2. Model Perumusan
Kebijakan
Thomas R. Dye (1995) mengemukakan
bahwa pada dasarnya perumusan kebijakan
merupakan usaha pemerintah melakukan
intervensi terhadap kehidupan publik untuk
mencari problem solving. Intervensi yang
dilakukan dapat memaksa publik. Walaupun
bersifat memaksa tetapi memiliki keabsahan
karena pemerintah diberi kewenangan
otoritatif.
3. DYE MERUMUSKAN SEMBILAN MODEL
FORMULASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
1. Model kelembagaan (institusional), bahwa tugas membuat
kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Dengan demikian,
apapun yang dibuat pemerintah dan dengan cara apapun
adalah kebijakan publik.
2. Model Proses (process), bahwa politik merupakan sebuah
aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan
publik juga merupakan proses politik yang menyertakan
rangkaian kegiatan : a) identifikasi permasalahan, b) menata
agenda formulasi kebijakan, c) perumusan proposal kebijakan,
d) legitimasi kebijakan, e) implementasi kebijakan, dan f)
evaluasi kebijakan.
4. 3. Model Teori Kelompok (Group), yang mengandalkan
kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Inti
gagasannya adalah interaksi didalam kelompok akan
menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah
yang terbaik.
4. Model Elit (Elite), model ini berkembang dari teori politik
elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa
didalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok,
yaitu pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak
memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini mengembangkan
diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu
ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada
akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan
preferensi politik dari elit
5. 5. Model Rasional (Rational), mengedepankan gagasan
bahwa kebijakan puublik sebagai maximum social gain
yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus
memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimm bagi
masyarakat.
6. Model Inkremental (Incremental), merupakan kritik
terhadap model rasional. Menurut model ini, para pembuat
kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang
disyaratkan oleh pendekata rasional. Karena mereka tidak
memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada
kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat
kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, yang
harus dipertahankan, dan menghindari konflik.
6. 7. Model Teori Permainan (Game Theory), adalah model yang
sangat abstrak dan deduktif didalam formulasi kebijakan.
Sesungguhnya model ini mendasarkan kepada formulasi
kebijakan, yang rasional namun didalam kondisi konpetitif
dimana tingkat keberhasilan.
8. Model Pilihan Publik (Publik Choice), melihat kebijakan
sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari
individu-individu yang berkepentingan atas keputusan
tersebut. Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori
ekonomi pilihan publik (economic of publik choice) yang
mengandalkan bahwa manusia adalah homo economicus
yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus
dipuaskan. Prinsipnya adalah buyer meet seller, supply meet
demand.
9. Model Sistem (System), bahwa kebijakan merupakan hasil
atau output dari system (publik)
