Sektor pertanian memainkan peranan krusial dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan mengutamakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berbagai kebijakan diimplementasikan, termasuk stabilisasi harga, pemasaran, dan perlindungan lahan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan memperkuat agribisnis dengan inovasi teknologi dan dukungan terhadap komoditas lokal untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

1. PERAN SEKTOR PERTANIAN
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Nim : 11140879
Nama : Eem Masitoh

2. Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting
di Indonesia dalam mensejahterakan kehidupan penduduk Indonesia, karena
sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bertani. Salah satu komoditi
pangan pokok diIndonesia adalah padi yang mampu menstabilkan pembangunan
nasional di Indonesia.
Contoh: Pada tahun 2009 peranan sektor pertanian mempunyai kontribusi
terhadap pembentukan PDB sebesar 15,3% berdasarkan harga yang berlaku.

3. Kebijakan pertanian adalah salah satu dari kegiatan untuk masyarakat
(public action) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara umum.
Merumuskan suatu kebijakan untuk pembangunan pertanian berarti menentukan
strategi untuk mengkondisikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan
pertanian agar dapat mencapai keadaan yang diinginkan dan ini harus memenuh
kriteria sbb
1. Teknologi, alat dan keterampilan yang ada dapat dan memadai strategi terseb
2. Secara ekonomi menguntungkan, artinya penerapan strategi ini secara finans
memberikan net benefit pihak pihak yang terlibat didala
mnya.
3. Secara sosiologis dapat dipertanggungjawabkan, artinya penerapan strategi
ini tidak membuat komunitas masyarakat menjadi terganggu keseimbangan
harmoninya.
4. Secara ekologis berkelanjutan,artinya penerapan strategi ini ramah lingkungan
dan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem keseimbangan alami.

4. Secara garis besar kebijakan pertanian memberikan fokus penekanan pada tiga
bidang utama yaitu:
1. Farm (usaha) yaitu bidang kebijakan yang didasarkan pada kenyataan
bahwa pertanian adalah usaha keluarga dan karena itu pembangunan pertanian
tidak bisa terlepas dari pembangunan keluarga petani secara utuh.
2. Price Parity (pasangan harga) yaitu bidang kebijakan yang diarahkan untuk
memperoleh tingkat harga yang wajar bagi produk pertanian relatif terhadap
produk-produk sektor lainnya dalam pertanian.
3. Bargaining position (posisi tawar ) yaitu bidang kebijakan untuk membantu
memperkuat posisi petani sehingga mereka dapat memperoleh insentif yang lay
untuk usaha yang mereka jalankan

5. Sementara menurut orientasiya kebijakan dapat dibagi menjadi dua yaitu :
1. Kebijakan pengembangan (development police)
2. Kebijakan kompensasi (compensating police)
Kebijakan-kebijan yang dijalankan pemerintah dalam rangka pembangunan
Pertanian
1. Kebijakan harga, segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk mengadakan
stabilisasi harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapatan
petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim kemusim atau dari tahun ketahun.
Secara teoritis kebijakan harga dapat dipakai mencapai tiga tujuan yaitu:
 Stabilisasi harga hasil-hasil pertanuian teutama pada tingkat petani.
 Meningkatkan pendaptan petani melalui perbaikan nilai tukar (term of rate)
 Memberikan arah dan petunjuk pda jumlah produksi

6. 2. Kebijakan Pemasaran,di bentuknya badan-badan pemasaran di Indonesia,
seperti PT eksportir kopi, badan pengurus kopra, badan pengurus lada dengan
tujuan untuk mengurangi pengaruh fluktuasi harga pasar dunia atas penghasilan
petani dan memberikan jaminan harga yang minimum yang stabil pada petani.
Masalah yang dihadapi di Indonesia adalah kurangnya kegairahan berproduksi
Pada tingkat petani, tidak adanya keinginan untuk mengadakan penanaman
baru, dan usaha-usaha lain untuk menaikan produksi karena persentase harga
yang diterima oleh petani relatif rendah dibandingkan dengna bagian yang
diterima golongan-golongan lain.
3. Kebijakan Struktural bertujuan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya
luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian yang baru
dan perbaikan prasaran pertanianpada umumnya, baik fisik maupun sosial
ekonomi.

7. 4. Kebijakan inpres Desa tertinggal (IDT), diperlukan untuk meningkatkan
Penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal dan untuk
Menyukseskan program pemerataan karena dengan IDT diharapkan dapat
Memobilisasi kemampuan masyarakat kecil secara lebih besar, artinya masyarak
Mampu meningkatkan wawasan , kebersamaan dan partisipasi terhadap kegiatan
yang mereka lakukan.
Empat tujuan IDT diantaranya:
1. Memadukan gerak langkah semua instansi , lembaga pemerintah , masyarakat
dan dunia usaha untuk mendukung program penaguuulangan kemiskinan.
2. Membuka peluang bagi penduduk miskinuntuk melakukan kegiatan produktuf
dengan bantuan modal kerja.
3. mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi
penduduk miskin melalui penyediaan dana bantuan.
4. Meningkatkan kesadaran, kemauan, tangggungjawab , rasa kebersamaan,
harga diri dan percaya pada diri penduduk miskin di masyarakat. Dengan ini SDM dan SD
diharapkan akan mencapai suatu pembangunan yang berkesinambungan.

8. KETAHANAN PANGAN
Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional yang
berdampak besar pada seluruh warga negara yang ada dalam Indonesia. Dapat diartikan
juga sebagai kondisi dimana terjadi ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap dan
stabilitas harga dari pangan. Pangan itu sendiri dapat diartikan kebutuhan mendasar bagi
manusia terhadap untuk dapat mempertahankan hidup dan merupakan hak asasi yang
terpenuhi setiap waktu.
Sektor pertanian merupakan sejenis proses produksi ysng didasarkan pada
pertumbuhan tanaman yang dilakukan oleh petani. Sektor pertanian secara luas meliputi
pertanian, perikanan serta kehutanan
Sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor
atau produk subtitusi impor. Perolehan devisa dari ekspor perrtanian dapat digunakan
membayar kebutuhan impor barang-barang teknologi untuk memodernisasikanserta
mampu memperluas sektor pertanian.

9. Sektor pertanian menghasillkan bahan pangan dan bahan baku untuk sektor industri bara
dan jasa. Apabila peningkatan pangan dapat dipenuhi oleh domestik maka tingkat inflasi
dan tingkat upah tenaga kerja yang diyakini dapat memacu petumbuhan ekonomi.
Sektor pertanian merupakan pasar potensial bagi produk-produk industri sehingga apabila
sektor peranian bisa tumbuh dan berkembang sehat akan menjadi stimulus permintaan
produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri.
Peran Pemerintah Dalam Upaya Memajukan Pertahanan Pangan
1. Memperkuat struktur ekoonomi masyarakat berbasis agribisnis dan meningkatkan
peranan serta swadaya masyarakat
2. Membuat kebijakan yang dapat memperkuat pertahanan pangan upaya mewujudkan
ketahanan pangan nasional tidak terlepas dari kebijakan umum pembangunan
pertanian dalam mendukung penyediaan pangan, terutama dari produksi domestik.
3. Pengembangan inovasi teknologi seperti pengembangan pengelolaan terpadu,
4. Pengembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi akan mencakup spektrum

10. Teknologi yang sangat luas dari teknologi yang terkait dengan teknologi pengembangan
sarana produksi (benih, pupuk dan insteksida), teknologi pengelolaan lahan 9traktor),
Teknologi pengelolaan air (irigasi gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan konservasi air ),
Teknologi budidaya (cara tanam, jarak tanam, pengiliran varietas), teknologi pengendalian
Hama terpadu.
4. Diverifikasi Produksi pangan, merupakan aspek yang sangatpenting dalam ketahanan
Pangan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan pendapatan petani dan memperkecil
resiko usaha.
5. Pemerintah harus lebih memberikan dukungan dan kontribusi terhadap komoditas
lokal seperti adanya teknologi yang mendukung seperti curah hujan, dll.
6. Menghimbau kelompok tani yang ada di daerah memanfaatkan lumbung pangan
untuk menabung hasil panen mereka. Lumbung pangan yang dibangun oleh pemerinta
tersebut berfungsi untuk menyimpan hasil panen mereka ditabung dilumbung pangan
Keamanan dan mutu padi atau berasnya akan terjamin. Pembangunan lumbung pang
Disetiap kecamatan di daerah.
7 Perlindungan lahan pertanian

11. 8. Melakukan pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
menjaminter sedianya dana pendanaan dalam penyelanggaraan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi dan
pemerintah Kabupaten/Kota.
Kebijakan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur
Pembiayaan pada keseluruhan sistem dan proses Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, meliputi : Perencanaan dan Penetapan, Pengembangan, Penelitian,
Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, sistem informasi, serta
Perlindungan dan pmberdayaan petani.
Untuk memenuhi Pembiayaan sistem dan proses Perlindungan Lahan Pretanian Pangan
Berkelanjutan yaitu:
1. Kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai terkait dengan perencanaan dan penetapan,
Pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan,
Sistem informasi serta perlindungan dan pemberdayaan etani yang merupakan bagian
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BErkelanjjutan

12. 2. Sumber-sumbr dan bentuk Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Angaran Pendapatan dan
Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten
/Kota terhadap kegiatan-kegiatan yamg perllu dibiayai berdasarkan ketentuan
perundang-undangan dan
3 penyelengggaraan Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

13. TERIMAKASIH