Peraturan Desa ini mengatur tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malingping Utara tahun 2015-2020. Dokumen ini merupakan acuan bagi Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan merata di berbagai bidang. Peraturan ini menetapkan visi, misi, program, dan kegiatan pembangunan Desa selama kurun waktu 2015-2020.
Peraturan Desa ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pencil tahun 2016-2019 yang mencakup visi, misi, program pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Pencil selama 6 tahun ke depan.
Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro tahun 2019 berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pembangunan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah Kabupaten Kebumen. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah Desa Kuta di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa Kuta didirikan oleh prajurit Pangeran Diponegoro yang bersembunyi dari penjajah Belanda di hutan Margalunyu pada tahun 1830-an, dipimpin oleh Mbah Simpen. Desa ini kemudian berkembang dengan dipimpin oleh beberapa kepala desa hingga saat ini.
Peraturan Desa ini mengatur tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malingping Utara tahun 2015-2020. Dokumen ini merupakan acuan bagi Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan merata di berbagai bidang. Peraturan ini menetapkan visi, misi, program, dan kegiatan pembangunan Desa selama kurun waktu 2015-2020.
Peraturan Desa ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pencil tahun 2016-2019 yang mencakup visi, misi, program pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Pencil selama 6 tahun ke depan.
Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro tahun 2019 berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pembangunan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah Kabupaten Kebumen. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah Desa Kuta di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa Kuta didirikan oleh prajurit Pangeran Diponegoro yang bersembunyi dari penjajah Belanda di hutan Margalunyu pada tahun 1830-an, dipimpin oleh Mbah Simpen. Desa ini kemudian berkembang dengan dipimpin oleh beberapa kepala desa hingga saat ini.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Seboro Tahun 2020-2025. RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen. Dokumen ini mengatur ketentuan umum terkait definisi Desa Seboro, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelayanan sosial dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana desa diutamakan untuk program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaAbdul Kohar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini mengatur ruang lingkup pengawasan yang mencakup administrasi dan urusan pemerintahan desa, serta tata cara pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, landasan hukum, dan sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018. Dokumen ini merupakan pedoman untuk penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang laporan kepala desa kepada bupati melalui camat, termasuk laporan akhir tahun anggaran yang harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan memuat program kerja, pelaksanaan anggaran, pencapaian, permasalahan dan upaya. Laporan ini bertujuan melaporkan pelaksanaan pemerintahan desa dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepal
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Pedoman ini mencakup pengertian, pokok-pokok kebijakan penyusunan anggaran desa, teknis penyusunan anggaran, dan hal lain terkait penyusunan anggaran desa.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi dana desa tahun anggaran 2018 di Kabupaten Cirebon. Dokumen ini menjelaskan sumber dana alokasi desa, pengelolaan dana tersebut, serta ketentuan umum terkait definisi istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Cilayung berdasarkan hasil Musrenbang dan RPJM Desa, serta mengacu pada peraturan pemerintah dan daerah terkait perencanaan pembangunan desa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Seboro Tahun 2020-2025. RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen. Dokumen ini mengatur ketentuan umum terkait definisi Desa Seboro, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelayanan sosial dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana desa diutamakan untuk program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaAbdul Kohar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini mengatur ruang lingkup pengawasan yang mencakup administrasi dan urusan pemerintahan desa, serta tata cara pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, landasan hukum, dan sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018. Dokumen ini merupakan pedoman untuk penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang laporan kepala desa kepada bupati melalui camat, termasuk laporan akhir tahun anggaran yang harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan memuat program kerja, pelaksanaan anggaran, pencapaian, permasalahan dan upaya. Laporan ini bertujuan melaporkan pelaksanaan pemerintahan desa dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepal
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Pedoman ini mencakup pengertian, pokok-pokok kebijakan penyusunan anggaran desa, teknis penyusunan anggaran, dan hal lain terkait penyusunan anggaran desa.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi dana desa tahun anggaran 2018 di Kabupaten Cirebon. Dokumen ini menjelaskan sumber dana alokasi desa, pengelolaan dana tersebut, serta ketentuan umum terkait definisi istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Cilayung berdasarkan hasil Musrenbang dan RPJM Desa, serta mengacu pada peraturan pemerintah dan daerah terkait perencanaan pembangunan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun anggaran 2015 di Desa Senanghati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Peraturan ini mengatur ketentuan umum terkait definisi istilah yang digunakan dalam dokumen serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun 2015.
Peraturan Desa ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro untuk periode 2020-2025. Dokumen ini menjabarkan kerangka hukum dan landasan perencanaan pembangunan Desa Seboro selama enam tahun ke depan sesuai dengan peraturan dan rencana pembangunan pusat dan daerah.
Keputusan Kepala Desa Salo Dua menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) berdasarkan peraturan dan hasil musyawarah pembangunan desa, serta menugaskan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan RKP-Desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) tahun anggaran 2020 di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2020."
Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 Tahun 2014 menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 yang mencakup tema, prioritas, sasaran dan program prioritas pembangunan di 32 SKPD di lingkungan pemerintah kota Singkawang untuk tahun 2015.
Peraturan Menteri ini mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana sesuai kewenangan desa."
Peraturan Menteri ini mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
1. Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
Bagian ini memuat;
Latar Belakang, Landasan
Hukum, Pengertian, Tujuan dan
Manfaat, Visi Misi Desa
dan Profil Desa.
2. BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam musyawarah Desa. Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman
bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan
daftar usulan RKP Desa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa,
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan
Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan
informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif
Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Daftar Usulan RKP Desa menjadi bagian dari
RKP Desa yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Sebagaimana ketentuan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota, bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara
berjangka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) dibahas dan disepakati dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
3. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang
pelaksanaannya dilakukan oleh LPM Desa sebagai lembaga yang bertanggung
jawab di desa. RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan
pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun
yang selanjutnya dimasukan dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
4. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006
tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007
tentang Kekayaan Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman
Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan
Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
5. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor );
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006
Nomor 13 Seri D 6) ;
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan, Perubahan, Perhitungan, dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39
Tahun 2007 Seri E 28);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010
tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7 Seri E. 4);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2013 Nomor 44 Seri E. 31) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Derah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 13 Seri A. 4) ;
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 1 Seri A. 1);
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 5 Seri E. 3);
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
6. 34. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa ;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
1.3 Pengertian
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa)
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran
RPJMDesa. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan
rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa merupakan suatu
dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan
desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu)
tahun kedepan guna mewujudkan pembangunan desa yang terarah dan
berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaan disusun
berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang yang ada pada lingkup desa
dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa akan menjadi dasar
penetapan APB Desa.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan penyusunan dokumen RKPDesa Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
7. a. Sebagai penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2016 - 2021.
b. Sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).
c. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
berkekuatan hukum tetap,
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah,
antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan
pemerintahan yang lebih atas,
e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan
dan berkelanjutan,
g. Sebagai dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
1.4.2 Manfaat.
Manfaat dokumen RKPDesa Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat pemerintah Desa beserta
seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, pengelola pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan
kemasyarakatan, yang akan dibiayai APBDesa sesuai ketentuan perundangan
yang berlaku.
b. Menjadi instrument akuntabilitas dan transfaransi manajemen pemerintahan
Desa oleh masyarakat, maupun element pemerhati pemerintahan, yang
berkepentingan memantau kinerja pemerintah Desa terhadap masyarakat.
c. Menjadi instrument penilaian kinerja untuk mengukur kepala Desa beserta
jajarannya baik untuk keterangan laporan pertanggungjawaban akhir tahun
anggaran maupun pencapaian rencana pembangunan jangka menengah yang
tertuang dalam Visi dan Misi desa.
1.5 Visi dan Misi
Perencanaan Pembangunan Desa yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
8. program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa
secara bertahap dan berkesinambungan untuk menghantarkan tercapainya Visi –
Misi Desa.
1.5.1 Visi
Memperhatikan kondisi pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi
selama 5 (lima) tahun kedepan serta dengan pertimbangkan modal dasar yang
dimiliki maka Visi Pembangunan Desa Gintung lor adalah
“ MELAYANI MASYARAKAT DESA GINTUNG LOR SECARA
MENYELURUH DAN MEMAJUKAN BIDANG PERTANIAN,MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR JALAN,SALURAN AIR,DEMI TERWUJUDNYA
MASYARAKAT DESA GINTUNG LOR YANG MAJU,MANDIRI,SEHAT DAN
SEJAHTERA “
MAJU : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi,agar setara dengan desa yang
lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.
MANDIRI : Masyarakat yang mampu mewujudkan
kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan
sendiri.
SEHAT : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi
sehat lahir dan batin.
SEJAHTERA : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan
pokok ( Sandang,Pangan,Papan ).
4.1.1 Misi
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut, Visi
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
9. berada di atas Misi Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di
operasionalkan / dikerjakan Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam
penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan
kebutuhan Desa Gintung lor, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa
gintung lor adalah :
1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai
tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi terciptanya pelayanan
yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber
daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa gintung lor.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa gintung lor dengan
melibatkan secara langsung masyarakat desa gintung lor dalam
berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur,baik,transparan
dan dapat di pertanggung jawabkan.
1.6 Profil Desa
1.6.1 Sejarah Desa Legenda Desa ( Sasakala )
Ketika sebagian besar daerah Cirebon masih tertutup hutan belantara, dan ajaran
Hindu masih dianut oleh sebagian penduduk Cirebon. Maka pada saat itu pulalah Mbah
Kuwu Cirebon dengan dibantu teman dan kerabatnya bersemangat menyebarkan ajaran
Islam. Sambil menyebarkan agama tak lupa pula membabat hutan dan membuka
pedukuhan-pedukuhan baru.
Tersebutlah nama Kyai Ageng Buyut Membah, seseorang dari Negeri Iraq, yang
datang ke Indonesia karena diutus oleh ayahandanya untuk menyebarkan Agama Islam
dan memperbaiki akhlaq serta aqidah Bangsa Indonesia khususnya didaerah Cirebon.
Kyai Ageng Buyut Membah, diutus oleh ayahandanya tidak langsung datang ke
Tataran Cirebon, melainkan ke Pesantren Sunan Muria, dan ia berguru disana.
Dipesantren itu Kyai Ageng Buyut Membah berkenalan dan bersahabat dengan
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
10. keturunan Sunan Muria yang bernama Raden Jaka Pendil. Dipesantren itulah Kyai
Ageng Buyut Membah mendapat nama baru yaitu Raden Suminta.
Teringat akan pesan ayahandanya yaitu untuk menyebarkan Agama Islam dan
untuk memperbaiki akhlaq serta moral penduduk didaerah Cirebon yang porak poranda
karena pertentangan Agama Hindu Budha dengan Agama Islam yang diajarkan oleh
Mbah Kuwu Cirebon dan kawan-kawan. Kyai Ageng Buyut Membah minta izin kepada
gurunya untuk pergi kedaerah Cirebon.
Bersama Raden Jaka Pendil, Kyai Ageng Buyut Membah berangkat kedaerah
Cirebon. Sebelum mereka berdua berangkat, Sunan Muria memberi pesan agar
keduanya dalam perjalanan, maupun sesampainya ditujuan agar tetap ngaji Sufi
(Pewalian) yang ada enam macam adalah sebagai berikut : Diam, Jangan sombong,
Jangan ugal-ugalan, Melindungi orang yang lemah, Memperbanyak membaca Al-
Qur’an, Jangan berbicara sembarangan, dan harus menirukan tingkah laku Sunan Muria
yang tidak pernah batal wudlu.
Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Raden Jaga Bodoh (Raden Suralaya) yang
juga sedang diutus oleh ayahandanya yaitu Sunan Gunung Jati untuk membabat Alas
Roban. Namun tempat pertemuan tersebut sekarang wallahu a’lam atau hilang ditelan
zaman. Kemudian mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan.
Pada tahun 1545 M mereka mulai membabat hutan disebelah barat Cirebon. Pada saat
itu Raden Jaka Pendil sedang mengamalkan doa Kanzil ‘Arasy, dari do’a tersebut
menjelma sebuah pusaka kayu yang berwujud keris, kayu tersebut bernama Kayu Karas
(yang kemudian terkenal dengan sebutan ki Arasy ). Didalam pusaka Kayu Karas tadi
terdapat qodam berupa jin muslimah dan berwujud seorang wanita. Wanita ini diberi
nama Larasati ( kemudian terkanal dengan sebutan Nyi Arasy ).
Sementara itu Kyai Ageng Buyut Membah (Raden Suminta) mempunyai pusaka
Weling Barong, wujudnya tongkat berkepala naga, yang qodamnya berisi macan putih
yang diberi nama si Bujang, Ular Buntung, juga memiliki agem-agem merah delima,
zamrud unjaman dan burung banjar petung yang qodamnya berada di telaga midang di
Desa Bringin dan juga mempunyai peliharaan berupa macan Blewuk. Kyai Ageng
Buyut Membah, Raden Jaka Pendil dan Raden Jaga bodoh bersama-sama membabat
hutan, kayu-kayu yang bergelimpangan dan semak-semak kering dibakar hingga
kobaran api menjalar kemana-mana.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
11. Sehabis hutan di tebang mereka membenahi tempat baru tersebut, termasuk membuat
sumur Pendawa. Nama pendawa hanyalah sebagai kiasan belaka tidak ada hubungan
dengan pendawa lima. Kemudian orang-orang berdatangan ikut menetap didaerah baru
tersebut, termasuk Ki Buyut Ipah dan Ki Buyut Rinten yang masih bersaudara dari Kyai
Ageng Buyut Membah dan juga datang ikut menetap tinggal didaerah yang baru itu.
Pedukuhan terbentuk Kyai Ageng Buyut Membahlah yang jadi pemimpin, baik
pemimpin agama maupun pemerintahan. Malah semakin berkembang ajaran islam
setelah kedatangan Kyai Sembung (Kyai Somadullah) datang membantu.
Kyai Sembung adalah seorang tamu Kyai Ageng Buyut Membah yang datang
dari desa Luga Lugina dari negara Syam (Syiria) untuk menyebarkan agama islam.
Karena pada saat itu keadaan akhlak dan moral masih terlantar.
Disebuah tempat ada sebuah pohon rindang yang bunganya berbau harum,
penduduk pedukuhan baru tersebut banyak dan sering menggunakan bunga harum
tersebut untuk acara kendurian misalnya : acara pernikahan, khitanan, nujuh bulan dan
acara-acara lainnya .
Awal terbentuknya pedukuhan baru tersebut, sampai sekarang dikenal dengan
sebutan Bentuk, dan pohon yang digunakan bunganya oleh masyarakat tadi diberi nama
POHON GINTUNG. Istilah Gintung dapat diartikan sebagai berikut:
Gi=girang(suka,riang-gembira), In=Ingsun(saya), Tung=tungkul (betah kerasan), jadi
Gintung artinya Girang Ingsun Tungkul (saya senang dan betah di daerah baru ) dan
dari nama pohon inilah diabadikan menjadi nama DESA GINTUNG, yaitu pada tahun
1554 M.
Selanjutnya dibentuklah sebuah tempat pemerintahan baru yang berada
ditengah-tengah dari pedukuhan tersebut, diberi nama dusun atau DESA GINTUNG.
Dengan Kyai Ageng Buyut Membah sebagai pemimpin/kuwu, dan sampai sekarang ada
daerah yang masih menggunakan istilah membah adalah membah lor dan membah
kidul yaitu daerah desa yang dijadikan tanah desa (bengkok dan titisarah).
Setelah pedukuhan baru terbentuk, pola-pola kehidupan ditata dan penyebaran
agama islampun berkembang. Kyai Sembung, Raden Jaka Pendil dan Raden Jaga
Bodoh tidak menetap di desa Gintung melainkan kembali kedaerah asalnya Negara
Syiria. Salah satu kenangan untuk diingat anak cucu Gintung adalah Kyai Sembung
dapat menahan petir agar warga Gintung terhindar dari serangan petir.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
12. Dalam perkembangannya, Pohon Gintung tersebut bunganya semakin banyak
yang membutuhkan oleh karena itu Kyai Ageng Buyut Membah menanam pohon
gintung disebelah kidul (Cikal bakal desa Gintung Kidul ), dan disebelah lor (Cikal
bakal desa Gintung Lor). Agar penduduk merasa lebih dekat untuk mengambil bunga
pohon gintung tersebut.
Seiring dengan perkembangan penduduk,desa gintung mengalami beberapa kali
pergantian Pemimpin/kuwu,yang pertama di Pimpin oleh Bapak Kuwu Landut,yang
kedua di Pimpin oleh Bapak kuwu Saleh, di waktu masa kepemerintahan Bapak kuwu
Saleh, beliau mempunyai rencana bagian wilayah utara desa gintung tengah untuk di
alihkan menjadi bagian dari desa kedongdong,dan akhirnya rencana itupun
terealisasi,bagian wilayah sebelah utara desa gintung tengah sudah menjadi bagian
wilayah dari desa kedongdong.
Dengan perkembangan kepadatan pendudukpun,desa kedongdong mengalami
beberapa kali pergantian pemimpin/Kuwu,bapak kuwu yang pertama kali menjabat
menjadi kuwu desa kedongdong adalah bapak kuwu Kumpul,yang ke dua menjabat
sebagai bapak kuwu kedongdong adalah bapak kuwu Duki,yang ke tiga adalah bapak
kuwu warga,bapak kuwu warga ini menjabat sebagai kuwu desa kedongdong hanya
dalam kurun waktu 1 tahun,dan di teruskan oleh bapak kuwu Kadmira,sekaligus
sebagai bapak kuwu yang ke Empat,Pada tahun 1984 desa kedongdong di jabat oleh
bapak Kuwu Tohir,yaitu sebagai Bapak Kuwu yang ke lima desa kedongdong,dari sini
lah bapak kuwu Tohir mempunyai rencana ingin memecah wilayah bagian timur
wilayahnya menjadi desa sendiri,dan pada tahun ini juga rencana itu ter realisasi.
Di tahun 1985 rencana bapak kuwu kedongdong (Bapak Kuwu Tohir) di sambut
baik oleh masayarakat wilayah setempat,dan langsung di namakan DESA GINTUNG
LOR,dari situ lah desa gintung lor terbentuk,sampai saat sekarang.
Wallahu a'lam bisshowab.
( diambil dari "asal-usul desa di Kabupaten Cirebon", narasumber; Fahkrurozi )
Desa Gintung lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon pada awalnya
merupakan sebuah dusun/ pecantilan dari Desa Gintung Kecamatan Susukan
Kabupaten Cirebon. Secara definitif desa Gintung lor berdiri pada tahun 1985.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
13. 1.6.2 Demogafi
1.6.2.1 Letak Geografis
Desa Gintung lor Terletak antara Latitude (S) 06º39.069º Lintang
Selatan,longitude (E) 108º23.024º Bujur Timur,serta 28 m di atas permukaan
laut,dengan luas wilayah 225,298 Ha, terdiri dari 4 Dusun, 4 RW, dan 19 RT. dengan
batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :
Sebelah Utara : Desa Bojong Kulon
Sebelah Selatan : Desa Gintung Tengah
Sebelah Barat : Desa Kedongdong
Sebelah Timur : Desa Gintung tengah
1.6.2.2 Topografi
Desa Gintung lor. merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah
pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian 28 M diatas permukaan air laut.
Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian/sawah dan tegalan.
1.6.2.3 Hidrlologi dan Klimatologi
Sumber air yang ada di Desa Gintung lor meliputi air permukaan dan air
tanah. Air permukaan berupa sungai dan air tanah berupa genangan, yang
merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sesuai dengan kebijakan penyediaan air
baku untuk irigasi, maka di Desa Gintung lor mendapat pasokan pelayanan irigasi
berasal dari Bendung Rentang yang berada di daerah Kabupaten Majalengka.
Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, masyarakat sebagian besar
menggunaan air bersih dari sumur gali dan sumur pompa,dan sebagian yang lain
dari PDAM.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
14. Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam
pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Tercatat beberapa sungai yang
terdapat di Desa Gintung lor, yaitu :
1) Sungai Ciwaringin (berbatasan dengan Desa Kedongdong)
2) Sungai Irigasi (berbatasan dengan Desa Kedongdong)
1.6.2.4 Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan
Tabel : 1
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan
Desa Gintung lor – Susukan – Cirebon
No L a h a n
Luas
(Ha)
1 Lahan Sawah 1.Sawah Teknis
93,897
2.Sawah Setengah Teknis
36,305
3.Sawah Tadah Hujan
15,768
2. Lahan Darat 1. Pemukiman 50,531
2. Pekarangan 66,491
3. Tegalan 34,571
4. Lain-lain 10,776
Jumlah
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.3 Keadaan Sosial
1.6.3.1 Kependudukan
Perkembagan penduduk Desa Gintung lor dapat dilihat dala tabel dibawah ini.
Tabel : 2
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
15. Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Tahun 2015 – 2016
No Tahun
Jumlah Laju
Pertumbuhan
( % )
Jiwa KK
1 2015 6.869 2.256 %
2 2016 6.881 2.310 %
Sumber : Data Desa Gintung lor
Proyeksi jumlah penduduk untuk 2 (Dua) Tahun kedepan berdasarkan
laju pertumbuhan penduduk 2 (Dua) tahun terakhir sebagai berikut :
• Tahun 2015 : 6.869 Jiwa
• Tahun 2016 : 6.881 Jiwa
Tabel : 3
Data Penyebaran Penduduk
No Dusun/RW
Jumlah Kepadatan
per Km2Jiwa KK
1 DUSUN 01 2.399 970
2 DUSUN 02 2.346 690
3 DUSUN 03 1434 402
4 DUSUN 04 702 248
Jumlah 6.881 2.310
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.3.2 Kesehatan
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
16. Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan merupakan salah satu
faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan
masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana dan sarana kesehatan di Desa
Gintung lor masih relatif kurang, baik kuantitas maupun kualitasnyan bila
dibanding dengan ratio jumlah penduduk , yaitu kiranya masih belum memadai
untuk dapat melayani kesehatan masyarakat dengan baik.
Untuk lebih jelasnya Tenaga dan fasilias Kesehatan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel : 4
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan
Di Desa Gintung lor – Susukan - Cirebon
No Sarana dan Prasarana Kesehatan Jumlah Ket.
Tenaga Kesehatan ;
1 Medis
Doktor Umum 1
-
2 Keperawatan
Bidan 4
Perawat 3
3
Partisipasi
Masyarakat
Dukun Bayi/Paraji 6
Kader Kesehatan Aktif -
Prasarana Kesehatan ;
1 PUSKESMAS 1
2 PUSTU -
3 Posyandu 8
4 Desa Siaga 1
Sumber : Data Desa Gintung lor
Tabel : 5
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
17. Di Desa Gintung lor – Susukan - Cirebon
No Uraian 2013 2014 2015
1 Bayi Lahir Hidup 1127 1132 1135
2 Jumlah Kematian Bayi 4 2 4
JUMLAH 1131 1134 1139
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.3.3 Pendidikan
Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dasar pembangunan dimasa
yang akan datang. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan cukup tinggi, terbukti
anak-anak usia sekolah hampir seluruhnya mengikuti jenjang pendidikan yang
telah tersedia.Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada masih perlu peningkatan,
baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna tercapainya mutu pendidikan anak
didik yang lebih baik lagi.
Data jumlah murid dan Guru/Ustad sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.
Tabel : 6
Jumlah Siswa dan Guru
No Uraian PAUD TK SD/MI
SMP/
MTs
SMA/
MA
SMK
1 Murid 138 250 483 250
2 Guru 5 12 27 12
Sumber : Data Desa Gintung lor
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
18. Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada masih perlu peningkatan,
baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna tercapainya mutu pendidikan anak
didik yang lebih baik lagi.
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan baik Negeri maupun swasta, dan formal
maupun non formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel : 7
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan
No Nama Sekolah Jenjang Status Lokasi Jumlah
1 PAUD Wathoniyah PAUD Swasta
RW. 02 Dusun
02
2
2
Madrasah Diniyah
Wathoniyah
Madrasah Swasta
RW. 02
Dusun 02
1
3 MI Wathoniyah I Madrasah Swasta RT.07 RW 01 1
4 MI Wathoniyah II Madrasah Swasta RT.04 RW 02 1
5 TPQ Wathoniyah TPQ Swasta
RW. 02 Dusun
02
1
6 SDN 1 Gintung lor SD Negeri Rw.02 Dusun 02 1
7 SDN 2 Gintung lor SD Negeri Rw.03 Dusun 03 1
8 MTS Madrasah Swasta Rw. 02 Rt 03 1
Sumber : Data Desa Gintung lor
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
19. Tabel : 18
Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Gintung lor
No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah
Prosentase
( % )
1
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk
TK
328
2
Usia 3 - 6tahun yang sedang TK/play
group
142
3
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah
sekolah
47
4 Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 1028
5
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah
sekolah
701
6 Tamat SD/sederajat 1352
7 Tamat SMP/sederajat 1.071
8 Tamat SMA/sederajat 537
9 Tamat D1/sederajat 8
10 Tamat D2/sederajat 22
11 Tamat D3/sederajat 53
12 Tamat S1/sederajat 105
13 Tamat S2/sederajat 2
14 Tamat S3/sederajat
JUMLAH 100 %
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.3.4 Kesejahteraan Sosial ( Masyarakat)
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial
masyarakat meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan
politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin
berkembangnya dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai
permasalahan sosial.
Keadaan ini bisa dilihat pada data tabel tentang penyandang masalah sosial
(PMKS) dibawah ini.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
20. Tabel : 9
Data Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Desa Gintung lor – Susukan - Cirebon
No Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Ket.
1 Anak Terlantar 0
2 Anak Nakal 2
3 Anak Jalanan 0
4 Lansia Terlantar 2
5 Pengemis 6
6 Gelandangan 0
7 Pekerja Sek Komersial 1
8 Eks Narapidana 2
9 Penyandang cacat 5
10 Keluarga Miskin Sosial 397
11 Keluarga Barmasalah Sosial Psiklg 2
12 Keluarga Rumahnya Tidak Layak Huni 374
13 Korban NAPZA 0
14 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 72
15 Pemulung 15
16 Lainnya
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.3.5 Ketenagakerjaan
Menurut data hasil Suseda 2011, tingkat partisipasi angkatan kerja di
Desa gintung lor mencapai 34 %, jika dilihat berdasarkan perspektif jender,
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 12 % terdapat
ketimpangan yang sangat tajam dalam pasar kerja, dimana perempuan cenderung
kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja dan laki-laki lebih
diprioritaskan.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
21. Mengenai dampak ketenagakerjaan terhadap pendapatan rumah tangga
dampaknya sangat luas terhadap kemiskinan, karena kemiskinan sangat
dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga.
Mengingat sangat sempitnya lapangan pekerjaan para pencari kerja lebih
memilih mencarai pekerjaan diluar daerah, seperti di Jakarta dan dikota atau
daerah lain baik didalam maupun diluar pulau Jawa bahkan diluar negeri sebagai
TKI dan TKW.
Sehubungan dengan hal tersebut, permasalah ketenaga kerjaan adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah pencari kerja selalu bertambah, sedangkan penyerapan tenaga kerja
sangat terbatas.
2. Pencari kerja/penganggur pada umumnya ;
a. Berpendidikan rendah
b. Keterampilan rendah
1.6.3.6 Pemuda dan Olahraga
Dalam hal kepemudaan tidak terlepas dari aktifitas dan eksistensi Karang
Taruna, Remaja Masjid dan organisias kepemudaan lainnya. Melalui berbagai
kegiatan kepemudaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dapat
terkendali hal-hal yang mengarah kepada kenakalan remaja, seperti tawuran,
miras dan kegiatan lain yang dapat mengggangu kenyaman masyarakat.
Sedangkan kegiatan keolahragaan yang ada di desa Gintung lor cukup
variatif, seperti Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis, Bilyar, Catur, Senam dan
Tenis Meja, namun semua kegiatan olah raga dimaksud masih dikelola secara
amatir dan hanya penyaluran kegemaran saja.
Untuk lebih jelasnya data organisasi kepemudaan dan perkumpulan olah
raga yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
22. Tabel : 10
Data Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga
No Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Ket.
1 Organisasi Kepemudaan 1.Karang Taruna 1
2.Remaja Masjid 3
3.Remaja Mushola 9
4. Jamm’iyah 8
2. Perkumpulan Olah Raga 1.Sepak Bola 2
2.Bola Volly 2
3.Bulu Tangkis 2
4.Tenis Meja 2
5.Senam
6.Bilyar 3
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.3.7 Kebudayaan
Budaya dan Seni yang berkembang di Desa Gintung lor tidak terlepas
dari budaya yang berkembang di Kabupaten Cirebon. Selain budaya lokal
pengaruh budaya Arab, Eropa dan Hindu juga sangat kental sekali pada
kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai jenis dan bentuk ekspresi budaya
diwujudkan dalam berbagai cara, diantaranya upacara, Ngunjung, Mapag Sri,
Sedekah Bumi, Ruwatan, dan sebaginya. Sedangkan yang tergolong seni
diantaranya Sandiwara, Kuda Lumping, Macapat Cirebonan, Singa Depok, Organ
Dangdut, Drum Band, Rebana Qosidah, Marawis dan sebagianya. Untuk lebih
jelasnya data Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
23. Tabel : 11
Data Kebudayaan / Upacara Adat
No Nama Upacara Adat Keterangan
1 Ngunjungan lestari
2 Mapag Sri lestari
3 Sedekah Bumi lestari
4 Rajaban lestari
5 Muludan lestari
Sumber : Data Desa Gintung lor
Tabel : 12
Data Kelompok Kesenian
No Nama Kelompok Jumlah Aktif/ Pasif
1 Sandiwara - Pasif
2 Kuda Lumping - Pasif
3 Arak arakan 3 Aktif
4 Macapat Cirebonan - Pasif
5 Rebana Qosidah 1 Aktif
6 Drum Band 1 Aktif
7 Marawis 1 Aktif
8 Singa Depok - Pasif
9 Organ Dangdut 4 Aktif
10 Seni Tarling 1 Aktif
Sumber : Data Desa Gintung lor
Keterangan :
- Aktif = Masih sering melakukan latihan rutin
- Pasif = Melakukan Latihan, kalau mau ada pentas saja
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
24. 1.6.3.8 Tempat Peribadatan
Tabel : 13
Tabel Tempat Peribadatan
Di Desa Gintung lor – Susukan - Cirebon
No Jenis Jumlah
1 Masjid 3
2 Mushola 25
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.4 Keadaan Ekonomi
1.6.4.1 Pajak dan Retribusi Desa
Pajak dan Retribusi Desa di Desa Gintung lor mengalami peningkatan
bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Penermaan pajak dan retribusi
Desa Gintung lor dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;
Tabel : 14
Pajak dan Retribusi
Desa Gintung lor – Susukan - Cirebon Tahun 2014-2016
No Uraian 2014 2015 2016
1 Pajak Desa - 62.723.842 65.719.942
2 Retribusi Desa - 33.950.000 37.107.175
3 Lain-lain - - -
JUMLAH - - -
Sumber : Data Desa Gintung lor
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
25. 1.6.4.2 Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bantuan keuangan dari Pemerintah
Kabupaten kepada Pemerintah Desa guna menunjang biaya penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kelembagaan desa
dengan mengembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
Besaran bantuan ADD untuk Desa Gintung lor selama 3 (tiga) tahun terakhir ini
secara berturut-turut mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini ;
Tabel : 15
Alokasi Dana Desa /ADD
Desa Gintung lor – Susukan - Cirebon Tahun 2015-2016
No Tahun Jumlah Keterangan
1 2014
2 2015 392.359.000,-
3 2016 392.359.000,-
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.4.3 Sumber Penerimaan Desa Lainnya
Sumber penerimaan desa lainya dalam kurun waktu selama 3 (tiga)
tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
26. Tabel : 16
Sumber Penerimaan
Desa Gintung lor – Susukan – Cirebon
No
Sumber Penerimaan
Desa
2015 2016
1 PAD 40.000.000 40.000.000
2 ADD 392.359.900 392.359.900
3 BANGUB 65.000.000 65.000.000
4 BANPROV 50.000.000 50.000.000
5 Urunan Masyarakat - -
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.4.4 Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi
Prasaran dan sarana ekonomi menjadi tulang punggung perekonomian
masyarakat. Selain bergerak di bidang pertanian masyarakat desa Gintung lor
banyak juga yang bergerak dibidang usaha, seperti industri rumah tangga,
perdagangan, pertukangan dan jasa lainya. Lembaga Perekonomian yang tumbuh
dan berkembang selain Bank Pemerintah dan swasta juga KUD dan, Koperasi-
koperasi Simpan Pinjam.
Data Prasarana dan Sarana Ekonomi sebagimana tersebut dalam tabel dibawah ini
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
27. Tabel : 17
Data Prasarana dan Sarana Ekonomi
No Jenis Usaha Jumlah Ket.
1 Industri /Perusahaan
1. Konfeksi
1
2. Jamur Merang
2
3. Pabrik Penggiling Padi 2
2 Perdagangan
1. Pasar
1
2. Toko
70
3. Warung
714
4 Koperasi
1. SP
2
2.
Sumber : Data Desa Gintung lor
Tabel : 18
Jenis Komoditi Produk
Desa Gintung lor – Susukan – Cirebon
No. Jenis Komoditi
Produksi Pertahun
Harga di lokasi
Ton
1 Padi 5/Hektoare Rp. 4.500/kg
2 Cabe 3/Hektoare Rp. 10.000/kg
3 Lainnya
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.4.5 Transportasi dan perhubungan
Jalan di Desa Gintung lor terdiri dari jalan kabupaten, jalan desa, jalan
setapak, gang dan lainnya. Mulai tahun 2007, Desa Gintung lor mulai dilintasi
oleh trayek angkutan Desa yaitu Trayek Gintung lor – Arjawinangun. sehingga
amat membantu bagi transportasi masal penduduk. Data jalan dan kondisinya
dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
28. Tabel : 19
Keadaan Prasana Jalan/Perhubungan
Tahun 2011
No Jenis Jalan Panjang
Keadaan
Baik/Rusak
Ket.
1 Jalan Negara 0 -
2 Jalan Provinsi 0 -
3 Jalan Kabupaten 2.600 meter Baik
4 Jalan Desa 4.500 meter Baik
5 Jalan Setapak 7.200 meter Rusak
6 Gang 7.400 meter Baik
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.4.6 Telekomunikasi dan Informasi
Penggunaan jaringan komunikasi di Desa Gintung lor pada awalnya
menggunakan telepon rumah. Sejalan dengan perkembangan teknologi
komunikasi, saat ini sarana komunikasi didominasi oleh penggunaan telepon
genggam/hand phone. Sebagian kecil menggunakan jasa pos dan giro. PT. POS
Indonesia amat membantu mobilisasi komunikasi dan distribusi barang dan jasa
pos, sehingga berbagai transaksi bisnis maupun jasa yang diperlukan masyarakat
semakin mudah dijangkau.
1.6.4.7 Pengairan dan Keirigasian
Penanganan keirigasian/pengairan diarahkan dalam rangka memenuhi
kebutuhan para petani sawah maupun palawija. Sumber air untuk keperluan
pertanian di wilayah Desa Gintung lor dan umunya di Kecamatan Susukan berasal
dari Bendungan Rentang yang berada diwilayah Kabupaten Majalengka.
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
29. Mengingat kondisi saluran irigasi yang ada masih kurang memadai, akibat terjadi
kebocoran, penyempitan dan pendangkalan sehingga saluran irigasi dimaksud
belum dapat memenuhi kebutuhan para petani secara maksimal.
1.6.4.8 Drainase
Sistem drainase merupakan sistem pengaliran air hujan yang terdiri dari
2 (dua) macam sistem, yaitu sistem drainase makro dan mikro. Sistem drainase
melalui sungai, atau saluran sekunder atau disebut drainase makro dan Sistem
drainase melalui soloksn atau SPAL disebut drainase mikro. Di areal pemukiman
di Desa Gintung lor hampir seluruhnya menggunakan saluran-saluran lingkungan
(drainase mikro).
1.6.4.9 Air Bersih
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya seperti minum, memasak, mencuci, dan
sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat desa
Gintung lor yang bermukim di wilayah utara balai desa sebagian besar masih
menggunakan mata air konvensional (Non PAM), seperti menggunakan sumur
pompa dan sumur gali. Sedangkan masyarakat yang bermukim di sebelah selatan
balai desa menggunakan PAM Desa.
Untuk lebih jelasnya mengenai masalah jenis sumber air yang digunakan
masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel : 20
Jenis Sumber Air Bersih Yang Digunakan Masayarakat
Di Desa Gintung lor Tahun 2016
No. Sumber Air
Jumlah KK
Pengguna
Keterangan
1 PAM/WSLIC 345
2 Sumur Gali 132
3 Sumur Pompa 278
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
30. 4 Air Mineral 9
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.4.10 Air Limbah
Jenis limbah yang terdapat di Desa Gintung lor dibedakan menjadi 2
(dua) macam yaitu limbah domestik dan limbah non domestik. Limbah domestik
merupakan limbah hasil buangan rumah tangga dari kegiatan mandi, cuci, dan
kakus. Sedangkan limbah non domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh
kegiatan non rumah tangga, seperti limbah penggilingan padi, limbah ternak,
limbah industri rumah tangga (konveksi) dan sebagainya.
Sistem pembuangan limbah domestik di desa Gintung lor selain
menggunakan jamban keluarga berupa septictank/cubluk, juga memanfaatkan
pembuangan langsung ke saluran drainase yang ada. Berdasarkan data yang ada,
sudah sebagian besar masyarakat membuang limbah domestik melalui saluran
septictank.
1.6.4.11 Energi
Sebagian besar masyarakat Desa Gintung lor sudah tersambung jaringan
listrik negara (PLN). Jaringan listrik sudah masuk ke seluruh wilayah RW/RT.,
kecuali karena faktor ekonomi ada beberapa rumah tangga yang masih belum
terpasang jaringan, sehingga dengan terpaksa menyambung dari rumah tetangga
terdekat atau menggunakan penerangan lampu petromak dan sejenisnya.
Sampai dengan Tahun 2016 dari sebanyak 6.865 rumah tangga yang sudah
terpasang jaringan PLN sebanyak 6.876 rumah.
1.6.4.12 Musim
Di Desa Gintung lor terdapat 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan
musim penghujan, biasanya musim kemarau terjadi mulai bulan September
sampai dengan bulan Nopember dan musim penghujan terjadi mulai bulan
Desember sampai dengan bulan April. Namun pada tahun 2016 ini musim hujan
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
31. dan kemarau tidak jelas, karena sepanjang tahun ini selalu turun hujan, sehingga
para ahli menyebutnya dengan musim ekstrim.
1.6.4.13 Pola Penggunaan Lahan Pertanian
1. Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau kadang
ditanami palawija/sayur mayur 1 (satu) kali.
2. Sedangkan dilahan pekerangan ditanam macam-macam tanaman kecil, buah-
buahan dan sebagainya.
1.6.5 Kondisi Pemerintahan Desa
1.6.5.1 Pembagian Wilayah Desa
Desa Gintung lor terdiri dari 4 Dusun, 4 RW. dan 19 RT, dengan
perincian sebagai berikut :
No DUSUN
Jumlah
RW RT KK
1 Dusun 1 1 7 (RT : 1-4) 970
2 Dusun 2 2 5 (RT : 1-5) 690
3 Dusun 3 3 3 (RT : 1-3) 402
4 Dusun 4 4 4 (RT : 1-4) 248
JUMLAH 2310
Sumber : Data Desa Gintung lor
1.6.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penyelenggaraan urusan
pemerintahan desa.
Pemerintah Desa terdiri dari :
1. Kepala Desa / Kuwu
2. Perangkat Desa
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
32. Perangkat Desa terdiri dari Jurutulis dan Pamong Desa lainya, antara lain :
1. Sekretariat Desa, terdiri dari Jurutulis dan Kliwon.
2. Pelaksana Teknis Lapangan, terdiri dari Lambang, Kebayan, Raksa Bumi,
Mandor, Tantib dan Lebe.
3. Bekel / Kepala Dusun.
Gambar : 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
ZAENAL MUTTAQIN
BENDAHARA
SEKSI PEREKONOMIAN & PEMBANGUNANSEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKATSEKSI KEPEMERINTAHAN
KADUS I KADUS II KADUS III KADUS IV
KAUR PROGRAM
ADE WAHYU HIDAYAT
BPD KUWU DESA GINTUNG LOR
KAUR UMUM
SEKERTARIS DESA GINTUNG LOR
KAUR KEUANGAN
1.6.5.3 Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah Aparat Pemerintah Desa/Pamong Desa Gintung lor seluruhnya
sebanyak 13 ( Tiga belas ) orang, terdiri dari 1(satu) orang Kepala Desa/Kuwu
dan 12 ( Dua belas ) orang Pamong Desa. Pamong Desa terdiri dari 1 (satu) orang
Jurutulis, 1 (satu) Kliwon, 7 ( Tujuh ) orang Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016
33. Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur program,Bendahara, seksi
kepemerintahan,seksi pemberdayaan Masyarakat,Seksi Perekonomian dan
Pembangunan dan 4 ( Empat ) orang Bekel atau Kepala Dusun.
Data Aparatur Pemerintah Desa Gintung lor pada saat ini dapat dilihat dalam
tabel dibawah ini.
Tabel : 25
Data Aparatur Pemerintah Desa
No Jabatan Nama Pendidikan
1 Kuwu
Ade wahyu hidayat SLTA
2 Sekdes Zaenal Mutaqin S1
3 Kaur Umum
SLTA
4 Kaur Keuangan
S1
5 Kaur program
SLTA
6 Bendahara
SLTA
7 Seksi kepemerintahan
SLTA
8 Seksi Pemberdayaan
masyarakat
SLTA
9 Seksi Perekonomian dan
Pembangunan
SLTA
10 Kepala Dusun/Bekel 1
SLTA
11 Kepala Dusun/Bekel 2
SLTA
12 Kepala Dusun/Bekel 3
SLTA
13 Kepala Dusun/Bekel 4
SLTA
Sumber : Data Desa Gintung lor
Dokumen RKPDesa Gintung lor Tahun 2016