Dokumen tersebut membahas tentang dua jenis kebijakan pemerintah yaitu kebijakan protektif dan redistributif. Kebijakan protektif bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengatur aktivitas swasta, sementara kebijakan redistributif bertujuan untuk meredistribusikan kekayaan di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Dokumen tersebut juga menyebutkan contoh-contoh kebijakan dari k
Disampaikan dalam Dialog Publik dengan Tema: “Pencegahan Korupsi Terhadap Aparat Pemerintahan Daerah”, diselenggarakan oleh BEM Universitas Kartanegara
Disampaikan dalam Dialog Publik dengan Tema: “Pencegahan Korupsi Terhadap Aparat Pemerintahan Daerah”, diselenggarakan oleh BEM Universitas Kartanegara
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Kebijakan Protektif Regulatif
Kebijakan atau program-progran yang bersifat
protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud
untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor
swasta.
Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau
membahayakan masyakarat tidak akan diijinkan
untuk dijual di pasar oleh sektor swasta.
Kondisi yang dipertimbangan sangat diperlukan
untuk melindungi kepentingan masyarakat harus
diatur oleh pemerintah.
3. Kebijakan Protektif...lanjutan
Contoh-contoh kebijakan protektif
Ijin peredaran obat
Pelabelan halal pada makanan
Peraturan tentang pengolahan limbah industri
Ijin kelayakan terbang pesawat
Pencantuman label merokok membahayakan
konsumen
Ketentuan tentang upah minimum
provinsi/kabupaten
Perda Miras
4. Kebijakan Redistributif
Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program
yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat
meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan
nilai- nilai yang lain diantara berbagai klas sosial
masyarakat atau etnisitas di dalam masyarkat.
Tujuan kebijakan redistributif adalah untuk mencegah
ketimpangan yang makin lebar pada masyarakat.
Asumsi yang dipakai dalam pembuatan kebijakan ini
adalah bahwa kompetisi yang terjadi di dalam
masyarakat akan menghasilkan pemenang dan
pecundang.
5. Kebijakan Redistributif…
Berbagai contoh kebijakan redistributif
adalah:
Pajak progresif
Mencegah adanya deskriminasi rasial atau
gender
Program pelatihan kerja untuk orang
miskin
Program Reformasi agraria
6. Aktor-aktor Dalam…. lanjutan
Para pemeran serta resmi:
►Agen-agen pemerintah (birokrasi),
►Presiden (eksekutif),
►Legislatif
►Yudikatif.
Pemeran serta tdk resmi:
►Kelompok-kelompok kepentingan,
►Partai Politik,
►Warganegara individu.
7. Aktor-aktor Dalam Perumusan
Kebijakan
Badan-badan administrasi
►Hal ini berkaitan erat degan pemahaman
kebijakan apa yg dilakukan oleh pemerintah
mengenai masalah tertentu.
►Badan-badan administrasi juga menjadi sumber
utama mengenai usul-usul pembuatan UU dalam
sistem politik, bahkan juga secara aktif melakukan
loby dan menggunakan tekanan tekanan dalam
penetapan UU.
8. Presiden (eksekutif)
Keterlibatan presiden dlm perumusan
kebijakan dapat dilihat dalam rapat-rapat
kabinet. Bahkan Presiden terlibat secara
personal dalam perumusan kebijakan.
Presiden juga membentuk komisi penasehat
yang terdiri dari warganegara maupun
pejabat-pejabat yang ditujukan untuk
menyelidiki kebijakan tertentu dan
mengembangkan usul-usul kebijakan.
9. Lembaga Yudikatif
Lembaga ini mempunyai kekuasaan yg cukup
besar untuk mempengaruhi kebijakan publik
melalui pengujian kembali (peninjauan
yudisial) suatu UU atau peraturan.
Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan
pengadilan untuk menentukan apakah
tindakan tindakan yang diambil oleh Eksekutif
maupun Legislatif sesuai konstitusi atau
tidak.
10. Lembaga Legislatif
Setiap UU menyangkut persoalan persoalan publik
harus mendapatkan persetujuan dari lembaga
Legislatif.
Keterlibatan lembaga Legislatif dalam perumusan
kebijakan dapat dilihat dari mekanisme :
►Dengar pendapat
►Penyelidikan dan kontak yang dilakukan dengan
pejabat pejabat administratif, kelompok kelompok
kepentingan dll.
11. Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi
kepentingan (menyatakan tuntutan dan memberikan
alternatif tindakan kebijakan).
Memberikan informasi kepada para pejabat publik
mengenai sifat serta konsekuensi yang mungkin
timbul dari kebijakan yang diajukan.
Kelompok kepentingan memberikan sumbangan
yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan
publik.
12. Partai-Partai Politik
Partai Politik pada dasarnya lebih
berorientasi kepada kekuasaan dibandingkan
dengan kebijakan publik. Tapi dalam
masyarakat modern, Partai Politik seringkali
melakukan agregasi kepentingan (berusaha
utk mengubah tuntutan tuntutan tertentu dari
kelompok kelompok kepentingan mejadi
alternatif kebijakan).
13. Warganegara Individu
Warganegara secara Individu dapat mengambil
peran aktif dalam pembuatan kebijakan melalui
pemilu.
Melalui pemilu warganegara memilih para pembentuk
kebijakan puncak. Sehingga pemilu merupakan
metode yang penting dari pengaruh warganegara
dalam pembentukan kebijakan karena hal ini
memungkinkan warganegara untuk memilih para
pejabat dan sedikit banyak menginstruksikan pejabat
pejabat ini mengenai kebijakan tertentu.