unj fmipa-fisika

1. Sesion #13 Kewirausahaan Dr. Sunaryo JurusanFisika FakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam

2. Outline PENGERTIANYAYASAN SYARAT PENDIRIAN YAYASAN KELENGKAPAN LEGALITAS KEPENGURUSAN BERAKHIRNYA SEBAGAI BADAN HUKUM 1/13/2011 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | 2

3. 1/13/2011 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | KajianTentangBadan Usaha(bagian3) 3

4. PENGERTIAN YAYASAN Yayasanadalahbadanhukum yang terdiriataskekayaan yang dipisahkandandiperuntukkandalammencapaitujuantertentudibidangsosial, keagamaan, dankemanusiaan, yang tidakmempunyaianggota. Yayasandapatmendirikanbadanusaha yang kegiatannyasesuaidenganmaksuddantujuanyayasan. 1/13/2011 4 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

5. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN YAYASAN: PengadilanNegri Pendirianyayasandidaftarkankepengadilannegri Kejaksaan KejaksaanNegridapatmengajukanpermohonanpembubaranyayasankepadapengadilanjikayayasantidakmenyesuaikananggarandasardalamjangkawaktu yang ditentukan. AkuntanPublik Laporankeuanganyayasandiauditolehakuntanpublikyang memilikiizinmenjalankanpekarjaansebagaiakuntanpublik 1/13/2011 5 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

6. KEDUDUKAN YAYASAN Yayasanmempunyaitempatkedudukandalamwilayah Negara Republik Indonesia. Kekayaanyayasandapatdiperolehdari : Sumbangan / bantuan yang tidakmengikat Wakaf Hibah Hibahwasiat Perolehan lain yang tidakbertentangandenganAnggaranDasardanatauperaturanperundangan yang berlaku 1/13/2011 6 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

7. YAYASAN ASING Yayasanasing yang tidakberbadanhukum Indonesia dapatmelakukankegiatannyadiwilayah Negara Republik Indonesia, jikakegiatanyayasantersebuttidakmerugikanmasyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia 1/13/2011 7 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

8. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN PendiriansuatuYayasanberdasarkanUndang-Undang No. 16 Tahun2001mengenaiYayasan, yang diubahdenganUndang-Undang No. 28 Tahun 2004, diaturdalampasal 9 UU No. 16/2001, yaitu: Minimal didirikanolehsatuorangataulebih.Yang dimaksud “Satuorang” disinibisaberupaorangperorangan, bisajugaberupabadanhukum. Pendiriyayasanboleh WNI, tapijugabolehorangasing (WNA atauBadanhukumasing). Namundemikian, untukpendirianyayasanolehorangasingataubersama-samadenganorangasingakanditetapkanlebihlanjutdalamPeraturanPemerintah (pasal 9 ayat 5). 1/13/2011 8 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

9. PendiritersebutharusmemisahkankekayaanpribadinyadengankekayaanYayasan.Hal inisamaseperti PT, dimanapendiri “menyetorkan” sejumlahuangkepadaYayasan, untukkemdianuangtersebutselanjutnyamenjadi Modal awal/kekayaanYayasan. DibuatdalambentukaktaNotarisyang kemudiandiajukanpengesahannyapadaMenteriKehakimandanHakAzasiManusia, sertadiumumkandalamberitanegaraRepublik Indonesia. © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | 9 1/13/2011

10. SYARAT PENDIRIAN Yayasanterdiriatas Pembina pengurusdanpengawas Yayasandidirikanolehsatuorangataulebihdenganmemisahkansebagianhartakekayaanpendiriannyasebagaikekayaanawal Pendirianyayasandilakukandenganaktanotarisdandibuatdalambahasa Indonesia Yayasandapatdidirikanberdasarkansuratwasiat Yayasanyang didirikanolehorangasingataubersamaorangasing, mengenaisyaratdantatacarapendiriannyadiaturdenganperaturanpemerintah 1/13/2011 10 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

11. Yayasanmemperoleh status badanhukumsetelahaktapendirianyayasanmemperolehpengesahandarimentri Yayasantidakbolehmemakainama yang : telahdipakaisecarasaholehyayasan lain bertentangandenganketertibanumumdan/ataukesusilaan Namayayasanharusdidahuluikata “yayasan” Yayasandapatdidirikanuntukjangkawaktutertentuatautidaktertentu yang diaturdalamanggarandasar 1/13/2011 11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

12. PROSES PENDIRIAN YAYASAN 1. PenyampaianDokumen-dokumen yang diperlukan 2. PenandatangananAktaPendirianYayasan 3. PengurusanSuratKeteranganDomisili Usaha 4. Pengurusan NPWP (NomorPokokWajibPajak). 5. PengesahanYayasanmenjadiBadanHukumdiDep.Kehdan HAM 6. Pengumumandalam BNRI. 1/13/2011 12 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

13. KELENGKAPAN LEGALITAS Untukmelengkapilegalitassuatuyayasan, makadiperlukanijin-ijin standard yang meliputi: Suratketerangandomisili Perusahaan (SKDP) dariKelurahan/kecamatansetempat NomorPokokWajibPajak (NPWP) atasnamaYayasan IjindariDinassosial (merupakanpelengkap, jikadiperlukanuntukmelaksanakankegiatan-kegiatansosial) atauIjin/terdaftardiDepartemen Agama untukYayasan yang bersifatkeagamaan (jikadiperlukan). 1/13/2011 13 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

15. Pengurus

16. Pengawas1/13/2011 14 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

19. HAK PENGURUS Menetapkankebijaksanaandalammemimpindanmengurusorganisasi Mengaturketentuan-ketentuantentangorganisasitermasukmenetapkaniurantetapdaniuranwajibanggotaorganisasidenganmemperhatikanketentuan yang berlaku Menjalankantindakan-tindakanlainnyabaikmengenaipengurusmaupunpemilikansesuaidenganketentuan-ketentuan yang diaturdalamAnggaranDasarRumahTanggainidanditetapkanolehrapatanggotaberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku. 1/13/2011 16 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

20. KEWAJIBAN PENGURUS Mengusahakandanmenjaminterlaksananyakegiatanorganisasisesuaidenganmaksuddantujuansertakegiatanorganisasi. Menyiapkanpadawaktunyarencanapengembanganorganisasi, rencanakerjadananggarantahunanorganisasitermasukrencana-rencanalainnya yang berhubungandenganpelaksanaanorganisasi. Mengadakandanmemeliharapembukuandanadministrasiorganisasisesuaidengankelaziman yang berlakubagiorganisasi. Memberipertanggungjawabandansegalakepentingantentangkeadaandanjalannyaorganisasiberdasarkanlaporantahunantermasukperhitungankepadarapatanggota. Menyiapkansusunanorganisasilengkapdenganperinciantugasnya. Menjalankankewajiban-kewajibanlainnyasesuaidenganketentuan-ketentuan yang diaturdalamAnggaranDasarRumahTanggadanditetapkanolehrapatanggotaberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku. 1/13/2011 17 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

21. BERAKHIRNYA SEBAGAI BADAN HUKUM PASAL 62 Alasan pembubaran: Jangka waktu berakhir Tujuan Yayasan telah tercapai / tidak tercapai Putusan pengadilan: Melanggar ketertiban umum Tidak mampu membayar utang Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utang 1/13/2011 18 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

22. BERAKHIRNYA SEBAGAI BADAN HUKUM PASAL 63 Likuidator: pihak untuk membereskan kekayaan Yayasan Pembina menunjuk Likuidator (Ps. 62, a&b) Pengurus selaku Likuidator Selama proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan 1/13/2011 19 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

23. BERAKHIRNYA SEBAGAI BADAN HUKUM PASAL 68 Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan Jika tidak, maka kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar 1/13/2011 20 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

24. TerimaKasih 1/13/2011 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | 21