Sistem politik indonesia
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•2,308 views
Sistem politik Indonesia menganut presidensial dengan pemerintahan berbentuk republik. Kekuasaan legislatif dibagi antara DPR dan DPD, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang Presiden. Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran masing-masing dalam sistem politik Indonesia.
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Sistem politik indonesia
Similar to Sistem politik indonesia (20)
Sistem politik indonesia
- 1. Oleh: MAX FERNANDEZ
- 2. SEJARAH POLITIK INDONESIA •PROSES POLITIK DI INDONESIA Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini: - Masa prakolonial - Masa kolonial (penjajahan) - Masa Demokrasi Liberal - Masa Demokrasi terpimpin - Masa Demokrasi Pancasila - Masa Reformasi
- 3. Sistem politik Indonesia: Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- 4. Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat Parlementer. penduduknya beragama islam, Indonesia bukanlah sebuah negara islam.
- 5. Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua di dalam Majelis Permusyawarata rakyat/MPR yaitu, Dewan Pewakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD
- 6. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.
- 7. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Republik Indonesia
- 8. Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden diatas para menteri yang juga pembantu presiden.
- 9. Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.
- 10. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara; mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- 11. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-undang. Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahunsekali.
- 12. Presiden/Wakil Presiden Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam sistem politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.
- 13. Mahkmah Agung Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksana fungsi yudikatif, yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, meski penunjukan para hakim agung dilakukan Presiden.
- 14. Lembaga Tinggi Negara Lainnya Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- 15. Pemerintah Daerah Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan 360 kabupaten/kotamadya.
- 16. Secara etimologis, sistem politik adalah “suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berkaitan dengan urusan negara”. Dengan kata lain, sistem politik adalah kumpulan elemen/unsure yang satu sama lain saling terkait dalam urusan negara yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- 19. Indonesia-Jepang Fokuskan Kerjasama di 3 Bidang Politik indonesia - Pemerintah Indonesia dan Jepang mencapai kesepakatan. Kedua negara ini akan fokus untuk meningkatkan kerja sama ekonomi pada tiga bidang utama. Yakni : • infrastruktur transportasi, • listrik, • air
- 20. ISI dari ke 3 bidang tersebut • Bidang utama itu pertama, penyediaan infrastruktur transportasi seperti percepatan pembangunan jalan kereta api, pelabuhan, bandara, jalan-jalan, dan pengembangan koridor ekonomi di Jawa. • Kedua, pengembangan penyediaan listrik dengan sumber energi terbarukan seperti panas bumi dan batu bara dengan emisi karbon rendah. • Ketiga, bidang yang terkait dengan perluasan kawasan industri khususnya di luar Pulau Jawa sehingga terhubung dengan pelabuhan. Keempat, bidang pengembangan air bersih dan kelima, terkait dengan pengembangan energi minyak dan gas.
- 21. Indonesia Usulkan Penyelesaian Damai di Libya TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perlunya dilakukan penyelesaian damai dalam konflik di Libya. Penyelesaian Presiden SBY (tengah) didampingi Menlu damai ini dilakukan Marty Natalegawa (kiri) dan Menhan dengan genjatan Purnomo Yusgiantoro (kanan). ANTARA/Widodo S. Jusuf senjata dan solusi politik melalui perundingan.
- 22. SEKIN SEKIAN