ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANAN

2. Kebidanan/001/2/2013
MODUL 2a
ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANAN
PENULIS:
Siti Patimah,SST,M.Keb
PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
PUSDIKLATNAKES BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2013

3. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
1
Majelis Pertimbangan Etik Profesi
Kegiatan Belajar III
1. Menjelaskan tugas dan wewenang
MP2EPM
2. Menjelaskan Majelis Etika Profesi Bidan
3. Menjelaskan Badan Konsil Kebidanan
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Tugas dan Wewenang MP2EPM
2. Majelis Etika Profesi Kebidanan
3. Badan Konsil Kebidanan
POKOK
Materi
Setelah mempelajari kegiatan
belajar 1 ini Anda mampu memahami dan
menjelaskan tentang peran dan fungsi
Majelis Pertimbangan Etik Profesi
TUJUAN
Pembelajaran Umum

4. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 2
Selamat anda telah menyelesaikan
kegiatan belajar 2. Selanjutnya marilah
kita pelajari pokok bahasan tentang
Majelis Etika Profesi ini.
Apa yang menjadi dasar penyusu-
nan Majelis Pertimbangan etik?
Dasar penyusunan Majelis Pertim-
bangan Etika Profesi adalah Majelis
Pembinaan dan Pengawasan Etik Pe-
layanan Medis (MP2EPM), yang meli-
puti :
1. Kepmenkes RI no.554/Menkes/
Per/XII/1982
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Ta-
hun 1988 Bab V Pasal 11
3. Surat Keputusan Menteri Keseha-
tan No.640/Menkes/Per/X/1991,
tentang Pembentukan MP2EPM.
Dasar Majelis Disiplin Tenaga Keseha-
tan (MDTK) adalah sebagai berikut :
1. Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945
2. Undang – Undang No.23 Tahun
1992 Tentang Kesehatan
3. Keputusan Presiden Tahun 1995
tentang pembentukan MDTK
Tugas Majelis Disiplin Tenaga Kes-
ehatan (MDTK) adalah meneliti dan
menentukan ada atau tidaknya kesala-
han atau kelalaian dalam menerapkan
standar profesi yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan.
A. Tugas dan wewenang (MP2EPM)
Apa saja tugas dan wewenang
MP2EPM di pusat dan daerah ?
1. Wilayah Pusat
a. Memberi pertimbangan tentang
etik dan standar profesi tenaga
kesehatan kepada menteri
b. Membina, mengembangkan dan
mengawasi secara aktif pelaksa-
naan kode etik kedokteran gigi,
perawat, bidan, sarjana farmasi
dan rumah sakit.
c. Menyelesaikan persoalan, me-
nerima rujukan dan mengada-
kan konsultasi dengan instansi
terkait.
d. MP2EPM pusat atas menteri
yang berwenang mereka yang
ditunjuk mengurus persoalan
etik tenaga kesehatan.
Uraian Materi

5. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 3
2. Wilayah Propinsi
a. Menerima dan memberi per-
timbangan, mengawasi persoa-
lan kode etik, dan mengadakan
konsultasi dengan instansi ter-
kait dengan persoalan kode etik
b. Memberi nasehat, membina dan
mengembangkan serta men-
gawasi secara aktif etik pro-
fesi tenaga kesehatan dalam
wilayahnya bekerja sama den-
gan organisasi profesi seperti
IDI, PDGI, PPNI, IBI, ISFI, PRS21.
c. Memberi pertimbangan dan sa-
ran kepada instansi terkait
d. MP2EPM propinsi atas nama
Kepala Kantor Wilayah Depar-
temen Kesehatan Propinsi ber-
wenang memanggil mereka
yang bersangkutan dalam suatu
etik profesi.
B. Majelis Etika Profesi Bidan
Majelis etika profesi adalah
merupakan badan perlindungan
hukum terhadap para bidan sehu-
bungan dengan adanya tuntutan
dari klien akibat pelayanan yang
diberikan dan tidak melakukan in-
dikasi penyimpangan hukum. Re-
alisasi Majelis etika profesi bidan
adalah dalam bentuk Majelis per-
timbangan Etika Bidan (MPEB) dan
Majelis Pembelaan Anggota.
Tujuan dibentuknya Majelis Eti-
ka Bidan adalah untuk memberi-
kan perlindungan yang seimbang
dan obyektif kepada bidan dan
penerima pelayanan.
Tugas Majelis Etik Kebidanan
adalah meliputi :
1. Meneliti dan menentukan ada
dan tidaknya kesalahan atau ke-
lalaian dalam menerapkan stan-
dar profesi yang dilakukan oleh
bidan.
2. Penilaian didasarkan atas per-
mintaan pejabat, pasien, dan
keluarga yang dirugikan oleh
pelayanan kebidanan.
3. Permohonan secara tertulis dan
disertai data-data
4. Keputusan tingkat propinsi ber-
sifat final dan bisa konsul ke
Majelis Etik Kebidanan pada
tingkat pusat.
5. Sidang Majelis Etik Kebidanan
paling lambat tujuh hari, setelah
menerima pengaduan. Pelaksa-
naan sidang menghadirkan dan
minta keterangan dari bidan
dan saksi – saksi.
6. Keputusan paling lambat 60
hari, dan kemudian disampaikan
secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang.

6. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 4
7. Biaya dibebankan pada ang-
garan pimpinan pusat IBI atau
pimpinan daerah IBI di tingkat
propinsi.
Dalam pelaksanaannya di-
lapangan sekarang ini bahwa or-
ganisasi profesi bidan IBI, telah
melantik MPEB dan MPA, namun
dalam pelaksanaannya belum te-
realisasi dengan baik.
C. Badan Konsil Kebidanan
Dalam organisasi profesi bidan
indonesia hingga saat ini belum
terbentuk badan konsil kebidanan.
Secara konseptual badan konsil
merupakan badan yang dibentuk
dalam rangka melindungi mas-
yarakat penerima jasa pelayanan
dan meningkatkan mutu pelayanan
kebidanan. Konsil kebidanan indo-
nesia merupakan lembaga oto-
nom dan independen, bertanggu-
ng jawab kepada Presiden sebagai
kepala negara.
1. Tugas badan konsil Kebidanan :
a. melakukan registrasi tenaga
bidan
b. menetapkan standar pendi-
dikan bidan
c. menapis dan merumuskan
arah perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
d. melakukan pembinaan ter-
hadap pelangggaran prak-
tik kebidanan
Konsil kebidanan indonesia
berfungsi mengatur, menetapkan
serta membina tenaga bidan yang
menjalankan praktik kebidanan
dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan.
2. Wewenang badan konsil ke-
bidanan meliputi :
a. Menetapkan standar kom-
petensi bidan
b. Menguji persyaratan regis-
trasi bidan
c. Menyetujui dan menolak
permohonan registrasi
d. Menerbitkan dan mencabut
sertifikat registrasi
e. Menetapkan teknologi ke-
bidanan yang dapat diter-
apkan di indonesia
f. Melakukan pembinaan
bidan mengenai pelaksa-
naan etika profesi yang
ditetapkan organisasi pro-
fesi

7. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 5
g. Melakukan pencatatan
bidan yang dikenakan sank-
si oleh organisasi profesi.
3. Keanggotaan konsil kebidanan:
a. Dari unsur Departemen kes-
ehatan 2 orang
b. Lembaga konsumen 1
orang
c. Bidan 10 orang
d. Organisasi profesi terkait 4
orang
e. Ahli hukum 1 orang
4. Persyaratan anggota konsil :
a. Warga negara indonesia
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Berkelakuan baik
d. Usia sekurangnya 40 tahun
e. Pernah praktik kebidanan
min 10 tahun
f. Memiliki moral etika yang
tinggi
5. Keanggotaan konsil berhenti
karena :
a. Berakhir masa jabatan se-
bagai anggota
b. Meninggal dunia
c. Mengundurkan diri
d. Bertempat tinggal diluar
wilayah Republik Indonesia
e. Gangguan kesehatan
f. Diberhentikan karena me-
langgar aturan konsil

8. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 6
Setelah kita mempelajari materi
ini maka dapat disimpulkan :
1. Majelis Disiplin Tenaga Kese-
hatan (MDTK) bertugas untuk
meneliti dan menentukan ada
atau tidaknya kesalahan atau
kelalaian dalam menerapkan
standar profesi yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan dalam
memberikan pelayanan keseha-
tan.
2. MP2EPM berkedudukan di
wilayah pusat dan daerah
3. Realisasi Majelis etika profesi
bidan adalah dalam bentuk Ma-
jelis pertimbangan Etika Bidan
(MPEB) dan Majelis Pembelaan
Anggota.
4. Tujuan dibentuknya Majelis Eti-
ka Bidan adalah untuk member-
ikan perlindungan yang seim-
bang dan obyektif kepada bidan
dan penerima pelayanan.
5. Hingga saat ini di indonesia be-
lum terbentuk konsil kebidanan
Rangkuman

9. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 7
Test Formatif
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikann lingkaran pada salah
satu pilihan jawabban yang anda anggap paling benar
1. Apabila ada seorang bidan yang di duga melakukan kelalaian sehing-
ga menyebabkan seorang ibu bersalin meninggal maka yang bertugas
melakukan investigasi adalah....
a. MP2EM
b. MDTK
c. MPEB
d. Konsil kebidanan
e. IBI
2. Untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan obyektif kepada
bidan dan penerima pelayanan.
a. MP2EM
b. MDTK
c. MPEB
d. Konsil kebidanan
e. IBI
3. Badan yang dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat penerima jasa
pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan merupakan
lembaga otonom dan independen, bertanggung jawab kepada Presiden
sebagai kepala negara.
a. Konsil kebidanan

10. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 8
b. IBI
c. MDTK
d. MPEB
e. MP2EPM
4. Seorang pasien dapat melakukan pengaduan kepada majelis etik profesi
bidan, pengaduan ini dilanjutkan dengan sidang dalam waktu paling lam-
bat.......setelah adanya pengaduan.
a. 5 hari
b. 7 hari
c. 5 minggu
d. 7 minggu
e. 7 bulan
5. Persyaratan angggota konsil adalah berikut ini :
a. Boleh WNA
b. Ahli hukum
c. Berkelakuan baik
d. Usia sekurangnya 30 tahun
e. Pernah praktik kebidanan min 5 tahun
Cocokkanlah jawaban Saudari dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat
di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Saudari yang benar, kemudian gu-
nakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi kegiatan belajar.

11. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 9
Rumus:
Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat Penguasaan = ----------------------------------------------- X 100
5
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 – 100 % = Baik sekali
80 – 89 % = Baik
70 – 79 % = Cukup
< 70 % = Kurang
JikatingkatpenguasaanSaudarikurangdari 70%silahkanpelajarikembalikegiatan-
belajar 1 inisampaiandabetulbetulmenguasaiisidarimaterikegiatanbelajar 1.Jikat-
ingkatpenguasaanSaudaritelah 70% ataulebih, selamat.BerartiSaudaritelahmen-
guasaiseluruhkegiatanbelajarini.SilahkanSaudarilanjutkankekegiatanbelajar 3.
1. Lakukan studi kasus terhadap masalah yang pernah terjadi pada bidan di
daerah saudara!
2. Bagaimana peran Organisasi profesi terhadap penanganan masalah terse-
but?
3. Tugas dibuat secara tertulis sesuai pedoman dimodul 2b.
Tugas