Dokumen tersebut membahas tentang budaya hukum dan kesadaran hukum yang dapat ditingkatkan melalui program bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Program bantuan hukum memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka mendapatkan akses keadilan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang dasar hukum, ruang lingkup, dan peran lembaga-lembaga terk

1. MEWUJUDKAN BUDAYA
DAN KESADARAN HUKUM
MELALUI PROGRAM
BANTUAN HUKUM

2. BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Add a Footer 2

3. APA ITU BUDAYA HUKUM?
B u d a y a h u k u m a d a l a h :
Add a Footer 3
Istilah yang digunakan untuk
menjelaskan hubungan antara perilaku
sosial dalam kaitannya dengan hukum.
Secara akademis, budaya hukum
mengkaji peran dan aturan hukum
dalam suatu masyarakat.
(Sumber: Wikipedia)
Budaya hukum yang sehat diwujudkan
dalam bentuk kesadaran hukum.

4. Add a Footer 4
KESADARAN HUKUM adalah
suatu nilai-nilai yang ada di
dalam diri manusia mengenai
hukum atau bisa pula
dikatakan sebagai nilai-nilai
kesadaran dalam diri manusia
mengenai hukum yang
diharapkan untuk ada.
(Pendapat Soerjono
Soekanto.
-

5. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN
HUKUM DI INDONESIA
D e f i n i s i B a n t u a n H u k u m :
Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum
secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Add a Footer 5
D e f i n i s i P e m b e r i B a n t u a n
H u k u m :
Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
D e f i n i s i P e n e r i m a B a n t u a n
H u k u m :
Orang atau kelompok orang miskin.

6. 6Add a Footer 6
DASAR HUKUM BANTUAN HUKUM
1. UU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.
3. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013.
4. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2013.
5. Keputusan Menteri Hukum Ham Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013.
6. Keputusan Menteri Hukum Ham Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013.
7. Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 jo. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2016.
8. Keputusan Menteri Hukum Ham Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016.
9. Petunjuk Teknis dalam Distribusi Bantuan Hukum PHN-HN.03.03-42 Tanggal 29 Januari
2016.
10.Petunjuk Teknis dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Bantuan Hukum Nomor PHN-
HN.03.03-36 Tanggal 29 Januari 2016.

7. 7
TUJUAN BANTUAN HUKUM
• Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan;
• Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan
prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
• Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan
secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
• Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

8. 8
RUANG LINGKUP
Add a Footer 8
Bantuan Hukum meliputi masalah hukum:
 Litigasi:
 Hukum Perdata;
 Hukum Pidana;
 Hukum Tata Usaha Negara;
 Nonlitigasi:
 Penyuluhan hukum;
 Konsultasi hukum;
 Investigasi perkara;
 Penelitian hukum;
 Mediasi;
 Negosiasi;
 Pemberdayaan masyarakat;
 Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 Drafting dokumen hukum.

9. 9
RUANG LINGKUP
Bantuan Hukum meliputi juga menjalankan kuasa, mendampingi,
mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
• Tahapan Pidana : Penyidikan, Penuntutan, Persidangan Tk.I, Banding,
Kasasi, PK;
• Tahapan Perdata : Gugatan, Persidangan Tk.I, Banding, Kasasi, PK;
• Tahapan TUN : Dismissal Process, Gugatan, Persidangan Tk.I, Banding,
Kasasi, PK;

10. 10
KRITERIA MISKIN
Add a Footer 10
• Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum:
 Ayat 1 “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok
orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak
dan mandiri”;
 Ayat 2 “Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan
pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”

11. 11
SYARAT PENERIMA BANTUAN HUKUM
Add a Footer 11
• mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-
kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok
persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
• menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
• melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau
pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

12. SYARAT PEMBERI BANTUAN HUKUM (OBH)
 berbadan hukum;
 terakreditasi berdasarkan Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum;
 memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 memiliki pengurus; dan
 memiliki program Bantuan Hukum.

13. 13
KEMUDAHAN AKSES BANTUAN HUKUM
Add a Footer 13
a. Surat Keterangan Miskin (SKTM);
b. Identitas Penerima Bantuan Hukum;
c. Surat Keterangan Domisili Penerima Bantuan Hukum (apabila
Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas atau Penerima
Bantuan Hukum bukan warga di daerah bersangkutan);
d. Surat Permohonan dari warga atau Rekomendasi
lurah/Kades/Pejabat setingkat untuk kegiatan Penyuluhan Hukum
dan Pemberdayaan Masyarakat.

14. 14
DASAR HUKUM SKTM DAN IDENTITAS
• UU 16/2011 Pasal 14 (1) c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang
setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
• PP 42/2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum:
• ayat 6 (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a.
surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal
Pemohon Bantuan Hukum;
• Pasal 9 (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum
wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan
Bantuan Hukum.
• Permenkumham 10/2015:
• Pasal 34 (3) Kepala Kepolisian, Kepala Kejari, Karutan, Kalapas, atau Pengadilan
• Pasal 34 (4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum
membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh Surat Keterangan Alamat Sementara
dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum
• Pasal 34 (5) Surat Keterangan Alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagai mana dimaksud ayat
(4) harus diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi
Bantuan Hukum

15. 15
KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
• Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan
pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini;
• Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai
Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
• Menetapkan aturan teknis/petunjuk pelaksanaan yang bersifat teknis
mengenai pencairan anggaran bantuan hukum dan pengawasan
pelaksanaan bantuan hukum;
• Melakukan sosialisasi.

16. 16
FUNGSI PENGAWASAN :
• Menerima laporan aduan masyarakat;
• Pengawasan Bankum tidak hanya terhadap penggunaan anggaran bankum,
tetapi dilakukan pula untuk menjaga kualitas pemberian bankum terjamin
dan tepat sasaran;
• Tidak boleh adanya double payment untuk pembayaran 1 kasus yang sama;
• Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum
(sidbankum.bphn.go.id) guna sinkronisasi dokumen pencairan dan
pelaporan bankum antara APBN dan APBD;
• Mengusulkan sanksi kepada Menteri terkait adanya penyimpangan;
• Melakukan wawancara langsung kepada Penerima Bantuan Hukum dengan
e-monev;

17. 17
SEBARAN PEMBERI BANTUAN HUKUM TAHUN 2019-2021
21
6
17
10
22
41
7
14
47
57
61
5 2 6
17
6 6
17
5 7
20
7 2 5
10
4
20
12
14
6 8
10
32
Total
524 PBH

18. SEBARAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
DI KABUPATEN/KOTA
KAB/KOTA TIDAK MEMILIKI
OBH = 299
KAB/KOTA MEMILIKI
OBH = 215
Sum of JUMLAH KAB/KOTA TIDAK MEMILIKI OBH
Sum of JUMLAH KAB/KOTA MEMILIK OBH
TOTAL KAB/KOTA = 514

19. JENIS BANUAN HUKUM LITIGASI
19

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23

24. 24

25. 25

26. 26

27. 27
SIDBANKUM
Add a Footer 27
Website untuk mengetahui tentang Bankum:
https://sidbankum.bphn.go.id/

28. Sinergi Legal Aid-Probono-Prodeo
Bantuan Hukum Cuma-Cuma
yang berasal dari Moral/Prinsip
advokat tanpa honorarium dari
Klien (UU Advokat)
Pembebasan Biaya Perkara di
Pengadilan (PERMA 1/2014)
Bantuan Hukum yang diberikan
OBH kepada Orang Miskun dengan
biaya berasal dari APBN

29. 29
Orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas
dan fungsi menyebarluaskan informasi
hukum kepada masyarakat
Seseorang yang bukan advokat, namun
memiliki pengetahuan dibidang hukum baik
hukum materiil maupun hukum acara dengan
pengawasan advokat atau organisasi bantuan
hukum yang berperan membantu masyarakat
pencari keadilan
SINERGI OBH (ADVOKAT & PARALEGAL) DENGAN PENYULUH HUKUM

30. Sinergitas peran ADVOKAT, Paralegal dan Penyuluh Hukum
NON LITIGASI
OBH
Bantuan hukum
PARALEGAL
LITIGASI
PENYULUH
HUKUM
MASYARAKAT CERDAS HUKUM DAN BERKEADILAN

31. THANK YOU
31