Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan penggunaan sarana pembayaran elektronik seperti internet banking dan kartu debit untuk transaksi keuangan pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan baru tentang persyaratan pengangkatan bendahara, kedudukan bendahara dalam struktur organisasi, dan mekanisme transaksi menggunakan sarana pembayaran elektronik. Tujuannya adalah untuk mempercepat transaksi non tunai dan mence
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran belanja publik. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dokumen ini mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan tugas bendahara sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Ifik Firdaus
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengelolaan keuangan madrasah dan PPS tahun anggaran 2013, mencakup dasar hukum, pengertian, tugas bendahara, laporan dan pertanggungjawaban bendahara.
Msateri pada workshop Aplikasi Manajemen Kuangan DIPA Pendidikan Islam NegeriAliMZebua
Workshop online tentang pengenalan manajemen aplikasi keuangan DIPA Pendidikan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Prodi MPI IAIN Kerinci dan MAC pada 16 Mei 2020. Dokumen ini membahas tentang reformasi keuangan negara, pengelola keuangan di madrasah seperti KPA, PPK, dan bendahara pengeluaran, serta asas penatausahaan dan tujuan pengelolaan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan penggunaan sarana pembayaran elektronik seperti internet banking dan kartu debit untuk transaksi keuangan pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan baru tentang persyaratan pengangkatan bendahara, kedudukan bendahara dalam struktur organisasi, dan mekanisme transaksi menggunakan sarana pembayaran elektronik. Tujuannya adalah untuk mempercepat transaksi non tunai dan mence
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran belanja publik. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dokumen ini mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan tugas bendahara sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Ifik Firdaus
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengelolaan keuangan madrasah dan PPS tahun anggaran 2013, mencakup dasar hukum, pengertian, tugas bendahara, laporan dan pertanggungjawaban bendahara.
Msateri pada workshop Aplikasi Manajemen Kuangan DIPA Pendidikan Islam NegeriAliMZebua
Workshop online tentang pengenalan manajemen aplikasi keuangan DIPA Pendidikan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Prodi MPI IAIN Kerinci dan MAC pada 16 Mei 2020. Dokumen ini membahas tentang reformasi keuangan negara, pengelola keuangan di madrasah seperti KPA, PPK, dan bendahara pengeluaran, serta asas penatausahaan dan tujuan pengelolaan keuangan.
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satkerAndy bleach
1. Dokumen ini menjelaskan tentang prosedur permohonan, penilaian, pembukaan, pelaporan saldo, dan penutupan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian/lembaga. Prosesnya melibatkan penyampaian permohonan oleh KPA/kepala satker beserta dokumen pendukung kepada Kuasa BUN di daerah untuk ditinjau kelengkapan dan kelayakannya.
1. Tim verifikator ITS melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan semester 1 TA 2019/2020 untuk 157 sekolah.
2. Hasil verifikasi menemukan beberapa kekurangan dan ketidakwajaran pada SPJ sekolah yang harus diselesaikan paling lambat 30 Desember 2019.
3. Jadwal tim keuangan ITS meliputi penandatanganan SPTJM, verifikasi SPJ, dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi.
Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah pembukuan bendahara, yang mencakup: (1) pendahuluan tentang dasar hukum, definisi, tugas dan manfaat pembukuan bendahara, (2) pokok pengaturan seperti hubungan bendahara dengan pengguna anggaran dan bendahara umum negara, penatausahaan kas, dan pembukuan, (3) pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup pejabat perbendaharaan, daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaksanaan berbagai jenis anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penatausahaan pelaksanaan anggaran.
Modul ini memberikan pedoman bagi pejabat/pegawai terkait tentang pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan pengeluaran pada instansi pemerintah. Modul ini mencakup proses pembukuan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan verifikasi laporan oleh KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat permasalahan dalam mekanisme pengiriman uang antar KPPN yang menyebabkan selisih pencatatan
2. Jenis-jenis permasalahan tersebut adalah lebih limpah, kurang limpah, double input, kurang input, dan kesalahan bank tujuan pelimpahan
3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah seperti rekonsiliasi, konfirmasi,
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi daftar pejabat penilai dan pegawai yang dinilai beserta jabatan dan unit kerjanya.
2. Terdapat target kerja tahunan pegawai yang dinilai beserta kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan.
3. Terdapat penilaian pencapaian target kerja tahunan oleh pejabat penilai beserta nilai kinerja yang dicapai pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran belanja publik. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dokumen ini mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan tanggung jawab bendahara sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Negara. Prosedur tersebut meliputi permintaan pengembalian oleh PA/KPA atau bank penyetor, penerbitan surat keterangan dan perintah pembayaran, penerbitan SPM PP, pengajuan SPM ke KPPN, penerbitan dan pemrosesan SP2D oleh KPPN, serta pembukuan koreksi ole
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan daerah yang mencakup asas umum, pelaksanaan penatausahaan, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta sistem akuntansi keuangan daerah. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluar Anggaran, Penguji Anggaran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2012 di Provinsi DIY. Terdapat penjelasan peran dan tanggung jawab berbagai pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan lainnya. Juga diuraikan tahapan pelaksanaan pendapatan APBD, penggunaan dana pan
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satkerAndy bleach
1. Dokumen ini menjelaskan tentang prosedur permohonan, penilaian, pembukaan, pelaporan saldo, dan penutupan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian/lembaga. Prosesnya melibatkan penyampaian permohonan oleh KPA/kepala satker beserta dokumen pendukung kepada Kuasa BUN di daerah untuk ditinjau kelengkapan dan kelayakannya.
1. Tim verifikator ITS melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan semester 1 TA 2019/2020 untuk 157 sekolah.
2. Hasil verifikasi menemukan beberapa kekurangan dan ketidakwajaran pada SPJ sekolah yang harus diselesaikan paling lambat 30 Desember 2019.
3. Jadwal tim keuangan ITS meliputi penandatanganan SPTJM, verifikasi SPJ, dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi.
Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah pembukuan bendahara, yang mencakup: (1) pendahuluan tentang dasar hukum, definisi, tugas dan manfaat pembukuan bendahara, (2) pokok pengaturan seperti hubungan bendahara dengan pengguna anggaran dan bendahara umum negara, penatausahaan kas, dan pembukuan, (3) pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup pejabat perbendaharaan, daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaksanaan berbagai jenis anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penatausahaan pelaksanaan anggaran.
Modul ini memberikan pedoman bagi pejabat/pegawai terkait tentang pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan pengeluaran pada instansi pemerintah. Modul ini mencakup proses pembukuan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan verifikasi laporan oleh KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat permasalahan dalam mekanisme pengiriman uang antar KPPN yang menyebabkan selisih pencatatan
2. Jenis-jenis permasalahan tersebut adalah lebih limpah, kurang limpah, double input, kurang input, dan kesalahan bank tujuan pelimpahan
3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah seperti rekonsiliasi, konfirmasi,
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi daftar pejabat penilai dan pegawai yang dinilai beserta jabatan dan unit kerjanya.
2. Terdapat target kerja tahunan pegawai yang dinilai beserta kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan.
3. Terdapat penilaian pencapaian target kerja tahunan oleh pejabat penilai beserta nilai kinerja yang dicapai pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran belanja publik. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dokumen ini mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan tanggung jawab bendahara sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Negara. Prosedur tersebut meliputi permintaan pengembalian oleh PA/KPA atau bank penyetor, penerbitan surat keterangan dan perintah pembayaran, penerbitan SPM PP, pengajuan SPM ke KPPN, penerbitan dan pemrosesan SP2D oleh KPPN, serta pembukuan koreksi ole
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan daerah yang mencakup asas umum, pelaksanaan penatausahaan, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta sistem akuntansi keuangan daerah. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluar Anggaran, Penguji Anggaran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2012 di Provinsi DIY. Terdapat penjelasan peran dan tanggung jawab berbagai pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan lainnya. Juga diuraikan tahapan pelaksanaan pendapatan APBD, penggunaan dana pan
Dokumen tersebut mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Diatur mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Anggaran.
Tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri meliputi tiga mekanisme, yaitu: (1) pembayaran langsung oleh pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, (2) penggantian pembiayaan pendahuluan apabila dana telah ditarik terlebih dahulu, (3) penggunaan letter of credit untuk pembelian barang dan jasa luar negeri. Prosesnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bank untuk memastikan dok
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan desa, termasuk prosedur penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan keuangan desa seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
3. 3
PMK NOMOR
162/PMK.05/2013
KMK NOMOR
459/KMK.05/1997
Ruang Lingkup PMK 162/PMK.05/2013 meliputi:
a. Pengangkatan Bendahara
b. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan
Kembali Bendahara
c. Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat
Pengganti Bendahara
d. Penatausahaan Kas Bendahara
e. Pembukuan Bendahara
f. Pemeriksaan Kas Bendahara oleh KPA/PPK dan
rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA
g. Penyusunan, penatausahaan, dan penyampaian LPJ
Ruang Lingkup KMK459/KMK.05/1997 meliputi:
a. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan
Kembali Bendahara
b. Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat
Pengganti Bendahara
c. Penatausahaan Kas Bendahara
RUANG LINGKUP
PERBANDINGAN PMK NOMOR 162/PMK.05/2013
dan KMK NOMOR 459/KMK.05/1997
4. 4
PMK NOMOR
162/PMK.05/2013
KMK NOMOR
459/KMK.05/1997
Pasal 1 ayat 17, Bendahara Penerimaan adalah orang yang
ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam
rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker KL
Pasal 4 ayat 1, Bendahara Penerimaan merupakan pejabat
perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab
kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab
atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam
rangka pelaksanaan APBN
Pasal 1, Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai adalah
pejabat di lingkungan DJBC yang diangkat oleh Direktur
Jenderal BC atas nama Menteri Keuangan sebagai Kepala
Seksi Perbendaharaan atau Kepala Sub Seksi
Perbendaharaan pada Kantor di lingkungan DJBC.
Pasal 2, Bendaharawan berkewajiban untuk
memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan, dan
menatausahakan penerimaan dalam rangka kegiatan
impor, ekspor, dan cukai.
PERBANDINGAN PMK NOMOR 162/PMK.05/2013
dan KMK NOMOR 459/KMK.05/1997
PENGERTIAN BENDAHARA PENERIMAAN
5.
6. DAFTAR ISI
I. Pembukuan Bendahara Penerimaan
II. Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
III. Rekonsiliasi Internal
IV. Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan
7. Pembukuan Bendahara Penerimaan
7
Bendahara melakukan pembukuan atas seluruh
penerimaan uang yang ada di satker berdasarkan
tugasnya.
Pembukuan Bendahara dilakukan pada BKU, Buku
Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran dengan
menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN
(Kemenkeu).
Dalam hal tertentu, pembukuan bisa dilakukan dengan
manual tangan atau komputer.
8. Pemeriksaan Kas
Pemeriksaan Kas dilakukan dalam hal:
a. Terjadi pergantian Bendahara
b. Dilakukan rekonsiliasi internal
c. Sewaktu-waktu
Hasil Pemeriksaan Kas dituangkan dalam BA
Pemeriksaan Kas dilakukan oleh:
a. Kepala Satker/pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara untuk
Bendahara Penerimaan
9. Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
.
Bendahara Penerimaan mengelola uang baik yang sudah
menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara;
Dalam hal ditunjuk Petugas Penerima Setoran, Bendahara
Penerimaan menatausahakan uang setelah petugas tersebut
menyetorkan uang yang diterimanya ke rekening kas negara
atau kepada bendahara penerimaan;
Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara melakukan pengamanan atas
uang tunai yang ada di brankas Bendahara Penerimaan
10. Rekonsiliasi Internal
Rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara
dengan UAKPA dilakukan minimal 1 kali di akhir bulan
bersamaan dengan pemeriksaan kas dan dituangkan
dalam Berita Acara
Rekonsiliasi dilakukan oleh:
Kepala Satker/pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara untuk Bendahara Penerimaan
12. LPJ Bendahara
• LPJ Bendahara disusun secara bulanan atas
uang yang dikelolanya baik rupiah maupun valas
ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
• LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU, Buku
Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran
yang telah direkonsiliasi dan ditandatangani oleh
Bendahara dan pejabat yang melakukan
pemeriksaan kas dan rekonsiliasi
12
13. LPJ Bendahara
LPJ Bend. Penerimaan disusun dalam format yang ditetapkan &
disampaikan ke KPPN dilampiri:
Daftar Rincian Saldo Rekening
Rekening Koran
BA Pemeriksaan Kas
13
14.
15. Pembukuan Bendahara Penerimaan
Mengingat karakteristik penerimaan yang ada di satker,
penentuan Buku Pembantu (selain BP Kas) adalah oleh
masing-masing K/L dengan prinsip:
a. Bisa membedakan status telah menjadi hak negara atau
belum
b. Bisa membedakan siapa yang mengelola
Jenis Buku Pembantu bisa berdasarkan jenis penerimaan
(PNBP Umum atau Fungsional) bisa juga berdasarkan kegiatan
(jaminan, titipan, dll).
15
18. Dokumen
Sumber/
Transaksi
B K U BP
Kas
BP XX BP
XXX
BP
XXXX
Was
MAP
Pe’
sah
an
D K D K D K D K D K Tar
get
Re
al
DIPA/Target
SBS
SSBP (strn Bdh)
SSBP (strn WB)
18
90 90 90
30 30 30
30 30 30
10 10
19. Dokumen
Sumber/
Transaksi
B K U BP
Kas
BP
PNBP
BP
DPK
BP
Pajak
Was
MAP
Pe’
sah
an
D K D K D K D K D K Tar
get
Re
al
DIPA/Target
SBS
SSBP (strn Bdh)
SSP (strn Bdh)
SSBP (strn WB)
Bukti Pen.Int.
Bayar DPK
Alih PNBP
90 90 90
40 40 40
30 30 30
20 20
30
30
20
20 20
20 20 20 20 20
10
10 10 10 10
20 20
19
20
