Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut: Dokumen tersebut membahas aspek etika dan hukum dalam penanganan keadaan darurat akibat cedera, termasuk kewajiban pelayanan darurat, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, serta pengecualian persetujuan informasi pasien dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa.

1. Ethic & Medicolegal Aspect in
Emergency Injury
Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F.

2. Ethicolegal Aspect

3. Kondisi akibat trauma yang mengancam keselamatan
(nyawa) dan berisiko menimbulkan kecacatan
(Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan)
Emergency injury adalah :

4. Penyebabnya :
1. Bencana alam (disaster)
2. Kegagalan teknis; misal :
kebakaran, ledakan, kecelakaan lalu lintas
3. Huru hara
(Kementerian Tenaga Kerja,2003)

5. Masalah yang Dihadapi :
1. Periode waktu pengamatan/ pelayanan relatif
lebih singkat
2. Perubahan klinisi yang mendadak
3. Mobilitas petugas yang tinggi

6. Pasal 51
d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang
lain yang bertugas dan mampu melakukannya
KEWAJIBAN DOKTER
UU No.29 tahun 2004

7. Pasal 32
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik
pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan
kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan
pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik
pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien
dan/atau meminta uang muka.
KEWAJIBAN SARYANKES
UU No.36 tahun 2009

8. Medicolegal Aspect

9. Pasal 48
Barang siapa melakukan perbuatan
karena pengaruh daya paksa, tidak
dipidana.
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP)
Keadaan darurat (Noodtoestand)
masuk kategori daya paksa.

10. Pasal 304 KUHP
Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau
membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan dia wajib memberi
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan
kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan.

11. Pasal 306
(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan
pasal 304 mengakibatkan luka-luka
berat, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun
enam bulan.
(2) Jika mengakibatkan kematian pidana
penjara paling lama sembilan tahun.
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP)

12. Pasal 58
(2) Tuntutan ganti rugi (PERDATA) tidak
berlaku bagi tenaga kesehatan yang
melakukan tindakan penyelamatan
nyawa atau pencegahan kecacatan
seseorang dalam keadaan darurat.
(UU No.36 Th. 2009 tentang Kesehatan)

13. Informed Consent Aspect

14. Undang-Undang No.29 Th. 2004
ttg Praktik Kedokteran
Pasal 45
(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter
atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien
mendapat penjelasan secara lengkap.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
• Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
• Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
• Alternatif tindakan lain dan risikonya;
• Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;dan
• Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

15. Undang-Undang No.29 Th. 2004
ttg Praktik Kedokteran
Pasal 45
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik
secara tertulis maupun lisan.
(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko
tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani
oleh yang berhak memberikan persetujuan.

16. Permenkes 290/2008
ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran
Pasal 4
(1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau
mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.
(2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam
medik.
(3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin
kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

17. Permenkes 290/2008
ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran
Pasal 7
(1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan
langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik
diminta maupun tidak diminta.
(2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar,
penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.

18. Permenkes 290/2008
Pasal 9
(1) Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah
dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah
pemahaman.
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan
didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi
yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu,
nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.
(3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapat
merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan
penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan
tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga
kesehatan lain sebagai saksi.

19. PEDOMan PADA PASIEN Emergency
1. Jika kondisi pasien masih bisa diajak komunikasi maka
informed consent tetap penting, tetapi bukan prioritas.
2. Meski penting, namun pelaksanaannya tidak boleh
menjadi penghambat atau penghalang dilakukannya
tindakan pertolongan penyelamatan (emergency care).
3. Permenkes & UUPK menyatakan bahwa dalam
kondisi emergensi tidak perlu informed consent.
4. Berbagai yurisprudensi di negara maju menunjukkan hal
yang sama, yaitu tindakan pada kondisi emergency dapat
dilakukan tanpa informed consent.

20. Thank You!
Phone
08164270612
Email
adji.suwandono@staff.uns.ac.id