Dokumen tersebut membahas tentang korupsi yang terjadi di sektor pertambangan di Indonesia, mulai dari proses perizinan hingga penutupan tambang. Korupsi dapat terjadi pada berbagai tahapan seperti pemberian izin yang tumpang tindih, pembebasan lahan dengan harga rendah, pengawasan produksi yang lemah, pungutan liar, dan penyalahgunaan dana reklamasi. Tambang sering digunakan untuk mendanai kepent
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Terjadi banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor sumber daya alam dan agraria di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara besar dan konflik agraria. Dokumen ini merekomendasikan pelaksanaan reforma agraria dan pemberantasan korupsi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dokumen tersebut membahas mengenai kekayaan alam Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing dan swasta, padahal seharusnya dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 1945. Beberapa contoh yang diberikan adalah tambang emas di Papua yang dikuasai Freeport, panas bumi di Gunung Salak dikuasai Chevron, serta hutan dan tambang batubara yang dikuasai perusahaan dan individu melalui izin.
Dokumen tersebut membahas tiga masalah utama di Kalimantan Timur yaitu:
1) Dominasi korporasi besar dalam sektor energi fosil seperti pertambangan batubara dan migas menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat.
2) Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil untuk listrik telah menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran.
3) Diperlukan diversifikasi sumber energi dan peningkatan rasio elektrifik
Dokumen tersebut membahas tentang masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan penambangan asing di Indonesia, termasuk kerusakan lingkungan, pengusiran masyarakat lokal tanpa kompensasi, serta keuntungan besar yang diperoleh perusahaan tetapi kontribusi kepada negara yang sangat kecil. Dokumen ini menyerukan agar pemerintah mengkaji kembali kehadiran perusahaan penambangan asing di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas dominasi asing yang masih kuat dalam sektor migas dan mineral Indonesia meskipun merupakan pelanggaran kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Dokumen ini menganjurkan diperkuatnya peran BUMN dalam penguasaan sumber daya alam melalui kebijakan yang jelas dan konsisten serta pengamanan blok-blok migas yang akan habis kontraknya.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Terjadi banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor sumber daya alam dan agraria di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara besar dan konflik agraria. Dokumen ini merekomendasikan pelaksanaan reforma agraria dan pemberantasan korupsi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dokumen tersebut membahas mengenai kekayaan alam Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing dan swasta, padahal seharusnya dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 1945. Beberapa contoh yang diberikan adalah tambang emas di Papua yang dikuasai Freeport, panas bumi di Gunung Salak dikuasai Chevron, serta hutan dan tambang batubara yang dikuasai perusahaan dan individu melalui izin.
Dokumen tersebut membahas tiga masalah utama di Kalimantan Timur yaitu:
1) Dominasi korporasi besar dalam sektor energi fosil seperti pertambangan batubara dan migas menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat.
2) Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil untuk listrik telah menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran.
3) Diperlukan diversifikasi sumber energi dan peningkatan rasio elektrifik
Dokumen tersebut membahas tentang masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan penambangan asing di Indonesia, termasuk kerusakan lingkungan, pengusiran masyarakat lokal tanpa kompensasi, serta keuntungan besar yang diperoleh perusahaan tetapi kontribusi kepada negara yang sangat kecil. Dokumen ini menyerukan agar pemerintah mengkaji kembali kehadiran perusahaan penambangan asing di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas dominasi asing yang masih kuat dalam sektor migas dan mineral Indonesia meskipun merupakan pelanggaran kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Dokumen ini menganjurkan diperkuatnya peran BUMN dalam penguasaan sumber daya alam melalui kebijakan yang jelas dan konsisten serta pengamanan blok-blok migas yang akan habis kontraknya.
Apa benar penguasaan energi oleh asing bermanfaat bagi rakyat Alat_Survey_Pemetaan
Penguasaan energi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing. Hal ini
menyebabkan defisit neraca perdagangan energi yang meningkat setiap tahunnya serta
ketergantungan pasokan energi pada luar negeri. Walaupun pemerintah telah membubarkan BP
Migas, pengelolaan energi masih dikuasai oleh perusahaan swasta terutama asing sehingga
kedaulatan energi nasional belum terwujud.
Dokumen tersebut merupakan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang pertambangan. Surat tersebut menjelaskan bahwa pertambangan mineral di Indonesia seharusnya dikuasai negara sesuai konstitusi, namun kenyataannya tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Surat tersebut juga menjelaskan ketentuan dalam UU Pertambangan terkait kewajiban pengolahan d
PT Freeport Indonesia telah beroperasi selama 47 tahun di Papua untuk menambang tembaga, emas, dan perak. Kontrak karyanya dengan pemerintah Indonesia telah menimbulkan banyak kontroversi karena diduga membebankan negara dengan royalti dan pajak yang rendah serta kerusakan lingkungan dan sosial yang signifikan. Pemerintah kini berupaya meregosiasi kontrak untuk memaksimalkan manfaat bagi rakyat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab pasca tambang dan reklamasi yang dijamin oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Dokumen menyebutkan beberapa contoh ketidaksesuaian rencana reklamasi dan kewajiban pasca tambang oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Dokumen juga mengidentifikasi beberapa kelemahan regulasi yang berpotensi memfasilitasi praktik korupsi dan penghindaran kewajiban lingkungan oleh perusahaan pert
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklimswirawan
reformasi agraria yang adaptif terhadap perubahan iklim
ditampilkan pada seminar kongres nasional kophi koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah
Harapan masyarakat di daerah lingkar tambang untuk bisa keluar dari krisis dan masalah tampaknya jauh panggang dari api. Pemilu 2019, dengan keterlibatan para pebisnis tambang berpotensi besar membuka lebar krisis dan masalah semakin parah. Sehingga, siapapun yang menang dalam Pemilu 2019, rakyat tetap berada di pihak yang kalah, menanggung risiko akibat praktik eksploitatif, sedangkan pebisnis tambang, berikut elit politik terkait, tetap menang, melanjutkan ekstraksi untuk keuntungan diri dan kelompok mereka.
Ironi indonesia tanah airku; tanah masih ngontrak, air masih beli!Rizky Faisal
1. Dokumen tersebut membahas soal penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing, khususnya pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai oleh Chevron.
2. Meskipun pemerintah membantah, dinyatakan bahwa Chevron memang menang lelang pengelolaan panas bumi di kawasan tersebut dengan nilai investasi Rp4-5 triliun.
3. Hal ini dianggap sebagai bentuk penjajahan baru atas sumber daya alam
Dokumen tersebut merangkum tentang pertambangan di Indonesia, meliputi pengertian pertambangan, proses-prosesnya, dan contoh perusahaan pertambangan besar di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara beserta dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
PermenLHK P.20/2018 jenis tumbuhan satwa lindungWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia, mencakup 91 jenis mamalia seperti paus, anoa, kijang, monyet, dan beruang; serta mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang daftar jenis yang dilindungi sebelumnya.
This document appears to be a list of names organized into groups with corresponding numbers and themes. It includes 17 groups with 7-14 names listed in each group. The names seem to be of students along with their student IDs and years. Most groups are associated with the theme "Semen Kendeng" but a few relate to "PLTU Cirebon".
Catalonia is an archipelagic state consisting of 64 islands in the Pacific Ocean. The largest island, Pataga, has a population of over 2 million people from the dominant Madalan ethnic group. Pataga's oil exports have made it economically developed, while other islands have not benefited.
The island of Galaga is home to a different indigenous ethnic group that engages in subsistence fishing and hunting. Climate change has increased storms that have displaced many Galaganians, forcing some to relocate inland while others have moved to Pataga. However, ethnic tensions have risen as Galaganians claim discrimination from Patadans.
Two groups of Galaganians have grievances - those still on the sinking
1. The document summarizes the final reports that the UN Special Rapporteur on human rights and the environment will present to the Human Rights Council.
2. One report presents "Framework Principles on Human Rights and the Environment" that summarize states' obligations relating to the environment under human rights law.
3. Another report suggests that the Human Rights Council support recognizing the human right to a healthy environment in a global instrument based on its recognition in many regional agreements and national constitutions.
Apa benar penguasaan energi oleh asing bermanfaat bagi rakyat Alat_Survey_Pemetaan
Penguasaan energi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing. Hal ini
menyebabkan defisit neraca perdagangan energi yang meningkat setiap tahunnya serta
ketergantungan pasokan energi pada luar negeri. Walaupun pemerintah telah membubarkan BP
Migas, pengelolaan energi masih dikuasai oleh perusahaan swasta terutama asing sehingga
kedaulatan energi nasional belum terwujud.
Dokumen tersebut merupakan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang pertambangan. Surat tersebut menjelaskan bahwa pertambangan mineral di Indonesia seharusnya dikuasai negara sesuai konstitusi, namun kenyataannya tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Surat tersebut juga menjelaskan ketentuan dalam UU Pertambangan terkait kewajiban pengolahan d
PT Freeport Indonesia telah beroperasi selama 47 tahun di Papua untuk menambang tembaga, emas, dan perak. Kontrak karyanya dengan pemerintah Indonesia telah menimbulkan banyak kontroversi karena diduga membebankan negara dengan royalti dan pajak yang rendah serta kerusakan lingkungan dan sosial yang signifikan. Pemerintah kini berupaya meregosiasi kontrak untuk memaksimalkan manfaat bagi rakyat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab pasca tambang dan reklamasi yang dijamin oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Dokumen menyebutkan beberapa contoh ketidaksesuaian rencana reklamasi dan kewajiban pasca tambang oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Dokumen juga mengidentifikasi beberapa kelemahan regulasi yang berpotensi memfasilitasi praktik korupsi dan penghindaran kewajiban lingkungan oleh perusahaan pert
Adaptasi reformasi agraria perubahan iklimswirawan
reformasi agraria yang adaptif terhadap perubahan iklim
ditampilkan pada seminar kongres nasional kophi koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah
Harapan masyarakat di daerah lingkar tambang untuk bisa keluar dari krisis dan masalah tampaknya jauh panggang dari api. Pemilu 2019, dengan keterlibatan para pebisnis tambang berpotensi besar membuka lebar krisis dan masalah semakin parah. Sehingga, siapapun yang menang dalam Pemilu 2019, rakyat tetap berada di pihak yang kalah, menanggung risiko akibat praktik eksploitatif, sedangkan pebisnis tambang, berikut elit politik terkait, tetap menang, melanjutkan ekstraksi untuk keuntungan diri dan kelompok mereka.
Ironi indonesia tanah airku; tanah masih ngontrak, air masih beli!Rizky Faisal
1. Dokumen tersebut membahas soal penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing, khususnya pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai oleh Chevron.
2. Meskipun pemerintah membantah, dinyatakan bahwa Chevron memang menang lelang pengelolaan panas bumi di kawasan tersebut dengan nilai investasi Rp4-5 triliun.
3. Hal ini dianggap sebagai bentuk penjajahan baru atas sumber daya alam
Dokumen tersebut merangkum tentang pertambangan di Indonesia, meliputi pengertian pertambangan, proses-prosesnya, dan contoh perusahaan pertambangan besar di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara beserta dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
PermenLHK P.20/2018 jenis tumbuhan satwa lindungWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia, mencakup 91 jenis mamalia seperti paus, anoa, kijang, monyet, dan beruang; serta mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang daftar jenis yang dilindungi sebelumnya.
This document appears to be a list of names organized into groups with corresponding numbers and themes. It includes 17 groups with 7-14 names listed in each group. The names seem to be of students along with their student IDs and years. Most groups are associated with the theme "Semen Kendeng" but a few relate to "PLTU Cirebon".
Catalonia is an archipelagic state consisting of 64 islands in the Pacific Ocean. The largest island, Pataga, has a population of over 2 million people from the dominant Madalan ethnic group. Pataga's oil exports have made it economically developed, while other islands have not benefited.
The island of Galaga is home to a different indigenous ethnic group that engages in subsistence fishing and hunting. Climate change has increased storms that have displaced many Galaganians, forcing some to relocate inland while others have moved to Pataga. However, ethnic tensions have risen as Galaganians claim discrimination from Patadans.
Two groups of Galaganians have grievances - those still on the sinking
1. The document summarizes the final reports that the UN Special Rapporteur on human rights and the environment will present to the Human Rights Council.
2. One report presents "Framework Principles on Human Rights and the Environment" that summarize states' obligations relating to the environment under human rights law.
3. Another report suggests that the Human Rights Council support recognizing the human right to a healthy environment in a global instrument based on its recognition in many regional agreements and national constitutions.
Artikel Jurnal Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup IPB - Signifikansi Preventive Expenditures Valuation dalam Bioprospeksi Sumberdaya Genetik di indonesia
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program. Kajian lingkungan hidup strategis wajib dilakukan untuk rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta kebijakan yang berpotensi berdampak lingkungan. Proses kajian meliputi identifikasi
Introduction Indonesian Environmental LawWahyu Yuns
This document provides an introduction and overview of Indonesian environmental law. It discusses traditional and modern concepts of environmental law, key influences like the works of Lynton Caldwell, and basic environmental concepts like taking a holistic view. It outlines important events that shaped sustainable development like the UN conferences in Stockholm and Rio de Janeiro. It also discusses principles of international environmental law, the development of Indonesian environmental law, enforcement approaches, and aspects of human rights and the environment.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan panduan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang disusun oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk memasukkan pertimbangan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2) Panduan ini berisi konsep dasar dan metode valuasi ekonomi serta contoh perhitungan valuasi ekonomi untuk memudahkan pemah
This document provides guidance on assigning protected area management categories and governance types. It discusses four important points to consider when applying categories: 1) The category is based on the primary management objective for at least 75% of the area. 2) Zones within protected areas can have different categories if they are clearly defined and managed separately. 3) Size can indicate category, with larger areas often Category Ib, II, V, or VI. 4) Naturalness also correlates with category, with most natural areas usually Category Ia/Ib and least natural Category IV or VI. The document aims to help properly define and categorize protected areas.
This document provides a summary of the IUCN protected area categories system. It outlines the history and development of the categories from 1975 to the present. The key elements summarized are:
- The 2008 definition of a protected area as a clearly defined geographical space recognized and managed to achieve long-term conservation of nature.
- The six protected area management categories (Ia, Ib, II, III, IV, V, VI) based on conservation objectives and levels of protection.
- Four governance types for protected areas (governments, various parties, private entities, indigenous groups).
- Global trends including a significant increase in protected areas from 1,000 sites in 1962 to over 200,000 sites
7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat;
8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis;
9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha
dan/atau kegiatan;
10.
Week 7. annex jatam - korupsi tambang di indonesia
1. Tambang-tambang
Korupsi
Jakarta, 16 Desember 2010
Oleh Jaringan Advokasi
Tambang (JATAM)
2. “Tambang = Pemiskinan &
Korupsi”
“Laporan Oxfam Amerika, Oktober 2001 berjudul “Extractive Industries Review and the
Poor”menyimpulkan bahwa negara-negara yang bergantung pada eksport minyak dan
mineral cenderung memiliki tingkat korupsi sangat tinggi, pemerintah otoriter, tingkat
kemiskinan dan kematian anak yang tinggi, ketidakadilan pemerataan ekonomi dan
rentan terhadap ekonomi
“Akan terus terfasilitasi”
RPJP 2005-2025; Usaha mewujudkan ekonomi yang kuat didukung dengan sektor Pertanian, Pertambangan dan
Manufaktur.
RPJM 2010-2014; Menempatkan sektor energi sebagai prioritas pembangunan dalam pemulihan, pertumbuhan dan
peningkatan ekonomi.
Pemda dalam koridor Otda berlomba mengeluarkan izin. “Kab. Kukar sepanjang 2007-2008 mengeluarkan 247 izin
atau 1 buah per 2 hari”
UU No. 4/2009 ttg Minerba; Lebih mengurus investasi; Revisi UU Migas
National Summit
Insentif kepada pengusaha
AC-FTA, AI-FTA, AusA-FTA dll
3. Peluang Terjadinya Korupsi
“Mulai Awal Hingga Akhir”
Pengurusan Izin/kontrak;
• Pemberian izin pada lokasi yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan lindung, HPH, HTI
atau konsesi perusahaan lain. Juga pada kawasan pemukiman, perkebunan dan pertanian warga.
• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan -PP No. 2 Thn 2008-; 13 Perusahaan tambang belum bayar PNPB
(ke-13 perusahaan ini adalah perusahaan yang diberikan izin menambang dikawasan hutan melalui
Perppu 1 tahun 2004), salah satunya PT. Freeport tidak bayar sejak 2004-2009, bahkan tidak memiliki
izin IPPKH.
• Alih Fungsi Kawasan; 1) Seluas 14.000 ha di TN Bogani Nani Wartabone menjadi APL untuk
tambang PT. Gorontalo Minerals. 2) Putusan aneh MA No. 29 P/HUM/2004 tgl 17 September 2008
membatalkan SK Menhut No. SK-126/Menhut/II/2004 tgl 29 April 2004 atas penetapan Kawasan TN
Batang Gadis yang diajukan oleh PT. Sorik Mas Mining. 3) Surat Perjanjian No. E.PL.03.06.6290034
antara Dep. Kehakiman dan HAM dengan PT. Semen Cibinong (Kini Holcim Indonesia) menambang
batu gamping di pulau Nusakambangan.
• Pembiayaan politik; Kampanye Pilpres, Pilkada dan Dewan = Perppu 1/2004 dan PP 02/2008.
• Pembebasan lahan;
• Karakter tambang yang rakus akan lahan dan hampir semua kawasan yang akan menjadi lokasi
tambang ada memiliki, disinilah perusahaan menggunakan alat-alat negara atau sebaliknya.
Pengusiran secara paksa pun terjadi untuk mengurangi biaya pembebasan lahan. Mengusir pemilik
lahan hampir terjadi disemua tambang, misalnya saja; PT. Nusa Halmahera Minerals (Maluku), PT.
Indo Muro Kencana (Kalteng), PT. Kelian Equatorial Mining (Kaltim) atau PT. Newmont Nusa Tenggara
(NTB)
• Harga yang tidak masuk akal; Nilai yang ditawarkan BP untuk mengontrak lahan di Kampung Tanah
Merah Teluk Bintuni Rp.15 per meter, yang akhirnya disepakati Rp.50
4. Lanjut
Saat Tambang Beroperasi dan Produksi
Jasa Keamanan paling banyak mengeruk untuk; UU 34 Thn 2004, pasal 7 TNI punya kewajiban
mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang bersifat strategis. Secara spesifik obvitnas tertuang
dalam SK Menteri ESDM No. t1762/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obvitnas di sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral. Laporan tahunan PT. Freeport menyebutkan tiap tahun menyetorkan uang kepada
pihak TNI hingga 2005 mencapai + US$26 juta
Pungutan liar truk-truk pengangkut batubara di Kalimantan Selatan oleh aparat negara
Pengawasan saat produksi lemah; Pemerintah hanya menerima laporan dari pihak operator/perusahaan,
jumlah produksi sangat mungkin di manipulasi tidak sesuai yang dilaporkan. Bahkan di tambang mineral,
bahan mentah yang diekspor berpotensi merugikan negara karena mineral ikutan/kandungan konsentrat
lainnya tidak terhitung.
Kewajiban yang harus dibayar; Menunggak pajak dan Royalti. Kasus Gayus dan royalti 7 perusahaan
tambang senilai Rp.7 triliun adalah contoh yang paling faktual. Setoran royalti yang tidak sesuai dengan nilai
produksi dan keuntungan perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport.
Perusahaan dapat mewakili negara; BP mewakili pemerintah Indonesia dalam negosiasi penjualan LNG
Tangguh.
Corporate Social Responsibility (CSR) - Program pencitraan dan pembungkaman warga oleh perusahaan -;
Dana CSR PT. KPC per tahun US$5 juta yang sampai ke masyarakat US$1,5 juta
CD PT. MSJ, Tanam Mangga di Sawah
5. Lanjut
Penutupan Tambang; Rehabilitasi dan Reklmasi
Pengawasan dan penilaian yang lemah pada pelaksanaan reklamasi; Penanaman yang dilakukan oleh
pihak ke-3 di bekas lokasi tambang PT. Barisan Tropical Mining (BTM) hanya kurang 1/4 luas wilayah
dibongkar dan pohon yang ditanam hanya sebagai syarat ada pohon.
Perusahaan bisa menunda atau tidak setor jaminan reklamasi; Tahun 2010 saja tercatat ada 4 perusahaan
pemegang PKP2B dan 84 perusahaan pemilik izin KP yang belum setor jaminan.
Dana jaminan reklamasi sangat mungkin disalah gunakan dan rekanan yang berpotensi kolusi dan
nepotisme.
Bekas tambang PT. BTM
• Divestasi
• Misalnya saham KPC dan NNT; Pada kasus KPC, niat Pemda Kaltim untuk memiliki saham KPC terganjal
karena nilasi saham KPC sangat mahal menurut menteri ESDM seharga US$700 juta untuk 51% saham, tapi
ketika KPC diambil alih 100% oleh Bumi Resources, nilainya hanya 500 milyar. Tak beda dengan kasus
divestasi PT. NNT yang berlarut-larut, kini Bumi Resources akan masuk ketika pemerintah pusat dan pemda
Sumbawa tak sanggup untuk membeli saham PT. NNT
6. Lanjut
Program pemerintah; Proper KLH
Kontroversi penilaian proper; Bagi perusahaan proper dengan nilai “Emas” dan “Hijau” akan memberikan
kepercayaan pasar, pemilik modal dan saham. Proper 2010, perusahaan tambang seperti; PT. Adaro, PT.
NNT, PT.Arutmin, PT. Bukit Asam, Pertamina Cilacap, PT. Antam dapat predikat Hijau.
7. Tambang dan Kekuasaan
“Potential Cash”Mempertahankan dan Merebut kekuasaan tidak hanya komoditi bisnis dan
ekonomi semata
Pemilu/Pilpres/Pilkada
Banner Bupati Bojonegoro
mengajak sukseskan pembebasan
lahan