuluan
Pemberitaan
Penutup
Kesimpulan

24. Pro Justicia
Pendahuluan
Pemberitaan
Penutup
Kesimpulan

25. TERIMA KASIH
44