Mata Kuliah Politik Hukum

1. Mahfud MD - 17
Hubungan MORAL HUKUM dengan
politik hukum
Oleh : HENDRA KASIM
 Disadur dari Materi Kuliah PPS MH UII oleh Prof. DR.
Moh. Mahfud MD. yang telah dilakukan penyesuaian
oleh pemateri guna kepetingan perkuliaha
©2018

2. LEPASNYA SUKMA HUKUM
Mahfud MD - 18
Terlepasnya “keadilan” sebagai sukma hukum
Hukum dipandang sebagai “formal-prosedural”
Melanggar moral, merasa tak bersalah
1. Karena belum ada bukti hukum
2. Padahal hukum tak berani menyentuh, karena
dihambat oleh jabatan
3. Banyak yang bersembunyi dibalik hukum formal.
©2018

3. BLOKADE ATAS HUKUM
Mahfud MD - 19
Hulum adalah kristalisasi/formalisasi moral
(graduasi)
Moral diblokade oleh “formal-prosedural”
hukum
Penegakan hukum dihambat oleh jabatan
seseorang
Akibatnya hukum masih sulit menjangkau
pejabat.
©2018

4. HUKUM DAN OLIGARKI POLITIK
Hukum untuk mencari menang, bukan untuk
mencari benar
Hukum ditentukan oleh politik yang oligarkis
(pembelokan dari demokrasi)
Hukum bukan adu argumen tapi adu lobi
melalui tim politik
Penegakan hukum tidak lagi berpijak moral
dan etika
Penghindaran ala kancil pilek.
Mahfud MD - 20©2018

5. MUATAN ETIKA-MORAL DALAM HUKUM KITA
Untuk mengatasi hal-hal tersebut:
1. Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan
Berbangsa (mundur kalau membuat kebijakan yang
disorot publik, tanpa harus ada putusan pengnadilan lebih
dulu).
2. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Arah Kebijakan dan
Rekomendasi Pemberantasan KKN (tindakan administratif
bagi yang terlibat kasus KKN, tanpa harus ada putusan
pengadilan lebih dulu).
Tap No. I/MPR/2003 tetap memberlakukan kedua Tap
tersebut sampai ada UU yang menggantikannya.
Mahfud MD - 21©2018

6. MORALITAS POLITIK DAN HUKUM
Mengapa begitu buruk moralitas politik kita?
1. Politik
 Reformasi puncak eksekutif
 Dominasi pemain lama
 Pemain baru tanpa visi
 Rekrutmen politik tertutup.
2. Yudikatif: Masih penuh judicial corruption.
Mahfud MD - 22©2018

7. EKSPERIMEN YANG SELALU GAGAL
Kreativitas korupsi
 Penyatuatapan kekuasaan kehakiman
 Peniadaaan recall DPR/DPRD
 Otononomi Daerah dan pilkadasung.
Bukan budaya (Serbastian Pompe dan
penelitian pengajar)
Dipengaruhi oleh struktur politik.
Mahfud MD - 23©2018

8. MORALITAS DAN PENDIDIKAN
Aspek moral lemah, lebih pada teknis-norma
Orientasi pada ijazah, banyak jual beli ijazah
Kritik Ivan Illich dalam deschooling society.
Mahfud MD - 24©2018

9. KEMBALI KE MORALITAS UUD 1945
Falsafah Pendidikan
Cita hukum dan sukma hukum
Prismatika negara hokum (dari
Rechtsstaat ke RoL)
Trilogi kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan.
Mahfud MD - 25
Sebuah tawaran solusi
©2018

10. Mahfud MD - 26
TERIMA
KASIH