Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPA merupakan tempat terakhir pengelolaan sampah yang melakukan proses akhir pengembalian sampah ke lingkungan secara aman. Lokasi TPA ideal harus memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan tidak membahayakan sumber air serta jauh dari pemukiman. Dokumen ini juga menjelaskan parameter yang mempeng
Dokumen tersebut membahas rekomendasi teknis di bidang sumber daya air di Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, mencakup tugas dan fungsi Badan Pengelola Wilayah Sungai C3, visi dan misi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut, gambaran umum perizinan sumber daya air termasuk jenis perizinan dan proses permohonannya, serta rekomendasi terkait pelayanan perizin
Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPA merupakan tempat terakhir pengelolaan sampah yang melakukan proses akhir pengembalian sampah ke lingkungan secara aman. Lokasi TPA ideal harus memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan tidak membahayakan sumber air serta jauh dari pemukiman. Dokumen ini juga menjelaskan parameter yang mempeng
Dokumen tersebut membahas rekomendasi teknis di bidang sumber daya air di Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, mencakup tugas dan fungsi Badan Pengelola Wilayah Sungai C3, visi dan misi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut, gambaran umum perizinan sumber daya air termasuk jenis perizinan dan proses permohonannya, serta rekomendasi terkait pelayanan perizin
Sumber dan Mekanisme Pendanaan Sektor SanitasiJoy Irman
Buku panduan ini membahas sumber dan mekanisme pendanaan sektor sanitasi di Indonesia. Dokumen ini disusun oleh program ISSDP yang didanai pemerintah Belanda dan Swedia untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan anggaran sanitasi. Buku ini menjelaskan biaya sanitasi, penyedia pendanaan, dan sumber-sumber pendanaan potensial seperti hibah, pinjaman, retribusi pengguna, serta peran pemerintah dalam meningkatkan akses pendana
Road Map (Peta Jalan) Sanitasi Provinsi infosanitasi
Dokumen tersebut membahas status pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di 121 kabupaten dan kota di 28 provinsi Indonesia pada tahun 2013. Dokumen ini juga memaparkan konsep roadmap sanitasi provinsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi di tingkat provinsi. Roadmap sanitasi provinsi ini mencakup profil kinerja sanitasi provinsi, visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan sanitasi
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan yang terdiri dari beberapa volume dan juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem penyediaan air minum perkotaan.
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...Joy Irman
Pelatihan Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu Modul (KAP-A) Kelembagaan, (KAP-B) Administrasi dan (KAP-C) Pembiayaan. Masing-masing Modul tersebut terdiri atas beberapa sub-modul. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang isu strategis, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia. Beberapa isu kunci yang diangkat adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan air limbah, perlunya peraturan dan kelembagaan yang mendukung, serta tantangan peningkatan cakupan layanan dan partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga membahas peluang yang ditawarkan oleh regul
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kebijakan dan Strategi...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2011-2031, meliputi latar belakang, tujuan, kebijakan, strategi, sistem kota, dan rencana struktur ruang seperti transportasi, energi, dan penanganan sampah.
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan bagian keempat dari empat bagian yang membahas sistematika dokumen rencana induk air limbah. Dokumen ini menjelaskan rincian bab demi bab yang akan ada dalam rencana induk air limbah mulai dari pendahuluan, visi dan misi, analisis kondisi daerah, arah pengembangan sarana prasarana, hingga program-program pengembangan.
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Sumber dan Mekanisme Pendanaan Sektor SanitasiJoy Irman
Buku panduan ini membahas sumber dan mekanisme pendanaan sektor sanitasi di Indonesia. Dokumen ini disusun oleh program ISSDP yang didanai pemerintah Belanda dan Swedia untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan anggaran sanitasi. Buku ini menjelaskan biaya sanitasi, penyedia pendanaan, dan sumber-sumber pendanaan potensial seperti hibah, pinjaman, retribusi pengguna, serta peran pemerintah dalam meningkatkan akses pendana
Road Map (Peta Jalan) Sanitasi Provinsi infosanitasi
Dokumen tersebut membahas status pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di 121 kabupaten dan kota di 28 provinsi Indonesia pada tahun 2013. Dokumen ini juga memaparkan konsep roadmap sanitasi provinsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi di tingkat provinsi. Roadmap sanitasi provinsi ini mencakup profil kinerja sanitasi provinsi, visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan sanitasi
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan yang terdiri dari beberapa volume dan juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem penyediaan air minum perkotaan.
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...Joy Irman
Pelatihan Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu Modul (KAP-A) Kelembagaan, (KAP-B) Administrasi dan (KAP-C) Pembiayaan. Masing-masing Modul tersebut terdiri atas beberapa sub-modul. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang isu strategis, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia. Beberapa isu kunci yang diangkat adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan air limbah, perlunya peraturan dan kelembagaan yang mendukung, serta tantangan peningkatan cakupan layanan dan partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga membahas peluang yang ditawarkan oleh regul
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kebijakan dan Strategi...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2011-2031, meliputi latar belakang, tujuan, kebijakan, strategi, sistem kota, dan rencana struktur ruang seperti transportasi, energi, dan penanganan sampah.
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan bagian keempat dari empat bagian yang membahas sistematika dokumen rencana induk air limbah. Dokumen ini menjelaskan rincian bab demi bab yang akan ada dalam rencana induk air limbah mulai dari pendahuluan, visi dan misi, analisis kondisi daerah, arah pengembangan sarana prasarana, hingga program-program pengembangan.
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Analisis Dampak Lingkungan Proyek Pembangunan Pabrik Amonium Nitrat Zuliyana Chem Eng
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan pabrik ammonium nitrat di Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jawa Barat. Pabrik direncanakan untuk memenuhi kebutuhan ammonium nitrat dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Namun, pabrik juga berisiko meningkatkan pencemaran lingkungan karena limbah dan emisi gasnya, sehingga diperlukan analisis dampak lingkungan.
Makalah ini membahas langkah-langkah perencanaan dan perancangan bendungan, meliputi studi kelayakan pendahuluan, studi kelayakan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan pembangunan. Tahapan tersebut melibatkan penelitian topografi, hidrologi, klimatologi, geoteknik, dan sosial ekonomi untuk menentukan lokasi, desain, dan spesifikasi teknis bendungan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah rumah sakit dan dampaknya terhadap lingkungan. Secara garis besar, dokumen menjelaskan jenis-jenis limbah rumah sakit, pengaruh limbah terhadap lingkungan dan kesehatan, serta upaya penanganan limbah rumah sakit di Indonesia.
Tugas mata kuliah Pengetahuan Lingkungan tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. Berisikan tentang pasal pasal atau undang undang yang mengatur Amdal tersebut.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Uru'raun a hici jare uru lesu tomoke a hici jare, Uru-vacu tomokie a hicijare...Tayan Hini
-Uru'raun a hici jare uru lesu tomoke a hici jare, Uru-vacu tomokie a hicijaret ana memen emenem tifare.
-Cal humara eret haila soin ho masin hin haila, a nahu luku rauni vari taat uhulen ana la raun oho haran i rauni acit nar ee nee ho ratu aca-vari leuluka, tupuka rau-rau, nasaun palisana taa pipite
Kinerja pembangunan daerah Kota Pariaman mengalami pertumbuhan yang baik. PDRB dan PDRB per kapita meningkat setiap tahunnya. Walikota mengupayakan peningkatan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi melalui pengembangan objek wisata, pameran, dan perbaikan layanan perizinan. Berbagai acara juga diselenggarakan untuk mendukung sektor pariwisata.
Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan berdasarkan UU25/2004 dan Permendagri 5...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan berisi informasi tentang pekerjaan dan spesialisasi yang dimilikinya di bidang perencanaan pembangunan daerah. Juga terdapat penjelasan mengenai konsep-konsep penting seperti perencanaan pembangunan daerah, positioning differentiation brand (PDB), dan good governance."
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang membahas visi dan misi, potensi investasi, arah kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan integritas dalam kerangka pelatihan pendataan rumah tidak layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian integritas, etika, dan moral; landasan pembangunan integritas; serta pemahaman integritas dalam kerja konstruksi infrastruktur.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan kawasan pasar terpadu di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan pasar, terminal, dan stasiun kereta api secara terpadu guna menunjang perekonomian daerah. Kawasan pasar terpadu ini akan dibangun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait penataan ruang dan pen
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...infosanitasi
Program CSR PT Adaro Indonesia tentang pembangunan prasarana dan sarana bidang cipta karya melalui kerjasama kemitraan multipihak membahas kerangka kerja sama antara PT Adaro, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang air bersih, limbah, permukiman, dan lingkungan melalui dana CSR.
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisiferis inzaghi
Dokumen tersebut membahas arahan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2017. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengembangan koridor ekonomi, kawasan strategis, serta upaya pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD 2013-2018.
Dokumen ini membahas tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Terdapat kebijakan umum pengelolaan barang milik negara dari Menkeu dan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dari Mendagri serta ketentuan pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Dokumen ini membahas analisis dan telaah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota. Ringkasannya adalah melakukan studi literatur dan pengumpulan data tentang wilayah perencanaan dari RTRW Provinsi dan Kabupaten, serta masukan dari perencanaan yang ada mengenai kondisi fisik dasar, penggunaan lahan, penduduk, transportasi, drainase, dan fisik terbangun. Data dan informasi tersebut dil
Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kramatwatu. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan menfasilitasi proses belajar bersama antar pelaku pembangunan.
2. Nama Perusahaan : PT. PARAMAOUNT PROPERTINDO
Pimpinan Perusahaan : HANS LEADER
Alamat : Paramount Plaza CBD Gading Serpong Lot.
Boulevard Gading Serpong – Tangerang 15810.
Tlp. (021) 54200888 – 5474333 (hunting) Fax
5474335 – 54744333
3. Nama Perusahaan : PT. CIPTASARANA MITRA ENGINEERING
Pimpinan Perusahaan : Ir. H. ADE SISWANTO, MM
Alamat : Jl. Raya Serang Km. 4 No. 12 Cigadung
Pandeglang
E-mail : cipta.samit_eng@yahoo.co.id
LOKASI STYDY AMDAL : Jl. Raya Jenderal Sudirman RT. 01 RW
06 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan
Serang Kota Serang
4. Manager Proyek : Ir. Hari Setiawan
Ketua/ Team Leader : Ir. Nilasari Darmastuti, MT
Wakil Ketua : Ir. Zoharsanti
Anggota :
Ahli Struktur/ Sipil Engineering : Ir. D. Hasahatan Silitonga, MM
Ahli Biologi dan Lingkungan Hidup : Asep Zaenal Mutaqin, S.Si, MT
Ahli Hukum / Kebijakan Publik : Totok Teguh Prasetyo, SH, MH
Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan : Wasifah Hanim, SE, M.Si
Ahli Bidang Sosial Kependudukan : Sarmedi S.Sos
5. RENCANA PEMBANGUNAN
HOTEL DAN APARTEMENT LATAR BELAKANG (1)
ASTON PARAMOUNT
SERANG • Perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan
investasi yang signifikan dalam bidang infrastruktur telah
memacu peningkatan volume perjalanan bisnis.Selain itu,
makin kuatnya perjalanan wisata internasional dan
domestik, kesempatan untuk mempertahankan
perkembangan hotel berkelas di
• Aston Paramount Serang, rencananya akan dibuka pada
April 2013, dengan menawarkan 160 kamar dan suite
serta beberapa ruang serbaguna dan konferensi. Hotel ini
berlokasi tepat di pusat kota dan telah
dikonsepsualisasikan untuk melayani peningkatan
permintaan akan akomodasi berkualitas dan agar
menjadi hotel konferensi yang utama di kota Serang.
• Dipilihnya kota Serang yang merupakan Ibukota propinsi
Banten, memiliki populasi 580.000 orang dan terletak
sekitar 75 km dari Jakarta. Serang juga akan menjadi
lokasi menguntungkan apabila jembatan Selat Sunda
telah selesai dibangun.
6. LATAR BELAKANG (2)
RENCANA PEMBANGUNAN
HOTEL DAN APARTEMENT • Perkembangan pembangunan Kota Serang sampai
ASTON PARAMOUNT
SERANG dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil
dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan
dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat
dan tantangan pada masa mendatang diperlukan
keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan
• Dalam pengembangan wilayah perkotaan
kgususnya pada zona komersial sepanjang jalan
protocol, antaranya adalah pemanfaatan kawasan
untuk dijadikan Citra Perkembangan Pusat Kota
yang memiliki nilai estetika dan core bisnis yang
slaha satunya adalah pengembangan perhotelan
berskala nasional/ internasional
• Sejalan dalam konteks regional, Propinsi Banten
perlu memiliki kawasan pengembangan dengan
memanfaatkan lokasi yang strategis guna
mendongkrak PAD Kota Serang dalam bidang
investasi, pertumbuhan ekonomi dan perpurana
atau peredaran uang secara pesat guna
kemakmuran masyarakat.
7. Mengidentifikasi rencana kegiatan Pembangunan Hotel dan Apartement Aston
Paramount di Jl. Jenderal Sudirman No. 30 RT 01 RW 6 Kelurahan Sumurpecung
Kecamatan Serang Kota Serang yang diprakirakan menimbulkan dampak besar
dan penting terhadap lingkungan baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi,
dan tahap operasional.
Mengidentifikasi rona lingkungan awal yang berpotensi terkena dampak
rencana kegiatan maupun sebaliknya yaitu dampak lingkungan terhadap
rencana kegiatan pembangunan tersebut.
Memprakirakan dan mengevaluasi dampak besar dan penting yang ditimbulkan
oleh rencana kegiatan Pembangunan Hotel dan Apartement Aston Paramount
di Jl. Jenderal Sudirman No. 30 RT 01 RW 6 Kelurahan Sumurpecung Kecamatan
Serang Kota Serang
Merumuskan penanganan dampak besar dan penting yang ditimbulkan oleh
rencana kegiatan Pembangunan Hotel dan Apartement Aston Paramount di Jl.
Jenderal Sudirman No. 30 RT 01 RW 6 Kelurahan Sumurpecung Kecamatan
Serang Kota Serang
8. KEGUNAAN STUDI ANDAL
Penyusunan Studi ANDAL Pembangunan Hotel dan Apartement Aston
Paramount merupakan kegiatan yang hasilnya dapat digunakan sebagai
masukan informasi tentang dampak lingkungan bagi pelaku pembangunan,
yaitu:
Bagi Pemerintah, Studi ANDAL dapat dipergunakan sebagai masukan pada
pengambilan keputusan yang menyangkut perijinan dan koordinasi kegiatan
pembangunan lainnya dan bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
serta membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan
hidup dari rencana usaha dan kegiatan sehingga dicapai pola pembangunan
yang berwawasan lingkungan.
Bagi Pemrakarsa, Studi ANDAL dapat dipergunakan untuk menetapkan
kebijaksanaan dan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan
serta berfungsi sebagai masukan untuk penyusunan teknis rinci dari rencana
usaha dan kegiatan.
Bagi Masyarakat, Studi ANDAL dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam
memanfaatkan peluang-peluang kegiatan dan usaha yang diciptakan
pemrakarsa. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai panduan bagi
masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan dampak
negatif serta pengembangan dampak positif.
9. DASAR HUKUM
UNDANG - UNDANG
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan
Bahan Kimia
6. Undang-undang No. Republik Indonesia 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah
7. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
10. PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
2. PP No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
4. PP No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Dprovinsi, Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
11. PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI
1. Peraturan Menteri No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
2. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.167/HM.207/Phb-86 tentang Sertifikat Internasional
Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh
Bahan Cair Beracun.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku
Tingkat Getaran
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku
Tingkat Kebisingan
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan
Kerja Perkantoran dan Industri
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai
Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber
Air
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan
Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
12.
13. TAHAP PENYUSUNAN AMDAL (1)
1. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN
• Kegiatan pada tahap persiapan terdiri dari :
• Pengurusan Perijinan.
• Pengumpulan data sekunder baik data fisik-kimia, data biologi, maupun data sosial,
ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.
• Survey pendahuluan dan pengenalan lapangan.
• Persiapan temu muka (Public Hearing).
2. TAHAP PELAKSANAAN SOSIALISASI
• Kegiatan pada tahap pelaksanaan sosialisasi terdiri dari :
• Pemasangan pengumuman, baik melalui media massa maupun secara langsung di
tempel di tempat strategis.
• Kompilasi tanggapan dan saran dari masyarakat.
• Temu muka (Public Hearing).
14. TAHAP PENYUSUNAN AMDAL (2)
3. TAHAP PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN
• Kegiatan pada tahap Penyiapan Kerangka Acuan terdiri dari :
• Penulisan Kerangka Acuan ANDAL.
• Penyempurnaan Konsep Kerangka Acuan ANDAL.
• Diskusi dengan pemrakarsa.
• Perbaikan setelah diskusi dengan pemrakarsa.
• Penyerahan dokumen dan pendaftaran presentasi ke Komisi Penilai.
• Pembahasan Kerangka Acuan ANDAL dengan komisi penilai
• Perbaikan Kerangka Acuan ANDAL.
4. TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL
• Tahap Penyusunan dokumen ANDAL terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
• Survey lapangan dan analisis data.
• Penyusunan Konsep Laporan ANDAL.
• Diskusi dengan pemrakarsa.
• Perbaikan setelah diskusi dengan pemrakarsa.
• Penyerahan dokumen dan pendaftaran presentasi ke Komisi Penilai.
• Pembahasan ANDAL dengan komisi penilai
• Perbaikan ANDAL
15. TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN RKL DAN RPL
Tahap Penyusunan dokumen RKL dan RPL berisikan arahan/perumusan alternatif
penanganan dampak yang disarankan dalam studi ANDAL, dengan memakai pendekatan-
pendekatan teknologi, sosial, ekonomi dan analisis laboratorium, yang terdiri dari kegiatan
sebagai berikut :
• Penyusunan konsep Dokumen RKL berisikan ketentuan-ketentuan mengenai
pengelolaan lingkungan, sebagai berikut :
1) Jenis kegiatan yang menjadi sumber dampak
2) Jenis dampak yang dikelola
3) Tolok ukur dampak
4) Tujuan pengelolaan lingkungan
5) Waktu pengelolaan lingkungan
6) Lokasi pengelolaan lingkungan
7) Upaya pengelolaan lingkungan
8) Instansi pengelolaan lingkungan.
• Penyusunan konsep Dokumen RPL berisi informasi dan ketentuan yang terkait dengan
RKLyaitu :
1) Dampak penting yang dipantau
2) Sumber dampak
3) Lokasi pemantauan dan periode pemantauan
4) Pembiayaan pengelolaan lingkungan
• Institusi pelaksana, pengawas dan penerima hasil pemantauan lingkungan.
16. TAHAP PRESENTASI
Tahap presentasi terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
• Penyerahan dan distribusi dokumen.
• Presentasi di Pemrakarsa proyek
• Perbaikan dokumen.
• Penyerahan dan Distribusi dokumen ke Komisi Penilai AMDAL
(Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Serang).
• Presentasi di Komisi Penilai AMDAL (Kantor Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Serang).
• Perbaikan dokumen.
17. Gambar 2.4. Bagan Alir Proses Pelingkupan Dampak Kegiatan
Rencana Pembangunan Hotel dan Apartement Aston Paramount
DAMPAK POTENSIAL TERHADAP
KOMPONEN LINGKUNGAN:
I. Tahap Prakonstruksi
•Persepsi Masyarakat
•Mata Pencaharian
II. Tahap Konstruksi
•Iklim Mikro
•Kualitas Udara
•Kebisingan/Getaran
DAMPAK BESAR DAN PENTING /
•Fisiografi dan Geologi
HIPOTESIS
•Hidrologi ISU-ISU POKOK
I. Tahap Prakonstruksi
•Kualitas Air I. Tahap Prakonstruksi
•Persepsi Masyarakat
•Ruang, Lahan dan Tanah •Persepsi negatif masyarakat terhadap proyek.
KOMPONEN LINGKUNGAN: •Mata Pencaharian
•Flora •Penurunan pendapatan/hilangnya sebagian mata pencaharian
•Fisik Kimia II. Tahap Konstruksi
•Fauna masyarakat.
•Biologi •Kualitas Udara
•Biota Air II. Tahap Konstruksi
•Sosial, Ekonomi dan Budaya Evaluasi •Kebisingan/Getaran
•Kependudukan •Meningkatnya tingkat kebisingan dan kandungan debu di udara,
•Kesehatan Masyarakat Identifikasi Dampak •Hidrologi
•Mata Pencaharian Pemusatan serta peningkatan kerusakan jalan.
Dampak Potensial •Kualitas Air
•Persepsi Masyarakat •Peningkatan kekeruhan air
Potensial •Biota Air
•Sarana dan Prasarana •Perubahan tata guna lahan pada tapak proyek.
•Ruang, Lahan dan Tanah
Keterlibatan Masyarakat •Adat Istiadat dan Pola Kebiasaan •Timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat sekitar lokasi proyek .
•Persepsi Masyarakat
•Transportasi darat •Kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
•Transportasi darat
•Morbiditas •Peningkatan angka morbiditas sebagai akibat dari peningkatan
•Morbiditas
•Sanitasi Lingkungan pencemaran yang terjadi.
KOMPONEN KEGIATAN: III. Tahap Operasional
III. Tahap Operasional III. Tahap Operasional
•Prakonstruksi •Kualitas udara
•Iklim Mikro •Meningkatnya tingkat kebisingan dan penurunan kualitas udara.
•Konstruksi •Kebisingan/Getaran
•Kualitas Udara •Meningkatnya air larian dan kekeruhan air
•Operasional •Hidrologi
•Kebisingan/Getaran •Berkembangnya permukiman baru
•Kualitas Air
•Hidrologi •Adanya persepsi positif masyarakat
•Biota Air
•Kualitas Air • Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar Lokasi
•Ruang, Lahan dan Tanah
•Ruang, Lahan dan Tanah pembangunan
•Persepsi Masyarakat
•Flora
•Lalulintas
•Fauna
•Mata Pencaharian
•Biota Air
•Kependudukan
•Mata Pencaharian
•Persepsi Masyarakat
•Sarana dan Prasarana
•Adat Istiadat dan Pola Kebiasaan
•Transportasi darat
•Morbiditas
•Mata Pencaharian