Dokumen tersebut membahas konsep dasar keperawatan gawat darurat yang mencakup pengertian, cakupan, proses, sasaran, prinsip manajemen keadaan darurat, serta penerapan triage dan penanganan bencana. Keperawatan gawat darurat bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dengan memberikan perawatan segera dan stabilisasi pasien darurat.
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat DaruratElon Yunus
Dokumen tersebut membahas tentang aspek etik dan hukum dalam pelayanan keperawatan darurat. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi etik dan hukum dalam konteks pelayanan kesehatan, alasan pentingnya aspek hukum, berbagai kebijakan yang memberikan jaminan hukum terhadap pelayanan darurat seperti UU No. 29/2004 dan UU No. 36/2009, serta peraturan terkait kompetensi dan pelimp
Pedoman ini membahas standar pelayanan gawat darurat di puskesmas yang mencakup kualifikasi sumber daya manusia, distribusi ketenagaan, standar fasilitas, dan peralatan yang harus tersedia untuk menangani pasien gawat darurat. Dokumen ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat di puskesmas.
KB 2 Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)pjj_kemenkes
Modul ini membahas tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang merupakan sistem koordinasi berbagai unit kerja dan profesi untuk menyelenggarakan pelayanan darurat bagi korban darurat. SPGDT memiliki tiga fase yaitu pra rumah sakit, saat bencana, dan di rumah sakit. Modul ini juga menjelaskan komponen SPGDT seperti safe community, korban darurat, BNPB, dan unit gawat
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan di unit gawat darurat puskesmas yang mencakup standar ketenagaan, fasilitas, dan prosedur pelayanan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan persyaratan minimum sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tata laksana pelayanan kesehatan darurat di unit gawat darurat puskesmas.
Materi tentang Inform Consent_Khusus Mahasiswa Keperawatanyohanes meor
Dokumen tersebut membahas tentang informed consent dalam kedokteran dan keperawatan. Informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan tersebut. Dokter dan perawat harus memberikan informasi secara jujur mengenai diagnosis, risiko, dan alternatif pengobatan kepada pasien. Kelalaian dalam memberikan perawatan yang sesuai standar dapat dikateg
Dokumen tersebut membahas konsep dasar keperawatan gawat darurat yang mencakup pengertian, cakupan, proses, sasaran, prinsip manajemen keadaan darurat, serta penerapan triage dan penanganan bencana. Keperawatan gawat darurat bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dengan memberikan perawatan segera dan stabilisasi pasien darurat.
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat DaruratElon Yunus
Dokumen tersebut membahas tentang aspek etik dan hukum dalam pelayanan keperawatan darurat. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi etik dan hukum dalam konteks pelayanan kesehatan, alasan pentingnya aspek hukum, berbagai kebijakan yang memberikan jaminan hukum terhadap pelayanan darurat seperti UU No. 29/2004 dan UU No. 36/2009, serta peraturan terkait kompetensi dan pelimp
Pedoman ini membahas standar pelayanan gawat darurat di puskesmas yang mencakup kualifikasi sumber daya manusia, distribusi ketenagaan, standar fasilitas, dan peralatan yang harus tersedia untuk menangani pasien gawat darurat. Dokumen ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat di puskesmas.
KB 2 Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)pjj_kemenkes
Modul ini membahas tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang merupakan sistem koordinasi berbagai unit kerja dan profesi untuk menyelenggarakan pelayanan darurat bagi korban darurat. SPGDT memiliki tiga fase yaitu pra rumah sakit, saat bencana, dan di rumah sakit. Modul ini juga menjelaskan komponen SPGDT seperti safe community, korban darurat, BNPB, dan unit gawat
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan di unit gawat darurat puskesmas yang mencakup standar ketenagaan, fasilitas, dan prosedur pelayanan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan persyaratan minimum sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tata laksana pelayanan kesehatan darurat di unit gawat darurat puskesmas.
Materi tentang Inform Consent_Khusus Mahasiswa Keperawatanyohanes meor
Dokumen tersebut membahas tentang informed consent dalam kedokteran dan keperawatan. Informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan tersebut. Dokter dan perawat harus memberikan informasi secara jujur mengenai diagnosis, risiko, dan alternatif pengobatan kepada pasien. Kelalaian dalam memberikan perawatan yang sesuai standar dapat dikateg
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan hukum dalam keperawatan gawat darurat yang mencakup kode etik profesi kesehatan dan hukum kesehatan serta implikasinya terhadap asuhan keperawatan gawat darurat."
Ini adalah materi kuliah saya untuk mahasiswa program khusus Akademi Keperawatan Panti Rapih, Jumat 11 Juli 2014. Dalam kuliah ini dibahas kepentingan perencanaan kebencanaan dalam konteks rumah sakit dan sistem triase yang dipakai dalam MCI / mass casualty incident atau bencana dengan korban massal.
Dokumen tersebut membahas tentang kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Rumah sakit harus memiliki rencana tanggap darurat (disaster plan) dan melatih tenaga medisnya untuk penanganan korban bencana secara cepat dan tepat. Dokumen ini juga menjelaskan tentang persiapan sarana prasarana medis, SDM, alur penanganan korban, sistem informasi, dan anggaran yang dibutuhkan rumah sak
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptElon Yunus
Dokumen tersebut membahas tentang aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat. Secara ringkas, etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah dalam berhubungan dengan orang lain, sedangkan aspek legal penting untuk memberikan jaminan hukum bagi pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai kebijakan dan peraturan terkait
1. Dokumen tersebut membahas penanganan korban bencana di DKI Jakarta, termasuk korban ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada Juli 2009.
2. Dokumen ini juga menjelaskan organisasi penanggulangan bencana di DKI Jakarta yang terdiri dari unsur-unsur seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana di tingkat kota/k
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang merupakan koordinasi multi sektor dan profesi untuk menyediakan pelayanan terpadu bagi korban darurat baik selama bencana maupun kondisi normal. SPGDT meliputi fase deteksi, supresi, pra rumah sakit, intra rumah sakit, dan antar rumah sakit dengan tujuan memberikan pertolongan yang cepat dan tepat.
Pedoman pelayanan gawat darurat rumah sakitSangidYahya
Dokumen tersebut berisi pedoman pelayanan gawat darurat yang mencakup:
1. Latar belakang dan landasan hukum pelayanan gawat darurat
2. Ruang lingkup dan batasan operasional pelayanan gawat darurat
3. Standar ketenagaan pelayanan gawat darurat
Dokumen tersebut membahas konsep Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Banyumas. SPGDT merupakan kerja sama lintas sektor dan profesi dalam menangani kasus gawat darurat baik sehari-hari maupun saat bencana dengan tujuan menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar triage dan penanganan keperawatan gawat darurat. Terdapat penjelasan mengenai klasifikasi pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan daruratnya serta urutan prioritas penanganan berdasarkan sistem organ yang terancam. Dokumen ini juga menjelaskan konsep triase dalam keperawatan gawat darurat beserta kategori pasien berdasarkan warna label.
Modul ini membahas tentang penilaian awal korban bencana, kecelakaan, atau musibah. Penilaian awal sangat penting untuk menentukan prioritas penanganan dan tindakan resusitasi berdasarkan gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Modul ini menjelaskan langkah-langkah penilaian awal meliputi penilaian keadaan umum, penilaian respons, penilaian jalan napas dan pernapasan, serta penilaian sirkulasi dan perdar
Dokumen tersebut membahas tentang kelalaian dalam praktik keperawatan di rumah sakit. Kelalaian perawat dapat berupa kesalahan pemberian obat, mengabaikan keluhan pasien, atau salah mengidentifikasi pasien seperti yang terjadi pada kasus perawat yang salah menyuntik pasien. Kelalaian perlu diselesaikan sesuai undang-undang dan kode etik keperawatan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pasien.
Teks tersebut membahas pentingnya disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah (1) keperawatan merupakan profesi yang membutuhkan perlindungan hukum, (2) perawat memberikan kontribusi besar tetapi belum diakui secara hukum, (3) dibutuhkan regulasi untuk menjaga mutu pelayanan dan melindungi masyarakat. PPNI terus mendorong pemerintah untuk se
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan hukum dalam keperawatan gawat darurat yang mencakup kode etik profesi kesehatan dan hukum kesehatan serta implikasinya terhadap asuhan keperawatan gawat darurat."
Ini adalah materi kuliah saya untuk mahasiswa program khusus Akademi Keperawatan Panti Rapih, Jumat 11 Juli 2014. Dalam kuliah ini dibahas kepentingan perencanaan kebencanaan dalam konteks rumah sakit dan sistem triase yang dipakai dalam MCI / mass casualty incident atau bencana dengan korban massal.
Dokumen tersebut membahas tentang kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Rumah sakit harus memiliki rencana tanggap darurat (disaster plan) dan melatih tenaga medisnya untuk penanganan korban bencana secara cepat dan tepat. Dokumen ini juga menjelaskan tentang persiapan sarana prasarana medis, SDM, alur penanganan korban, sistem informasi, dan anggaran yang dibutuhkan rumah sak
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptElon Yunus
Dokumen tersebut membahas tentang aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat. Secara ringkas, etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah dalam berhubungan dengan orang lain, sedangkan aspek legal penting untuk memberikan jaminan hukum bagi pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai kebijakan dan peraturan terkait
1. Dokumen tersebut membahas penanganan korban bencana di DKI Jakarta, termasuk korban ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada Juli 2009.
2. Dokumen ini juga menjelaskan organisasi penanggulangan bencana di DKI Jakarta yang terdiri dari unsur-unsur seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana di tingkat kota/k
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang merupakan koordinasi multi sektor dan profesi untuk menyediakan pelayanan terpadu bagi korban darurat baik selama bencana maupun kondisi normal. SPGDT meliputi fase deteksi, supresi, pra rumah sakit, intra rumah sakit, dan antar rumah sakit dengan tujuan memberikan pertolongan yang cepat dan tepat.
Pedoman pelayanan gawat darurat rumah sakitSangidYahya
Dokumen tersebut berisi pedoman pelayanan gawat darurat yang mencakup:
1. Latar belakang dan landasan hukum pelayanan gawat darurat
2. Ruang lingkup dan batasan operasional pelayanan gawat darurat
3. Standar ketenagaan pelayanan gawat darurat
Dokumen tersebut membahas konsep Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Banyumas. SPGDT merupakan kerja sama lintas sektor dan profesi dalam menangani kasus gawat darurat baik sehari-hari maupun saat bencana dengan tujuan menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar triage dan penanganan keperawatan gawat darurat. Terdapat penjelasan mengenai klasifikasi pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan daruratnya serta urutan prioritas penanganan berdasarkan sistem organ yang terancam. Dokumen ini juga menjelaskan konsep triase dalam keperawatan gawat darurat beserta kategori pasien berdasarkan warna label.
Modul ini membahas tentang penilaian awal korban bencana, kecelakaan, atau musibah. Penilaian awal sangat penting untuk menentukan prioritas penanganan dan tindakan resusitasi berdasarkan gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Modul ini menjelaskan langkah-langkah penilaian awal meliputi penilaian keadaan umum, penilaian respons, penilaian jalan napas dan pernapasan, serta penilaian sirkulasi dan perdar
Dokumen tersebut membahas tentang kelalaian dalam praktik keperawatan di rumah sakit. Kelalaian perawat dapat berupa kesalahan pemberian obat, mengabaikan keluhan pasien, atau salah mengidentifikasi pasien seperti yang terjadi pada kasus perawat yang salah menyuntik pasien. Kelalaian perlu diselesaikan sesuai undang-undang dan kode etik keperawatan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pasien.
Teks tersebut membahas pentingnya disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah (1) keperawatan merupakan profesi yang membutuhkan perlindungan hukum, (2) perawat memberikan kontribusi besar tetapi belum diakui secara hukum, (3) dibutuhkan regulasi untuk menjaga mutu pelayanan dan melindungi masyarakat. PPNI terus mendorong pemerintah untuk se
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like depression and anxiety.
Syok anafilaksis adalah reaksi sistemik yang berbahaya yang disebabkan oleh reaksi alergi. Gejalanya dapat bervariasi dari ringan seperti gatal atau bengkak hingga berat seperti sesak nafas parah atau syok. Pengobatan tergantung pada keparahan gejala, mulai dari pemberian antihistamin untuk gejala ringan hingga adrenalin secara intravena dan kortikosteroid untuk gejala berat disertai penanganan suportif. Det
Multiple vehicle trauma merupakan trauma yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan berbagai cedera seperti syok hipovolemik akibat perdarahan dan syok neurogenik yang dapat mengancam jiwa pasien. Oleh karena itu, diperlukan penatalaksanaan yang tepat untuk menyelamatkan pasien.
Dokumen tersebut meringkas biografi dan karya Dr. Budhi Mulyadi, seorang dokter spesialis keperawatan komunitas yang aktif dalam penanganan bencana di Indonesia sejak tahun 1990-an. Ia pernah menjabat sebagai koordinator relawan ambulans Covid-19 di BNPB dan melayani lebih dari 36 ribu pasien Covid-19. Dr. Budhi juga aktif di berbagai organisasi kesehatan dan kemanusiaan serta mendirikan beberapa le
Dokumen tersebut membahas tentang praktik keperawatan mandiri yang dilakukan oleh perawat di luar institusi pelayanan kesehatan. Dibahas mengenai dasar hukum, lingkup kewenangan, persyaratan, mekanisme layanan, dan tindakan yang dapat dilakukan dalam praktik keperawatan mandiri secara legal.
Sesi 1- 01 - Ethic and Medicolegal Aspect in Orthopedic Injury.pdftuyulrox
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas aspek etika dan hukum dalam penanganan keadaan darurat akibat cedera, termasuk kewajiban pelayanan darurat, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, serta pengecualian persetujuan informasi pasien dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa.
Unit Rawat Instalasi Bedah Sentral (IBS) memberikan layanan operasi untuk berbagai bidang kedokteran seperti digestif, onkologi, urologi, ortopedi, dan lainnya. Layanan tersedia untuk pasien umum, BPJS, SKTM, dan asuransi lokal dengan persyaratan dan biaya yang berbeda-beda. IBS dilengkapi sarana dan prasarana operasi serta dijalankan oleh tim medis terlatih untuk memastikan keamanan dan kenyamanan
Sistem Komando Pengorganisasian Bencana.pptxtifannie
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan nasional dan sistem komando pengorganisasian dalam penanggulangan krisis kesehatan pada bencana di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan ketentuan umum terkait penanggulangan krisis kesehatan, termasuk pengertian krisis kesehatan, klaster kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, tim darurat medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan a
Etika dan Hukum Penanganan Covid 19 di Indonesia.pdfAnthonyFu9
Dokumen tersebut membahas etika dan hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Mencakup empat prinsip etis prioritas penanganan pasien dan sumber daya langka, serta instrumen hukum yang melindungi tenaga kesehatan seperti SIP, rahasia medis, dan APD. Dokumen ini juga menyarankan pemerintah menyinkronisasikan peraturan dan membangun kepercayaan masyarakat, serta menekankan pentingnya etika keutamaan bag
Dokumen tersebut merupakan panduan pelayanan sedasi moderat dan dalam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatma Bojonegoro. Panduan ini menjelaskan tentang definisi sedasi, ruang lingkup, tata laksana termasuk kualifikasi pelaksana, penggunaan obat, dan dokumentasi yang harus dilakukan. Tujuan panduan ini adalah untuk menjamin keselamatan pasien selama prosedur sedasi.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kualitas layanan rawat inap dan unit gawat darurat di Puskesmas Kalibening. Terdapat data pasien rawat inap tahun 2016 beserta capaian indikator pelayanan. Juga dijelaskan tentang pengertian, pelayanan, dan standarisasi unit gawat darurat sesuai pedoman kementerian kesehatan. Kriteria fasilitas, prosedur, dan evaluasi mutu unit gawat darurat dijabarkan demi men
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
2. Pendahuluan...
Geografis Indonesia, seperti
apakah??
Bencana gempa bumi, letusan
gunung berapi,
tingkat kecelakan yang tinggi.
Bencana ada 2 umum
(menyangkut orang
banyak) dan hanya terjadi pada
bbrpa org saja.
Setiap peristiwa terkadang tidak
4. GAWAT MENGANCAM NYAWA
DARURAT PERLU
MENDAPATKAN
PENANGANAN/ TINDAKAN
DENGAN SEGERA UNTUK
MENGHILANGKAN ANCAMAN
NYAWA KORBAN.
5. KEMATIAN....
KONDISI GADAR
TIDAK
T’TANGANI
KEMATIAN
1. MATI KLINIS
PENDERITA HENTI NAFAS &
HENTI JANTUNG, WAKTUNYA 6-8
MENIT SETELAH BERHENTINYA
SISTEM PERNAFASAN &
KARDIOVASKULER
2. MATI BIOLOGIS
MULAI TERJADINYA KERUSAKAN
SEL- SEL OTAK
6. KEPERAWATAN GAWAT
DARURAT
PELAKSANAAN KEPERAWATAN YG
DIBERIKAN KEPADA INDIVIDU, KLG,
YG DIPERKIRAKAN MENGALAMI
KEADAAN YG MENGANCAM
KEHIDUPAN TERJADI SCR
MENDADAK DLM SUATU
LINGKUNGAN YG TDK DPT
DIKENDALIKAN
CAKUPAN KGD MELIPUTI
MENETAPKAN DIAGNOSIS
KEPERAWATAN& MANAJEMEN
RESPON KLIEN/KLG THD KONDISI
KESH YG MENDADAK
7. Menurut The American Hospital Association
(AHA)
An emergency is any condition that in the
opinion of the patient, his family, or
whoever assumes the responsibility of
bringing the patient to the hospital-requires
immediate medical attention.
This condition continues until a
determination has been made by a health
care professional that the patient’s life or
well-being is not threatened.
8. PROSES KEP GAWAT
DARURAT
• WAKTU YG TERBATAS
• KONDISI KLIEN YG
MEMERLUKAN BANTUAN
SEGERA
• INFORMASI TERBATAS
• PERAN DAN SUMBER DAYA
10. FUNGSI UTAMA GA-DARURAT
• 1. FILTRASI.
– MENYELEKSI PS YG DATANG
• 2. STABILISASI
– MEMBERIKAN TINDAKAN DASAR(INITIAL
BASIC TREATHMENT)
• 3. DISTRIBUSI
– SEGERA MERUJUK/MELIBATKAN KE
RUANG TINDAKAN
11. Karakteristik Yanan Gawat Darurat
Segi hukum dan medikolegal, pelayanan
gawat darurat berbeda dengan pelayanan
non-gawat darurat karena memiliki
karakteristik khusus.
Isu khusus dalam pelayanan gawat
darurat membutuhkan pengaturan
hukum yang khusus dan akan
menimbulkan hubungan hukum yang
berbeda dengan keadaan bukan gadar.
12. PP yang Berkaitan dengan Pelayanan Gawat Darurat
PP yang berkaitan dengan pelayanan gawat
darurat adalah UU No 23/1992 tentang
Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan
No.585/1989 tentang Persetujuan Tindakan
Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan
No.159b/1988 tentang Rumah Sakit.
13. Pengaturan Penyelenggaraan
Pelayanan Gawat Darurat
Ketentuan tentang pemberian pertolongan
dalam keadaan darurat telah tegas diatur
dalam pasal 5l UUNo.29/2004 tentang
Praktik Kedokteran, di mana seorang dokter
wajib melakukan pertolongan darurat atas
dasar perikemanusiaan.
14. Pengaturan Penyelenggaraan
Pelayanan Gawat Darurat
UU No.23/1992 tentang Kesehatan tidak disebutkan
istilah pelayanan gawat darurat namun secara tersirat
upaya penyelenggaraan pelayanan tersebut sebenamya
merupakan hak setiap orang untuk memperoleh derajat
kesehatan yang optimal (pasal 4) Selanjutnya pasal 7
mengatur bahwa “Pemerintah bertugas
menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat” termasuk fakir miskin,
orang terlantar dan kurang mampu. Tentunya upaya ini
menyangkut pula pelayanan gawat darurat, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
(swasta).
15. • Pengaturan pelayanan gawat darurat
untuk fase rumah sakit telah terdapat
dalam Peraturan Menteri Kesehatan
No.159b/1988 tentang Rumah Sakit, di
mana dalam pasal 23 telah disebutkan
kewajiban rumah sakit untuk
menyelenggarakan pelayanan gawat
darurat selama 24 jam per hari
16. Pengaturan tindakan medis secara umum
dalam UU No.23/1992 tentang Kesehatan
pasal 32 ayat (4) yang menyatakan bahwa
“pelaksanaan pengobatan dan atau
perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan
ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu
17. Setiap tindakan medis harus mendapatkan
persetujuan dari pasien (informed consent).
Hal itu telah diatur sebagai hak pasien dalam UU
No.23/1992 tentang Kesehatan pasal 53 ayat 2
dan Peraturan Menteri Kesehatan No.585/1989
tentang Persetujuan Tindakan Medis. Dalam
keadaan gawat darurat di mana harus segera
dilakukan tindakan medis pada pasien yang
tidak sadar dan tidak didampingi pasien, tidak
perLu persetujuan dari siapapun (pasal 11
Peraturan Menteri Kesehatan No.585/1989).
Dalam hal persetujuan tersbut dapat diperoleh
dalam bentuk tertulis, maka lembar persetujuan
tersebut harus disimpan dalam berkas rekam
medis.
19. Adalah ......
Koordinasi berbagai unit kerja
(multi sektor) & didukung berbagai
kegiatan profesi (multi disiplin &
multi profesi) untuk
menyelenggarakan pelayanan
terpadu bagi penderita gadar baik
dalam keadaan bencana maupun
sehari- hari.
21. Pelayanan sehari- hari :
1. PSC (didirikan masy utk kep
masyarakat)
2. Pelayanan ambulans
3. Komunikasi (jejaring informasi,
koordinasi & pelayanan gadar)
4. Pembinaan (pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan
22. Pelayanan pd bencana
(korban massal)
1. Koordinasi & komando
2. Mobilisasi sumber daya
3. Simulasi
4. Pelaporan, monitoring
23. Sistem Pelayanan Medik di RS
1. Sarana & prasarana (UGD, HCU, ICU,
px penunjang)
2. Transport antar RS
3. Pembiayaan yang cukup
24. Sistem Pelayanan Medik Antar RS
1. Jejaring rujukan
2. Evakuasi antar RS
3. Sistem Informasi Manajemen (audit
pelayanan yg b.d keuangan)
4. Koordinasi dalam pelayanan (rujukan)
25. FASE DETEKSI
Mencari penyebab timbulnya bencana/
kecelakaan
FASE SUPRESI
Mencari penanganan terhadap penyebab
munculnya bencana/ kecelakaan
26. FASE PRA RUMAH SAKIT
Keberhasilan PPGD pada fase ini tergantung pada bbrp komponen:
1. AKSES (akses dari masyarakat ke dalam
sistem)
Ex: POLISI (110), PEMADAM KEBAKARAN
(113), AGD (118)
27. FASE PRA RUMAH SAKIT
Keberhasilan PPGD pada fase ini tergantung pada bbrp komponen:
2. KOMUNIKASI
Tugas pusat komunikasi :
a. M’nerima permintaan
pertolongan
b. M’kirim unit2 yg diperlukan
c. M’bimbing kegiatan p’tolongan
d. M’monitor kesiapan RS
28. FASE PRA RUMAH SAKIT
Keberhasilan PPGD pada fase ini tergantung pada bbrp komponen:
3. ORANG AWAM
org pertama yg menemukan korban.
Orang awam harus mampu ;
a. Cara minta tolong
b. Cara melakukan RJP tanpa alat
c. Cara m’hentikan p’darahan
d. Cara memasang bidai/ balut
e. Cara transportasi yg baik
29. FASE PRA RUMAH SAKIT
Keberhasilan PPGD pada fase ini tergantung pada bbrp komponen:
4. ORANG AWAN KHUSUS
5. AMBULAN GAWAT DARURAT (118)
30. FASE RUMAH SAKIT
1. Trauma center level I spesialis 4 besar ada di
tempat 24 jam (pusat gawat darurat, PGD I)
2. Trauma center level II dokter jaga (dr.) (ACLS-ATLS)
(PGD II), spesialis datang bersamaan dgn
penderita
3. Trauma center level III dokter jaga (dr.) (ACLS-ATLS)
(PGD III), spesialis datang 30 menit setelah
dipanggil
4. Trauma center level IV tidak ada spesialis, yg ada
hanya dokter umum (ACLS- ATLS)