Ustadzah Pratma Julia Sunjandari, Koordinator Lajnah Siyasiyah MHTI, memaparkan mengapa negara berlepas tangan? pada Diskusi Politik Nestapa Perempuan dan Anak Akibat Kabut Asap Kembali Negara Berlepas Tangan, Sabtu 17 Oktober 2015 di Hotel Grand Alia Jakarta Pusat
Anda juga bisa mendengarkan presentasi beliau di https://soundcloud.com/htichannel/presentasi-ibu-pratma-julia-sunjandarimp3
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklimswirawan
reformasi agraria yang adaptif terhadap perubahan iklim
ditampilkan pada seminar kongres nasional kophi koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah
Dokumen ini menjelaskan program Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan melalui pengembangan komoditas unggulan. Dokumen ini memberikan contoh PRUKADES di beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang (komoditas jagung), Kabupaten Halmahera Barat (jagung), dan Kabupaten Lampung Timur (budidaya udang). Dukungan pemerintah meliputi
Dokumen tersebut membahas rencana dan proses Reformasi Agraria yang dilakukan pemerintah Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat adalah alokasi lahan untuk reformasi agraria, proses legalisasi tanah, dan masalah konflik agraria yang masih belum teratasi. Kritik dan saran diberikan terkait pendekatan yang lebih bottom-up dan melibatkan masyarakat dalam menentukan lokasi reformasi agraria.
Kerangka kesepakatan antara berbagai unit terkait memungkinkan pengomposan sampah organik secara terus-menerus untuk mengurangi volume sampah di TPA sebesar 20 m3 per hari. Kompos yang dihasilkan akan didistribusikan ke petani.
1. Dokumen tersebut membahas tentang manfaat ekonomi dan lingkungan dari tanaman ramah gambut dan teknologi rewetting untuk masyarakat dan lingkungan.
2. Beberapa teknik rewetting yang dijelaskan adalah membangun bendungan di saluran untuk menaikkan muka air tanah, membangun saluran buntu, serta manfaatkan areal tersebut untuk budidaya paludikultur dan perikanan.
3. Rewetting gambut dapat mencegah
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklimswirawan
reformasi agraria yang adaptif terhadap perubahan iklim
ditampilkan pada seminar kongres nasional kophi koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah
Dokumen ini menjelaskan program Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan melalui pengembangan komoditas unggulan. Dokumen ini memberikan contoh PRUKADES di beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang (komoditas jagung), Kabupaten Halmahera Barat (jagung), dan Kabupaten Lampung Timur (budidaya udang). Dukungan pemerintah meliputi
Dokumen tersebut membahas rencana dan proses Reformasi Agraria yang dilakukan pemerintah Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat adalah alokasi lahan untuk reformasi agraria, proses legalisasi tanah, dan masalah konflik agraria yang masih belum teratasi. Kritik dan saran diberikan terkait pendekatan yang lebih bottom-up dan melibatkan masyarakat dalam menentukan lokasi reformasi agraria.
Kerangka kesepakatan antara berbagai unit terkait memungkinkan pengomposan sampah organik secara terus-menerus untuk mengurangi volume sampah di TPA sebesar 20 m3 per hari. Kompos yang dihasilkan akan didistribusikan ke petani.
1. Dokumen tersebut membahas tentang manfaat ekonomi dan lingkungan dari tanaman ramah gambut dan teknologi rewetting untuk masyarakat dan lingkungan.
2. Beberapa teknik rewetting yang dijelaskan adalah membangun bendungan di saluran untuk menaikkan muka air tanah, membangun saluran buntu, serta manfaatkan areal tersebut untuk budidaya paludikultur dan perikanan.
3. Rewetting gambut dapat mencegah
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasiPanji Kharisma Jaya
1. Dokumen membahas upaya restorasi ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran, meliputi rehabilitasi vegetasi, revitalisasi sosial, dan pemulihan ekosistem gambut secara keseluruhan.
2. Pengembangan tanaman ramah gambut dilakukan dengan memperkenalkan jenis-jenis lokal dan adaptif beserta teknik budidaya, serta membangun pasar untuk komoditas berkarbon rendah.
3. Agroforestri dipraktikkan di lahan gambut
Diskusi ini membahas restorasi gambut berbasis teknologi dan tanaman lokal. Metode restorasi efektif melibatkan masyarakat setempat dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Contoh proyek restorasi berhasil di Tanjung Leban menggunakan spesies lokal sejak 2010 dan memberikan hasil yang baik. Jenis-jenis tanaman lain seperti sagu dan jenis pohon rawa juga potensial untuk direstorasi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Terjadi banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor sumber daya alam dan agraria di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara besar dan konflik agraria. Dokumen ini merekomendasikan pelaksanaan reforma agraria dan pemberantasan korupsi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Presentasi oleh Mas Achmad Santosa, disampaikan pada Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, SPKS, dan PILNET di Jakarta, 29 Mei 2013.
Momentum Koordinasi dan Supervisi (Kor- sup) KPK di 12 Provinsi, hingga saat ini dianggap efektif untuk memperbaiki persoa- lan tata kelola sektor minerba. Masyarakat sipil mendukung upaya yang dilakukan KPK ini sebagai upaya “memaksa” perbaikan tata kelola minerba.
Program The Kamojang Green-Village bertujuan untuk merehabilitasi lahan subur seluas 125.000 hektar di sekitar Kamojang yang kurang produktif dengan menanam pohon jabon secara intensif dan tumpangsari bersama palawija serta peternakan. Pertamina Foundation berperan sebagai sponsor utama dengan menanam 2 juta pohon jabon dan membiayai peternakan 3000 ekor sapi pada tahun 2012. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
Cadangan projek penanaman kelapa Matag 1 Malaysia bertujuan untuk memberikan punca pendapatan tambahan kepada 200 penduduk kampung melalui penanaman dan penghasilan produk kelapa. Projek ini dijangka mampu meningkatkan taraf hidup penduduk dengan menghasilkan pulangan dalam tempoh masa yang singkat kerana kelapa Matag boleh memberi hasil dalam tempoh 3-4 tahun.
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH swirawan
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI JAWA TENGAH
ditampilkan pada seminar kongres nasional koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah
Agricultural Fertilizer to many application
Pupuk pertanian dan perkebunan untuk berbagai aplikasi sangat bermanfaat dan murah untuk sawit karet dan lain lain
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413hutanindonesia
Dokumen ini membahas tentang industri kelapa sawit di Indonesia, termasuk peningkatan pesat industri ini, kontribusinya terhadap ekonomi, karakteristiknya, sebaran konflik lahan yang terkait, dan mekanisme bagi masyarakat untuk mengontrol industri ini.
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium septianm
Dokumen tersebut membahas tentang peluang perhutanan sosial dan hutan adat dalam mendukung moratorium kehutanan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi moratorium, poin penting dalam Inpres No. 10 Tahun 2011, catatan penting selama moratorium berjalan, dan catatan penting untuk perpanjangan moratorium agar dapat mengurangi deforestasi dan konflik sosial.
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasiPanji Kharisma Jaya
1. Dokumen membahas upaya restorasi ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran, meliputi rehabilitasi vegetasi, revitalisasi sosial, dan pemulihan ekosistem gambut secara keseluruhan.
2. Pengembangan tanaman ramah gambut dilakukan dengan memperkenalkan jenis-jenis lokal dan adaptif beserta teknik budidaya, serta membangun pasar untuk komoditas berkarbon rendah.
3. Agroforestri dipraktikkan di lahan gambut
Diskusi ini membahas restorasi gambut berbasis teknologi dan tanaman lokal. Metode restorasi efektif melibatkan masyarakat setempat dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Contoh proyek restorasi berhasil di Tanjung Leban menggunakan spesies lokal sejak 2010 dan memberikan hasil yang baik. Jenis-jenis tanaman lain seperti sagu dan jenis pohon rawa juga potensial untuk direstorasi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Terjadi banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor sumber daya alam dan agraria di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara besar dan konflik agraria. Dokumen ini merekomendasikan pelaksanaan reforma agraria dan pemberantasan korupsi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Presentasi oleh Mas Achmad Santosa, disampaikan pada Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, SPKS, dan PILNET di Jakarta, 29 Mei 2013.
Momentum Koordinasi dan Supervisi (Kor- sup) KPK di 12 Provinsi, hingga saat ini dianggap efektif untuk memperbaiki persoa- lan tata kelola sektor minerba. Masyarakat sipil mendukung upaya yang dilakukan KPK ini sebagai upaya “memaksa” perbaikan tata kelola minerba.
Program The Kamojang Green-Village bertujuan untuk merehabilitasi lahan subur seluas 125.000 hektar di sekitar Kamojang yang kurang produktif dengan menanam pohon jabon secara intensif dan tumpangsari bersama palawija serta peternakan. Pertamina Foundation berperan sebagai sponsor utama dengan menanam 2 juta pohon jabon dan membiayai peternakan 3000 ekor sapi pada tahun 2012. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
Cadangan projek penanaman kelapa Matag 1 Malaysia bertujuan untuk memberikan punca pendapatan tambahan kepada 200 penduduk kampung melalui penanaman dan penghasilan produk kelapa. Projek ini dijangka mampu meningkatkan taraf hidup penduduk dengan menghasilkan pulangan dalam tempoh masa yang singkat kerana kelapa Matag boleh memberi hasil dalam tempoh 3-4 tahun.
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH swirawan
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI JAWA TENGAH
ditampilkan pada seminar kongres nasional koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah
Agricultural Fertilizer to many application
Pupuk pertanian dan perkebunan untuk berbagai aplikasi sangat bermanfaat dan murah untuk sawit karet dan lain lain
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413hutanindonesia
Dokumen ini membahas tentang industri kelapa sawit di Indonesia, termasuk peningkatan pesat industri ini, kontribusinya terhadap ekonomi, karakteristiknya, sebaran konflik lahan yang terkait, dan mekanisme bagi masyarakat untuk mengontrol industri ini.
Peluang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dalam Mendukung Moratorium septianm
Dokumen tersebut membahas tentang peluang perhutanan sosial dan hutan adat dalam mendukung moratorium kehutanan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi moratorium, poin penting dalam Inpres No. 10 Tahun 2011, catatan penting selama moratorium berjalan, dan catatan penting untuk perpanjangan moratorium agar dapat mengurangi deforestasi dan konflik sosial.
1. Reklamasi lahan hutan bakau di Pantai Utara Jakarta untuk proyek perumahan mewah Pantai Indah Kapuk telah menghancurkan habitat alam dan meningkatkan risiko banjir.
2. Langkah reklamasi besar-besaran di lahan hutan bakau telah ditentang oleh para ahli lingkungan karena dampaknya yang merugikan.
Paper ini mengkaji dampak pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan terhadap konversi dan degradasi hutan alam di Indonesia. Beberapa temuan utama adalah: (1) kebijakan pembangunan HTI melegitimasi dan mendorong kerusakan hutan alam; (2) subsidi untuk pembangunan HTI sebenarnya tidak diperlukan; (3) pembangunan perkebunan telah mengkonversi lebih banyak lahan
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilYoel Hendrawan
Pandangan Masyarakat Sipil Sumatera Selatan Terhadap Pola
Pemanfaatan Ruang di Sumatera Selatan.
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Hutan & Lahan yang Baik di Sumsel.
WBH SUMSEL- WALHI SUMSEL- PINUS SUMSEL- FITRA SUMSEL – SPORA INSTITUTE
LBH PALEMBANG - IMPALM – AMAN SUMSEL- JMG SUMSEL – FKMPH SUSMEL – MHI SUMSEL – KOBAR9 - RIMBA INSTITUTE - DEPATI INSTITUTE - KHATULISTIWA HIJAU – KKDB BANYUASIN – FMS KIP BANYUASIN -PMP2D BANYUASIN - KPPM MUBA - LSM PBB MUBA – FORUM SILAMPARI MURA – LPLH MURA – YAYASAN BAKAU OKI – P3LH OKI – FORUM KONTAMINASI MUARA ENIM.
Buku ini membahas pengembangan dan pengelolaan rawa berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada empat isu utama yaitu lingkungan hidup, pengelolaan air, pengelolaan lahan rawa, dan regulasi rawa. Buku ini merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya dengan menambahkan pembagian zonasi rawa untuk perencanaan. Sejarah pengembangan rawa di Indonesia juga dibahas, beserta kebijakan-kebijakan terkait
Perkembangan dan Tantangan (Gs redd+ unas_080713_final)sonny dwi kristanu
REDD+ di Indonesia : Perkembangan dan Tantangan
Gita Syahrani, SH, LL.M
Senior Associate DNC Advocates at Work
Climate Change & Green Investment Desk
Universitas Nasional, Jakarta – 8 Juli 2013
Dokumen tersebut membahas tentang upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi 26-41% pada tahun 2020 sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7%. Upaya kunci meliputi konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan rehabilitasi hutan rusak. Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Norwegia
Dokumen tersebut membahas tiga masalah utama di Kalimantan Timur yaitu:
1) Dominasi korporasi besar dalam sektor energi fosil seperti pertambangan batubara dan migas menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat.
2) Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil untuk listrik telah menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran.
3) Diperlukan diversifikasi sumber energi dan peningkatan rasio elektrifik
Ringkasan dokumen ini adalah:
(1) Dokumen ini membahas langkah-langkah strategis untuk pelestarian dan pemanfaatan lahan gambut berkelanjutan di Indonesia, termasuk moratorium permanen hutan rawa gambut, restorasi lahan gambut terdegradasi, dan pengelolaan berkelanjutan menggunakan tanaman paludikultur.
(2) Dokumen ini juga menyarankan transisi dari kegiatan perkebunan yang menggunakan drainase ke lahan non
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Provinsi Riau memiliki luas hutan cukup besar di Indonesia dengan luas hutan sekitar 8,6 juta ha.
2. Luas Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau saat ini adalah sekitar 1,509,702 ha yang dikelola oleh 48 perusahaan.
3. Terjadi sengketa lahan Hutan Tanaman Industri di Pulau Padang, Kepulauan Meranti antara masyarakat dengan PT RAPP.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta asap yang dihasilkannya. Kebijakan ini disebut "3 Stop", yaitu menghentikan kebakaran, asap, dan bencana. Kebijakan ini diambil karena kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kalimantan Tengah dan menimbulkan masalah kesehatan serta kerugian ekonomi. Pemerintah melarang pembuka
PT Great Giant Pineapple didirikan pada 1979 untuk budidaya dan pengolahan nanas. Perusahaan ini memiliki lahan seluas 22.385 ha dan merupakan produsen nanas kaleng terbesar ketiga di dunia. Struktur organisasi perusahaan terdiri atas dewan komisaris, direksi, dan 11 departemen yang dikelola oleh manajer.
Konservasi lahan gambut sangat penting untuk menjaga fungsi ekosistem dan mengurangi emisi karbon. Upaya konservasi meliputi mencegah kebakaran, penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon tinggi, pengaturan tingkat air tanah, dan rehabilitasi lahan yang rusak. Aspek hukum dan pengelolaan lahan gambut diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan lahan gambut kritis di Kalimantan Tengah dengan penanaman tanaman karet dan jelutung untuk merehabilitasi lahan serta mengurangi ancaman kebakaran. Proyek pilot dilakukan di Pulang Pisau dengan menanam 10 ha karet dan 10 ha jelutung dengan melibatkan masyarakat. Hasilnya, penanaman karet dan jelutung di lahan gambut merupakan solusi untuk pemanfaatan lahan dan pencegahan kebakaran hut
Similar to Rezim Neolib Mengekalkan Kabut Asap (20)
1. REZIM NEOLIB MENGEKALKAN
KABUT ASAP
http://www.crisp.nus.edu.sg/browsedata/data_viewgmap.php?image_id=WV022014031103484
PRATMA JULIA SUNJANDARI
LAJNAH SIYASI DPP MHTI
2. KONSESI KORPORASI
Konsesi :
bisnis yang dioperasikan di bawah sebuah kontrak atau izin
yang berhubungan dengan tingkat eksklusivitas dengan area
geografi yang khusus.
Termasuk untuk fasilitas publik seperti pasokan air bagi
masyarakat , hutan
Terkait pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum
yang merupakan tugas pemerintah tetapi oleh pemerintah di
berikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris
(pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah
Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Walhi Nasional :
mengakses data konsesi sangat sulit, ada bagian ditutupi oleh korporasi & pemerintah
4. (*) Republika, 8 September 2015, Presiden Perintahkan Perusahaan Ditindak.
http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut
Titik Api Terkonsentrasi Pada Kawasan Konsesi
Perusahaan Perkebunan & Hutan Tanaman Industri
Juni
2013
2015
80%
kebakaran
di Provinsi
Jambi
terjadi di
kawasan
konsesi
perusahaan
perkebunan
dan hutan
tanaman
industri(*)
5.
6. Kebakaran juga terjadi di
konsesi perusahaan yang
mengklaim diri
menerapkan aspek
keberlanjutan seperti
ISPO (Indonesian
Sustainable Palm Oil
System) maupun RSPO
(Roundtable on
Sustainable Palm Oil).
(mongabay.co.id, 13/7/15)
8. REGULASI TAK BERGIGI
Permentan 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan
Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit tindak lanjut dari
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung
UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
UU no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan,
serta turunan kebijakan nasional yakni PP no 4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang
berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan
Hutan
Permentan 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa
Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainaible Palm Oil Certification
System/ISPO)
Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Izin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
DIPERPANJANG 3 KALI
9. REGULASI TAK BERGIGI
Permen No 14/Permentan/PL.110/2/2009 syarat pemanfaatan lahan gambut :
Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter, dengan proporsi lahan
tersebut minimal 70% dari luas areal yang diusahakan.
Lapisan tanah mineral di bawah gambut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa
dan tanah sulfat masam.
Areal gambut yang boleh digunakan adalah gambut matang (saprik) dan
gambut setengah matang (hemik) sedangkan gambut mentah dilarang
untuk pengembangan budidaya kelapa sawit.
APAKAH SEMUA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT PENUHI KETENTUAN TERSEBUT??
Inpres No. 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut :
• Tidak melibatkan Kementan, ESDM
• Pengecualian untuk padi dan tebu ikuti orientasi perkembangan investasi
• pengecualian bagi perpanjangan izin pemanfaatan hutan tak serius
memperbaiki tata kelola dan pemulihan fungsi serta daya dukung lingkungan
• tak ada pengecualian penundaan izin terhadap hutan buat rakyat
melawan program Nawacita (komitmen distribusi hutan 12,7 juta hektar)
• Rentan dengan rencana tata ruang daerah sering ditunggangi
pengusaha (sampai Agustus 2014 terjadi pelepasan kawasan hutan hingga
7,8 juta hektar, karena tuntutan penyesuaian ke dalam tata ruang daerah)
10. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP II JOKOWI (29 September 2015)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
Izin pelepasan kawasan hutan produksi dipersingkat dari 2-4 tahun
menjadi 12-15 hari
Izin disederhanakan seperti izin pinjam pakai dengan mengubah
Permenhut
Dari empat belas izin kehutanan diringkas menjadi enam izin
Bila dalam 4 hari izin pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha dari
kepala daerah tidak keluar, Kementerian LHK akan mengambil alih
SEMUA HANYA UNTUK KEPENTINGAN INVESTOR SWASTA
11. SOLUSI TANPA PRESISI
MORATORIUM HUTAN sejak 2011
Insentif/disinsentif zero burning
Pembuatan Sekat Kanal/kanal
Blocking
Riau : pelanggaran 1.9 juta ha karHutla
terus terjadi dan konflik lahan terus meningkat
Kalimantan Tengah : karhutla tetap berlanjut.
tidak efektif krn perusahaan justru bermaksud
mengeringkan gambut.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
peningkatan kapasitas dan merubah
livelyhood ramah gambut
Restorasi gambut
tidak efektif krn perusakan gambut
masyarakat jauh lebih kecil dari perusakan
yang dilakukan masyarakat.
12. SOLUSI demi IMPERIALISASI
• Negara Annex I (Negara maju) membayar kepada negara2 yang miliki banyak hutan via skema
REDD+ negara maju tetap bisa mengeksploitasi hutan tanpa batasan dan upaya berhemat dari
keharusan menurunkan emisi
• insentif bagi negara-negara berkembang yang menjaga kelestarian hutan tropis potensi konflik
dalam distribusi insentif
• 21 pilot project REDD di Indonesia : Hingga tahun 2008, tercatat 500 kasus konflik petani vs
perusahaan perkebunan sawit perampasan hak petani atas lahan garapannya
• degradasi lingkungan akibat pestisida di lahan sawit tak layak untuk tanaman pangan : petani
terpaksa menjadi buruh di perkebunan sawit dg gaji sangat rendah
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation
and Degradation in Developing Countries Plus) :
insentif bagi negara berkembang yang berhasil
mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari
deforestasi dan degradasi hutan
Perpres 16/ 2015 : tugas dan fungsi BP-REDD+ dan
DNPI (Dewan Nas. Perub Iklim) diberikan kepada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. SOLUSI demi IMPERIALISASI
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
• asosiasi berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit, akademisi, dan
LSM lingkungan yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan
standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan
• Anggota dari korporasi besar : Unilever, Nestle, Cadbury, Tesco, Cargill, ADM
• Banyak anggota RSPO yang tidak mengambil langkah apapun untuk menghindari
praktek yang buruk terkait industri, seperti penebangan hutan secara besar-besaran
dan pengambil alihan lahan milik masyarakat setempat tanpa persetujuan mereka.
• RSPO sebenarnya menciptakan ilusi dari produksi minyak sawit berkelanjutan dan
membenarkan ekspansi industri kelapa sawit (Greenpeace Inggris)
14. SANKSI : TIADA YANG PEDULI
Aktivis Eyes on the forest Riau, Afdhal
Mahyuddin :
• Izin dibekukan : PT LIH (Riau), PT
TPR (Sumsel) dan PT WAJ (Sumsel)
• Cabut izin usaha : PT HSL (Riau)
• PT LIH : tersangka 2013, blm siding
• PT HSL : sudah tidak aktif
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan
Baldan mengancam akan mencabut HGU yang dipegang 38 perusahaan di Sumatera
Sanksinya akan diberikan kalau sudah padam.
Pengadilan Negeri Bengkalis, Juni 2015 : dakwaan bakar lahan seluas 21.418 ha
• PT National Sago Prima dengan denda Rp2 miliar akibat membakar lahan konsensi
mereka di Riau JAKSA : denda 5 M, biaya pemulihan lahan 1.4 T
• General Manajer PT NSP Erwin dan Manajer PT NSP Nowo Dwi Priyono, bebas
pidana penjara selama 6 tahun dan 18 bulan.
PN Meulaboh 2014 :
• Direktur PT Kallista Alam, Subianto Rusyid, didakwa penjara 8 bulan, denda 150 juta,
subsider kurungan 3 bulan
• 19 November 2014, Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan seluruh hukuman
bagi Subianto karena kelalaian Subianto dalam mengontrol bawahannya yang
melakukan pembakaran lahan bukanlah pidana.
16. MENGUBAH KONDISI
Kewajiban untuk memahami politik yang shohih.
Politik yang sesuai dengan ta’rif Islam, yakni as siyasah
yang dimaknai pengaturan kemaslahatan umat
dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan
kitabullah dan Sunnah RasulNya