Siaran Pers PWYP Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2012 bertajuk "Kegiatan Pertambangan Harus Transparan dan Akuntabel" menyikapi banyaknya persoalan tambang yang terjadi di Pulau Bangka

1. Koalisi'Masyarakat'Sipil'untuk'Transparansi''
dan'Akuntabilitas'Tata'Kelola'Sumberdaya'Ekstraktif'
PERS%%RELEASE
Untuk&diberitakan&pada&2&Oktober&2012,&dan&setelahnya.%
KEGIATAN(PERTAMBANGAN(HARUS(TRANSPARAN(DAN(AKUNTABEL(...!
%
Menyikapi maraknya sorotan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di
Indonesia-termasuk beberapa kegiatan pertambangan di wilayah Sulawesi, Publish What You
Pay Indonesia menyerukan agar proses kegiatan pertambangan berjalan secara transparan
dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas harus dimulai sejak awal sebelum penentuan
wilayah pertambangan, proses pemberian ijin/kontraknya, kegiatan operasi pertambangan
dan hasil (penerimaan) yang didapat, termasuk penggunaan penerimaan hasil tambang
tersebut untuk program pembangunan.
Sebelum proses pemberian ijin, pemerintah seharusnya mempertimbangkan secara
matang-matang dampak dari kegiatan pertambangan tersebut, termasuk meminta
pertimbangan masyarakat sekitar tempatan lokasi tambang berada. Selain memperhatikan
pertimbangan masyarakat tempatan, pembukaan lahan tambang sudah semestinya sesuai
dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
sendiri. Jangan tiba-tiba ijin dikeluarkan, AMDAL keluar dan dokumen-dokumen lainnya
sudah siap sedia, baru masyarakat tahu ada kegiatan pertambangan.
Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay Indonesia mengatakan:
“Meski pemerintah mendapatkan penerimaan daerah dari kegiatan pertambangan, namun
pembukaan lahan tambang tidak semestinya dilakukan dengan sembarangan. Pemerintah
harus menghitung untung dan rugi (cost and benefit) dari kegiatan tersebut, termasuk
kerugian sosial dan lingkungan bagi masyarakat dan lingkungan. Karena bisa jadi secara
ekonomi akan menambah penerimaan negara/daerah, namun kerusakan lingkungan dan
dampak sosial yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut lebih besar dari keuntungan
ekonomi yang diperoleh saat itu”.
Indonesia telah menjadi salah satu negara kandidat pelaksana EITI (Extractive
Industries Trasparency Initiative)-sebuah standar global untuk mentransparansikan
pembayaran-pembayaran dan penerimaan dari sektor industri ekstraktif. Komitmen Indonesia
yang tertuang dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor. 26 Tahun 2010 tersebut
mewajibkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik yang bergerak di
sektor Migas, pertambangan umum, maupun batubara untuk menyampaikan laporan kepada
EITI-Indonesia. Laporan pembayaran perusahaan-yang berupa pajak dan nonpajak tersebut
kemudian akan direkonsiliasi dengan laporan penerimaan dari pemerintah oleh rekonsiliator
independen. Dalam putaran pertama EITI ini, jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan
laporan kepada EITI sejumlah 129 perusahaan. “Selain laporan EITI, masyarakat dan Pemda
perlu tahu lebih detail, berapa penerimaan dari tambang tersebut, berapa untuk pusat
berapa untuk daerah dan bagaimana asal mula dari perhitungan penerimaan tersebut” imbuh
Azis Paturungi, Koordinator Yasmib Sulselbar.

2. Terkait dengan kegiatan pertambangan Bijih Besi di Pulau Bangka, banyak pihak
menyayangkan pemberian ijin tersebut, karena menyangkut kelangsungan hidup biota laut,
terlebih ditengarai RT/RW Kabupaten Minahasa Utara menyatakan bahwa Pulau Bangka
masuk sebagai kawasan pariwisata, Perikanan dan kelautan. “Dan Jika
ditengarai ada
indikasi penggantian RT/RT karena dorongan kegiatan pertambangan, maka tindakan
tersebut patut diduga merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan mengarah ke
kriminalitas lingkungan” Ujar Maryati Abdullah, Koordinator Publish Waht You Pay Indonesia
di tengah acara training EITI di Makassar.
Persoalan pertambangan di Pulau Bangka ini patut mendapat perhatian pemerintah,
termasuk pemerintah pusat. Sarmin Ginca, anggota Dewan Pengarah PWYP Indonesia
menambahkan “Penerbitan sertifikat Clean and Clear oleh Kementerian ESDM seharusnya
dipatuhi oleh Pemda, karena kejujuran Pemda dalam penerbitan IUP (Ijin Usaha
Pertambangan) menjadi kunci keberhasilan penataan pertambangan yang carut-marut saat
ini”.
Untuk itu, PWYP Indonesia mendukung upaya kelompok masyarakat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam “Save Bangka Island” sebagai bentuk gerakan
masyarakat untuk mendorong kegiatan pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Terkait dengan transparansi informasi, PWYP Indonesia meminta kepada pemerintah sebagai
badan publik yang juga terkena kewajiban Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP No.14/2008), untuk membuka informasi dan dokumen kepada publik dan memberikan
akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang mengajukan permintaan informasi.
Makassar, 2 Oktober 2012
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional
Contact: +6282125238247/marymaryati@yahoo.com
_________________________________________________________
PWYP%Indonesia. adalah. sebuah. koalisi. Nasional. Masyarakat. Sipil. untuk. Transparansi. dan.
Akuntabilitas. Sumberdaya. Ekstraktif.. Beranggotakan. 38. Organisasi. Masyarakat. Sipil. (OMS). yang.
tersebar .di.seluruh.wilayah.Indonesia,.terdiri. atas:.Transparansi.International.Indonesia%TII,.Pusat.
Telaah. dan. Informasi. Regional%PATTIRO,. Institute. for. Essential. Services. Reform%IESR,. Indonesia.
Corruption. Watch%ICW,. Indonesia. Parliamentary. Center%IPC,. Indonesia. Center. for. Environmental.
Law%ICEL,. Phi. Institute%PI,. Seknas. Forum. Indonesia. untuk. Transparansi. Anggaran%FITRA,.
Masyarakat.Transparansi.Aceh%MATA,.Gerakan.Antikorupsi.Aceh%GERAK,.GERAK.Aceh.Besar,.AKAR.
Bengkulu,.Fitra.Riau,.Lembaga.Pemberdayaan.dan.Aksi.Demokrasi%LPAD.Riau,. Forum. Komunikasi.
Pemuka. Masyarakat.Riau%FKPMR,. WALHI .Riau,.Yayasan.Puspa. Indonesia%PUSPA.Palembang,.Pusat.
Studi. Kebijakan. Sumatra. Selatan%PASKASS,. Pattiro. Serang. Banten,. Institute. for. Ecological. Study%
INFEST. Garut,. Institute. for. Development. and. Economic. Analysis%IDEA. D.I. Yogyakarta,. Lembaga.
Penelitian. dan. Aplikasi. Wacana%LPAW.Blora,. Bojonegoro.Institute,. Fitra. Jawa. Timur,. Public.Crisis.
Center%PCC. Tuban,. Gresik. Institute,. Gerakan. Rakyat. Peduli. Sampang%GPRS,. Pokja%30. Samarinda,.
Yayasan. PADI. Indonesia%Balikpapan,. POSITIF. Kalimantan,. Gemawan. Kalbar,. Lembaga.
Pengembangan. Masyarakat. Pesisir. dan. Pedalaman%Lepmil. Sultra,. Yayasan. Pengembangan. Studi.
Hukum. dan. Kebijakan%YPSHK. Sultra,. Yayasan. Swadaya. Mitra. Bangsa%Yasmib.Sulselbar,. Solidaritas.
Masyarakat. untuk. Transparansi%SOMASI. NTB,. Lembaga. Studi. dan. Bantuan. Hukum%LSBH. NTB,.
Forum.Kerja.Sama.LSM%FOKER.LSM.Papua,.PERDU.Manokwari.....
2